Cari Blog Ini

Memuat...

Minggu, 31 Januari 2010

RPJMD Alor, Harus Sinkron Dengan Delapan Agenda Pembangunan NTT

“Apakah Alor adalah negara bagian dari Republik Indonesia atau negara lain? Alor adalah bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Karena itu, sepantasnyalah RPJMD Alor harus sinkron dengan delapan program pembangunan NTT dan program nasional, “tegas Hermanto Djahamouw, Ketua Fraksi PDIP DPRD Alor, yang mempersoalkan tidak terakomodirnya delapan agenda pembangunan NTT di RPJMD Alor.

KALABAHI ON- Pertanyaan sekaligus sebuah pernyataan tegas Hermanto sangatlah wajar jika dokumen RPJMD tak terlihat adanya program Anggur Merah. Apa yang disuarakannya sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil konsultasi dan asistensi Ranperda RPJMD Alor di Bappeda NTT pada Selasa (12/1/10) lalu.
Dalam konsultasi dan asistensi itu, tim asistensi dari Pemeirntah Kabupaten Alor dipimpin oleh Asisten III Setda Alor, Drs. Sinsigus Pulingmahi. Setelah melalui pembahasan bersama dengan pihak Bappeda NTT, maka pada prinsipnya Bappeda NTT sebagaimana tulis Kabid PP II Bappeda NTT, DR. JelnmyArdu Marius, M.Si, dalam rekomendasinya menyatakan menyetujui terhadap substansi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Alor 2010 – 2014. Namun, persetujuan pihak Bappeda NTT itu disertai dengan lima catatan untuk penyempurnaan RPJMD. Pertama, dalam perumusan RPJMD agar tetap memperhatikan upaya pencapaian target delapan agenda pembangunan NTT. Kedua, Pemerintah NTT mempunyai empat primemover yaitu akan menjadikan NTT sebagai gudang ternak, cendana, jagung dan koperasi. Empat primomover ini harus dimasukan dalam perumusan RPJMD yang diletakan dalam item pembangunan ekonomi. Ketiga, memperhatikan pula 11 program prioritas pembangunan nasional sehingga RPJMD Alor memiliki linkage dengan pemerintah pusat dan propinsi. Keempat, kerja sama luar negeri tidak dapat diletakan dalam satu misi khusus, karena kerja sama luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan. Daerah hanya bisa mengkoordinasikan program-program tersebut dengan program-program yang ada di setiap SKPD. Kelima, sistematika penulisan RPJMD sebagaimana dalam pasal 40 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2008 secara umum terlah terakomodir dalam rancangan RPJMD.
Sementara itu, dari asistensi di Biro Hukum Setda Propinsi NTT tanggal 12 Januari 2010 lalu, ada sejumlah masukan bagi penyempurnaan RPJMD. Pada nomenklatur RPJMD Alor 2009 – 2014, sebagaimana hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Hukum Setda NTT, Johanna E.Lisapaly, SH,M.Si, dirubah menjadi RPJMD Alor 2010 – 2014. Sementara itu, pada konsiderans ‘menimbang’, pihak Biro Hukum memberi koreksi atas pencantuman Perda NTT Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJMD NTT tahun 2008 – 2014. Seharusnya tertulis Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang RPJMD NTT tahun 2009 – 2013. Selain itu, di konsiderans menimbang ini, pihak Biro Hukum menambahkan empat angka baru yakni PP No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP No 39 tahun 2005 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. PP No 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah, dan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No 13 tahun 2006.
Tidak hanya sampai pada konsiderans menimbang saja, pihak Biro Hukum mengoreksi terhadap keseluruhan dokumen RPJMD. Pasal-pasal yang mendapat perubahan adalah pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 13. Sementara untuk Bab V tentang penyusunan dan penetapan, Bab VII tentang ketentuan lain-lain dihapus. Kepala Biro Hukum Setdaprop NTT, Johanna E.Lisapaly, SH,M.Si, dalam rekomendasinya meminta agar dokumen yang merupakan lampiran Ranperda RPJMD agar disempurnakan sesuai berita acara hasil konsultasi pada Bappeda NTT.
Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda NTT, Y.A.Mamulak, S.IP, dalam suratnya tanggal 13 Januari 2010 mengingatkan 2 hal terkait Ranperda RPJMD Alor. Dalam surat bernomor; Hk.03.5/08/2010, Asisten Mamulak, menyatakan, pertama, Ranperda RPJMD Alor tahun 2010 – 2014 dapat diproses lebih lanjut dengan penyempurnaan, baik dari aspek materi muatan maupun tehnis penyusunannya. Kedua, diharapkan agar Ranperda setelah ditetapkan segera disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Mendagri paling lama 7 hari dalam rangka pembinaan dan pengawasan sesuai Pasal 37 ayat (1) PP No. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ditulis: silnusa

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar