Cari Blog Ini

Memuat...

Rabu, 28 Juli 2010

UNTRIB Gelar Kuliah Umum Hadirkan Anggota DPD RI



foto: Paul Liyanto didampingi para pejabat UNTRIB dalam kuliah umum




Liyanto: Peran DPD sangat strategis

Untuk pertama kalinya Universitas Tribuana (Untrib) Kalabahi mengadakan Kuliah Umum level nasional. Ruapanya kehadiran beberapa anggota DPD RI dalam kunjungan kerja masa reses tidak disia-siakan. Untrib mengundang salah satu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir. Abraham Paul Liyanto sebagai pembicara tunggal dalam kuliah umum tersebut.

KALABAHI ON- Kuliah umum yang bertajuk “Peranan DPD dalam Pembangunan Daerah” ini membicarakan banyak hal mulai dari rencana pemekaran dan pembentukan Kabupaten Pantar hingga isu perbatasan dengan Negara Timor Leste.
Kuliah umum yang berlangsung Selasa (1/6) lalu dipenuhi para dosen dan mahasiswanya. antusiasme mahasiswa terlihat begitu tinggi. Sekitar 250 mahasiswa berkumpul memenuhi aula untuk mengikuti Kuliah Umum tersebut. Anggota DPD RI Ir. Abraham Paul Liyanto tampil sebagai pembicara tunggal. Liyanto didampingi oleh salah satu pejabat rektorat, Ketua Yayasan Untrib Permenas L. Koly, SE dan Plt Rektor UNTRIB Dunant Jala,S.Pt sekaligus sebagai moderator.
Dalam pemaparan materinya, Abraham Paul Liyanto menyoroti tentang perjuangan DPD RI untuk mendapatkan peran dan fungsi yang sama dengan lembaga negara lainnya. DPD RI merupakan salah satu lembaga yang lahir melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada 09 November 2001. Dalam perjalanannya, DPD RI sebagai hasil kompromi politik diberikan kewenangan yang sangat terbatas oleh konstitusi dalam UUD 1945 (hak legislasi, hak budget, dan hak pengawasan). Seperti yang tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. DPD RI memiliki gagasan dasar sebagai suatu lembaga penyeimbang (check and balances) kekuasaan. Di lingkungan lembaga legislatif sendiri (DPR dan MPR RI) maupun di lembaga-lembaga eksekutif pemerintah.
Adapun visi DPD RI yaitu terwujudnya DPD RI sebagai lembaga legislatif yang kuat, setara dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat indonesia yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan dalam wadah NKRI. Misi dari DPD RI adalah memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah, mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu penting di daerah. Memperjuangkan penguatan status DPD-RI sebagai salah satu badan legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU, terutama kepentingan daerah dan meningkatkan fungsi dan wewenang DPD-RI. Memperkuat sistem check and balances melalui amandemen UUD 1945.
Lebih lanjut, Liyanto mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peran dan fungsi DPD RI sehingga masyarakat juga belum mengetahui apa yang selama ini dibuat oleh DPD RI. Penjabaran peran dan fungsi DPD RI didistribusikan dalam empat komite yakni Komite 1 meliputi bidang tugas otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta antar daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan, pertanahan dan tata ruang, politik, hukum dan HAM.
Komite 2 meliputi pengelolaan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral/pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, pertanian dan perkebunan, perindustrian dan perdangangan, penanaman modal, pekerjaan umum dan perhubungan. Komite 3 meliputi bidang tugas pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga serta Kesejahteraan sosial. Komite 4 meliputi APBN, pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, BPK, Lembaga Keuangan, Koperasi dan UKM.
Melalui komite-komite yang telah dibentuk, DPD RI bekerja berdasarkan isu-isu umum kemasyarakatan yakni otonomi dan perimbangan keuangan pusat-daerah dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan infrastruktur dan pendayagunaan sumber daya alam nasional sebagai prime mover pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan kesejahteraan rakyat, peningkatan dana transfer ke daerah. Perwujudan hak-hak rakyat di daerah atas pelayanan sosial dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender serta jaminan sosial kesejahteraan anak-anak, perlindungan dan pemajuan hak-hak adat, budaya lokal dan keanekaragaman daerah. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama yang mampu menjawab persoalan bangsa, peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Usulkan RUU
Pada periode 2005-2009, DPD RI telah mengusulkan 90 RUU. Periode 2010-2014 sebanyak 108 RUU yang terdiri dari bidang hukum dan politik sebanyak 23 RUU. Bidang ekonomi dan sumber daya alam sebanyak 50 buah. Berkaitan dengan pemekaran daerah sebanyak 16 buah, Pendidikan, agama dan sosial budaya sebanyak 19 buah. Dari 108 RUU yang diusulkan DPD antara lain RUU tentang Kelautan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, RUU tentang Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, RUU tentang Informasi Geospasial, RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Berdasarkan fungsi dan peran serta kinerja yang ditunjukan DPD RI selama ini, semakin memperjelas betapa stategisnya kedududkan DPD RI dalam mendorong pembangunan daerah.
Dalam kuliah umum tersebut antusiasme mahasiswa kembali terlihat melalui banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa mulai dari peningkatan status jalan negara sampai pemekaran Kabupaten Alor menjadi Kabupaten Alor dan Kabupaten Pantar.

Laporan: walterdatemoli

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar