Cari Blog Ini

Memuat...

Senin, 01 September 2014

Djobo: Kehadiran Menteri PDT RI adalah Jawaban Kerinduan Rakyat



Sementara itu, Bupati Alor, Drs. Amon Djobo dalam laporannya mengutarakan bahwa satu-satunya menteri yang hadir di kabupaten Alor bersama istri dan sejumlah pejabat tinggi kementrian hanyalah Menteri Pemangunan Daerah Tertinggal (PDT). Kehadiran ini merupakan jawaban keinginan masyarakat kabupaten Alor sebagai daerah yang begitu keras dengan berbagai tantangan hidup yang ada.
Harapan masyarakat sekiranya dapat dijawab dengan program-program nyata karena masyarakat pulau Pantar merupakan masyarakat daerah terluar dan terpencil.
Pemerintah kabupaten Alor menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya  atas perhatian serius dari Menteri PDT RI untuk pembangunan di kabupaten Alor.
“Sejak dilantik, saya bertemu Bapak Menteri dan meminta kesediaan waktu untuk berkunjung ke Alor guna melihat apa yang sudah Bapak Menteri  berikan kepada Alor,” ungkap Djobo.
Dipenghujung tugas Bapak selaku Menteri PDT RI, pantar sudah diusulkan untuk menjadi daerah otonom baru.
Dalam laporannya, Djobo menyampaikan beberapa bantuan yang pernah disampaikan pemerintah pusat (Pempus) sejak 2010-2012 khususnya kementrian PDT kepada kabupaten Alor, antaranya; bantuan permodalan dan penyediaan bantuan fisik prasarana dari kementrian PDT mencapai Rp. 12 milyar lebih; bantuan Sembilan unit tractor untuk lahan persawahan; bantuan dua unit kapal motor; bantuan dua unit mesin penyulingan air laut menjadi air tawar; bantuan paket radio terpadu; bantuan pompa air tenaga surya.
Pada 2013, total bantuan dari seluruh kementrian untuk kabupaten Alor mencapai Rp. 360 Milyar lebih dimana yang bersumber dari kementrian PDT sebesar Rp. 34 Milyar lebih untuk pengadaan PLTS yang terpusat di desa Marisa. Dan pembangunan dermaga Beang yang sudah 100% fisik bangunannya. Serta pada 2014, kementrian PDT memberikan bantuan lagi senilai Rp. 12 Milyar lebihuntuk pembangunan dermaga Bakalang.

Dari berbagai bantuan tersebut, lanjut Djobo bahwa pemerintah kabupaten Alor dan seluruh masyarakat Alor berharap sekiranya dukungan yang telah diberikan dalam berbagai program-program nyata yang sangat membantu masyarakat tersebut kiranya terus dilakukan untuk membantu percepatan pembangunan di kabupaten Alor.
Hal itu menurut Djobo dikarenakan, kabupaten Alor masih sangat membutuhkan intervensi Pempus sebagai contoh, untuk 2013, cakupan air minum kabupaten Alor baru mencapai 60,63%. Belum lagi cakupan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang masih dibutuhkan sentuhan-sentuhan program guna peningkatan taraf hidup masyarakat. n DM

Kementrian PDT Alokasikan Rp. 42 M untuk Alor



Dari Kunjungan Menteri PDT RI

 
NEGERI dalam dongeng, itulah sebutan Menteri Pemangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini untuk kabupaten Alor. Bagi Zaini, Alor memiliki berbagai potensi alam yang bila dikembangkan secara baik akan memberikan kontribusi positif dalam mempercepat pembangunan kabupaten terluar dengan penduduk terbanyak di Indonesia (Alor, red).

Demikian beberapa pujian yang disampaikan Menteri PDT RI yang didampangi deputi III kementeri PDT, Andi Muhammad Ilham Zainal yang membidangi pembinaan ekonomi dan dunia usaha dan deputi V, Hasmani Maani yang membidangi pengembangan daerah khusus dalam kunjungan kerjanya ke Bakalang-Pantar Timur pada akhir Agustus lalu.
Dikataknnya, selama lima tahun menjadi menteri, dirinya kata Zaini, sudah mengunjungi wilayah Aceh hingga Papua. “Lima tahun selaku menteri PDT, saya telah menjumpai banyak masyarakat, tetapi rasa-rasanya kalu belum dating di Alor, belum lengkap rasanya menjadi menteri PDT. Dari penjemputan dan pengukuhan menjadi tokoh adat masyarakat disini, ibarat saya sudah bekerja lima tahun namun baru disahkan menjadi menteri PDT di Pantar,” ungkap Zaini.
Dijelaskannya juga, dari semua tempat yang ada, tidak pernah kita jumpai negeri seindah kabupaten Alor. “Kalau mau lihat pulau dalam dongeng, tidak perlu ke luar negeri atau tempat lain, cukup datang di Alor,” ungkap Zaini.
Zaini juga mengidiomkan Alor dengan sebutan Aku lihat orang yang ramah; Aku lihat orang yang rajin sehingga Alor sesungguhnya Aku lihat orang yang rajin bekerja.
Menurut orang nonmor 1 di kementrian PDT ini, kabupaten Alor harus dibangun secara serius guna menunjukan kepada daerah lain bahwa Alor mempunyai potensi yang bias dijadikan unggulan.
Daerah ini harus menjadi contoh bagi daerah lain dimana angka kemiskinan harus disentuh dengan banyak program Pemerintah Pusat (Pempus).
Sebagai menteri, saya paling memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan, daerah terdepan. Dimana kami sangat berharap infrastrukturnya juga harus terdepan, pendidikan, kesehatannya juga harus terdepan. Karena kalaulah aspek-aspek penting tersebut masih terbelakang, maka kabupaten Alor sebagai beranda depan Negara Indonesia akan dilihat sebagai sesuatu yang tidak baik.
Alor termasuk kawasan program prioritas kementrian PDT untuk pulau-pulau terluar, Alor merupakan pulau terluar dengan penduduk terbanyak dari sejumlah pulau terluar di Indonesia. Kita berharap pemerintah kedepan lebih perhatikan hal ini. Sarana air bersih, penerangan, konektifity antar pulau. Dermaga yang dibangun harus bisa disandar oleh kapal-kapal yang layak untuk meningkatkan produktifitas perekonimian.
Selama menjadi menteri PDT, lanjut Zaini, seluruh bantuan yang kami berikan ke setiap daerah adalah bantuan yang bersifat jangka panjang termasuk yang sudah kami berikan kepada kabupaten Alor.
Bantuan dengan sifat jangka panjang tersebut seperti yang telah kami lakukan di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB). Dimana kabupaten tersebut, dulunya menjadi menjadi kabupaten paling terbelakang di NTB. Pada 2010 saja, produksi jagung kabupaten Dompu, hanya mencapai 20 ribu ton per tahun dengan lahan tidur seluas 40-50 ribu Ha.
Namun dengan metode bantuan yang kami berikan termasuk didalamnya pelatihan tentang pengelolaan lahan tidur, maka penghasilan jagung daerah itu menjadi 240 ribu ton per tahun dengan luas lahan tidur 38 ribu Ha.
Dengan produksi jagung sebanyak itu, kabupaten Dompu mampu menghasilkan Rp. 500 Milyar per tahun. Dan angka kemiskinan mereka mampu ditekan hingga 3-5 %. Karenanya, saya berharap dari ceritera tersebut mampu memotifasi masyarakat daerah ini untuk berusaha lebih giat dalam mengelola berbagai sumber daya alam yang ada.
Untuk kabupaten Alor, dengan potensi laut yang ada, kita bisa mengembangkan budidaya rumput laut. Ini memiliki prospek karena rumput laut memiliki lebih dari 500 produk turunan. Ini adalah prospek yang bisa dimanfaatkan secara baik dengan berbagai peluang yang ada.
Tentunya kata Zaini, aspek pengembangan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam budidaya rumput laut menjadi prioritas utama. Sehingga pelatihan budidaya rumput laut dan berbagai potensi yang ada perlu kita kembangkan secara intensif.DM
 

Aneh, Sejumlah PNS Terpidana di Alor masih terima gaji



Lakamay: Djobo Belum Tegas


 Yohanis Lakamay, S.Pak, Aktifis Anti Korupsi Kab. Alor
 
DALAM kurun waktu selama tahun 2009 -2014, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor yang terlibat dalam kasus koruspi. Dari 13 orang ini, empat orang diantaranya sebagai bendahara, tiga  orang pejabat eselon II, enam orang orang pejabat eselon III dan eselon IV.
Dari sejumlah PNS tersebut, empat orang bendahara yang terlibat kasus korupsi antara lain mantan bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Julin Karsoma, bendahara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Eben Manukoi, mantan bendahara Bagian Tata Pem, Devriana Langko dan Anton Malot bendahara proyek di Bappeda Alor. Keempatnya saat ini tengah menjalani hukuman, setelah memperoleh putusan bersalah dari Pengadilan Tipikor.

Kritikan pedas terhadap pemerintah Djobo – Duru kali ini dating dari salah satu aktifis anti korupsi kabupaten Alor, Yohanis Lakamay, S.Pak yang berkunjung ke kantor redaksi Ombay News dibilangan Batutenata.
Menurut Lakamay, kepada semua pejabat dan aparatur yang sengaja atau tidak, merampok uang rakyat, seharusnya diberikan tindakan tegas. Bupati sebagai pimpinan tetinggi di daerah ini harus tegas. Kalau tidak, aka nada rentetan perilaku yang menjurus pada tindakan melakukan kejahatan.
Bagi saya, Bupati Djobo belum tegas memperhatikan aparaturnya yang sudah berstatus hukum tetap maupun yang masih dalam proses hukum. Selain itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan adalah milik kita bersama untuk melihat, apakah memang daerah ini sudah berjalan sesuai harapan guna terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa? Atau daerah masih stagnan, dalam artian, kita hanya mampu menjaga kewibawaan pemerintah tapi dalam pelaksanaan tidak menunjukan karakter yang bersih.
Memang sesungguhnya, di era pemerintahan sekarang, tentu mencermati seluruh persoalan kedaerahan, pasti saja ada persoalan yang dilakukan oleh oknum-oknum PNS.
Baik itu dimasa kepemimpinan Drs. Simeon Pally dan bupati sekarang. Tentunya semua harus menjadi tanggung jawab Djobo sebagai bupati sekarang. Oleh karena itu, Djobo harus tegas mengambil tidakan pemecatan bagi oknum PNS yang korup.
Kita ketahui bahwa selama ini, suda ada oknum PNS yang terlibat kasus korupsi dan divonis pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap. Tetapi kemudian, belum ada tindakan nyata dari pimpinan daerah dalam hal ini bupati Alor untuk melakukan pemecatan sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara yang belum memiliki putusan hukuman tetap, apabila dalam pelaksanaannya yang bersangkutan masih memangku jabatan, maka sesungguhnya harus dinonjobkan dengan menghentikan sementara seluruh hak dan kewajibannya sebagai PNS.
Dalam catatan Ombay News, Julin Karsoma terlibat dalam kasus korupsi dana Dinas Kesehatan tahun 2009, termasuk Delvi Langko dan Eben Manukoi yang menggelapkan dana rutin di instansi masing - masing. Sedangkan Anton Malet terlibat korupsi dalam kapasitasnya sebagai bendahara proyek di Bappeda Alor bersama Yusuf Mahali.
Sementara itu, tiga pejabat eselon II di antaranya Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (PKA), Urbanus Bella dan mantan Plt Sekda Alor, Okto Lasiko yang kini telah pension dan Kabag Kemas Setda Alor, Ade Dharma Massa, S,Sos. Ketiganya saat ini, tengah menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA) RI. Urbanus Bella, Okto Lasiko dan Ade Dharma Massa, S.Sos terlibat dalam kasus korupsi proyek MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut (Abal).
Sedangkan, satu orang lainnya yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Imanuel Koliham yang sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Kupang dan tinggal menunggu eksekusi dari Kejaksaan Negeri Kalabahi. Koliham terlibat dalam kasus korupsi dana rutin senilai Rp 300 juta lebih, namun telah dikembalikan.
Sementara pejabat esselon III dan IV antara lain mantan Kabid Sarana Prasara Bappeda Alor, Yusuf Mahali, Loni Waang, Jhoni Tulimau, Gerson Lapenangga dan Sefaca Penlaana. Jusuf Mahali dan Joni Tulimau saat ini tengah menjalani hukum. Tulimau menjalani hukuman di Lapas Kalabahi, sedangkan Mahali di Lapas Penfui Kupang. Sedangkan Waang dan Lapenangga kini sudah di tahan Kejari Kalabahi di Lapas Penfui Kupang sejak Selasa (19/8) untuk menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang.
Sementara itu, Sefaca Penlaana yang sudah ditahan Kejati NTT terlibat dalam proyek MBR di Kabupaten Alor dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Loni Waang dan Gerson Lapenangga terlibat korupsi dalam proyek perpipaan di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya.
Sekedar menyegarkan ingatan kita bahwa, dalam UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepega­wai­an pasal 23 ayat 3 disebutkan, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ke­kuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang an­caman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
Selanjutnya ayat  4 ditegaskan, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat ka­rena: a) dihukum penjara berdasarkan putusan pe­ngadilan yang telah. mem­punyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tin­dak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih. b) melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
Kemudian ayat 5 butir c menegaskan, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak de­ngan hormat karena,  dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekua­tan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Sanksi bagi PNS juga diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  Dalam pasal 87 ayat 2 disebutkan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hu­kum tetap karena melakukan tindak pidana dengan huku­man pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak­berencana. Ayat 3 berbunyi, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
Selanjutnya ayat 4 me­negaskan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. Melakukan penyele­we­ngan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putu­san pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tin­dak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara ber­dasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena mela­kukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. n DM

Tegakan Demokrasi, Jangan Cederai Rakyat


*30 Anggota DPRD Alor Resmi dilantik

 
Dua Anggota DPRD Alor, Walter Datemoly & Johny Duka berdiskusi selepas siding perdana hingga diatas motor

Kalabahi Oombay News; Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Frans Leburaya berharap Anggota DPRD Alor yang baru dilantik harus benar-benar menegakan demokrasi dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum dan jangan mencederai masyarakat apalagi mencederai kehidupan mereka.

PERNYATAAN tersebut disampaikan Gubernur Leburaya melalui sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Alior Drs. Amon Djobo pada acara Rapat Paripurna DPRD Alor dalam rangka pengambilan supah dan janji anggota DPRD Alor masa bakti 2014 – 2019 yang berlangsu di ruang sidang utama DRPD Alor Senin, (25/8/2014).
Menurut Leburaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di daerah. DPRD dan pemerintah sama-sama berjuang untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program yang dicanangkan.
"Apa saja yang diupayakan hendaknya sesuai koridor yang berjalan dan jangan mencederai aspirasi rakyat, tetapi terus membangun kerja sama untuk mewujudkan harapan masyarakat selama lima tahun ke depan. DPRD harus benar-benar menegakkan demokrasi dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum. Jangan mencederai masyarakat, apalagi mencederai kehidupan mereka," kata Lebu Raya, dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Alor, Drs.Amon Djobo, pada acaara pelantikan 30 anggota DPRD Alor periode 2014-2019
Sementara itu Bupati Alor Drs.Amon Djobo mengatakan, Dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah, selain pemerintah daerah DPRD juga merupakan unsur penyelenggaran pemerintah didaerah. Hal ini bermakna bahwa DPRD memiliki tanggung jawab yang sama bersama kepala daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang no.32 tahun 2004 tengang pemerintahan daerah, karena itu relasi kemitraan antara DPRD dan Kepala daerah merupakan syarat mutlak proses berpemerintahan yang baik dalam rangkan mewujudkan kesejahtran masyarakat.
Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, kata Djobo, DPRD mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah , kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sejajar dalam arti  tidak saling membawahi  satu dengan yang lain atau satu tidak bertanggung jawab kepada yang lain.
DPRD adalah mitra pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah sesuai dengan kewenagan tugas dan fungsi masing-masing, begitu juga pemerintah daerah dan DPRD wajib memilihara, membangun hubungan kerja yang harmonis serta saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam praktek kepemerintahan dan menjamin optimalisasi tugas-tugas kepemeritahan daerah .
“DPRD dan pemerintah bukan atasan dan bawahan, melainkan sebagai mitra untuk mewujudkan pembangunan di daerah melalui tugas dan fungsi masing- masing. Melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan diharapkan DPRD bersama pemerintah menyiapkan dan membahas rancangan peraturan daerah, juga membahas anggaran pembangunan serta mengawasi pemanfaatan anggaran melalui berbagai program," tegas Djobo.
Menurut Amon, dalam spirit otonomi daerah dan kebebasan berdemokrasi dewasa ini,pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin memadai untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakan denga berupaya semaksimal mengoptimakan segala potensi daerah yang tersedia namun demikian jujur diakui masih ada warga yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu masih ada warga yang hidup dalam kemiskinan, pendidikan yang tidak terjangkau , kesehatan ynag memprihatinkan , rendahnya SDM, terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja , kesenjangan sosial dan dayasaing ekonomi yang rendah , masih adanya masyarakat yang terisolasi secara fisik dan sosial, oleh karena itu DPRD harus benar-benar tampilkan kesungguhan dalan mengemban kepercayaan rakyat, menegakan demokrasi serta mengutamakan perhatian terhadap persoalan-persoalan  yang dihadapi rakyat didaerah Kabupaten Alor.
Pantauan Ombay News di gedung DPRD Alor acara pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, hadir juga dalam acara tersebut Wakil Bupati Alor, Imran Duru,S.Pd, Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi,Tri Sujoko,SH, Kapolres Alor, AKBP I Made Sugawa, tokoh Agama dan tokoh masyarakat, selanjutnya dilakukan penyerahan palu dan memori oleh ketua demisioner Markus D Malaka,SH kepada pimpinan DPRD sementara,Godlief Sirituka, BcKn dan Mohamad L Yusuf. *oktotefi







Pasal Asmara, Hidup Edison Berakhir dengan Seutas Tali


 
Gantung diri



Pada Kamis (28/08) pagi, warga Palibo’o dikejutkan dengan sebuah kejadian tragis. Pasalnya, dalam sebuah kamar mandi Gereja Imanuel Palibo’o ditemukan sosok seorang pria tergantung dengan seutas tali dalam keadaan tak bernyawa.

PANTAUAN Ombay News di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Palibo’o Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola, sekitar siang, lokasi Gereja Imanuel Palibo’o dipadati warga yang menyaksikan proses evakuasi jenasah korban.
Korban kemudian diketahui bernama Edison Mbetee (29) yang kesehariannya bekerja pada salah satu perusahaan swasta di Kalabahi.
Menurut keterangan ibu korban, Ruth Laana Pen yang ditemui Ombay News di kediamnnya mengungkapkan, anaknya (Edison, red) keluar dari rumah sejak senin (25/08) sore, sejak itu menurut ibu korban, anaknya tidak pernah memberitahukan keberadaanya.
Malang memang, ibu korban baru mengetahui keberadaanya sekita kamis (27/08) pagi ketika tetangga menginformasikan kalaulah ada aroma tidak sedap dari kamar mandi Gereja Imanuel Palibo’o. ibunya dan keluarga kemudian mengecek ke kamar mandi tersebut dan menjumpai kondisi anaknya yang sudah tidak bernyawa lagi dalam kondisi tergantung dengan seutas tali.
Menurut ibu korban, dari ceritera yang didengarnya, anaknya memiliki persoalan hubungan yang tidak harmonis dengan kekasihnya. Korban adalah anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Silvester Mbete dan Ruth Laana Pen. Dimana korban menurut pengakuan beberapa koleganya kalualah dirinya suka bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang.
“Senin sore tuh kami masih telpon dia, tapi dia tdk angkat, padahal pulang kerja dia masih smpat panggil mama. Dan Kita juga dengar dari orang kalau dia ada masalah perempuan,” ungkap ibu korban.
Kapolsek Alor Tengah Utara, Iptu. Gigih Andri. P, dijumpai Ombay News di TKP mengatakan kalaulah motif awal kejadian ini adalah persoalan asmara antara korban dan kekasihnya. “Kejelasan sebab akibat kita tunggu pemeriksaan lanjutan, dari hasil visum maupun keterangan para saksi,” ungkap Andri. n DM