Cari Blog Ini

Memuat...

Rabu, 02 Juni 2010

Mutasi Jabatan Eselon III dan IV Segera Digelar

* Disipilin PNS Tanggung Jawab Pimpinan SKPD




Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally segera melantik Pejabat Eselon III dan IV yang akan dilakukan dalam mutasi jilid II. Kali ini, skitar 100 PNS akan dilantik. Sedangkan mutasi Jabatan Eselon II baru akan dibahas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) setelah mutasi jabatan eselon di bawahnya digelar.

KALABAHI ON- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor Drs. Yulius Plaikol kepada media ini Kamis (27/05) silam di Kalabahi membenarkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan pejabat untuk Jabatan Eselon III dan Eselon IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.
Menurut Plaikol, Baperjakat sudah merampungkan kerjanya untuk mutasi rencana mutasi kali ini. “Draft Baperjakat sudah diberikan kepada Bapak Bupati. Bapak Bupati masih sangat sibuk sehingga tunggu waktu yang tepat,” kata Plaikol.
Menurut Plaikol, para pejabat yang akan dilantik dalam rencana mutasi kali bisa saja ada yang diroling di eselon yang sama tetapi bisa juga ada pejabat yang dipromosi dari eselon sebelumnya ke eselon yang lebih tinggi.
Plaikol kemudian merincikan bahwa yang diroling itu misalnya dari jabatan eselon III B ke Eselon III B yang lainnya. Misalnya, seorang pejabat yang ada di jabatan kepala bidang itu kan eselon III B, bisa saja diroling ke kepala bidang di instansi yang berbeda. Tetapi bisa juga ada kepala bidang yang eselon III B saat ini, bisa dipromosikan ke jabatan eselon III A sebagai sekretaris dinas/badan.
Dia menegaskan bahwa kurang lebih 100 pejabat yang dibahas Baperjakat untuk dilantik dalam jabatan eselon III dan IV dalam rencana mutasi kali ini. Banyaknya jumlah pejabat yang akan dilantik ini tambah Plaikol, disebabkan karena beberapa unit baru seperti Badan Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Unit Pelayanan Terpadu juga personilnya harus diisi dalam rencana mutasi yang akan digelar.
Menanggapi pemberitaan media ini edisi sebelumnya soal memprihatinnya disiplin PNS sebagaimana yang ditemui media ini di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, Plaikol menegaskan, masalah disiplin PNS pada jam masuk dan keluar kantor menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD yang ada di daerah ini. Tetapi kalau, pimpinan SKPD tidak memperhatikan staf maka disiplin akan menjadi amburadul sebagaimana yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum setempat. Plaikol mengaku kaget dengan pemberitaan media ini bahwa apel pagi di Dinas Pekerjaan Umum hanya dihadiri enam PNS.

Proses SK Pensiun
Dibagian lain penjelasannya, Plaikol mengaku telah mengajukan proses SK pensiun bagi beberapa pejabat teras lingkup Setkab Alor yang dalam tahun ini memasuki masa usia pensiun. Beberapa pejabat teras yang sedang diproses SK pension itu diantaranya, Sekretaris Kabupaten Alor Drs. Seprianus Datemoly, Asisten III Drs. Singsigus Pulingmahi, Asisten II Drs. Abdulrahman Kaipes, Kepala Dinas Kehutanan Drs. Buce Huan, Kepala Dinas Perhubungan Drs. Isak Hopni Ally.
Para pejabat teras ini tambah Plaikol, proses mendapatkan SK pensiun harus dilakukan BKN Pusat dan Sekretariat Negara di Jakarta dan harus dengan keputusan presiden karena memiliki pangkat diatas IV C.
Menurut Plaikol, jika daerah masih membutuhkan pikiran dan tenaga para pejabat yang akan memasuki masa pensiun maka untuk memperjang mereka dari jabatan yang sedang diemban saat ini harus dilakukan usulan ke Gubernur NTT paling lambat satu tahun sebelum para pejabat ini memasuki masa usia pensiun. Tetapi, kalau masa usia pensiun tinggal 3 hingga 6 bulan maka tentunya tidak bisa diusulkan untuk diperpanjang dalam jabatan yang diemban saat ini kepada gubernur.

Laporan: morisweni

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar