Cari Blog Ini

Memuat...

Kamis, 15 April 2010

Penantian Panjang Implementasi UU No. 16 Tahun 2006


Tri Krida Sukses, Saatnya Bentuk Badan Pelaksana Penyuluhan

foto: Yohanes Don Bosco Wolo


Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Alor pada khususnya diklaim sebagai daerah agraris. Sebagai daerah agraris, tentu mayoritas penduduknya mengandalkan kehidupannya pada sektor pertanian dan kelautan. Untuk mendorong pembangunan pertanian dan kelautan, maka lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K). Diharapkan adanya UU ini bisa menjawab berbagai kendala yang dihadapi selama ini.

KALABAHI ON- 64 tahun sudah kita merdeka tapi wajah pertanian kita masih biasa-biasa saja. Belum ada sesuatu yang luar biasa dari terobosan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, peran para penyuluh kadang disepelekan. Tak ada sarana dan prasarana pendukung. Tidaklah heran kalau seorang anggota Gapoktan di Desa Kaleb-Kecamatan Pantar Timur, Melkisedek Tuati, mendesak pemerintah agar memfasilitasi para penyuluh dengan sarana pendukung untuk kelancaran tugasnya.
”Bagaimana penyuluh dorang mau datang dampingi kami petani, untuk kasi tau cara tanam yang benar jika mereka datang dengan jalan kaki? Mereka belum ke kebun atau lahan garapan, kami sudah pulang kebun. Karena itu kita tidak minta lain-lain tetapi kalau bisa para penyuluh ini diberikan satu orang satu sepeda motor, supaya tugas mereka untuk ajar kita tanam ini berhasil dengan baik, ”pinta Melkisedek Tuati, salah seorang anggota Gapoktan kepada ON di Desa Kaleb pekan lalu sebgaimana sudah diberitakan media ini edisi sebelumnya.
Karena itu, sarana pendukung berupa kendaraan roda dua atau sepeda motor buat penyuluh itu harus diberikan. Permintaan para petani agar para penyuluh pertanian lapangan perlu difasilitasi dengan kendaraan operasional ini ada benarnya. Betapa tidak, ujung tombak pengembangan pertanian yang merupakan salah satu fokus program Tri Krida yang dicanangkan oleh duet Pally-Tahir ada di desa. Yang tiap hari hidup dengan petani di desa ada penyuluh pertanian lapangan. Karena itu, jika duet Pally-Tahir menghendaki agar program mereka di bidang pertanian ini sukses maka tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan kecuali memfasilitasi para penyuluh pertanian lapangan dengan kendaraan roda dua.
Rupanya petani Desa Kaleb yang tinggal di dusun itu juga sudah mengerti benar bahwa mereka (para petani-Red) hanya bisa sukses menggarap lahan garapan kalau maksimal didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan. Salah seorang penyuluh pertanian lapangan kepada ON mengaku hingga saat ini pihaknya dalam hal ini UPT BKP3 Kabir yang wilayah kerja mencakup semua desa di Kecamatan Pantar Timur itu hanya difasilitasi dengan dua kendaraan roda dua.
Dia mengaku, hingga saat ini fungsi penyuluh yang sangat diharapkan oleh para petani itu belum berjalan secara maksimal karena para penyuluh tidak didukung dengan prasarana pendukung yang memadai.
”Pokoknya untuk kendaraan operasional, kami masih sangat kurang, ”kata penyuluh itu seadanya.
Selain kendaraan operasional, Kantor UPT BKP3 Kabir hingga saat ini belum didukung dengan sarana penunjang administrasi penyuluh.
”Sarana administrasi penyuluh belum juga tersedia. Tidak ada alat kantor sepereti komputer dan lain-lain. Masa sebuah UPT tidak dilengkapi dengan sarana administrasi yang memadai. Bagaimana kita mau kerja administrasi dengan baik, ”katanya.

Peran Penyuluh
Kekuatan perekonomian Negara kita masih bertumpu pada sektor pertanian dan kelautan (Negara agraris). Pertanyaan retoris untuk kita renungkan, bagaimanakah wajah para petani dan nelayan kita saat ini, sudah sejahterakah kehidupan mereka? Sudah majukah pertanian kita? Masih banyak pertanyaan yang masih perlu dikaji dan dijawab oleh kita semua. Salah satu alternative pemecahannya adalah ditetapkannya UU No. 16 tahun 2006. Lahirnya UU ini kiranya bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi penyelenggara penyuluhan pertanian dan memberikan perlindungan hukum bagi petani nelayan, petani hutan dan pelaku usaha pertanian lainnya dari resiko yang mungkin terjadi akibat kesalahan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Di tingkat Kabupaten Alor, sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mayoritas penduduknya adalah petani dan nelayan. Kondisi inilah yang mengilhami lahirnya Program Tri Krida (penguatan institusi pemerintah, peningkatan kwalitas SDM dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan). Secara statistik, Kabupaten Alor saat ini memiliki 17 kecamatan, 175 desa/kelurahan, 9 UPT/BPP dengan jumlah PPL PNS 57 orang, THL 63 orang, tenaga honor daerah 2 orang. Total seluruhnya sebanyak 122 orang. Dari aspek topografi, jumlah UPT atau BPP dan PPL tersebut sangatlah kurang. Selayaknya ke depan, di Kabupaten Alor harus memiliki 17 UPT/BPP dengan 175 orang PPL. Suatu kondisi yang sangat tendensius dan ambisius untuk membentuk UPT/BPP sebanyak itu. Namun yang perlu kita ingat adalah hal ini perlu diperjuangkan mengingat aka nada banyak dana dekonsemtrasi yang mengalir ke Alor. Selama ini, kran dana dekonsentrasi masih tersendat sebagai akibat belum terbentuknya Badan Pelaksana Sistem Penyuluhan di Kabupaten Alor untuk menindak-lanjuti amanat UU No. 16 Tahun 2006. Lahirnya UU tersebut harus dilihat sebagai suatu momentum penting dalam sejarah perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia. Secercah harapan baru bagi para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam menggapai masa depan secara bersama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Ketua DPD PERHIPTANI (Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia) Kabupaten Alor, Johanes Don Bosco Wolo, ketika ditemui media ini di Lembur Timur, Senin (19/4/10), memgemukakan, penyuluhan pertanian sebagai suatu system pendidikan bagi petani nelayan, pternak, pekebun dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan merupakan suatu kebutuhan mutlak yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini akan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya agar menjadi lebih produktif dan lebih menguntungkan dan lebih mensejahterakan kehidupan keluarganya.
Lahirnya UU No. 16 tahun 2006, jelas Ketua Perhiptani Alor, secara langsung atau tidak memberikan pengakuan atas profesi penyuluh. Dengan demikian para penyuluh bisa lebih maksimal melaksanakan penyuluhan. UU ini mengamanatkan agar penyuluhan dilaksanakan dalam suatu system terpadu. Sebagaimana Pasal 8 ayat (2) menyatakan, kelembagaan penyuluh di tingkat pusat disebut dengan Badan Penyuluhan, di tingkat Propinsi disebut Badan Koordinasi Penyuluhan, di tingkat kabupaten/kota disebut Badan Pelaksana Penyuluhan dan di tingkat Kecamatan disebut dengan Balai Penyuluhan, sedangkan di tingkat desa disebut dengan Pos Penyuluhan.
Amanat UU 16/2006 tersebut, jelas Johanes Don Bosco Wolo, belum ditindak-lanjuti oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor. Sejak tahun 2007, pihaknya sudah memperjuangkannya baik di tingkat pemerintah maupun DPRD Kabupaten Alor. Bahkan pihaknya sudah menggandakan bahan atau materi UU tersebut dan diserahkan kepada Bupati Alor, Kabag Orta dan DPRD Alor. Di tingkat DPRD, pada semua persidangan, fraksi-fraksi DPRD sudah menyuarakannya dan mendesak pemerintah agar membentuk kelembagaan penyuluh dan tidak boleh menggabungkan penyuluh dengan Badan Ketahanan Pangan. Pemerintah saat itu berargumentasi bahwa belum bisa membentuk kelembagaan penyuluh karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang kelembagaan penyuluh. Namun, argumentasi itu tentu tak bisa dipertahankan oleh karena sejak tahun 2009 lalu telah terbit PP Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. PP ini telah disahkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyonmo di Jakarta tanggal 8 Juni 2009 dan telah diundangkan tanggal 8 Juni 2009 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Andi Mattalatta.
Dengan terbitnya PP No. 43 Tahun 2009 tersebut, jelas Ketua Perhiptani Alor, tak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membentuk kelembagaan penyuluh. Pihaknya juga sudah menyerahkan copyan PP tersebut dan telah menemui Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor agar bisa direspon secara baik sehingga bisa secepatnya membentuk kelembagaan penyuluh. Alasannya, tak ada dasar hukum atau regulasu UU yang menggebungkan penyuluh dengan Badan Ketahanan Pangan.
Akibat dari penggabungan penyuluh dengan Badan Ketahanan Pangan, selama ini system penyuluhan tidak dilakukan secara maksimal karena berbagai keterbatasan biaya operasional. Sebagaimana amanat UU, kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan tingkat kabupaten/kota adalah jabatan struktural dengan Eselon II. Jika lembaga ini terbentuk, maka Badan Pelaksana Penyuluhan bisa menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan propinsi dan nasional. Selain itu, juga bisa melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupoaten dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati yang pembentukan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Kini, nasib penyuluh diserahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor. Jika ingin Program Tri Krida berhasil karena penyluh sebagai ujung tombak di lapangan, maka sangatlah tepat untuk membentuk kelembagaan penyuluh agar wajah pertanian dan kelautan di Alor ada perubahan. Perubahan dalam pola dan system penyuluhan serta pelaksanaan program sehingga kesejahteraan yang dikampanyekan banyak orang benar[benar terwujud.

Laporan: silnusa

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar