Cari Blog Ini

Memuat...

Rabu, 02 Juni 2010

Salinan Putusan MA RI NO. 2128K/PDT/2006

Yosafat Maarang adalah ahli waris dan pemilik tanah yang sah



Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) pada Kamis, 10 April 2008 yang sidangnya yang dipimpin oleh DR. H. Abdurrahman,SH,MH sebagai Ketua yang dihadiri dua orang anggota hakim agung masing-masing adalah Prof. Dr. Mieke Komar,SH,MCL dan Dr. Susanti Adi Nugroho,SH,MH serta Sumpeno,SH,MH sebagai Panitera Pengganti, dalam putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yakni Pelipus Lankari. Selain itu, dalam putusan tersebut, MA RI juga menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat I) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.

JAKARTA ON- Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Ketua Majelis Hakim MA RI menguraikan panjang lebar tentang duduk perkara permasalahan yang diajukan.
Hakim Agung dalam siding tersebut memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi antara Pelipus Lankari yang diwakili oleh kuasa hukumnya Elisabeth Sulastri Sujono,SH sebagai Pemohon Kasasi Dahulu Tergugat I/Pembanding melawan Yosafat Maarang sebagai Termohon Kasasi Dahulu Tergugat I/Terbanding dan tiga intitusi maisng-masing adalah Pertama; Pemerintah RI cq Mendagri, Gubernur NTT dan Bupati Alor. Kedua, Panglima TNI cq Kodam IX Udayana cq Korem 161 Wirasakti cq Kodim 1622/Alor. Ketiga, Pemerintah RI cq Mendagri cq Badan Pertanahan Nasional, cq Kepala Kepala BPN NTT cq Kepala BPN Kabupaten Alor. Ketiga jajaran institusi tersebut sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Tergugat I dan Terbanding.
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan, Hakim Agung MA menimbang; bahwa dalam surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri (PN) Kalabahi pada pokoknya atas dalil-dalil; bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayah Penggugat bernama Luther Maarang dan ibu bernama Safira Maarang Pulla. Di mana semasa hidupnya, mempunyai sebidang tanah/kebun yang terletak di Rullei, RT 05 RW II Lingkungan 1 Kelurahan Welai Timur yang luasnya belum diketahui secara pasti sekitar 8 Ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan.
Bahwa mendiang ayah dan ibu Penggugat selain memiliki tanah/kebun tersebut di atas, juga memiliki keturunan yaitu selain Penggugat masih ada lagi 2 orang saudara perempuan yang masing-masing bernama Naema Ester Amtiran Maarang dan Linda Maarang. Keduanya masih hidup sampai sekarang akan tetapi keduanya menolak haknya atas tanah warisan tersebut di atas sehingga dengan demikian tidak perlu didudukan sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa tanah usaha mendiang orang tua penggugat tersebut pada butir angka 1 di atas tenah ditanami tanaman umur panjang berupa jati, johar, lamtoro dan juga pernah ditanami dengan tanaman musiman (holtikultura) berupa padi, jagung, ubi dan kacang-kacangan. Selain itu, pada tahun 1958, pernah datang pada ayah penggugat seorang warga Negara Tiong Hoa bernama Kiang Fung yang meminta izin dari ayah penggugat untuk membuat kandang sapi. Kandang sapi tersebut dibuat dan digunakan sejak tahun 1958 sampai tahun 1969. Bahwa tiba-tiba pada tahun 1988 muncul Tergugat 1 dengan melawan norma-norma adat setempat atau dengan kata lain tanpa permisi dengan cara melawan hak serta melanggar hukum menyerobot lalu mengadakan usaha pada sebagian tanah peninggalan ayah penggugat tersebut sehingga terjadi sengketa di tingkat desa. Selain itu, Tergugat 1 juga telah menebang dengan sesuka hatinya pohon-pohon jati yang sudah produktif sebanyak 49 pohon x @Rp 500.000 = Rp 24.500.000.
Bahwa perbuatan Tergugat 1 tersebut di atas, ayah penggugat telah berupaya mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan, namun, tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Bahwa bagian tanah yang diseroboti oleh Tergugat 1 luasnya 11.260 m2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Tergugat 1 juga secara diam-diam telah mengupayakan secara legitimasi hukum yaitu dengan mengajukan permohonan kepada turut Tergugat II dan lalu memperoleh Surat Pendaftaran No. 63.02/206/203 tanggal 13 Februari 2003 yang surat mana baru dibuat setelah adanya perkara ini. Tindakan dan perbuatan Tergugat 1 tersebut telah dilaporkan oleh ayah penggugat ke pemerintah desa setempat pada waktu itu. Akan tetapi, Tergugat 1 selalu berusaha menghindar diri dan tidak mau memenuhi panggilan dari pemerintah desa setempat, malah kembali memberikan jawaban tertulis tanggal 18 Maret 1988 sambil menyatakan bahwa ia tergugat telah mempunyai bukti Hak Milik No. 76 dengan Surat Ukur No. 89 tahun 1988 yang sudah telah berlawanan dengan keadaan yang terurai di atas. Oleh karena bukti-bukti hak milik serta dengan segala bentuk mutatis mutandi atas nama Tergugat 1 sudah telah dilandasi hal-hal yang melanggar hukum antara lain sebelumnya telah terjadi sengketa antara ayah Penggugat dan Tergugat 1 menyangkut tanah a quo akan tetapi turut Tergugat II tidak menyelidiki lebih dahulu akan sejarah (history) tanah sengketa, lalu kepada Tergugat 1 telah diberikan Surat Pendaftaran Hak tersebut, maka Penggugat mohon agar bukti-bukti Hak Milik Surat Pendaftaran Tanah dan segala mutatis mutandi yang dipakai sebagai sarana pembuktian dalam perkara ini cacat hukum atau tidak sah dan atau tidak mempunyai nilai-nilai pembuktian yang kuat dan mengikat untuk itu mohon tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
Menurut yurisprudensi Putusan MA RI yang masih tetap berlaku hingga sekarang ini yakni BPN merupakan Badan Tata Usaha Negara yang tidak perlu didudukan sebagai pihak dalam perkara ini , akan tetapi turut Tergugat II (BPN) dalam tindakannya mengeluarkan bukti-bukti hak milik yakni Surat Pendaftaran No. 63.02/206/2003 tanggal 13 Februari 2003 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, turut Tergugat II tidak memperhatikan terlebih dahulu histori tanah, baru setelah itu kepada Pemohon Tergugat 1 diberikan bukti hak tersebut, apalagi surat permohonan pendaftaran baru dibuat setelah adanya perkara ini digelar di PN Kalabahi. Sejalan dengan apa yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar bukti surat-surat hak milik termasuk permohonan hak di atas, tidak perlu di pertimbangkan dalam perkara ini karena selain cacat hukum dan tidak sah, turut Tergugat II telah salah melaksanakan kekuasaan (de tourn de men de povoir).
Bahwa selain meninggalnya ayah penggugat tahun 1997, secara hukum adat setempat, hak atas tanah peninggalan orang tua penggugat telah jatuh dan turun kepada penggugat sebagai ahli waris yang sah. Maka untuk itu, penggugat telah telah berupaya mendekati Tergugat 1 secara damai untuk mengembalikan tanah sengketa a quo kepada penggugat, namun, tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Bahwa selain perbuatan Tergugat 1 yang telah diuraikan terdahulu di atas, Tergugat 1 juga telah membuat hukum baru terhadap tanah peninggalan ayah penggugat tersebut atau menjualnya kepada tergugat II, kemudian oleh Tergugat II lalu menyerahkan lagi tanah sengketa a quo kepada turut Tergugat 1 untuk dibangun asrama TNI AD Kodim1622/Alor.
Bahwa penggugat setelah mengetahui perbuatan Tergugat 1 yang memindah-tangankan tanah warisan peninggalan ayah penggugat tersebut di atas, penggugat lalu berupaya mencegahnya dengan cara mendekati Tergugat II agar membatalkan niatnya membeli tanah warisan Penggugat a quo.
Bahwa upaya penggugat untuk mencegah transaksi jual beli tanah warisan tersebut disetujui oleh Tergugat II, namun, untuk tidak menghalangi pembangunan, maka antara kami para pihak yaitu Penggugat dan yang dituakan dalam keluarga Penggugat yaitu Anderias Amtiran serta Tergugat II sepakat mengikat perjanjian bersama. Perjanjian mana telah dituangkan dalam bentuk Akta tanggal 9 September 2002 di muka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor yang pada pokoknya, uang harga tanah yang telah disepakati bersama antara Tergugat 1 dan Tergugat 11 sebesar Rp 89.617.250 adalah bukan harga yang ditentukan oleh Penggugat, baru akan diserahkan kepada Penggugat atau Tergugat 1 dengan harus membuktikan terlebih dahulu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Surat Perjanjian Bersama

Dengan adanya surat perjanjian bersama tanggal 9 September 2002 tersebut, maka penggugat lalu bersama Tergugat 1 lalu mengizinkan untuk turut Tergugat 1 mendirikan bangunan asrama TNI AD Kodim 1622/Alor di atas tanah warisan ayah penggugat atau tanah terperkara sekarang ini hingga turut Tergugat II mulai membangun pada bulan Oktober 2002. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat 1 telah bersama-sama mengingat perjanjian menyangkut harga tanah telah disepakati oleh Tergugat 1 dan Tergugat II sebesar Rp 89.617.250 yang belum disetujui oleh penggugat, maka sudah merupakan hukum bagi para pembuat perjanjian tersebut untuk patuh dan taat pada perjanjian itu sebagaimana Pasal 1338 BW.
Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat I yang telah diuraikan di atas maka penggugat sangat dirugikan karena penggugat tidak dapat menggunakan hak penggugat sepenuhnya atas tanah peninggalan ayah penggugat atau penggugat tidak dapat menikmati hasil dari atas sebagian oleh karenanya cukup beralasan dari segi hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke PN Kalabahi guna menuntut pengembalian tanah sengketa a quo kepada penggugat sebagai pemilik atau orang yang berhak penuh atas tanah sengketa peninggalan orang tua penggugat atau penggugatlah orang yang berkuasa menerima harga tanah a quo sebesar Rp 89.617.250, dan yang menentukan harga tanah (menjual) tanah terperkara.
Bahwa Tergugat I jelas beritikad buruk dan dikhawatirkan akan terjadi hukum baru menyangkut penerimaan harga tanah terperkara maka untuk menjamin gugatan penggugat maka penggugat mohon PN Kalabahi berkenaan meletakan sita jaminan terhadap uang harga tanah terperkara sebesar Rp 89.617.250 atau semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada PN Kalabahi agar memberikan putusan sebagai berikut; Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan permohonan bukti hak milik dan segala bentuk mutatis mutandi (Surat Pendaftaran Tanah No. 63.02/206/2003 tanggal 13 Februari 2003, Surat Ukur No. 89 dan Hak Milik No. 76 tahun 1988) sebagai sarana pembuktian dalam perkara ini atas nama Tergugat I tidak dapat dipakai dan dipertimbangkan karena cacat hukum atau tidak sah dan tidak mempunyai nilai-nilai pembuktian yang kuat dan mengikat. Ketiga, memerintahkan kepada turut Tergugat II untuk segera menarik kembali Surat Pendaftaran Tanah No. 63/206/2003 tanggal 13 Februari 2003. Keempat, menyatakan hukum penggugat adalah ahli waris yang sah yang paling berhak atas tanah objek sengketa yang luasnya 11.260 m2 dengan batas-batasnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita yaitu; utara, berbatas dengan tanah milik Musa Langasa dan tanah/kebun milik penggugat; selatan, berbatas dengan tanah milik Pelipus Lanata dan tanah milik Ruben Maarang; timur, berbatas dengan tanah milik (dahulunya) Matheus Maarang (sekarang Saul Maarang) dan tanah milik Ruben Maarang; barat, berbatas (dahulunya) dengan tanah milik Lukas Atabikil, Lukas Liubana (sekarang) dengan jalan desa. Kelima, menghukum para pihak (Penggugat dan Tergugat II) yang telah mengikat perjanjian bersama agar patuh dan taat pada perjanjian itu sebagai hukum bagi pihak yang membuat dan mengikat perjanjian bersama tanggal 9 September 2002 tersebut. Keenam, memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera menyerahkan harga tanah terperkara sebesar Rp 89.617.250 kepada penggugat secara tunai dan seketika. Ketujuh, menyatakan hukum perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum. Kedelapan, menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk patuh dan taat kepada isi surat perjanjian bersama tanggal 9 September 2002. Kesembilan, menyatakan hukum sita jaminan yang diletakan PN Kalabahi terhadap uang harga tanah terperkara sebesar Rp 89.617.250. Kesepuluh, menghukum para Tergugat dan turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama atau tanggung renteng atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut; bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas sebab; gugatan penggugat telah disusun secara serampangan, di mana antara posita dan petitumnya saling bertentangan satu dengan lainnya. Di dalam posita gugatan didalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah warisan, tetapi dalam petitumnya yang dituntut juga adalah pemenuhan prestasi dan harga tanah.
Bahwa menyangkut posita gugatan Penggugat serta menyangkut petitum Penggugat adalah bukan kewenangan PN Kalabahi untuk mengadili tetapi itu merupakan kewenangan PTUN Kupang. Bahwa batas-batas tanah sengketa dalam surat gugatan adalah tidak benar sebab batas yang benar adalah seperti yang tersebut dalam gugatan eksepsi. Bahwa terhadap gugatan tersebut, PN Kalabahi telah mengambil putusan yaitu Putusan No. 06/PDT.G/2003/PN.KLB tanggal 22 Januari 2005 yang amarnya sebagai berikut;
Dalam Eksepsi; menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. Dalam Pokok Perkara; mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah paling berhak atas tanah objek sengketa yang luasnya 11.260 m2 dengan batas-batasnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita yaitu; utara, berbatas dengan tanah milik Musa Langasa dan tanah kebun/milik Penggugat; selatan, berbatas dengan tanah milik Pelipus Lanata dan tanah milik Ruben Maarang; timur, berbatas dengan tanah milik (dahulunya) Matheus Maarang, sekarang Saul Maarang dan tanah milik Ruben Maarang; barat, berbatas (dahulunya) dengan tanah milik Lukas Atabikil, Lukas Liubana, sekarang dengan jalan desa. Menghukum ;para pihak (Penggugat dan Tergugat I) yang telah mengikat perjanjian bersama agar patuh dan taat pada perjanjian itu sebagai hukum bagi pihak yang membuat dan mengikat perjanjian bersama tanggal 9 September 2002 tersebut. Menyatakan hukum perbuatan tergugat I merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk patuh dan taat kepada isi Surat Perjanjian Bersama tanggal 9 September 2002. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar bRp 859.000 secara bersama-sama atau tanggung renteng masing-masing seperempatnya. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Tingkat Banding
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat I/Pembanding Putusan PN Kalabahi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan No. 65/PDT/2005/PT.K tanggal 25 Agustus 2005. Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (Pembanding) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisa pada tanggal 9 November 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/PDT.G/2003/PN.KLB yang dibuat oleh Panitera PN Kalabahi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan PN tersebut pada tanggal 21 November 2005.
Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 November 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PN Kalabahi pada tanggal 8 Desember 2005.
Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.
Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah; pertama, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah/keliru menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Kupang telah menciptakan hukum secara baru yaitu untuk sebuah memori banding harus mengajukan hal-hal baru sebagai alasan permohonan banding. Dan oleh karena di dalam memori banding Pemohon Kasasi tidak menguraikan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus maka Pengadilan Tinggi Kupang mengambil alih pertimbangan PN Kalabahi untuk dijadikan dasar pertimbangannya tanpa terlebih dahulu memeriksa perkara ini secara cermat dan teliti, padahal kita tahu bersama bahwa pemeriksaan di tingkat banding itu adalah mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya (lihat Putusan MA RI tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/Sip/1975).
Bahwa baik PN Kalabahi maupun PT Kupang telah tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, di samping itu juga tidak jujur dan lalai memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
Bahwa dari fakta hukum yang adea, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa olehnya. Hal ini terlihat dalam bukti-bukti surat yang diajukan diantaranya T1,T2 dan T5, serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dan ini pun telah diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan oleh turut Tergugat II berupa bukti TTII.9 sampai dengan TT II.13. Akan tetapi PN Kalabahi telah tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini, sehingga semua bukti yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) diabaikan begitu saja. Kemudian PT Kupang pun ikut-ikutan mengadili perkara ini dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum PN Kalabahi dan memperkuat Putusan PN Kalabahi tersebut. Sungguh sangat disesalkan adanya praktek hukum garbing kereta api yang tidak berbobot semacam ini.
Bahwa seharusnya PT Kupang dapat membuka kembali persidangan sehingga dapat mengetahui secara jelas siapa sebenarnya yang berhak atas tanah sengketa sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat disangkal sesungguhnya Termohon Kasasi (Penggugat) tidak memiliki satu pun bukti yang menunjukan dirinya sebagai sebagai orang yang berhak atas tanah objek sengketa, tetapi oleh Majelis Hakim PN Kalabahi dengan pertimbangannya yang keliru dan tidak jujur telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Andai saja PN Kalabahi sungguh-sungguh dan bertinfak jujur dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) haruslah ditolak atau paling tidak gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterma.
Dengan adanya Keputusan PN Kalabahi dan PT Kupang yang salah dalam menerapkan hukum serta telah dilandasi dengan ketidak-jujuran dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mengakibatkan timbulnya keresahan di kalangan masyarakat terutama masyarakat pencari kebenaran dan keadilan.

Pendapat Mahkamah Agung
Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat; mengenai alasan ke 1 dan ke 2; bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Putusan PT (judex facti) sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pelipus Lankari tersebut harus ditolak.
Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasu ini.
Memperhatikan pasal-pasal dai Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili
Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pelipus Lankari. Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Kamis, 10 April 2008 oleh Dr. H. Abdurrahman,SH,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MA sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar,SH,MCL dan Dr. Susanti Adi Nugroho,SH,MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpeno,SH,MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Laporan: silnusa

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar