Cari Blog Ini

Memuat...

Rabu, 10 November 2010

Bansos Bagian Dari Pertanggungjawaban APBD

Bansos Bagian Dari Pertanggungjawaban APBD

Kalabahi ON-Ini sikap pemerintah Kabupaten Alor terhadap polemik penggunaan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2009. Prinsipnya, pemerintah mendukung hak angket melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tetapi pemerintah menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Berkaitan dengan permasalahan belanja yang ada pada pos bantuan sosial dari berbagai jenis bantuan baik target maupun realisasi yang telag diangkat melalui pendapat badan anggaran maupun fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Alor, pemerintah menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009, sedangkan hak angket tetapi melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tandas Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally dalam pendapat akhirnya terhadap penyampaian pendapat badan anggaran dan pendapat fraksi-fraksi DPRD Alor atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dalam sidang paripurna dewan, Rabu (06/10) silam.
Selanjutnya demikian Bupati Pally, realisasi pendapatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Alor atas pendapatnya, pemerintah sangat menghargai dan untuk itulah pemerintah telah menyampaikan target maupun realisasi serta jumlah bertambah maupun berkurang sebagai data pembanding antara target dan realisasi. Hal-hal yang menyangkut pendapatan, tetap menjadi perhatian pemerintah untuk menindak lanjutinya.
Dalam kaitannya dengan realisasi belanja, terang Pally, pemerintah telah menyampaikan melalui pendapat akhir bupati sebagai jawaban atas berbagai pendapat baik badan anggaran maupun fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Alor terhadap target dan realisasi belanja.
Sedangkan semua permasalahan yang berkaitan dengan obyek dan rinciaan belanja yang tidak direalisasi yang telah disampaikan melalui pendapat badan anggaran maupun fraksi-fraksi melalui berbagai pikiran yang konstruktif, usul dan saran serta kritik, pemerintah dapat menerimanya dengan hati yang lapang, karena semua yang disampaikan sangat berarti bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsinya lebih baik di tahun mendatang.
Sehubungan dengan tunjangan sertvikasi guru yang diangkat melalui pendapat fraksi-fraksi, pemerintah menjelaskan, guru yang telah memiliki sertvikasi, hak-haknya sudah berjalan sebagaimana biasa, sedangkan jumlah sebesar Rp. 13 miliar lebih, data sebenarnya adalah Rp. 6.451.350.000 untuk guru yang belum tersertfikasi. Jumlah ini telah direalisasi dalam tahun anggaran 2010, dimana Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten yang lebih awal menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerimanya.
Sedangkan untuk penyertaan modal melalui pendapat fraksi, pemerintah berjanji akan memberikan perhatian khusus di tahun mendatang.
Tentang bunga deposito dan jasa giro yang dikemukakan fraksi-fraksi, dapat dijelaskan, penerimaan tersebut akan terbaca pada pertanggungban Tahun 2010 sehingga tidak menambah SILPA Tahun Anggaran 2009.
Untuk selisih kas senilai Rp. 11,4 miliar lebih sesuai pendapat fraksi-fraksi, pemerintah menjelaskan, jumlah tersebut merupakan panjar Tahun Anggaran 2008 yang secara akumulasi tergabung dalam total panjar 2008 sebesar Rp. 71 miliar lebih yang secara administrasi sudah dimatikan dengan SP2D da STS dan sisanya sebesar Rp. 1,7 miliar lebih masih terbawa dan akan ditelusuri lebih lanjut oleh pemerintah.
Berkaitan dengan berbagai perbedaan pendapat serta pandangan selama berlangsungnya proses pembahasan LKPJ dan LKPD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2009, dinilai pemerintah sebagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang turut memperkaya pengalaman untuk mendekatkan semua komponen penyelenggara pemerintah daerah, dalam membangun Nusa kenari tercinta. +++ moris weni

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar