Cari Blog Ini

Memuat...

Sabtu, 13 September 2014

WDP Alor Diduga Syarat KKN


 
Hermanto Djahamouw, SH Ketua Lembaga anti korupsi RI dewan pimpinan Kab. Alor,

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Alor, baru saja mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Alor 2014. Bahkan, pesta syukuran perolehan WDP tersebut pun telah digelar di pantai wisata Mali. Namun, bagi ketua lembaga anti korupsi RI dewan pimpinan kabupaten Alor, Hermanto Djahamouw,SH yang ditemuai Ombay News di kantornya pada Sabtu, 06/08 mengungkapkan, penilaian LKPD Kabupaten Alor dengan predikat WDP oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu diduga terindikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisem (KKN).

Menurut Djahamouw yang mantan anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2004 – 2009 itu, WDP yang didapat Pemkab Alor dibawah kepemimpinan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd perlu dipertanyakan. Bahkan perlu diduga adanya tindakan KKN didalamnya sehingga opini BPKP NTT tersebut bisa diperoleh.
Dijelaskan Djahamouw, dirinya mengatakan demikian karena seingat dirinya, selama 5 tahun dirinya sebagai anggota DPRD Alor sebelum dirinya mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW), Pemkab Alor selalu memperoleh opini Disclaimer selama 4 tahun secara beruntun.
Dan hal itu terang Djahamouw diakibatkan oleh faktor pemanfaatan anggaran dari tahun 2002-2008 terdapat sekitar Rp. 12 Milyar lebih yg tidak dapat dipertnggungjawabkan oleh Pemkab Alor ketika itu yang dipimpin Drs. Simeon Th. Pally dan Drs. H. Yusran Tahir.
Lebih lanjut dikatakan mantan politisi PDI-P tersebut bahwa selama predikt disclaimer 4 tahun itu, dewan sudah cukup bekerja keras. Dimana pada 2009 disclaimer pertama, dewan sudah memanggil pihak BPKP NTT guna melakukan klarifikasi dalam sidang paripurna dewan ketika itu. Dimana dalam paripurna tersebut juga, dewan berkonsultasi tentang hal-hal apa saja yg menyebabkan Pemda Alor mengalami disclaimer. Dan jawaban BPKP ketika itu yakni penyebab utamanya adalah terdapat selisih kas sebesar Rp. 12 M yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan pencatatan aset yg tidak tertib.
“Ketika itu BPKP jelas mnyebutkan, kalau Rp. 12 M itu tidak diselesaikan, dalam hal penyerahan bukti fisik pengelolaan dananya, maka disclaimer akan jalan terus,” terang Djahamouw.
Sehingga, lanjut Djahamouw bahwa sampai 2013 dan pada Mei 2014 dirinya di PAW, daerah ini kemudian secara mendadak memperoleh opini WDP dari BPKP NTT.
“Pertanyaan besar, dengan cara apa pemerintahan Djobo ini bisa dapat WDP dalam waktu 3 bulan? Padahal, yang seharusnya kalo WDP adalah Pemda Alor sudah bisa pertanggungjawabkan dgn bukti-bukti fisik seleisih kas Rp. 12 M tadi,” ungkap Djahamouw dengan nada keheranan.
Kalau kita mau jujur untuk membandingkan terang Djahamouw, selama pemerintahan Pally, bukti fisik Rp. 12 M itu tidak bisa disodorkan ke BPKP NTT sehingga selalu disclaimer.
Diungkapkannya juga, di penghujung periode dewan 2004-2009, Djobo – Duru  telah mengusulkan ke paripurna dewan utk dilakukan pemutihan Rp. 12M  tersebut. Tetapi karena Badan Anggaran (Banggar) dewan tidak menyetujuinya, maka keptusan Banggar ketika itu agar dilakukan konsultasi ke BPKP. Dan hal itu sudah dilakukan dewan bersama pemerintah. Namun ketika bertemu dengan pihak BPKP di Kupang, mekanisme pemutihan tersebut tidak dipenuhi, malah BPKP meminta bukti fisik selisih kas penyebab disclaimer dimaksud. “Anehnya, bukti fisik yang jadi akar masalah dan tidak bisa diserahkan masa Bupati Pally itu, bisa diserahkan oleh Pemda Alor dibawah komando Djobo. Semua dokumen dan bukti-bukti dimaksud diserahkan ke BPKP sekitar minggu kedua Agustus. Serta hasil opini WDP diterima Pemda Alor pada 19 Agustus 2014 lalu,” terang Djahamouw.
Dijelaskan Djahamouw juga bahwa menurut dirinya, opini WDP tersebut bisa diperoleh Pemda Alor dikarenakan dua hal, yakni: Pertama, tindakan superior yg dilakukan Drs. Urbanus Bella dn Melkzon Bery, SH, M.Si untuk tidak digeser dari jabatannya masing-masing. Hal ini dikarenakan, kedua org ini terlibat langsung dalam proses disclaimer saat pemerintahan Pally.
Kedua, terjadi ‘maen mata’ antara BPKP dan Pemda Alor, dimana hal ini perlu ditelusuri. “Masa uang negara sejak 2002 – 2013, dengan keberadaan yang tidak jelas, tim berlapis-lapis telah dibentuk untuk menelusurinya tapi tdk bisa ditemukan bukti. Tapi kog tiba-tiba bisa ada bukti?” tanya Djahamouw.
WDP kali ini juga terang Djahamouw hanyalah untuk mendorong pencitraan pemerintahan Djobo-Duru.
“Kalau pun bukti suda ada, yang saya kuatirkan adalah bukti itu dibuat untuk membenarkan perbuatan yang salah. Karena ini masalah sejak pemerintahan Ans Takalapeta. Dimana, pencatatan uang keluar ada, tapi pertanggungjawaban tidak ada karena semua uang tidak tercatat didalam APBD karena menggunakan pengeluaran sistim panjar,” kata Djahamouw.
Djahamouw juga mengkuartikan, dosa masa Takalapeta dilakukan lagi oleh Djobo. Sehingga selaku mantan anggota DPRD, saya harapkan DPRD sekrang bisa mengawal secara ketat persoalan ini. Pengawalan ini tentunya untuk membuktikan kecintaaan kita terhadap daerah dan yang paling penting, DPRD sekarang tidak digiring untuk mempertanggungjawabkan masalah tersebut.
“Saya tegaskan llagi, selisih kas itu bisa diputihkan kalau ada rekomendasi dewan. Dan sampe sekarang, dewan tidak pernah memberikan rekomendasi untuk pemutihan dimksud, dan mudah-mudahan rekomendasi itu tidak akan pernah diberikan dewan,” harap Djahamouw. n DM

Kabinet Djobo-Duru Jilid I Syarat Muatan Politik & Balas Jasa


 
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan V Lingkup Pemkab Alor





LAMPIRAN Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/17/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 masing-masing:
Nomor urut 22, Elimelek Palai Ata, S.Sos, NIP: 19591228 198603 1 008, dengan pangkat, golongan/ruang Pembina Tk. I (IV b) jabatan lama, Kepala Bidang Arsip pada Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, Eselon III B, menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor Eselon II B;
Nomor urut 24, Ir. Joseph E. Malaikosa, NIP: 19650610 199903 1 006, dengan pangkat, golongan/ruang Pembina (IV a) jabatan lama, Kepala Bidang Pemukiman dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Alor, Eselon III B, menduduki jabatan baru sebagai Pj. Kepala Dinas PU Kabupaten Alor, Eselon II B;
Nomor urut 25, Yustus Barabas Dopong Abora, NIP: 19710707 199903 1 005, dengan pangkat, golongan/ruang Pembina (IV a) jabatan lama, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor, Eselon III B, menduduki jabatan baru sebagai Pj. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor, Eselon II B;


Pada 01 September 2014, Bupati Alor, Drs. Amon Djobo melantik 466 Pejabat Struktural Eselon II B, III, IV dan V sebagai pelantikan perdana atau kabinet I dimasa pemerintahannya sebagai Bupati dan Imran Duru, S.Pd selaku Wakil Bupati Alor. Alhasil, pelantikan inipun mendapat penilaian publik. Bahkan, ada yang menilai Kabinet Djobo-Duru Jilid I ini syarat muatan politik dan beraroma kenatal balas jasa sebagai imbalan kerja-kerja politik untuk memenangkan pasangan Djobo-Duru dimasa Pilkada kemaren alias yang menjadi Tim Sukses (Timses). Dimana yang menjadi sorotan utama yakni dilantiknya 3 kepala dinas yang belum memenuhi persyaratan teknis berkaitan dengan pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural.
Ketiga orang tersebut tidak lain adalah: Elimelek Palai Ata, S.Sos akrab disapa Eli; Ir. Joseph E. Malaikosa sering disapa Yos; dan Yustus Barabas Dopong Abora akarab Yus, dengan masing-masing jabatannya.
Penilaian miring itu datang dari, Hermanto Djahamouw, SH Ketua Lembaga anti korupsi RI dewan pimpinan kab. Alor, di kantornya, bilangan bungawaru. Kepada Ombay News pada Jumad (05/09), Djahamouw mengungkapkan, dari mutasi perdana pemerintahan Djobo-Duru tersebut membuktikan bahwa PNS di Alor berpolitik praktis.
“Kenapa saya bilang begitu, ini kan jelas, sebenarnya Eli, Yos dan Yus tidak layak menduduki jabatan mereka sekarang. Tapi karena berpolitik praktis dimana menjadi Timses Paket Amin (Paket Drs. Amon Djobo-Imran Duru, S.Pd ketika maju pada Pilkada Alor 2013 lalu), maka mereka pun kemudian mendapat jabatan masing-masing walaupun secara aturan tidak memenuhi syarat dari segi eselon, pangkat dn golongan,” tutur Djahamouuw dengan nada emosional.
Elis, Yos dan Yus menurut Djahamouw yang juga mantan anggota DPRD Alor periode 2004-2009 ini bahwa mereka ibarat tidak lulus sekolah dasar (SD) namun langsung diterima dan melanjutkan sekolah ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Kalau mau jujur, ketiga orang itu biasa-biasa saja dimana mereka bukan masuk dalam kategori PNS berprestasi terhadap daerah.
“Dorang tiga ini, semasa saya anggota DPRD, saat persidangan dewan, selalu duduk di bahagian belakang atau memegang tas pimpinan mereka. Jadi ini pasti karena mereka Timses, sekarang Djobo kasi mereka jabatan itu. Padahal tidak layak sebenarnya dari segi aturan,” papar Djahamouw.
Secara kapasitas kalau kita mau melihat dari segi aturan, Eli, Yos dan Yus, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Terdapat begitu banyak PNS yang memenuhi syarat untuk posisi itu.
Dirinya lanjut Djahamouw juga merasa heran, dimana ketika 5 tahun lalu, semasa Drs. Simeon Pally menjadi bupati, semua orang pernah meributkan soal mutasi yang tidak sesuai prosedur. Dan harus diingat, Amon ketika proses Pilkada lalu dalam setiap kampanyenya selalu mengatakan kalaulah mutasi yang dilakukan oleh pemerintahan lalu adalah keliru dan dirinya tidak akan pernah sekalipun berbuat seperti itu.namun, apa yang terjadi sekarang? Mengapa orang yang begitu menguasai prosedur penempatan jabatan PNS karena pernah sebagai Assiten III yang membidangi kepegawaian bisa berbuat menyimpang dari aturan di pelantikan perdananya? “Teori bicara lain, pelaksanaan sekrang lain, kolusi, sukuisme juga jalan dalam penempatan seseorang atas jabatan. Kalau kolusi nepotisme sudah jalan, korupsi pasti jalan juga. Jangankan Eli, Yus dan Yos, Nikson Tubulau yang tidak punya pengalaman mengurus keuangan, kog bisa dilantik jadi kadis PKA?” ungkap Djahamouw.
Dari segi etika strutural PNS, Djahamouw mencontohkan Yustus Dopong Abora, bagaimna dirinya bisa ‘lompat lewat’  seorang Ir. Paulus Malaikosa yang lebih senior tetapi kemudian tidak dilantik menjadi Kadis namun yus yang menjadi Kadis. “Ini jelas karena Timses jadi Yus bisa Kadis, padahal Ir. Paulus Malaikosa sudah menjadi kepala bidang (Kabid), Yus masih sebagai stafnya Malaikosa.
“Sebaiknya, Amon belajar ulang aturan kepegawaian tentang pengakatan jabatan struktural PNS, supaya jangan melantik orang seperti itu,” tukas Djahamouw.
Sebagai salah satu politisi muda Alor, saya mau mengingatkan bahwa tertib administrasi pemerintahan harus menjadi prioritas. Jadi, dengan pelantikan seperti ini, Amon adalah kader terakhir yang kita uji soal kualitas seorang pemimpin daerah.
“Soal mereka 4 (Eli, Yos, Yus dan Nik, red), dalam penegelolaan daerah yang merujuk pada peraturan perundng-undangan yang berlaku, maka mereka tidak mempunyai kapasitas. Dan hal ini kalaulah terjadi proses hukum ke tingkat pengadilan tata usaha negara (PTUN), maka semua keputusan tersebut bisa di anulir. Ingat bahwa seorang Kadis PKA memiliki dua tugas utama, yakni bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga pengelolaan keuangan daerah.
Menyoal dilantiknya Elis, Yos, Yus dan Nik menurut Djahamouw bahwa ini menunjukan Amon lebih mengedepankan suku-isme sedikit lebih dari Timses dalam mengakat mereka. Karena sebenarnya ada Timses lain yang lebih penuhi syarat dari 4 org itu. Contohnya kata Djahamouw, Yahya Bana, S.Sos, M.Si, mengapa dirinya yang tidak dilantik sebagai Kadis PKA? Atau John Donusina yang sekarang sebagai sekretaris PKA?
Dicontohkannya pula, pada Dinas PU misalnya, mengapa tidak Yani Mapulo yang menjadi Kadis tetapi lebih pada Yos Malaikosa yang dilantik? Lalu di dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, mengapa tidak Ahmad Baisaku yang dilantik, malah melantik Eli Plai Ata,S.Sos, jelas Djahamouw dengan nada heran dan bingung. n DM

Mokay: terjadi Pelanggaran setingkat lebih tinggi



Senada denga Djahamouw, Jonatahn Mokay yang juga mantan anggota DPRD Alor periode 2004-2009 saat ditemui Ombay News di kediamannya, Sabtu 06/09 mengungkapkan, telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip setingkat lebih tinggi.
Karena lanjut Mokay, jika kita berbicara tentang pengangkatan dan penempatan PNS dalam jabatan struktural, maka PP 13 tahun 2002. Dalam PP tersebut jelas mengatur tentang menkanisme pengangkatan PNS setingkat lebih tinggi. Tetapi terdapat spesialis, kalaulah dalam susunan organisasi itu terdapat tingkat lebih tinggi, maka minimal dibutuhkan pejabat yang sudah menduduki sekurang-kurangnya dua kali dalam eselon IIIa.
Dikatakan Mokay juga, terkhusus ketiga PNS yang menduduki jabatan tersebut sangat jelas menunjukan pelanggaran terhadap ketentuan. “Apabila ini diajukan ke BKN, BKN bisa menegur ke pembina kepegawaian daerah. Dan kalau tidak diikuti, maka pejabat tersebut tidak mendpat hak tunjangan jabatan serta pangkat pilihannya tidak dapat diproses.
Apalagi kalaulah mereka (Elis, Yos dan Yus, red) mekanisme pengangkatannya tidak melalui tahapan Baperjakat, ini sudah jelas pelanggaran setingkat lebih tinggi suda dilakukan. Dan dari aspek etika struktural PNS, ditambahkan Mokay, kalaulah dalam suatu dinas tersebut, dibawah kadisnya terdapat PNS dengan pangkat/golongan lebih tinggi, maka PNS yang pangkatnya lebih tinggi tersebut harus dipindahkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. n DM

Baperjakat sudah bekerja sesuai prosedur




Bukang: Tugas kami sebatas rekomendasi ke Bupati
 
 Plt. Sekda Alor, Hopni Bukang, SH


MENYOAL pelantikan jilid I Djobo-Duru, Plt. Sekda Kabupaten Alor, Hopni Bukang, SH yang juga sebagai ketua tim Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) menyatakan kalaulah tim sudah bekerja sesuai prosedur. Dan tim juga hanya bertugas sampai pada menyampaikan rekomendasi usulan nama-nama calon pejabat struktural ke bupati untuk selanjutnya dibuatkan surat keputusan.

Bukang yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, pada Jumad (05/09) mengungkapkan, memang konsep para pejabat struktural eselon IIB, IIIA, IIIB, IVA dan IVB, Sekda selaku ketua tim Baperjakat suda melihat semua usulan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan telah dibahas cukup lama serta dibagi dalam dua kategori, yakni: pertama, Pembahasan usulan pejabat eselon IIB. Dimana dalam pembahasn tim Baperjakat, tim mendudukan berbagai ketentuan yg menyangkut kepegawaian, secara serius didudukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kewenangan baperjakat untuk menduduki aturan untuk menduduki jabatan. Sesuai syarat kepegawaian, eselon IIB, pejabat yang hendak mengisi posisi ini, haruslah minimal pernah menduduki lebih dari dua kali jabatan eselon IIIA. Yang didapati adalah, lanjut Bukang, terdapat beberapa calon pejbat eselon IIB yg jika didudukan dengan berbagai ketentuan yang ada, maka terdapat sejumlah pejabat yang belum layak untuk diposisikan pada jabatan tersebut.
“Dan tentu saja hasil kerja tim dimuat dalam notulen rapat, saya menyerukan ke 5 orang tim; masing-masing, Plt. Sekda selaku ketua tim, asisten III selaku angggota, kepala BKD selaku sekretaris tim, kepala Kesbangpol dan Linmas selaku angggota; dan kepala Irda selaku anggota.
Kita dudukan lanjut Bukang, masing-masing anggota tim sesuai tugas masing-masing semisal, Kesbangpol dan Linmas memberikan masukan mengenai apakah PNS itu setia atau tidak pada Pancasila.
Irda melihat, apakah PNS atau calon pejabat eselon IIB itu tidak tersangkut dalam persoalan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang mengakibatkn kerugian keuangan negara atau daerah. BKD, mengetahui persis kinerja semua PNS yang ada termasuk didalamnya daftar urutan kepangkatan (DUK).
Lebih lanjut dijelaskan Bukang, hasil kerja tim ini direkomendasikan ke bupati. “Itulah hasil tim, dengan catatan, selaku ketua tim, membuat risalah rapat ditulis baik, rapi dan dilampirkan dengan seluruh usulan para pejabat itu dengan lampirnnya kepda bupati untuk diambil langkah selanjutnya, karena pejabat eselon II harus mendapat rekomendasi dari gubernur, maka hasil tim disampaikan ke bupati,” jelas Bukang.
Bupati kemudian melegitimasi hasil tim dan dikirim ke gubernur untuk mendapat persetujuan.
Hasil kerja baperjakat adalah tidak mutlak ditindaklnjuti bupati. Hal ini menurut Bukang dikarenakan bupati memiliki hak prerogatif.
“Baperjakat rekomendasikan dalam 1 jabatan struktural untuk eselon II sebanyak 3 org pada. Dan pejabat yang diusulkan itu, dua diantaranya selalu pejabat pendamping yang kriterianya dibawa yg utama. Skali lgi, kami sebatas memnerikn rekom ke bupati.
Menyoal pejabat dinonjobjkan, tim juga sudah merekomendasikan ke bupati beberapa pejabat yakni masing-masing; pertama: pejabat yang terindikasi merugikan keuangan negara yang sudah mempunyai putusn hukum tetap. Sesuai aspirasi masyarakat di Alor dan luar Alor. Mereka-mereka itu dinonaktifkan untuk lebih berkonsentrasi dalam mnyelesaikan persoalan hukum. Berkaitan dengan hal ini, terdapat 3 pejabat yang diusulkan tim, yakni: Drs. Urbanus Bella, Ade Dharma Massa, S.Sos dan Drs. Imanuel Koliham.
Kedua, karena tindakan indisipliner yakni: Yamin Arkiang selaku sekretaris dinas pendidikan yang tidak melaksanakan tugas selama 69 hari kerja tanpa keterangan dan zamrud banaweng sekretaris camat Pureman yang meninggalkn tugas selama 56 hari tanpa keterangan. Dan ketiga: pejabat yang pernah mengajukan izin berhenti dari jabatan karena maju dalam Pilkada Alor lalu yakni Drs. Mel Maulaka dan Nurhayati Kammis, SH. n DM