Cari Blog Ini

Memuat...

Kamis, 26 November 2009

Setiap Anggota Punya Hak Memilih dan Dipilih

KALABAHI ON- Setiap anggota DPRD memiliki hak memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPRD. Jika ini diabaikan maka bisa bertentangan dengan pasal 22E ayat (1), pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga kontradiktif dengan Pasal 350 huruf (d) UU No. 27 Tahun 2009. Dengan demikian ketentuan Pasal 355 ayat (6) UU No. 27 tahun 2009 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan tersebut harus dirubah.
Para Pemohon, kata Marthen Maure, menyadari bahwa bila frasa ”yangberasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak” dihilangkan, maka Pasal 354 ayat (2-9), akan diam (silent) atau tidak mengatur secara tegas bagaimana Pimpinan DPRD kabupaen Alor dipilih dan ditetapkan. Sebagai konsekuensi logis dari dinyatakannya frasa ”yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak” dalam Pasal 354 ayat (2-9), bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka kata ”ditetapkan” dalam ayat tersebut harus ditafsirkan secara ”conditionally constitusional” bahwa sepanjang menyangkut pimpinan DPRD, penetapannya harus melalui suatu musyawarah untuk mufakat dalam sidang paripurna DPRD. Jika tidak berhasil mencapai mufakat, maka harus melalui pemilihan pimpinan DPRD dalam sidang paripurna DPD yang ketentuan mekanisme lebih lanjutnya akan ditentukan dalam peraturan tata tertib DPRD.
Dengan adanya penafsiran ”conditionally constitusional” sebagaimana uraian di atas, jelas Marthen, maka hak dan kewenangan para Pemohon sebagai anggota DPRD yang berasal dari 2 fraksi tersebut untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD tidak lagi terhalangi, sehingga terwujud kesetaraan sebagaimana dimaksud UUD 1945.
Marthen, menjelaskan, pemberlakuan Pasal 354 ayat (2-9), beserta penjelasannya telah terjadi pelanggaran konstitusi atau telah terjadi diskriminasi. Para Pemohon, lanjutnya, menilai, dengan diberlakukannya Pasal 354 ayat (2-9), telah terjadi pula suatu diskriminasi hukum yang merugikan hak dan kewenangan para pemohon yang juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan. Se0tiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapn dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan Balai Pustaka, edisi Kedua Tahun 1995 adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, diskriminasi adalah setap pembatasan, pelecehan atau pngucilan yang langsung ataupun tidak langsung diadakan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongann, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa keyakinan, dan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia akan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalama bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
“Apabila diperhatikan dengan sekssama akan makna diskriminasi tersebut, maka apa yang terkandung dalam Pasal 354 kalau diterapkan dalam proses pengumuman dan penetapan pimpinan definitif DPRD adalah termasuk bentuk kebijakan dalam bidang politik dan hukum yang diskrimintaif. Karena hal tersebut jelas-jelas akan menghalangi hak dan kewenangan para Pemohon, bahkan semua anggota DPRD Alor dan seluruh anggota DPRD di Indonesia untuk menggunakan hak memilih dan hak dipilih menjadi Pimpinan DPRD, “jelasnya.
Hal ini, jelas Marthen, ada kemiripan dengan keterangan Ahli yang bernama Dr. Arbi Sanit dan M. Fajrul Falaakh, SH, MA, M.Sc yang disampaikan dalam perkara Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Wahidin Ismail, dkk asal DPD Republik Indonesia sebagaimana di dalam Putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 halaman 18-19.
“Dalam pemlihan umum terdahulu, tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengisyaratkan kepada rakyat bahwa ”penentuan pimpinan DPRD adalah berdasarkan jumlah perolehan kursi dan/atau suara terbanyak dari partai politik peserta pemilu”. Sehingga apa yang dimaksudkan dari ketentuan Pasal 354 tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat(2). Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”> pasal 22E ayat (2) ini mengamanatkan bahwa pemilihan Umum itu diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD bukannya memilih Anggota dan Pimpinan DPRD, atau dengan kata lain, Pemilihan Umum dilakukan hanya untuk memilih Anggota bukan Pimpinn DPRD, “jelas Marthen Maure.
Marthen mengingatkan, DPRD adalah lembaga yang mempunyai anggota-anggota sebagai representasi rakyat, sehingga seharusnya yang berhak dan/atau berwenang memilih dan dipilih siapa-siapa yang pantas menjadi pimpinan DPRD adalah anggota-anggota DPRD itu sendiri (yang adalah representasi rakyat). Bukan yang diajukan oleh dan/atau yang berasal dari partai politik. Pimpinan DPRD bukanlah Pimpinan Partai Politik, tetapi Pimpinan DPRD adalah Pimpinan anggota DPRD. Pemilihan pimpinan DPRD tdak sama dengan pemilihan bupati, gubernur dan presiden, karena memang beda cakupan kepemimpinannya. Pimpinan DPRD hanya memimpin sejumlah anggotanya. Sedangkan Bupati, Gubernur dan Presiden itu memimpin langsung rakyat sesuai cakupan dan tingkatannya masing-masing. Lebih dari itu, bahwa baik anggota DPRD yang berasal dari partai perolehan suara terbanyak maupun sedikit telah melebur menjadi satu, yakni Anggota DPRD Kabupaten Alor, tidak lagi menjadi persoalan keanggotaan DPRD itu berasal dari mana (vide keterangan Patrialis Akbar/sekarang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang pada bulan September 2009 masih sebagai anggota DPR Republik Indonesia yang dengan jujur telah memnberikan keterangan mewakili DPR RI dalam sidang perkara Uji Materiil Pasal 14 yat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Wahidin Ismail, dkk asal DPD RI sebagaimana di dalam Putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 halaman 19-20).
Oleh karena perkara Nomor 117/PUU-VII/2009 yang telah diputuskan oleh MK ini ada kemiripan posisi kasus beserta alat-alat buktinya termasuk Keterangan Ahli dengan perkara yang dimohonkan para Pemohon, maka Putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 yang penuh dengan rasa keadilan hukum dan yang telah membuka kran demokrasi di lembaga legislatif dijadikan juga sebagai salah satu bukti surat para pemohon dalam perkara ini sebagai salah satu Sumber Hukum yang telah berlaku di Republik Indonesia.
“Apabila calom Pimpinan DPRD berasal dari Partai perolehan suara dan/atau kursi terbanyak diumumkan dan ditetapkan, adalah suatu bentuk ketidakadilan hukum dan pengebirian hak dan kewenangan Anggota DPRD termasuk para pemohon baik secara perorangan dan/atau secara Fraksi-Fraks, “tambahnyai.
Pasal 354 ayat (2-9), tambah Marthen, sepanjang yang menyangkut frasa ”yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan dan/atau yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak” adalah tidak hanya cacat secara yuridis materiil tetapi juga cacat secara yuridis. Selain kesalahan materiil atau bertentangan dengan UUD 1945, ternyata pasal ini juga salah dari aspek yuridis formil. Alasannya adalah parpol tidak dikenal ekssistensinya di DPRD/lembaga legislatif secara yuridis, tetap yang dikenal di DPRD adalah Fraksi-fraksi. Oleh karena itu, frasa berasal dari atai Politik” dalam Pasal 354 ditinjau dari aspek yuridis juga cacat formil.
Marthen mengatakan, ada frasa yang saling bertentangan, yaitu frasa ”yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan dan atau yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak” dalam pPasal 354 ayat (2-9) bertentangan dengan frasa pasal 350 huruf (d) UU No. 27 Tahun 2009 yang menyatakan : ”Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak memilih dan dipilih”.
Dengan adanya Pasal 354 ayat (2-9), jelas Marthen, secara nasional terjadi kekecewaan dari rakyat karena hak dan kewenangan mereka dalam menentukan Pimpinan DPRD yang direprentasikan oleh Anggota DPRD telah dipasung. Tidak hanya para Pemohon dari DPRD Kabupaten Alor yang sedang mengalami dilematika hukum (apakah mgnikuti kemauan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 atau mengamalkan amanat UUD 1945) dalam membentuk Pimpinan DPRD, tetapi ada sejumlah bahkan hampir seluruh anggota DPRD di Indonesia sedang mengalaminya. Terjadi kemandekan roda tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemayarakatan, karena pimpinan DPRD bukan dipilih dari dan oleh aspirasi anggota DPRD yang bersangkutan melalui fraksi-fraksi dalam suatu proses demokrasi di DPRD tetapi dari partai politik.
Dikatakannya, apabila melaksanakan amanat Pasal 354 ayat (2-9), maka sudah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E aat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2).
Olehnya itu, demi rasa keadilan hukum dan penegakan demokrasi dari dan oleh Anggota DPRD, maka pembentukan Pimpnan DPRD berasal dari sebuah proses demokrasi, yaitu setiap Anggota DPRD mempnyai hak dipilih dan memilih yang terakomodir dari dan oleh 5 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Alor, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gabungan Alor Bersatu, dan Fraksi Gabungan Suara Rakyat. Selanjutnya setiap fraksi mengajukan satu orang calon pimpinan untuk dilakukan pemilihan dalam sidang paripurna DPRD. Setiap calon mempunyai hak menjadi seorang ketua dan dua orang wakil ketua.
Apabila Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan Pasal 354 ayat (2-9) , bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2), maka tentunya potensial kerugian hak dan/atau kewnangan konstitusional yang didalilkan oleh para pemohn tidak lagi terjadi. Atau MK menyatakan Pasal 354 ayat (2-9), tidak berlaku pada proses pembentukan Pimpinan DPRD Alor. MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) yang memasung dan mengesampingkan keadilan dan demokrasi substantif (substantive justice and democration) di Indonesia.  jonkana

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar