Cari Blog Ini

Memuat...

Senin, 07 April 2014

Dandim Pimpin Apel Pembersihan Masal


 
Apel Jumat Bersih di lokasi Reklamasi Dulionong


  
Kalabahi ON; KOMANDAN Kodim (Dandim) 1622 Alor, Letkol (Inf) E. L Tobing memimpin apel pembersihan masal di stadion mini Kalabahi, Jumat (21/3) pagi. Apel ini dihadiri Bupati Alor, Amon Djobo, Kapolres Alor AKBP. I Made Sugawa dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Apel masal ini dilakukan sebagai langkah awal Gerakan Jumat Bersih yang melibatkan seluruh instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor. Selain itu, apel masal ini juga didasari banyaknya sampah dan tingginya rumput di stadion mini Kalabahi.
Dandim Alor mengatakan, Tuhan telah memberikan alam yang indah bagi Kabupaten Alor, namun sayangnya, alam yang indah ini dikotori dengan banyaknya sampah yang berserakan di Kota Kalabahi. Menurutnya, idenya untuk melakukan pembersihan masal ini karena Kota Kenari itu tidak ditata dengan baik terutama soal kebersihan.
"Tuhan sudah memberikan alam bagi Alor ini yang indah. Ada pantai dan taman laut yang indah, tapi di dalam Kota Kalabahi banyak sampah di mana - mana. Setiap tamu yang datang mengagumi keindahan alam Alor, tapi mereka juga menyindir kebersihan kota karena sampah ada mana - mana," katanya.
Ia mengatakan, banyak tamu yang datang ke Alor sangat mengagumi keindahan alam, tetapi mereka juga kecewa karena sampah - sampah berserakan di mana - mana, bahkan di depan rumah warga.
"Orang pasti kecewa melihat kebersihan kota, namun tidak ada yang peduli dan tidak ada yang memulainya. Tadi saya sudah bicara dengan pak bupati bahwa kita harus memulai dengan kebersihan dalam kota ini," tandas Tobing.
Ia mengatakan, pembersihan masal ini akan dilakukan setiap hari Jumat dan harus melibatkan semua masyarakat terutama di dalam kota. "Ini baru awal dan kita akan melakukan pembersihan masal secara berlanjut dan diterapkan pola hidup bersih di setiap lingkungan," katanya.
Dandim mengatakan, ke depan pihaknya bersama Pemkab Alor akan melakukan monitoring ke rumah - rumah warga di Kota Kalabahi terkait kebersihan dan sampah.
"Kita dan Polres semua sepakat mendukung dan sepakat untuk tindaklanjuti itu karena banyak keluhan dari pengunjung yang datang ke Alor," ujarnya.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Alor, Marzuki Nampira  mengatakan, kebersihan Kota Kalabahi sebenarnya tergantung dari pola hidup masyarakat. Menurutnya, meskipun BLHD telah menyiapkan tempat sampah, namun ada warga yang membuang sampah di sembarang tempat.
Pantaun ON menyebutkan, pembersihan masal ini diikuti anggota Polres Alor, Kodim 1622 Alor dan para PNS lingkup Pemkab Alor. Pembersihan ini difokuskan di stadion mini Kalabahi, jalan protokol dan pasar. Minggu depan, pembersihan akan dilakukan di pelabuhan Kalabahi dan pantai reklamasi Binongko. ote
     

Pemprov NTT Dituding Diskriminisasi


 
Kalabahi ON-PEMERINTAH Propinsi (Pemprop) NTT dituding diskriminasi dalam pengalokasian anggaran untuk Kabupaten Alor dalam lima tahun terakhir ini. Pemprop juga dituding tidak memperhatikan Alor dengan serius.
Ketua LSM Lintas Khatulistiwa Kalabahi, Pontius Walimau mengungkapkan hal ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor di Kalabahi.  Menurutnya, alokasi anggaran untuk pembangunan di Alor dari Pemprop NTT dinilai sangat kecil.
Pontius berharap ke depan, tidak boleh ada lagi diskriminasi terkait kebijakan anggaran untuk Kabupaten Alor. "Kami berharap jangan diskiriminasi kebijakan pengalokasian anggaran untuk Alor," pintanya.
Pontius berharap, Pemprop NTT juga harus mengalokasikan anggaran untuk konservasi masalah laut terutama untuk penelitian potensi - potensi laut Alor.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, Thomas Lalangpuling juga mengakui pengalokasian anggaran untuk Dinas Perkebunan Kabupaten Alor sangat kecil. Ia juga mempertanyakan, program Gerakan Masuk Laut (Gemala) yang mulai redup, karena Gemala ditenggelamkan oleh program propinsi jagung, propinsi ternak dan propinsi koperasi.
Lalapuling mengatakan, dari tahun 2008-2013 alokasi APBD Propinsi NTT untuk Dinas Perkebunan Alor sangat kecil. "Itu kurang sekali, saya tidak ingat persis angkanya, tapi kurang sekali," tandasnya.
Camat Alor Timur, Nikson Tubulau juga mempersoalkan tidak ada perhatian yang serius dari Pemprov NTT  untuk Kabupaten Alor selama lima tahun. Karena itu, perlu ada perhatian dari Pemprov NTT untuk tahun - tahun ke depan.

Mis Komunikasi!
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Abrahan Maulaka yang mewakili Gubernur dalam Musrembang ini menyatakan, kondisi ini terjadi karena mis komunikasi yang terjadi selama ini. Karena itu, ke depan perlu dibangun komunikasi yang baik.
Ia mengatakan, pola pikir birokrasi harus berubah dan tidak hanya mengharapkan dari hasil Musrembang, tapi perlu komunikasi - komunikasi selanjutnya. "Jadi jangan kita menuntut, tapi kita tidak memulai," kata mantan Wakil Bupati Alor ini.
Ia menyatakan, selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan tidak pernah pejabat dari Alor yang datang berkomunikasi dengannya. Ia berharap, kebekuan komunikasi selama ini harus segera dicairkan.
Bupati Alor, Amon Djobo saat membuka Musrembang mengatakan, dalam membangun Alor dibutuhkan komitmen kerja yang kuat dan masyarakat harus bersatu untuk mewujudkan visi pembangunan. Menurutnya, banyak satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang merumuskan program dan kegiatan sesuai keinginan sendiri. "Karena itu mengawali tahun perencanaan sebagai dasar pijak, saya menekan untuk semua SKPD untuk melihat arah kebijakan yang ada untuk konsisten dalam merumuskan program kegiatan ke depan dan sinkronisasi," ujarnya.
Ia mengatakan, tahun 2015 tidak ada usulan dari desa/kecamatan yang tidak diakomodir dan harua meletakan program dan kegiatan yang prioritas. Menurutnya, ke depan pihaknya akan mengalokasi pagu indikatif kewilayah (PIK) setiap kecamatan Rp 1 Miliar lebih sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk. ote
     

Caleg Dilarang Mobilisasi Massa


 
Juru bicara KPU Alor Oktovianus Manehat (Kanan) saat memberikan keterangan pers




Kalabhi ON; CALON Anggota Legislatif (Caleg) dilarang untuk melakukan mobilisasi massa (pemilih) ke tempat pemungutan suara (TPS) lain pada Pemilu Legislatif, 9 April mendatang. Kondisi ini dipertimbangkan karena akan terjadi kekurangan surat suara di TPS  tertentu.
Anggota KPU Alor yang membidangi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Mohammad Efendi Tupong dalam keterangan pers kepada wartawan di kantor KPU Alor, Senin (24/3) menyatakan, dalam rapat bersama sebelumnya dengan partai politik (Parpol) KPU telah melarang untuk melakukan mobilisasi massa oleh para Caleg. Menurutnya, mobilisasi ini akan rawan, karena ada Caleg yang juga memobilisasi keluarga atau dalam jumlah yang banyak.
Jumpa pers yang dipandu juru bicara KPU Alor, Okto Manehat bersama Efendi Tupong dan Febri Blegur menyatakan, tidak ada pengalihan untuk pindah tempat coblos atau mobilisasi massa karena akan terjadi kekurangan surat suara. Apalagi tidak ada surat suara untuk daftar pemilih khusus (DPK).
Dia mengatakan, surat suara yang disiapkan hanya untuk DPT, sedangkan untuk DPK diambil dari dua persen surat suara dari DPT. "Surat suara hanya DPT, tidak ada untuk DPK, maka kalau mobilsasi massa, konsekwensinya mereka tidak bisa memberikan suara," ungkapnya.
Efendi menuturkan, jumlah DPT untuk Pemilu Legislatif 123.121 dan jumlah DPK 694. Menurutnya, untuk DPK ada beberapa wilayah yang nihil seperti Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Pantar Tengah dan Pureman. Selain itu, ada TPS yang jumlah DPK nihil atau di bawah lima orang DPK.
Sedangkan terkait berkurangnya DPT dari DPT Pilkada yang berkisar 2000 lebih DPT, dia mengatakan ini terjadi karena terdapat DPT ganda, perpindahan penduduk, meninggal dunia dan berdominsili di dua tempat serta kesalahan penulisan nama.
"Bahwa karena mobilisasi penduduk, mungkin yang paling besar itu ganda, dengan istilah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali) setelah dipakai banyak pemilih-pemilih ganda. Itu yang kemudian mengurangi angka DPT dari DPT Pilkada," katanya.
Sementara itu, anggota KPU Alor bidang logistik Febriana Blegur mengatakan, KPU Alor telah menerima berbagai logisitik yang dikirim dari pusat seperti surat suara, formulir, kotak suara dan bilik suara. Menurutnya, untuk surat suara KPU telah melakukan penyortiran dengan melibatkan elemen masyarakat di bawa pengawasan Polres Alor.
Meski demikian, beberapa surat suara masih terjadi kekurangan dan masih dalam proses pengiriman. Menurutnya, untuk surat suara cadangan yang harus disiapkan yakni 513 surat suara dan terdapat beberapa lembar surat suara yang rusak.
"Untuk kebutuhan TPS semua aman, logistik dari Pusat sudah ada semua, tinggal beberapa saja, dalam proses pengiriman termasuk logistik dari Kupang," ujarnya.
Selain itu, dalam pendropingan logistik nanti KPU tetap mengutamakan wilayah - wilayah yang dianggap terisolir seperti Kecamatan Pureman, Mataru, Alor Timur, Alor Selatan dan lima kecamatan di Pulau Pantar. oktotefi
     

KUA Pantar Timur Diresmikan


Wakil Bupati Alor Imran Duru,S.Pd, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Alor, Drs. Muhammad Marhaban, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pose bersama di depan Kantor KUA Pantar Timur






Pantar ON; Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantar Timur akhirnya diresmikan oleh Wakil Bupati Alor, Imran Duru,S.Pd (22/03/2014). Didampingi oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Alor, Drs. Muhammad Marhaban, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat esalon 2 lingkup Pemkab Alor, Duru meresmikan gedung KUA yang terletak di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur.


Wakil Bupati Alor, Imran Duru, S.Pd saat meresmikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantar Timur mengatakan, KUA merupakan garda terdepan pelayanan pernikahan masyarakat, untuk itu Duru meminta semua aparat yang ditempatkan pada KUA yang ada di Pantar Timur supaya melayani masyarakat sebaik mungkin.
“Kinerja kepala KUA dan jajarannya juga harus ditingkatkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat” ujarnya.
Kepala KUA kata Duru, hendaknya membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat sehingga  melalui komunikasi yang baik dapat saling menopang satu dengan yang lain dengan demikian kerukunan antar umat beragama dapat terjalin dengan baik.
“Saya berharap komonikasi terus dibangun agar kerukunan antar umat beragama di Desa Ombay harus tetap dijaga dengan baik,”harap Duru.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Alor, Drs. Muhammad Marahaban mengatakan bahwa tugas KUA bukan saja untuk urusan kawin, tetapi setidaknya ada beberapa hal yang menjadi tugas KUA dalam melayani masyarakat antara lain, administrasi nikah, rujuk, kemesjidan, perwakafan, bimbingan keluarga sakinah, zakat, ibadah sosial serta, administrasi keuangan.
Kepada masyarakat desa Ombay, Marahaban juga menyampaikan bahwa untuk biaya pernikahan di KUA saat ini sangat dipermudah, dengan tujuan biaya nikah dipermudah adalah untuk memangkas biaya pernikahan masyarakat yakni hanya Rp 30.000.
“Bagi keluarga yang tidak mampu, bisa meminta surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan maupun Desa setempat sehingga dapat digratiskan” lanjutnya.
Menurut Marahaban Kantor Urusan Agama yang diresmikan Wakil Bupati Alor Imran Duru, S.Pdyang ada di Kecamatan Pantar Timur seharusnya berada di wilayah perbatasan tapi karena jumlah penduduk yang beragama Islam di Kecamatan Alor Timur sangat sedikit sehigga tidak bisa dibangum KUA disana.
“Sebetulnya KUA ini berkedudukan di Kecamatan Alor Timur sebagai wilayah perbatasan, akan tetapi karena jumlah penduduk yang beragama Islam di Kecamatan Alor Timur hanya berjumlah 40an jiwa, sehingga KUA Kecamatan Alor Timur ini dipindahkan ke Kecamatan Pantar Timur yang memiliki penduduk Muslim sekitar 4000-an jiwa,”jelas Marahaban. Hms/oktotefi






Mulaka :Padukan Program dengan Visi dan Misi Gemma Mandiri



*Musrembang Kabupaten Alor

 
Bupati Alor,Drs.Amon Djobo, Ketua DPRD Alor Markus D Malaka,SH dan Drs.Aba Maulaka yang mewakili Gubernur NTT dalam pembukaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten Alor di aula Gereja Pola Kalabahi

 
Kalabahi ON; Bupati Alor, Drs. Amon Djobo secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perenanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor atau yang lebih dikenal dengan istilah Musrembang (24/03/2014). Musrenbang Tingkat Kabupaten Alor tahun 2014 diharapkan agar dapat memadukan program tahun ini dengan visi dan misi Bupati Alor Drs.Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru, S.Pd yakni Gerakan Menuju Masyarakat Alor Mandiri (Gemma Mandiri) dalam spirit Tancap Gas.

Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dibacakan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, Drs. Abraham Maulaka mengatakan bahwa Musrembang Kabupaten Alor merupakan kelanjutan dari Musrembang tingkat desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan demikian kegiat ini memiliki peranan yang sangat strategis sebagai forum aspiratif, partisipatif, dan demokratis bagi pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Propinsi, dan RPJMD Kabupaten.
“Sebagai kegiatan tahunan, Musrembang Kabupaten Alor perlu dijaga sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang dirumuskan secara transparan, responsif, evisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta lebih inovatif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut Maulaka juga meminta Kepala Bapeda Kabupaten Alor agar dapat memadukan program tahun ini dengan visi dan misi Bupati terpilih yakni Gerakan Menuju Alor Mandiri (Gema Mandiri) dalam spirit Tancap Gas.
Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Alor, Markus D. Mallaka, SH mengatakan bahwa  kegiatan ini merupakan sebuah titik lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alorm untuk itu harus tetap berpegang terhadap RPJMD Provinsi dan RPJMN. Lebih lanjut Mallaka mengatakan thema kegiatan Musrembang tahun ini yakni Keberlanjutan Reformasi Pembangunan Dalam Mendukung Daya Saing Daerah adalah tepat mengawali periode pemerintahan yang baru.
Mallaka pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa DPRD dalam pantauannya selama satu minggu setelah Bupati dan Wakil Bupati Alor dilantik banyak gebrakan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini dalam penegakan disiplin PNS sangat bagus. “Ketika kami ikuti dan kami pantau, ada penataan yang dimulai dari birokrasi. Saya pikir ini sebuah hal yang bagus sekali karena birokrasi itu sebagai motor penggerak proses pemerintahan itu sendiri, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat” tandasnya.
Bupati Alor, Drs. Amon Djobo dalam sambutannya menyampaikan arah kebijakan yang telah dibangun hendaknya mengacu pada visi Pemerintah Daerah yakni Mewujudkan Kabupaten Alor yang Mandiri dan Terbaik dalam Indeks Pembangunan Manusia Indonesia melalui Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa kesemua visi tersebut dikemas dalam startegi Gerakan Membangun Menuju Alor Mandiri atau Gema Mandiri.
Dalam  strategi tersebut menurut Djobo ada empat hal yang perlu diperhatikan yakni, Penguatan struktur ekonomi yang berdaya saing, pemantapan kapasitas sumber daya manusia, memantapkan optimalisasi pembangunan infrastruktur, serta pemantapan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat yang berlandaskan hukum.
“Saya sangat berharap semua unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus bersatu mewujudkan visi yang telah ditetapkan” tegasnya.
Menurut Djobo, sering terjadi inkonsistensi, dimana banyak SKPD dengan sesuka hati merumuskan program sesuai dengan keinginan sendiri tanpa memperhatikan arah kebijakan yang harus diletakkan untuk pencapaian visi yang sudah diletakkan, dan kemudian berdampak pada kesulitan dalam mengevaluasi seberapa besar presentasi pencapaian setiap target yang telah ditetapkan.
“Mengawali tahun perencanaan 2015, sebagai dasar pijak kita bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan tahun 2014 – 2019 saya menekankan untuk semua SKPD harus melihat secara jelih rancangan arah dan kebijakan yang telah ada sambil menunggu proses penetapan RPJMD tahun 2014 – 2019” tegasnya.oktotefi
      

256 PNS Dimutasikan ke Kecamatan dan Desa


Plt.Sekda Alor, Hopni Bukang,SH



Kalabahi ON; Baru seminggu memimpin Alor, duet maut Djobo – Duru langsung tancap gas. Sebanyak 256 Pegawai Negeri Sipil yang selama ini mayoritas bertugas di daerah kota mulai dimutasikan untuk mendukung pelayanan kemasyarakatan di kecamatan maupun Desa dan Kelurahan dengan Surat Keputusan bernomor : BKD.820/277/2014 tersebut tertanggal 17 Maret 2014.


Sebelumnya pada pelaksanaan apel pagi di hall kantor Bupati Alor (25/03/2014), Plt.Sekda, Hopny Bukang, SH mengatakan bahwa pemutasian kali ini merupakan langkah terbaik yang diambil oleh pemerintahan baru untuk memperkuat pelayanan masyarakat di kecamatan, dan hal ini juga menurutnya sesuai dengan komitmen Bupati dan Wakil Bupati yang baru untuk memposisikan pegawai 40% di kota dan 60% di Kecamatan dan desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setidaknya penyebaran pemutasian merata di semua Dinas/Badan Kantor. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset berada di posisi teratas dalam jumlah pegawai yang dimutasikan sebanyak 29 orang, disusul Baian Umum dan Kehumasan sebanyak 25 orang dan Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 17 orang. Sementara untuk Kecamatan, Kelurahan dan Desa penerima PNS terbanyak terdapat pada Kecamatan Alor Selatan dan Mataru yang mendapat masing – masing 18 orang, disusul Kecamatan Pureman 15 orang dan Pantar Tengah 14 orang.oktotefi