Cari Blog Ini

Memuat...

Jumat, 17 Oktober 2014

Bupati Alor Dilaporkan ke Kejari Kalabahi



*Dampak Pinjaman Dana Expo Alor VIII Berlanjut
 
 
 Daud Dolluketika menyerahkan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi



KEBIJAKAN Bupati Alor untuk meminjam dana sebesar Rp. 450 juta dari PT. Tigadara Karya Sejahtera berbuntut panjang. Sejumlah kalangan kemudian melaporkan perbuatan tersebut kedalam kategori perbuatan gratifikasi. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalabahi pun diminta untuk segera memroses kasus tersebut.

Aliansi Rakyat Alor Penegak Hukum dan Kebenaran (ARAPHK) dalam orasinya didepan kantor Kejari Kalabahi, Kamis (09/10) lalu yang disampaikan oleh sekretarisnya, Daud Y. Dollu, SH mengungkapkan, Bupati Alor, Drs. Amon Djobo harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya, buat kegiatan yang tidak ada program dan anggaran lalu pinjam di kontraktor, ini jelas-jelas tindakan gratifikasi, untuk itu hari ini kami datang untuk menyerahkan bukti-bukti tambahan setelah sebelumnya sudah melaporkan kasus gratifikasi oleh Bupati Djobo itu.
Ada beberapa pelanggaran menurut Dollu yang telah dibuat; pertama, penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian dimana expo Alor VIII terkesan dipaksakan. Ada sejumlah dana darii skpd yang telah dipakai dan tidak ada dalam program. Kedua, pelanggaran terhadap PP Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah itu hanya boleh dilakukan harus ada usulan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dapat dikaji itupun daerah dalam keadaan emergency dan apakah saldo kas daerah defisit atau tidak, apakah dibawah 0,3% atau tidak, baru bisa dilakukan pinjaman daerah atau tidak. Dan pinjaman itupun hanya boleh dilakukan kepada BUMN/BUMD yang terdaat penyertaan modal dari daerah. Ini malah pinjam dari kontraktor. Ada apa?
Kalaupun unsur-unsur itu sudah terpenuhi, maka harus mendapat persetujuan dari pihak di DPRD, bukan pergi pinjam diam-diam lalu mengatakan itu pinjaman daerah. Apa itu?
Tidak ada orang melaksanakan pemerintahan daerah secara diam-diam atau sembunyi-embunyi. Kalau tidak ada dalam program daerah, jangan dipaksakan untuk dibuat.
Ini karena ego, pemaksakan kehendak, makanya silahkan berhadapan dengan proses hukum, kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, kalau prosesnya macet ditengah jalan, maka masa lebih besar akan kami turunkan guna menuntut penegakan hukum.
Jadi pinjam uang dari kontraktor, jelas-jelas gratifikasi, beberapa kepala daerah ditangkap karena gratifikasi, gubernur Riau, bupati Bogor dan bupati Biak Numfor.
Setelah mengkaji proses dan melihat ada unsur gratifikasi didalamnya. Telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran terhadap UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pelanggaran terhadap pertauran menteri keuangan nomor 125. Semua bukti itu kami serahkan ke pihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Yang dibuat oleh bupati Djobo semua salah.
Pada saat suksesi kemaren, penggunaan dana PNPM digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu, laporannya sudah pernah kami berikan tapi belum ditindaklanjuti sehingga hari ini kami datang untuk menyerahkan kembali laporannya untuk diperiksa kembali.
Kegiatan pemerintahan harus tercata dalam dokumen daerah dalam kaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Namun, Bupati Djobo memaksakan diri untuk melaksanakan Expo VIII padahal tidak ada dalam program. “Kegiatan pelaksanaan program pemerintah, uangnya pinjam dari daerah,” tegas Dollu.
PP Nomor 30 tahun 2011 sudah jelas mengatur mekanisme pinjaman daerah, tetapi semua itu tidak dilakukan. Semua tahapan dalam PP tersebut tidak dipenuhi, malah pinjam uang dari kontraktor, ini sebuah kekonyolan yang ditunjukan oleh pemerintahan kabupaten Alor.
Persoalan CPNSD kategori 2 itupun tidak mampu diselesaikan pemerintahan dibawah bupati Djobo. malah Bupati Djobo hanya urus kantor camat dan kantor lurah saja. Tidak mau urus persoalan CPNSD supaya jatah bisa bertambah, malah urus barang tidak penting.
Ada apa sehingga Expo dananya dipinjam dari kontraktor? Tanya Dollu. Yang saya dengar, jalan dari simpang PLN Kadelang ke pantai dengan nilai mencapai Rp. 3 Milyar lebih, apakah itu kompensasi dari pinjama dimaksud? Kami tidak tahu, namun biarkan Kejaksaan yang memeriksa dan menjelaskannya.
Kami dukung kejaksaan negeri Kalabahi untuk proses tuntas kasus ini. Kalaulah Bupati Djobo bersalah, tangkap dia dan pertontonkan kepada masyarakat. “Bukan rahasisa lagi kalau dana expo dipinjam dari kontraktor.
Laporan Aliansi Rakyat Alor Penegak Hukum dan Kebenaran (ARAPHK) Kabupaten Alor–NTT dengan Nomor:067/ARAPHK /09/2014 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi tersebut selanjutnya disebutkan; Bahwa kami Aliansi rakyat Alor penegak hukum dan kebenaran (ARAPHK)Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur mendukung sepenuhnya untuk terciptanya pengelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN dan taat Hukum, bagi kesejahteraan masyarakat, bersaskan kebenaran dan keadilan.
Bahwa kami Aliansi rakyat Alor penegak hukum dan kebenaran (ARAPHK) Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, mendukung sepenuhnya tugas-tugas Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangkah penegakan supremasi hukumuntuk terwujutnya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)dan taat Hukum, bagi kesehjahteraan masyarakat.
Bahwa pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Drs. Amon Djobo sebagai Bupati Alor dan Imran Duru, S.pd sebagai Wakil Bupati Alor periode 2014-2019, memprogramkan pelaksanaan Expo Alor ke VIII Tahun 2014 pada Bulan Agustus 2014 di mana program tersebut tidak diakomodir dalam rencana kerja pemerintah daerah(RKPD)Kabupaten Alor tahun anggaran 2014, prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2014, penjabaran APBD Tahun anggaran 2014 dan dukumen pengguna Anggaran (DPA)Tahun anggaran 2014 dari SKPD yang berkenaan.
Bahwa Bupati Alor, Drs. Amon Djobo telah mengajukan usulan dana Expo Alor VIII Tahun 2014 kepada DPRD Kabupaten Alor senilai ratusan juta rupiah, untuk memintah persetujuan dari DPRD Kabupaten Alor terkait penggunaan dana sebelun penetapan APBD Perubahan tahun anggaran 2014, namun DPRD Kabupaten Alor menolak dengan alasan menunggu penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2014.
Bahwa Bupati Alor atas kehendak yang kuat tetap melaksanakan kegiatan Expo Alor tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 9 Agustus 2014 dengan dibiayai ratusan juta rupiah tampah diketahui oleh publik dari mana sumber pembiayaan. (Bukti 1, Undangan Expo terlampir ).
Bahwa dalam perkembangan terexpose berita melalui masmedia, dana yang digunakan untuk Expo VIII Kabupaten Alor tahun 2014 sebesar Rp. 552.000.000,00 (Lima ratus lima puluh dua juta rupiah ), yang bersumber dari pinjaman para Kontraktor yaitu ;
Pengakuan Sdr. Fredrik Talesu sebagai Direktur Utama PT. Tiga Dara Karya Sejahtara (PT. TDKS) DI Kalabahi Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa benar dana yang saya pinjamkan kepada Bupati Alor (Drs.Amon Djobo) sebesar Rp. 452.000.000. (empat ratus lima puluh dua juta rupiah)melalui panitia Expo VIII Kabupaten Alor tahun 2014 melalui Plt. Sekda Kabupaten Alor atas nama Hopni Bukang, SH (Ketua panitia), bersama Viktor I Imang, SH , Msi, sebagai Kadis kebudayaan dan parawisata Kabupaten Alor, (Anggota panitia) dan Thomas Lalang Puling, SP, Kadis Perkebunan Kabupaten Alor (Anggota panitia). Ketiga orang tersebut ke kantor PT.Tiga Dara Karya Sejahtera (PT.TDKS)pada tanggal 8 Agustus 2014 untuk mengambil uang pinjaman tersebut atas rekomendasi Bupati Alor (Drs. Amon Djobo),(Bukti 2. A.) Koran Ombay News edisi 191/tahun ke-VI Minggu ke IV September 2014 halaman 4 dengan judul “saya Iklas membantu” (Terlampir).
Pengakuan Sdr. Fredrik Talesu dibenarkan oleh Plt. Sekda Kabupaten Alor atas nama Hopni Bukang, SH. Bahwa benar Pemda telah mendapat dana dari PT.Tiga Dara Karya Sejahtera (PT.TDKS), sebesar Rp.452.000.000.(Empat ratus lima puluh dua juta rupiah), guna mendukung kegiatan Expo dimaksud sebagai wujud kerjasama Pemda Alor dan pihak ke tiga .
(Bukti 2.b.) Koran Ombay News edisi 191/tahun ke VI Minggu ke IV september 2014 halaman 5, dengan judul Bukang :Itu kerjasama Pemda Alor dan Pihak ke tiga (terlampir).
Pengakuan Sdr. Fredrik Talesu dibenarkan pula oleh Kadis Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Alor atas nama Viktor Imang, SH,Msi. Bahwa benar dana tersebut dipinjamkan sesuai arahan Bupati Alor .
(Bukti 3.) Koran Ombay News edisi 191/tahun ke-VI Minggu ke-IV Septenber 2014 halaman 4 dengan judul Dana Expo Alor VIII bersumber dari pihak ke tiga.
PENGAKUAN Bupati Alor Drs. Amon Djobo, bahwa benar dana Expo sebesar Rp. 552.000.000, (Lima ratus lima puluh dua juta rupiah )tidak diambil dari Kas Daerah. (Bukti4,) Koran Viktory News edisi jumat 12 september 2014 halaman 13, dengan judul dana Expo dipinjam dari Kontraktor Terlampir).
Bahwa pemberian pinjaman oleh Sdr.Fredrik Talesu adalah sebagai Direktur Utama PT.Tiga Dara Karya Sejahtera (sebagai pihak Kontraktor) kepada Bupari Alor termasuk Gratifikasi, (Bukti 5.a,selebaran dari KPK tentang informasi mengangkut contoh gratifikasi dan Bukti 5.b,informasi dari media Ombay News mengangkut gratifikasi, Terlampir.
Bahwa pengakuan Bupati Alor dana untuk Expo Alor VIII tahun 2014 sebesar Rp.552.000.000,(lima ratus lima puluh dua juta rupiah), baru di kerahui Rp.452.000.000,(empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dari di rektur Utama PT.Tiga Dara Karya Sejahtera (PT. TDKS ),dan belum diketahui Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)di duga bersumber dari pihak ke tiga (Kontraktor lainnya), dan di duga pula bahwa dana Expo VIII lebih dari Rp. 552.000.000, yang diduga berasal dari Kas SKPD antar lain Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Alor.
Bahwa pemberian pinjaman tampa bunga dikategorikan gratifikasi karena diduga dengan kompensasi proyek, terbukti Bos PT.Tiga Dara Karya Sejahtera (PT.TDKS) sebagai pemenang paket proyek peningkatan jalan Kabupaten pada ruas jalan dalam Kota Kalabahi, dengan nilai proyek Rp. 3.025.000.000,(tiga milyar dua puluh lima juta rupiah, pada bulan september 2014, (Bukti 6, foto proyek PT. TDKS, Terlampir). Dan diduga akan sebagai pemenang proyek pembagunan pasar lama Kalabahi (tahap III) dengan sistem multi Years, dengan nilai proyek Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), sementara dalam proses pelelangan.
Bahwa dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman dari pihak ke-3 harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai perintah peraturan pemerintah nomor ; 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah, sementara yang terjadi adalah Bupati Alor, Drs. Amon Djobo mengabaikan hal tersebut. Sesuai peryataan dari anggota DPRD Kabupaten Alor Fraksi Partai Golkar, Nasdem, dan Demokrat, pada koran Ombay News edisi 191/tahun ke VI minggu ke IV september 20014 halaman 5 dengan judul : 1. Mutasi, Bukan balas jasa-Balas dendam. 2. Atabuy: Bupati tau Konsekuinsi hukum jika terjadi pengimpangan. 3. Nasdem dilarang menyetujui anggaran mendahului pembahasan APBD. (Bukti 7 terlampir).
Bahwa sebagai bukti tambahan yaitu;
Pengakuan Bupati Alor, Drs.Amon Djobo pada majalah Derap Reformasi I VOL 5 I Th.XVI I September 2014, bahwa benar dana Expo menunggu anggaran berikutnya yang akan cair tahun ini. (Bukti 8).
Bahwa diminta agar Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap; Bupati Alor (Drs.Amon Djobo); Wakil Bupati Alor (Imran Duru S.pd); Ketua DPRD Kabupaten Alor (Dominggus Malaka, SH); Kepala Bappeda Kabupaten Alor (Drs. Marthen Hitikana); Plt.Sekda Kabupaten Alor selaku ketua panitia Expo VIII Kabupaten Alor tahun 2014 dan selaku ketua tim pemerintah anggaran daerah (TPAD), (Hopni Bukang, SH); Kepala Dinas pendapatan keuangan dan aset daerah Kabupaten Alor (Drs.Urbanus Bella); Kepala Dinas Kebudayaan dan parawisata Alor (Viktor I Imang,SH); Badan anggaran DPRD Kabupaten Alor (Bapak Jonatan Mokay dan Kawan-kawan); Kadis Perkebunan Kabupaten Alor sebagai panitia Expo VIII Alor tahun 2014; Bendahara panitia Expo VIII Alor tahun 2014; Sdr. Fredrik Talesu, direktur Utama PT.Tiga Dara Karya Sejahtera.
Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Sebagai penangkap dan penahan Bupati Alor (Drs.Amon Djobo) dan Fredrik Talesu Direktur Utama PT.Tiga Dara Karya Sejahtera, untuk kepentingan pemeriksaan perkara. n tim

Djahamouw: Tangkap dan Penjarakan Bupati Djobo



 
Lomboan Djahamouw, SE, MM saat melapor Bupati Alor ke Kejaksaan Negeri Kalabahi
SELAIN pengaduan kasus gratifikasi yang diadukan oleh ARAPKH secara organisasi, tindakan peminjaman uang antara Fredrik Talesu selaku direktur PT. Tigadara Karya Sejahtera dengan Pemerintah Kabupaten Alor juga datang dari masyarakat secara perorangan. Kali ini datangnya dari Lomboan Djahamouw, SE, MM. Djahamouw menilai perbuatan Bupati Djobo jelas-jelas bertentangan dengan hukum, karenanya Kejaksaan harus segera menangkap dan memenjarakan bupati Djobo.

Dalam laporannya tertanggal 06 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi perihal pengaduan masyarakat, Djahamou sebagai pengadu selanjutnya mengajukan pengaduan atas dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Alor, Drs. Amon Djobo.
Adapun dalil pengaduan menurut Djahamouw adalah sebagai berikut: pertama, bahwa Bupati Alor telah melakukan sebuah dugaan penyimpangan dengan menyelenggarakan kegiatan Expo Alor VIII dan Karnaval I yang dilaksanakan pada tanggal 09 – 14 Agustus 2014, hal 2 kegiatan tersebut bukan merupakan agenda kegiatan daerah Kabupaten Alor sehingga tidak tercatat dalam dokumen penggunaan anggaran (DPA) pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2014 karena itulah tidak adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentng pelaksanaan 2 kegiatan tersebut. Dalam hal ini Bupati Alor diduga telah melanggar azas umum pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan 2 Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah “ 1. Keuangan daerah dikelolal secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistim yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Kedua; terkait kegiatan Expo Alor VIII dan Karnaval I, maka Bupati Alor dalam keterangan pers mengatakan bahwa biaya kegiatan Expo Alor VIII dan Karnaval I sebesar Rp. 552 juta bersumber dari pemotongan perjalanan dinas (Ombay News Edisi 188/Tahun II Minggu II Agustus 2014). Hal ini tentu berbeda dengan pemberitaan berikutnya pada media massa yang sama (Ombay News Edisi 191/Tahun ke-VI Minggu ke IV September 2014, Victory News, Sabtu 12 September 2014 dan Victory News Sabtu, 13 September 2014) yang mewartakan bahwa biaya untuk kegiatan Expo Alor merupakan dana pinjaman resmi pemerintah daerah Alor kepada saudara Fredrik Talesu (Pimpinan PT. Tigadara Karya Sejahtera) dan pinjaman tersebut atas permintaan Bupati Alor, Amon Djobo. terkait hal ini, maka Bupati Alor diduga telah melakukan suatu tindakan dengan tidak memberikan suatu keterangan yang transparan kepada masyarakat Alor. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik Nomor 14 tahun 2008 Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan “Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Ketiga; bahwa tentang pinjaman pemerintah daerah Alor kepada saudara Fredrik Talesu (Pimpinan PT. Tigadara Karya Sejahtera) yang dilakukan atas permintaan Bupati Alor, Amon Djobo adalah suatu dugaan penyimpangan karena bertentangan dengan peraturan pemerintahan Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah, sebab pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat harus berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.
Keempat; bahwa penjelasan poin 1, 2 dan 3 diatas telah menerangkan secara jelas bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Alor, yaitu: a. Melakukan kegiatan expo Alor VIII dan Karnaval I sebagai kegiatan diluar DPA Kabupaten Alor tahun 2014 serta tidak diatur dalam peraturan daerah; b. Bupati Alor juga telah memberikan keterangan pers yang tidak transparan terkait dana yang digunakan untuk melaksanakan dua kegiatan tersebut yaitu expo Alor VIII dan Karnaval I; c. Bupati Alor juga telah melalukan pinjaman daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat mengakibatkan tidak stabilnya keuangan daerah kabupaten Alor.
Kelima; bahwa penjelasan poin 4 bagian a, b dan c telah menerangkan bahwa Bupati Alor diduga telah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1991 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. n tim

Kajari: Kami akan Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat


 
Kajari Kalabahi, Yohanis Salvador Dosreis, SH



Berkaitan dengan laporan ARAPHK dan Lomboan Djahamouw tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kalabahi, Yohanis Salvador Dosreis, SH di ruangnnya pada Kamis (09/10) mengungkapkan setiap laporan yang diterima pihaknya akan ditindaklanjuti termasuk kasus gratifikasi yang dilaporkan tersebut karena memang selaku Kajari dirinya menurut Dosreis akan serius menangani setiap laporan apalagi yang berkenaan dengan korupsi. “Setiap laporan yang masuk akan kami upayakan penangannnya secara maksimal walaupun jumlah personil kami sangat terbatas,” ungkap Kajari yang pernah bertugas selama lima tahun di wilayah Papua tersebut.
Menurutnya, semua informasi dapat dijadikan sumber dalam melakukan klarifikasi tentang duduk persoalan sebuah kasus. Namun pengertian masyarakat sangat kami perlukan kata Dosreis karena setiap penanganan kasus korupsi oleh aparat penegakan hukum yang ada membutuhkan waktu sedikit berbeda dengan tindak pidana umum. Dimana dalam penanganan setiap kasus, tentunya kita mengedepankan asas praduga tak bersalah, tambah Dosreis.
“Saya transparan ke publik dalam bekerja, saya bekerja dalam rangka penegakan supremasi hukum. Yang lain-lain tidak menjadi ukuran saya dalam menangani setiap kasus. Selama in kalaulah ada laporan yang sudah masuk namun tidak ditindaklanjuti, siahkan dimasukan kembali untuk diperiksa kembali. Memang tidak mudah memeriksa kasus korupsi, tetapi kami akan bekerja profesional,” tegas Dosreis. n dm

Penguasa & Pengusaha


 
DINAMIKA kekuasaan di Indonesia tak pernah sepi dari problema relasi penguasa dan pengusaha. Pada zaman otoritarianisme Orde Baru, penguasa sedemikian rupa mengkondisikan agar jejaring kekuasaan (the web of power) menjadi tempat bergantung kalangan pengusaha. Maju mundurnya korporasi-korporasi skala besar diupayakan sedemikian rupa sejalan dengan ambisi memperkaya diri kalangan pejabat negara. Itulah mengapa, hampir tidak ada usaha-usaha korporasi skala besar yang steril dari pengaruh politik penguasa.
Becermin pada realitas tersebut tak berlebihan jika kemudian dikatakan, bahwa pengusaha menjadi subordinat penguasa. Langsung maupun tak langsung, tercipta hubungan tuan dan hamba. Penguasa berkedudukan sebagai tuan, dan pengusaha sebagai hamba. Jika penguasa tampil sebagai super-ordinat, pengusaha terpilin sebagai sub-ordinat. Begitu seriusnya persoalan ini, berbagai tipologi kekuasaan dalam negara berlomba menjadi super-ordinat demi mengawal relasi penguasa dan pengusaha. Bukan saja pejabat penentu kebijakan yang terus dipertuan oleh kalangan pengusaha, tetapi juga penjabat-pejabat dalam lingkaran pejabat pengambila kebijakan. Tak mengherankan jika sukses seorang pengusasa di zaman Orde Baru ikut pula ditentukan oleh gradasi hubungan dengan pejabat-pejabat tersebut. Pola tuan-hamba yang mendistorsi rentang relasi penguasa dan pengusaha telah mengondisikan timbulnya kemajuan-kemajuan semu dalam pembangunan.
Pelan tapi pasti, terkuak ke permukaan bahwa terjadi perubahan pola relasi penguasa dan pengusaha. Tidak seperti pada era Orde Baru, kalangan pengusaha pada akhirnya mempertontonkan kemampuan untuk menemukan keseimbangan baru dalam merajut relasi dengan penguasa. Bahkan, mulai muncul fakta-fakta mengejutkan di mana para pengusaha mulai berupaya untuk mengeser pola relasi. Para pengusaha mulai berakrobat untuk menemukan suatu cara merebut posisi super-ordinat. Sebagai konsekuensinya, para penguasa diskenariokan sedemikian rupa sebagai subordinat. Dengan kata lain, telah terjadi upaya pembalikan posisi dalam relasi penguasa dan pengusaha.
Untuk kabupaten Alor hari ini, sebuah fakta menarik kemudian pun muncul. Kasus pinjaman uang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor dari PT. Tigadara Karya Sejahtera Kabupaten Alor. Dimana uang sejumlah Rp. 452 juta tersebut digunakan untuk membiayai Expo Alor VIII yang tidak terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor tahun 2014.
Apa yang dapat digarisbawahi dari kasus tersebut? Apakah dengan kekuatan uang, PT. Tigadara Karya Sejahtera digdaya mendikte Pemerintah Kabupaten Alor? Pertama; Pada titik ini muncul gejala yang membahayakan proses tata kelola pemerintahan kita: pemerintah kita telah menghamba kepada PT. Tigadara? Kedua; Pemerintah dan PT. Tigadara sama-sama mengambil keuntungan terselubung dibalik pinjam-meminjam dimaksud.
Dalam konteks keuntungan masing-masing, bisa juga kita berpendapat, akibat peminjaman uang tersebut, pemerintah kita akan sangat dilematis terhadap PT. Tigadara dalam kaitannya dengan setiap kebijakan yang akan berdampak pada menang atau tidaknya PT. Tigadara dalam sebuah proses penentuan pemenang proyek di kabupaten Alor baik melalui mekanisme tender atau lelang maupun penunjukan langsung (PL). Nah, kalau pendapat ini benar, maka bisa dibayangkan, akan ada berapa banyak proyek yang dikerjakan PT. Tigadara Karya Sejahtera dalam tiap tahun anggaran?
Kasus ini pun sudah dilaporkan sejumlah pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalabahi dengan dugaan gratifikasi. Proses lanjutannya kini menjadi perhatian serius semua komponen daerah ini. Harapan rakyat, sekiranya pihak Kejari Kalabahi dengan sejumlah kewenangan yang ada, dapat mengusut tuntas dugaan gratifikasi dimaksud seterang-benderang mungkin sehingga tidak saling salah kaprah bahkan saling menyalahkan antara pemerintah dan rakyatnya.
Tentunya, kita semua tidak menginginkan kalaulah penguasa atau orang yg berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah berkompormi dengan pengusaha atau orang yang malakukan usaha perdagangan, industri terus bermain mengatasnamakan kepentingan publik. n dm