Cari Blog Ini

Memuat...

Selasa, 09 November 2010

Partai Golkar Soal Mutasi Pejabat Lingkup Pemkab Alor

Partai Golkar Soal Mutasi Pejabat Lingkup Pemkab Alor


Kalabahi ON-Partai Golongan Karya menegaskan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor yang disepakati menjadi bagian dari Program Tri Krida dalam implementasinya melalui bongkar pasang struktur dan mutasi PNS, tidak mencerminkan apa yang sering diucapkan oleh Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally. Pally di berbagai kesempatan menegaskan bahwa mutasi jabatan dan mutasi PNS harus didasrkan atas kompetensi dan profesionalisme. Tetapi yang terjadi, mutasi lebih diwarnai faktor suka dan tidak suka, senang dan tidak senang, bahkan dengki, dendam dan iri hati.


Penilaian itu disampaikan Partai Golkar Kabupaten Alor disampaikan melalui Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Alor melalui pemandangan umum terhadap LKPJ Bupati Alor Tahun Anggaran 2009 dan Pertanggungjawaban Pelakasaan APBD Tahun Anggaran 2009 dalam paripurna DPRD setempat, Rabu (15/09) silam.

Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umum yang dibacakan secara begilir antara Mathias Lily, Marthinus Alopada dan Sulaiman Sings, SH itu menegaskan, dari sekian banyak mutasi yang dilakukan selama ini tidak didasarkan pada aspek kompetensi dan professional.
Sebagai contoh, F-Partai Golkar dalam paripurna yang juga dihadiri Bupati Alor DRs. Simeon Th. Pally dan Wakilnya Drs. Haji Jusran Moh. Tahir itu merinci, mutasi terhadap PNS yang jadi korban pelecehan di Dinas PKA, yang pelakunya pelaksana tugas Kepala Dinasd Pekerjaan Umum. Ini hanyalah suatu upaya penyelamatan pelaku yang adalah orang dekat dengan kepala daerah atau karena tim suksesnya. “Kasian bagi orang kecil, ibarat jatuh tertimpa tangga pula,” timpal F-Partai Golkar.
Selanjutnya demikian F-Partai Golkar, mutasi H.Taufik Nampira dari Dinas Perkebunan dan ditempatkan disatuan kerja yang tidak ada kaitan tugas dengan latar belakang pengetahuannya dibidang Perkebunan. Mutasi Ibu Meri Pulingmahi-Gorangmau adalah orang berlatar belakang apoteker ditempatkan di instansi yang tidak ada tugas melayani obat-obat bagi pasie.
Mutasi Jemi Kalau dari Dinas PU ke Kecamatan Pantar, yang didahului denganpemanggilannya selaku Ketua Pemuda Gereja bersama teman-teman pemuda gerejayang lain, yang mendukung KPWK Alor Barat Daya terpilih dan diberi teguran lisan oleh kepala BKD . Apakah ada hubungan struktural, fungsional atau personal Kepala BKD dengan calon KPWK yang tidak terpilih ?, sehingga kewenangannya dimanfaatkan untuk menginterfensi persoalan gereja dan memberi sangsi pada pendukung KPWK terpilih dan sudah ditabis oleh Majelis Sinode GMIT.
Demikian juga diberlakukan oleh Kepala BKD terhadap salah satu pendukung KPWK
Alor Barat Daya terpilih yaitu Kepala SD Matap yang diundang untuk dilantik tanggal
14 Agustus 2010, ternyata bersama isteri harus menanggung malu karena nama tidak ada dalam Surat Keputusan.
Mutasi ibu Leti Plaituka dari Maritaing ke Pantar tidak mempertimbangkan anaknya masih bayi yang tidak mungkin suami dan anaknya ikut pindah ke Pantar.
F- Paryai Golkar juga mempertanyakan mutasi Flora Garang Mau ke Kantor Pemuda dan Olah Raga yang dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kesehatan ibu dan anak, karena selaku salah satu bidan senior, apalagi sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Alor, seharusnya yang bersangkutan bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan agar dapat mengkoordinir anggotanya dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan pada umumnya dan khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Selain yang bersangkutan dimutasikan pada stuan kerja yang tidak sesuai dengan profesinya juga pemerintah daerah semena-mena memberikan hukuman berupa penahanan kenaikan pangkat tanpa melalui prosedur pemberian sangsi kepada PNS sesuai PP 30 tahun 1980 pasal 6 ayat ( 3 ) huruf c.
Dalam pantauan Fraksi Partai Golkar, ada pilih kasih dari pemerintah dalam pembinaan
pengembangan karier pegawai negeri sipil dengan indikasi antara lain, ada PNS diberi sangsi berupa mutasi, maupun penahanan pangkat dengan tidak melalui prosedur yang diatur dalam PP 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tetapi, ada PNS yang tidak melaksanakan tugas berbulan-bulan bahkan bertahun-
tahun dengan alasan tugas belajar, pada hal yang bersangkutan tidak pergi tugas belajar
tapi pemerintah mempromosikan, kenaikan pangkat bahkan mengangkat dalam jabatan
eselon tanpa memperhatikan kelalaiannya.
Menanggapi Fraksi Partai Golkar, Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally dalam jawabannya menanggapi pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Alor Tahun Anggaran 2009 dan Pertanggungjawaban Pelakasaan APBD Tahun Anggaran 2009 dalam paripurna DPRD setempat, Kamis (16/09) silam mengatakan, mutasi Aminah Keling dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor ke Kelurahan Kalabahi Barat dapat dilakukan karena kepentingan Dinas atau kebutuhan organisasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Kalabahi Barat.
Berkaitan dengan mutasi H. Taufik Nampira, SP,MM dari Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Alor ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor dijelaskan bahwa yang bersangkutan dipromosikan dari staf menjadi Kepala Bidang Eselon III/b telah memenuhi syarat jabatan dan syarat pangkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
Untuk Mery Gorangmau, S.IP yang dimutasikan dari Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Alor ke Bidang Pemantauan dan Pemulihan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Alor dapat dijelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan sarjana ilmu pemerintahan sekaligus dalam rangka penyegaran dan pengembangan karier PNS yang bersangkutan. Sedangkan mutasi Jonathan Kallau, ST dari Kepala Seksi Rekayasa Teknologi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor ke Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Pantar dilakukan dalam rangka pengembangan karier, penyegaran dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pantar. Berkaitan dengan mutasi Saudara Kasper Eryah, S.Pd Kepala SD Inpres Matap ke Guru SD Inpres Eybiki dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah dan pengawas adalah jabatan tambahan sedangkan guru adalah jabatan pokok. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan guru pada SD Inpres Eybiki maka yang bersangkutan ditempatkan sebagai guru pada SD Inpres Eybiki dan saudara Sem Lapaibel guru pada SD GMIT Moru I dipindahkan dan ditunjuk sebagai Kepala SD Inpres Matap.
Sedangkan Neti Oriana Plaituka yang ditempatkan pada staf SMA Negeri Baranusa karena yang bersangkutan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi Tenaga Kontrak tahun 2009 yang saat ini masih dalam masa percobaan untuk ditempatkan di SMA Negeri Baranusa untuk kebutuhan Organisasi.
Berkaitan dengan mutasi Florence S. Y. Gorangmau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor ke Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Alor dapat dijelaskan bahwa yang bersangkutan dipromosikan dari Jabatan Eselon III/b ke Jabatan Eseloon III/a oleh karena dianggap cakap dan mampu serta telah memenuhi syarat pangkat dan syarat jabatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Soal penundaan proses kenaikan pangkat Florence S. Y. Gorangmau dari golongan ruang III/d ke golongan ruang IV/a, dijelaskan bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai oleh seorang PNS berkaitan dengan itu maka proses kenaikan pangkat yang bersangkutan dari golongan ruang III/d ke golongan ruang IV/a telah diproses untuk periode 1 Oktober 2010.
Menurut Bupati Alor, pembinaan dan pengembangan karier PNS selama ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Mutasi yang dilakukan dimaksudkan untuk mengembangkan karier, pengalaman dari PNS yang sekaligus untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam kaitan dengan kenaikan pangkat, dapat dijelaskan bahwa seluruh proses kenaikan pangkat telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Untuk PNS yang diberikan tugas belajar, dapat dijelaskan bahwa PNS telah diberikan tugas belajar sejak tahun 2003/2007 telah mengikuti pendidikan dan telah kembali melaksanakan tugas di Kabupaten Alor. Berkaitan dengan itu maka PNS yang telah selesai mengikuti tugas belajar, telah memenuhi syarat kepangkatan untuk dapat diberikan kenaikan pangkat yang pantas sebagai bentuk penghargaan. +++ moris weni

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar