Cari Blog Ini

Memuat...

Jumat, 10 September 2010

Minuman Keras Lokal Beralkohol Segera Dilegalkan Pemerintah




Bupati Alor lego-lego bersama warga Puntaru-Desa Tude

Kalabahi ON-Pemerintah Kabupaten Alor memahami benar bahwa sebagian masyarakat di wilayah ini menggantung kehidupan ekonomi dari jual-beli minuman keras lokal. Karenanya dalam waktu dekat pemerintah akan melegalkan minuman keras local beralkohol dalam sebuah peraturan Bupati Alor.
Diakui bahwa berbagai persoalan sosial yang sering terjadi ditengah masyarakat bahkan sampai memakan korban disebabkan oleh anggota masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras yang mengandung alcohol. Tetapi, ada fakta juga bahwa sebagian masyarakat di daerah ini menggantungkan kehidupan ekonomi dari hasil transaksi jual-beli miras.

Untuk sebagian masyarakat Kabupaten Alor, miras merupakan alat penopang ekonomi keluarga yang utama. Masyarakat Kecamatan Pulau Pura dan masyarakat Desa Ekajaya Kecamatan Pantar Tengah misalnya, sebagai daerah penghasil sopi di kabupaten alor, menjadikan sopi sebagai komoditas utama yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ini pasalnya yang memaksa pemerintah yang berkuasa saat ini untuk melahirkan kebijakan yang arif dan cermat.
Dalam waktu dekat akan dikeluarkan Peraturan Bupati Alor yang mengatur tentang produksi, penjualan termasuk kemasan sampai pada proses mengkonsumsi miras, kata Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally dalam kunjungan kerjanya yang disatukan dengan pelantikan Camat Pulau Pura, Rabu (21/07) silam.
Bupati Pally mengaku, sebelumnya sudah ada peraturan daerah (Perda) Kabupaten Alor Nomor 10 tahun 2003 tentang ketertiban umum yang mengatur tentang produksi minuman berakohol di daerah. Sebagai penegasan atas Perda tersebut maka akan diatur selanjutnya dengan peraturan bupati.
Menurut Bupati Alor, boleh lakukan produksi tapi penjualannya diatur dengan peraturan bupati. Untuk itu dalam waktu dekat peraturan Bupati tentang Miras akan segera dikeluarkan.
Peraturan Bupati ini nantinya akan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan miras. Mulai dari produksi sampai pada pola konsumsi, semuanya akan termuat dalam Perbup tersebut.
Dikatakannya, setiap penjual miras nantinya wajib mengantongi ijin resmi dari pemerintah dan kepolisian. Masyarakat yang memproduksi miras diharapkan untuk menjual kepada penadah dan kemudian baru akan diedarkan agar mudah dikontrol.
Selanjutnya, miras yang dijual juga akan diatur kadar alkohol apakah layak diminum atau tidak. Bentuk kemasan miras juga akan diperhatiakn. Akan ada upaya dari pemerintah untuk menekan produksi dari luar sehingga minuman yang diproduksi oleh masyarakat Alor sendiri yang akan beredar.
Kalau sekarang belum bisa jual karena belum ada peraturan yang mengatur khusus tentang minuman keras lokal yang mengandung alcohol.
Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Alor ini, masyarakat boleh melakukan transaksi jual beli miras dan mengkonsumsinya. Tetapi setelah minum dan mabok, jangan mengganggu ketertiban dan keamanan umum. “yang minum mabok tidak pada tempatnya dan mengganggu kepentingan umum akan diproses,” katanya.
Kapolres Alor, AKBP Andy Harsito, S.IK pada kesempatan itu juga mengharapkan agar masyarakat yang sering mengkonsumsi miras supaya harus tertib dan beretika.
Ini harus menjadi perhatian massyarakat yang sudah terbiasa mengkonsumsi miras guna menghindari timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat akibat miras. “Bukan minumannya yang salah tapi cara minumnya yang salah,” ujar Harsito.
Harsito menjelaskan dengan adanya rencana pemerintah mengeluarkan peraturan Bupati Alor tentang Miras, maka masyarakat diharapkan untuk membentuk kelompok pengusaha miras kemudian dikumpulkan pada satu tempat guna menjamin kadar alkohol yang diharapkan, dilengkapi surat izin serta minuman yang akan diedarkan memilki kemasan yang baik.
Sementara itu terkait harga komoditi pertanian, Bupati Alor menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mendekatkan pasar untuk harga-harga komoditi yang layak bagi petani.
Upaya ini lanjut Bupati Pally ditunjang dengan pengadaan truk pengangkut komoditi yang akan dimanfaatkan untuk mengangkut komoditas pertanian milik masyarakat.
”Kalau di desa harga komoditi 13 ribu sementara di kalabahi harganya 16 ribu, maka komoditi tersebut akan diangkut ke Kalabahi supaya rakyat boleh mendapat keuntungan” ungkap Bupati.
Menurut Pally, pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap pasar dengan melakukan kesepakatan dengan pengusaha untuk mendapatkan kelayakan harga komoditi milik masyarakat. +++ morisweni/humas

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar