Cari Blog Ini

Memuat...

Kamis, 08 Juli 2010

Mutasi Antara Profesionalisme Jasa dan Dendam



foto; Bupati Alor sedang mengambil sumpah dan melantik para Pejabat Eselon III, IV dan V.


Untuk kedua kalinya, Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally dan Wakilnya Drs. Haji Jusran Mohammad Tahir menggelar mutasi jabatan. Pemerintah Kabupaten Alor melalui Badan Kepegawaian Daerah setempat menegaskan bahwa gerbong kedua dalam mutasi jabatan kali ini lebih mengedepankan aspek profesionalitas, penyegaran dan pengembangan karir dalam menempatkan PNS pada jabatan. Tetapi berbagai nada minor terhadap kebijakan mutasi pejabat di gerbong berkembang liar di semua sudut kantor instansi pemerintah. Ada yang bilang bahwa mutasi pejabat yang digelar satu pekan silam ini masih kental dengan pertimbangan balas jasa dan balas dendam.

KALABAHI ON- Senin (05/07) silam pasangan Drs. Simeon Thobias Pally dan Drs. Haji Jusran Mohammad Tahir menggelar mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
Untuk kedua kalinya pasangan dengan sandi keren SIMPATI pada Pemilu Kada Alor akhir tahun 2008 ini melakukan mutasi. Kurang lebih 258 pejabat dilantik dan diambil sumpah. Mereka yang dilantik umumnya berada di Jabatan Eselon III A, Eselon III B, Eselon IV A dan IV B serta Pejabat Eselon V.
Meski beberapa jabatan di level Eselon II B masih kosong karena para pejabatnya telah memasuki masa usia pensiun tetapi jabatan yang ditinggalkan belum diisi karena belum dilakukan rapat Baperjakat untuk menempatkan pejabat di jabatan yang umumnya pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini.
Khusus untuk mutasi dan pelantikan Pejabat Eselon III, IV dan V yang digelar Senin pekan silam ini masih menyisahkan penilaian miring yang beredar hampir di semua instansi pemerintah di daerah ini. Mutasi dan pelantikan para pejabat yang melibatkan 258 pejabat ini masih dinilai sebagian kalangan lebih didominasi oleh pertimbangan balas jasa dan balas dendam.
Isu miring yang beredar liar ini lebih banyak berasal dari kalangan pejabat yang dimutasi dari jabatan strategis ke pos baru yang dalam istilah pegawai negeri sipil diklaim sebagai lahan kering atau jabatan pembuangan.
Menurut pandangan para pejabat kelompok ini, pelaksanaan mutasi kedua dalam masa kepemimpinan Pally-Tahir ini sudah tidak rasional, apalagi mempertimbangkan aspek profesionalisme. Kalau benar mutasi jilid II ini mempertimbangkan aspek profesionalisme, mengapa masih ada PNS yang sudah lebih dari dua kali terkena mutasi dan dilakukan pelantikan tetapi masih terus roling di eselon yang sama.
Bukan saja itu, kalau benar mutasi yang sudah dilakukan ini mempertimbangkan aspek profesionalisme dan komptensi PNS, mengapa masih ada oknum PNS yang terlibat dalam proses Pemilu Kada Alor akhir tahun 2008 yang dibiarkan bekerja tanpa jabatan?
“Saya kira kaka (Wartawan ON-Red) juga tau siapa oknum PNS yang saya maksud. Pak Taufik Nampira itu kemarin ada di jabatan Eselon III, tetapi atas permohonannya, ia dinon-aktifkan dari jabatan untuk ikut Pemilu Kada Alor tetapi kalah bersaing dengan Pak Meon dan Pak Jusran. Mengapa sampai sekarang belum ditempatkan dalam jabatan. Apakah kebijakan mutasi seperti ini yang nama mempertimbangkan aspek profesionalisme,” timpal salah satu sumber yang enggan dikorankan namanya.
Dia menilai, kebijakan mutasi seperti ini yang namanya lebih lebih mempertimbangan aspek balas dendam dan bukan karena komptensi PNS untuk berada di suatu jabatan. Tetapi mengapa pemerintah Kabupaten Alor melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengemukakan alasan pembenaran diri dengan ribu ratus argumentasi bahwa seolah-olah mutasi yang difasilitasi kali ini tanpa cacat cela.
Dari aspek balas jasa, sumber itu kemudian meminta media ini untuk melakukan investigasi sendiri. Sumber terpercaya itu kemudian menegaskan bahwa orang awam sekalipun memahami benar kalau PNS yang memiliki faktor pada jabatan strategis yang tersedia.
Ada PNS yang sengaja dibiarkan pada jabatan yang sama atau tidak pernah diganggu untuk dimutasikan ke jabatan lain. Posisinya memang masih staf atau berada di jabatan eselon rendahan tetapi karena memiliki hubungan emosional dengan pemerintah yang berkuasa saat ini sehingga diperlakukan sama dan bahkan lebih dari atasan atau kepala di unit kerjanya. “saya tidak usa sebut nama tetapi itu ada dalam praktek birokrasi kita saat ini,” timpal sumber terpercaya itu.
Saking kesalnya, ada PNS yang secara terang-terangan mengingatkan kepada kelompok PNS atau pejabat yang berada di ring satu gedung putih untuk tidak menunjukan tingka laku yang berlebihan karena tidak mungkin pemerintah yang ada saat ini berkuasa atau memimpin daerah ini seumur hidup.
Pemerintah Kabupaten Alor melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Alor Drs. Yulius Plaikol menegaskan bahwa sama sekali tidak benar kalau penempatan pejabat di gerbong mutasi jilid II dalam masa pemerintahan Drs. Simeon Thobias Pally dan Drs. Haji Jusran Mohammad Tahir ini lebih mempertimbangkan aspek balas jasa dan balas dendam.
Yang benar demikian Plaikol, penempatan PNS pada jabatan yang pejabatnya dilantik baru-baru ini lebih mempertimbangkan aspek profesionalisme. “Kalau aspek ini yang dikedepankan maka Baperjakat mempertimbangkan komptensi PNS berdasarkan kealihan yang dimiliki sebelum ditempatkan dalam jabatan. Jadi, tidak benar kalau ada yang menilai mutasi jabatan dilakukan untuk kepentingan balas dendam atau balas jasa,” tandas Plaikol membantah.
Menurut Plaikol, mutasi yang sudah dilakukan dua kali terutama mutasi kedua dalam masa jabatan Drs. Simeon Thobias Pally dan Drs. Haji Jusran Mohammad Tahir ini dilakukan sesuai mekanisme dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pengembangan karir PNS atau para pejabat yang dilantik.
Dia menegaskan lagi bahwa pihaknya dalam rapat Beperjakat tidak pernah mempertimbangkan yang namanya balas jasa atau faktor balas dendam sebagai dasar dalam menempatkan PNS dalam jabatan. “Semua mereka yang dimutasi dan dilantik dalam jabatan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan. Tidak ada istilah balas jasa dan balas dendam” katanya sambari menambahkan bahwa mutasi yang sudah dilakukan dua kali dalam masa kepemimpinan Pally-Tahir ini cukup akomodative dengan mengakomodir semua keberagaman yang ada di daerah ini. Plaikol kemudian menjelaskan prosedur bahwa mutasi dan pelantikan pejabat dimulai dari rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati Alor. Selanjutnya terang Plaikol, Bupati Alor sesuai ketentuan yang berlaku memiliki kewenangan untuk menentukan atau memilih mana yang terbaik dari nama-nama pejabat yang diusulkan untuk ditempatkan dalam jabatan. “Bupati bisa menentukan atau memilih nama diluar dari yang diusulkan Baperjakat dalam kapasitas sebagai pembina kepegawaian daerah untuk ditempatkan dalam suatu jabatan. Tetapi semuanya tentu harus memenuhi syarat-syarat kepegawaian,” ujar Plaikol.
Plaikol juga menepis isu yang berkembang di sela-sela pelantikan bahwa Sekretaris Kabupaten Alor Drs. Seprianus Datemoly dan Asisten Administrasi Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Alor Drs. Singsigus Pulingmahi tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses Baperjakat hingga pelantikan yang dilangsungkan di Hotel Kenari, Senin (05/07) silam.
“Ketua Baperjakat tau semua proses dalam pelantikan yang sudah dilakukan. Dia yang pimpin rapat Baperjakat. Semua sudah dilakukan sesuai prosedur,” katanya. Sebelumnya berkembang rumor bahwa baik Datemoly dalam jabatan sebagai Sekretaris Kabupaten Alor sekaligus sebagai Ketua Baperjakat dan Pulingmahi dalam jabatan sebagai Asisten Sekretaris Kabupaten Alor yang membidangi masalah kepegawain tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses mutasi hingga pelantikan. Karena tidak dilibatkan sepenuhnya itulah yang memantik pelantikan pejabat kala itu molor hingga beberapa lama. Tetapi semua nada minor dalam proses mutasi dan pelantikan pejabat ini dinilai tidak benar oleh Kepala BKD Kabupaten Alor, Drs. Yulius Plaikol. Semua proses menurut Plaikol berlangsung sesuai prosedur. Tidak ada yang menyalahi aturan. Untuk diketahui, beberapa lembaga atau badan baru seperti Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Kantor Pelayanan Ijin Terpadu juga pejabatnya diisi dalam mutasi jabatan kedua setelah Pally-Tahir memimpin Kabupaten Alor. Viktor Tanghana, SH dilantik sebagai Sekretaris Badan sekaligus menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Badan. Sedangkan Camat Pantar Timur Drs. Soleman Blegur ditarik ke Kalabahi untuk menduduki jabatan di pos baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Ijin Terpadu. Jabatan Camat Pantar Timur yang ditinggalkan Soleman Blegur akan diisi dalam waktu dekat.

Bupati Tegaskan Tidak Ada Lahan Kering dan Lahan Basah

Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally menepis adanya anggapan PNS yang sudah mengakar soal pameo lahan kering dan lahan basah dalam proses mutasi jabatan struktural. Jika stigma soal lahan basah dan kering masih terus menguat di kalangan PNS maka tidak bagi orang nomor satu di Kabupaten Alor ini. “Tidak ada lahan kering dan lahan basah. Semua lahan basah,” tandas Pally.
Bupati Alor menegaskan tidak ada lahan kering dan lahan basah dalam menempatkan seseorang di jabatan struktural itu dalam sambutannya ketika melantik dan mengambil sumpah dan melantik 258 Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Eselon V di Hotel Kenari, Senin (05/07) silam.
Menurut Pally, tidak ada lahan basah dan juga tidak ada lahan kering, semuah basah.
Dihadapan 258 pejabat pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Alor yang dilantik dan diambil sumpah, Pally menegaskan bahwa sama sekali tidak benar jika ada PNS yang menganggap bahwa ditempatkan di wilayah kecamatan itu dianggap sebagai tempat pembuangan. “Kecamatan-kecamatan yang ada di negeri ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Alor. Karena itu tidak benar kalau itu tempat pembuangan. PNS yang ditempatkan di kecamatan itu bertujuan untuk melaksanakan tugas Bupati Alor di kecamatan. Jangan sekali-kali menganggap kecamatan sebagai tempat pembuangan,” kata Pally.
Jadi, kalau ditempatkan di Mataru itu bukan tempat pembuangan. “Mataru itu bagian dari Kabupaten Alor yang harus ditempatkan aparatur untuk melayani kebutuhan masyarakat,” katanya. Bekerja di desa itu terang Pally, akan diperhitungkan Tuhan, tidak untuk hari ini tetapi di kemudian hari.
Jika para pejabat yang dilantik saat ini memahami secara benar akan jabatan itu sebagai sebuah kepercayaan maka harus memiliki anggapan bahwa ditempatkan di kecamatan itu dimaksudkan untuk melaksanakan tugas Bupati melayani masyarakat, ujar Pally.
Salah satu tugas PNS itu adalah bekerja keras mendukung suksesnya program pembangunan daerah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan seperti ini demikian Pally selain untuk memenuhi amanah Undang-Undang juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi pemerintahan yang ada dalam rangka peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Ditambahkannya, mutasi ini juga dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan jabatan yang belum terisi, dalam penyegaran dan promosi juga untuk memenuhi tuntutan profesionalisme.
Dia menjelaskan, dalam diri Jabatan Eselon III, IV dan V yang dilantik saat ini melekat tugas dan fungsi sebagai pemimpin mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan monitoring. “Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan kesempatan kepada staf untuk bekerja keras meningkatkan pengetahuan terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur,” katanya.
Dalam pandangannya terang Pally, masih ada pejabat atau PNS yang sering meninggalkan tugas sebagai aparatur negara tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga mengakibatkan mandeknya tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat.
Bupati Pally minta kepada para pejabat yang dilantik dan diambil sumpah menduduki jabatan struktural agar bekerja keras member dukungan terhadap suksesnya program Trikrida yang sudah ditetapkan sebagai program pembangunan Kabupaten Alor serta tidak sekali-kali membentuk kelompok diskusi politik yang bersifat menghambat program daerah.
Orang nomor satu di Kabupaten Alor ini juga mengingatkan kepada para pejabat yang dilantik untuk tidak sekali-kali menunggak pekerjaan yang bisa dikerjakan setiap hari. “Tugas hari ini harus dikerjakan sampai tuntas karena hari esok sudah menanti dengan tugas dan pekerjaan baru,” kata Pally mengingatkan.
Menariknya, dari 258 PNS yang dilantik dalam jabatan struktural itu kurang lebih 30-an PNS yang tidak menghadiri upacara pelantikan dan pengambilan sumpah karena itu Bupati Pally memerintahkan kepada BKD Alor untuk memanggil para PNS yang tidak hadir untuk menanyakan alasan ketidak hadiran. “SK-nya jangan dikasih. Panggil dan Tanya, tidak hadir karena tidak dapat undangan atau menolak jabatan yang dipercayakan. BKD saya harap supaya panggil mereka dan dibuatkan pernyataan,” katanya dengan nada setengah tinggi.
Menanggapi ketidak-hadiran 30-an pejabat dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala BKD Alor Drs. Yulius Plaikol mengatakan, para pejabat yang tidak hadir dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah itu bukan karena menolak jabatan yang dipercayakan atasan, tetapi dalam waktu yang bersamaa beberapa diantaranya mengantar anak-anak melanjutkan study di luar daerah.
“Ada yang berada di pedalaman sehingga tidak sempat menerima undangan pelantikan,” kata Plaikol.


PNS Tukang Selingkuh Jangan Dikasih Jabatan

Kalangan DPRD Kabupaten Alor rupanya menaruh perhatian terhadap isu perselingkuhan yang marak terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kepada pemerintah, DPRD minta agar PNS yang terbukti melakukan selingkuh tidak dipromosikan pada jabatan struktural. Untuk PNS yang sedang menyandang jabatan jika terbukti melakukan perselingkuhan maka diberhentikan dari jabatan yang disandangnya.

KALABAHI ON- Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor Deny Lalitan ketika memberikan sambutan dalam serimonial pelantikan 258 Pejabat Eselon III, IV dan V lingkungan Sekretariat Kabupaten Alor, Senin (05/07) di salah satu Hotel Terkemuka di Kalabahi.
Berdasarkan pemberitaan media demikian Lalitan, akhir-akhir ini marak terjadi perselingkuhan di kalangan PNS di Kabupaten Alor, karena itu jika ada PNS yang terbukti melakukan perselingkuhan maka sebaiknya jangan dipromosikan ke jabatan struktural.
Sebaliknya demikian Lalitan, bagi PNS yang saat ini sedang menyandang jabatan struktural tetapi kemudian terbukti melakukan selingkuh maka sebaiknya diberhentikan dari jabatan yang sedang disandangnya.
Sebagai aparatur negara terang Lalitan, PNS harus menjadikan diri sebagai contoh magi masyarakat. Labih dari pada itu PNS harus menjaga harkat dan martabat sebagai aparatur negara.
Sedangkan Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally tentang isu perselingkuhan yang marak terjadi di kalangan PNS pada kesempatan pelantikan Pejabat Eselon III, IV dan V itu mengingatkan agar sebagai aparatur negara, PNS diharapkan untuk menjaga martabat dan menghindari hal-hal yang merusak citra. Isu perselingkuhan di kalangan PNS sangat merendahkan martabat daerah, karena itu selaku Bupati Alor demikian Pally, pihaknya akan memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini.
Jika terbukti ada PNS yang melakukan selingkuh maka pihaknya akan memberikan sangsi disiplin PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang menarik Pally mengaku Kabupaten Alor menempati rangkin pertama perselingkuhan yang melibatkan PNS.
Pada bagian lain sambutannya Deny Lalitan menegaskan, sukses tidaknya penyelenggaraan pembangunan sangat tergantung kepada kinerja aparatur negara terutama aparatur negara yang berada di Kabupaten Alor.
Menurut Lalitan, jabatan yang diemban seorang PNS itu
Berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan karir, baik jabatan structural maupun jabatan fungsional. “Jabatan juga harus dipandang sebagai anugrah Tuhan sekaligus sebagai kepercayaan pimpinan berdasarkan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menariknya Lalitan mengingatkan kepada pemerintah agar menempatkan PNS dalam jabatan itu harus mempertimbangkan pretasi kerja, pendidikan loyalitas dan pertimbangan rasional lainnya. “Seorang PNS jangan dilantik setiap saat pada jabatan dengan eselon yang sama karena akan berpengaruh terhadap kinerja kerja,” katanya sambil menaruh harap agar mutasi yang dilakukan saat ini memberikan penyegaran dan semangat baru bagi PNS untuk bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat.
Lalitan mengaku, terlalu lama seorang PNS berada di jabatan yang sama juga bisa menimbulkan kejenuhan bagi PNS yang bersangkutan untuk bekerja mengemban tugas dalam melayani kepentingan masyarakat.
Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini rupanya muak dengan pemberitaan media yang melansir prilaku pejabat pemerintah tertentu yang lebih mementingkan perjalanan dinas keluar daerah dari pada perjalanan dinas dalam daerah terutama ke desa-desa. Karena itu Lalitan menaruh harapan kepada pemerintah agar menitik beratkan perjalanan dinas bagi PNS lebih diiarahkan ke desa.
“Kurangi perjalanan dinas keluar daerah. Jika ada kegiatan yang bisa dikoordinasikan melalui komunikasi maka maka pergunakan sarana komunikasi yang ada sehingga tidak harus melakukan perjalanan dinas. Jangan sampai di perubahan anggaran perjalanan dinas membengkak untuk keluar daerah, sedangkan anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah dikembalikan ke kas daerah,” kata Lalitan mengingatkan.
Lalitan mengaku dalam kegiatan MUSRENBANG yang diikuti pihaknya belum lama ini di beberapa kecamatan ditemukan bahwa banyak pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengikutinya tetapi memberikannya kepada unsur staf dibawahnya.

Lima Jabatan Eselon II Belum Ada Pejabat

Lima Jabatan Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor belum dilakukan pengisian pejabatnya. Kelima jabatan itu adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Kepala Dinas Kehutanan, Asisten II Sekretariat Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Alor Drs. Yulius Plaikol kepada Ombay News, Selasa (06/07) membenarkan bahwa empat Jabatan Eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Alor hingga saat ini masih dibiarkan kosong karena belum dilakukan pengisian pejabat definitive.
Untuk diketahui, jabatan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Alor ditinggalkan kosong karena pejabatnya Drs. Isak Hopny Ally telah memasuki masa usia pension pada beberapa bulan silam. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Bupati Alor telah menunjuk Asisten I Sekretaris Kabupaten Alor Drs. Okto Lasiko sebagai pelaksana tugas tugas Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi.
Jabatannya yang belum diisi pejabat definitive adalah Kepala Dinas Kehutan yang ditinggal Drs. BJR Huan yang juga memasuki masa usia pensiun pada awal Juli 2010. Bupati Alor sudah menunjuk Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor Ir. D. Pulinggolang sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan.
Jabatan Eselon II lain yang hingga saat ini belum ada pejabat definitive adalah Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yang saat ini dihuni Sekretarisnya, Thobias Lapenangga, ST sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas. Sedangkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Alor Ir. Erna Da Silva ditunjuk Bupati Alor sebagai pelaksana tugas Asisten II Sekretaris Kabupaten Alor yang ditinggalkan Drs. A. Kaipes karena resmi memasuki usia pension pada awal Juli bersamaan dengan Kadis Kehutanan Drs. BJR Huan. Badan Penanggulangan Bencana Alam adalah lembaga yang baru dibentuk, karena itu baru dilakukan pengisian jabatan Sekretaris Badan yang dijabat Viktor Tanghana, SH sekaligus sebagai pelaksana tugas Kepala Badan.
Supaya tidak dibiarkan terlalu lama kosong atau dijabat pelaksana tugas, Kepala BKD Alor Drs. Yulius Plaikol mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan kepada Sekretaris Kabupaten Alor selaku Ketua Baperjakat untuk mempercakapkan rencana pengisian jabatan yang masih lowong.
Plaikol mengaku, dua jabatan camat yakni Camat Pantar Timur yang ditinggalkan Drs. Soleman Blegur karena ditarik menjadi Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu dan Camat Pantar Tengah yang ditinggalkan Meth Blegur karena sudah memasuki masa usia pensiun akan diisi dalam waktu dekat.
Menurut Plaikol, pengganti Soleman Blegur dan Meth Blegur sudah rampung dibahas dalam rapat Baperjakat. “Pelantikan Camat Pantar Timur dan Camat Pantar Tengah akan dilakukan masing-masing kecamatan secara bergilir. Kita tinggal tunggu waktu Bupati saja,” katanya.

Laporan moris weni

1 komentar:

  1. Ada apa dengan Sekretaris Kabupaten Alor Drs. Seprianus Datemoly dan Asisten Administrasi Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Alor Drs. Singsigus Pulingmahi tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses Baperjakat ?

    Mengapa pelaksanaan pelantikan Pejabat Struktural kali ini harus dilakukan di Hotel Kenari ? Bukannya pemborosan Anggaran ... ? Buat apa bangun gedung Kantor Bupati yang mewah dan fasilitas memadai tapi tidak digunakan secara optimal !!!

    BalasHapus