Cari Blog Ini

Memuat...

Minggu, 31 Januari 2010

RPJMD Telah Penuhi Semua Unsur

Unsur-unsur yang patut mendapat perhatian dalam penyusunan Rancangan PERDA yakni unsur filosofis, yuridis, sosiogis, politis dan unsur teknis sdministratif, Terkait dengan hal ini, menurut Bupati Alor, Simeon Th Pally, sesungguhnya pemerintah telah mengakomodirnya sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang, mengingat dan memperhatikan. Demikian juga dari sisi teknis, masih perlu dilakukan penyesuaian sehingga benar-benar sesuai dengan kaidah dan teknis penyusunan Perda.
Pemerintah dalam jawabannya, sangat menghargai Pendapat Fraksi Gabungan Suara Rakyat yang tidak menerima Rancangan PERDA ini. Namun demikian, pemerintah dapat memahami nurani politik dari Fraksi Gabungan Suara Rakyat, bahwa tidak memerima tidak berarti menolak. Pemerintah juga sependapat dengan fraksi untuk melakukan penyempurnaan Ranperda RPJMD sebagaimana berbagai saran dan masukan yang telah disampaikan.
Sementara itu, terhadap sorotan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum, Bupati Alor, menjelaskan, terkait jangka waktu, pemerintah mengacu pada Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2008 yang pada intinya mengamanatkan bahwa Rancangan Awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan kondisi lingkungan strategis di daerah.
Berdasarkan amanat ketentuan dimaksud, serta memperhatikan bahwa RPJMD Alor baru dinyatakan sah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 3 Agustus 2009, dengan demikian proses penyusunan RPMJD baru dilakukan paska penetapan RPJMD tanggal 3 Agustus 2009.
Bupati Alor, menjelaskan, mekanisme penyusunan RPJMD telah sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Hal ini nampak pada peran pemerintah melalui Bappeda Kabupaten Alor dalam dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal dimaksud telah pula dibahas melalui mekanisme Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2009 dan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Alor, seperti pihak DPRD, LSM, tokoh masyrakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pers, unsur kecamatan dan kelurahan.
Sementara itu, terkait proyek Simpang Kalabahi – Awalaa, sesungguhnya telah menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Oleh karena itu, dengan tetap menjunjung tinggi asaa pra duga tak bersalah, maka putusan hakim akan menguak kebenaran adanya indikasi KKN. Sementara itu, soal ruas Jalan Mainang – Apui, jelas Bupati Alor, akan menjadi perhatian pemerintah dengan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan menyangkut dengan mutasi di tubuh birokrasi, pemerintah telah menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berlaku juga pada pengangkatan dan penempatan Pejabat Eselon II.
Sekedar tahu saja, dengan berakhirnya sidang paripurna IV dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda RPJMD, maka pihak pemerintah bersama dengan DPRD akan melakukan asistensi di Biro Hukum Setdaprop NTT. Setelah melakukan asistensi barulah akan dilanjutkan dengan penetapan ranperda menjadi perda. ==> silnusa

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar