Cari Blog Ini

Memuat...

Selasa, 16 Februari 2010

Penentuan Bendahara Diknas Nyaris Adu Jotos

Kadis Dan Sekretaris Punya Calon Lain




KALABAHI ON- Ini adalah sikap dan perilaku yang tidak patut ditiru, apalagi sikap dan perilaku ini terjadi pada Dinas yang mengurus pendidikan dan akhlak generasi bangsa.
“Adu mulut” yang nyaris memicu “adu jotos” terjadi antara dua orang pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yakni Kasubag Umum Yohanis Duka dan Kasubag UP Bety Amung. Adu mulut ini bermula dari penentuan siapa yang layak menjadi bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Dinas yang tergolong “dinas basah” ini memang menjadi rebutan banyak orang karena mengelola dana miliaran rupiah.
Menurut informasi yang dihimpun media ini, adu mulut antara kedua pejabat ini disebabkan adanya indikasi dualisme kepemimpinan yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dalam menetukan siapa yang layak menjadi bendahara pada dinas tersebut. Menurut sumber yang dapat dipercaya, penentuan bendahara ini tidak melalui proses mekanisme yang baku. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Yulius Mantaon dan Sekretarisnya Simeon Bayang rupanya memiliki calon yang lain yaitu Mantaon menghendaki Ermy Bely sedangkan Bayang tetap mempertahankan Agus Aleng. Walaupun sudah mendapat penolakan dari Ermy Bely sebanyak dua kali dengan alasan belum siap dan masih harus belajar mengelola keuangan pada Dinas Pendidikan tersebut, namun SK yang diproses dari Badan Kepegawaian Daerah tetap mencantumkannya sebagai Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Sebelumnya David Waang juga sempat dicalonkan untuk menjadi bendahara namun ia menolak dengan alasan yang sama dimilki Bely.
Masalah mulai muncul ketika bendahara harus menanda-tangani administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji Pegawai. Agus Aleng yang merasa tidak dipercayai lagi untuk menjadi bendahara menolak untuk menandatangai dokumen anggaran dengan alasan sudah ada SK baru yang menunjuk pejabat baru menggantikan dirinya. Tarik-menarik tanggung jawab ini akhirnya berujung ricuh di ruang kerja Kasubag Umum Yohanis Duka.
Menyadari masalah Bendahara ini merupakan tanggungjawab Kasubag Umum Yohanis Duka, Kasubag UP Bety Amung-pun segera bergegas ke ruang kerja Kasubag Umum untuk mengkonfirmasikan masalah ini, namun apa dikata, ia disambut dengan bunyi pukulan meja yang menggelegar dari Kasubag Umum Yohanis Duka. Duka menanggapi masalah ini dengan nada tinggi dan penuh emosi. Dan adu mulutpun tidak dapat dihindari. Kasubag UP Bety Hamhung pun menangis tersedu-sedu karena merasa tidak dihargai oleh Duka. Emosi Duka ini beralasan karena ia merasa dilangkahi kewenangannya oleh Kepala Dinas dan sekretaris Dinas Pendidikan soal penentuan bendahara. Menurut tupoksi, Kasubag Umum Yohanes Duka yang memilki kewenangan menentukan bendahara sehingga berhak mengajukan calon bendahara pengganti. Namun sayangnya ia sendiri tidak tahu menahu tetang proses penentuan bendahara tersebut.
Terkatung-katungnya penetuan bendahara ini dikwatirkan akan mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Gaji pegawai dan beberapa pendanaan proyek yang akan dilaksanakan pada bulan Pebruari inipun tidak jelas nasibnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Simeon Bayang, yang diminta tanggapan mengenai persolan ini mengakui adanya kericuhan itu. Namun ia menolak memberikan komentar.
“Benar ada kericuhan tetapi sebaiknya tanya langsung saja kepada kepala Dinas, ”ujar Bayang. Bayang berjanji kepada wartawan media ini untuk bertemu Kepala Dinas Pendidikan, namun Bayang mengingkari janji tersebut. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Yulius Mantaon, yang hendak pulang menggunakan mobil dinasnya ketika dikonfirmasi menolak memberikan keterangan dengan alasan bahwa Bupati telah melarang memberikan komentar tanpa melalui bahgian Humas Setda Alor.
“Saya tidak bisa menjawab, nanti tanya saja ke Humas Setda, ”ujar Mantaon mengelak.
Kepala Sub Bagian Kehumasan dan Protokoler Setda Alor, Yusak Magang Sau,SH, belum lama ini, menjelaskan, informasi satu pintu yang dimaksudkan adalah menyangkut dengan kebijakan umum daerah seperti melalui Bupati atau Wakil Bupati Alor. Namun, hal-hal tehnis yang menyangkut dengan tugas-tugas kedinasan apalagi persoalan yang dialami SKPD itu menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD.
“Banyak Pimpinan SKPD tidak paham atas surat tentang informasi satu pintu. Masa soal tugas, program dan kegiatan di masing-masing SKPD ditanyakan ke Humas. Itu mereka tidak paham dan malah mau lari dari tanggung jawab. Tugas Humas melayani Bupati dan Wakil Bupati, bukan dinas. Kalau soal dinas tanya langsung ke dinas, “ujar Magang Sau belum lama ini. ==> walter, silnusa

Pemda dan DPRD Alor Harus Perhatikan Mekanisme APBD

KALABAHI ON- Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor perlu memperhatikan mekanisme pembahasan dan penetapan APBD Alor. Demikian saran Biro Keuangan Setda Propinsi NTT saat asistensi RAPBD Alor TA 2010 pada Jumat (29/1/10) lalu di Kupang sebagaimana penjelasan Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD), Drs. Sinsigus Pulingmahi. Hal itu disampaikannya saat rapat penyesuaian terhadap sejumlah catatan dari hasil asistensi bersama Badan Anggaran DPRD Alor di aula rumah jabatan Bupati Alor pada Selasa (2/2/10) lalu.
Di hadapan Badan Anggaran DPRD, Ketua TAPD, Drs. Sinsigus Pulingmahi, menjelaskan, pada saat asistensi di Kupang, pihak Biro Keuangan berharap agar Pemerintah dan DPRD Alor perlu memperhatikan ketentuan tentang mekanisme penyusunan APBD sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal ini dikatakan mengingat jadwal penetapan dokumen perencanaan sebagai berikut: Nota Kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2010, penyampaian Pengantar Nota keuangan tanggal 25 Januari 2010. Berita Acara persetujuan bersama Bupati Alor dan DPRD Kabupaten Alor ditanda tangani pada tanggal 27 januari 2010, Surat Pengantar penyampaian dokumen kepada Gubernur untuk dievaluasi pada tanggal 26 Januari 2010.
“Pihak Biro Keuangan berharap agar dokumen RAPBD yang dibawa Pemerintah Kabupaten Alor dan disampaikan ke Gubernur untuk diwvaluasi, merupakan dokumen yang telah disesuaikan dengan hasil keputusan bersama antara DPRD dan Bupati, “jelas Sinsigus Pulingmahi.
Ketua TAPD, menjelaskan, dalam menentukan kebijakan serta Prioritas Pembangunan Kabupaten Alor, sebagaimana saran Biro Keuangan, agar memperhatikan juga konsistensi terhadap Kebijakan/Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi. Khusus untuk Provinsi, kebijakan pembangunan agar memperhatikan 8 agenda pembangunan daerah tahun 2008-2013 dengan semangat Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera). Yang dimaksud dengan 8 Agenda Pembangunan itu yakni; Pemantapan kualitas pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur, Pembenahan sistim hukum daerah yang berkeadilan, Konsolidasi tata ruang dan Pengelolaan lingkungan hidup, Pemberdayaan perempuan, anak dan pemuda, dan Agenda Khusus yakni Penanggulangan kemiskinan, Pembangunan Daerah Perbatasan, Pembangunan Daerah Kepualauan dan Pembangunan Daerah Rawan bencana.
Selain itu, saat asistensi juga, Biro Keuangan juga menyampaika 4 sektor Prioritas Pembangunan Daerah yakni jagung, ternak, Koperasi dan Cendana. Sedangkan untuk kebijakan atau program pembangunan Pemerintah (Pusat) yang juga harus disinkronkan yaitu target pencapaian sasaran Millenium Development Goal (Penghapusan kemiskinan, Pendidikan untuk semua, persamaan gender), pemberantasan penyakit HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya. Menurunkan angka kematian anak, peningkatan kesehtan ibu. Pelestarian lingkungan hidup dan kerjasama global. Terkait dengan Urusan pendidikan, kesehatan, KB (Permendagri Nomor 16 Tahun 2007) dan 7 kebijakan prioritas untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global (Permendagri 25 Tahun 2009).
“Kita perlu mencermati kembali sejauh mana konsistensi antara kebijakan/program dan penganggarannya dalam RAPBD dengan kebijakan serta program prioritas Pemerintah RI (Pusat) dan pemerintah Provinsi NTT, “kata Sigus Pulingmahi.
Ditambahkannya, dalam penyusunan PPAS perlu memperhatikan rujukan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 terutama dalam menentukan program, kegiatan, sasaran dan target yang mana harus dipisahkan antara program/kegiatan dan sasaran karena sasaran akan menjadi output baik pada saat penyusunan RKA maupun DPA. Hal ini berhubungan erat dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja, jelasnya, adalah sistem penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan/telah diacapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
“Untuk itu bila sasaran atau target tidak ada atau tidak jelas, maka anggaran yang ada bukan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, maka terhadap penyususnan PPAS yang belum mengacu pada rujukan di atas, diharapkan agar dialkukan penyesuaian terhadap dasar hukumnya, kata Ketua TAPD.
Pemerintah dan DPRD Alor sebagaimana saran saat asistensi di Kupang, jelas Ketua TAPD, agar konsisten terhadap kebijakan serta prioritas pembangunan Kabupaten Alor Tahun 2010 seperti tertuang dalam KUA dan PPAS dan telah disepakati antara Bupati dan DPRD Kabupaten Alor. Misalnya sasarn prioritas pembangunan peningkatan kualitas SDM adalah terpeuhinya kebutuhan ruangan kelas SMP/MI sederajat juga SMA/Sederajat dan untuk SMA hanya pemeliharaan rutin bukan penambahan ruang. Hal yang sama untuk prioritas pembangunan kesehatan dengan sasaran meningkatnya upaya pengendalian HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, Penyakit Metabolisme (DM), Penyakit Mata dan Telinga, namun dalam penganggarannya tidak ada terkait dengan meningkatnya kualitas gizi balita yang juga merupakan sasaran dari prioritas pembangunan Kabupaten Alor Tahun 2010. ==> silnusa

Mulyawan Djawa; “Yusuf Mahali Bilang Ada Kadis Yang Kasih Minuman”

Anggota DPRD Kabupaten Alor, Mulyawan Djawa, mengatakan, adanya minuman di ruangan Komisi C DPRD pada Selasa malam (26/1) adalah pemberian dari seorang Kepala Dinas sebagaimana pengakuan yang diperolehnya dari Yusuf Mahali, staf Bappeda Alor. Saat dirinya berada di ruang Komisi C DPRD, dari sekitar tiga krak Bir Bintang, tinggal tiga botol saja yang masih terisi. Dirinya pun tidak pernah membuat keributan di ruangan Komisi C DPRD tersebut.

KALABAHI ON- Pernyataan Mulyawan Djawa, Anggota DPRD Kabupaten Alor bahwa dirinya tidak pernah membuat keributan di ruangan Komisi C DPRD Alor disampaikan dalam suatu keterangan pers sebagai bentuk hak jawab atas pemberitaan media ini edisi sebelumnya. Kepada wartawan di Kalabahi pada Jumat (12/2) lalu, Mulyawan Djawa, menjelaskan, berita tentang kehadirannya di ruang kerja Komisi C DPRD saat itu yang menyatakan dirinya memotori keributan sama sekali tidak benar. Saat dirinya berada di ruang Komisi C, di dalamnya juga terdapat H.Aris Wahyudi,SH, Nabois Tallo,S.Sos dan Seniriadin N.Badu,S.Sos,M.Si yang sementara menyusun laporan komisi. Selain itu, dalam ruangan tersebut juga ada staf Bappeda Alor yakni Yusuf Mahali,SE.
Kemungkinan terjadinya keributan sebelum ia datang ke ruang Komisi C tersebut.
Mulyawan menjelaskan, pada malam itu dirinya mengikuti pembahsan anggaran di tingkat Komisi B. Saat rapat di ruang komisinya itu, ia mendapat pesan singkat lewat SMS dari Ketua DPRD yang meminta agar malam itu bisa menyampaikan laporan komisi. Setelah membaca SMS tersebut, dirinya menemui Wakil Ketua DPRD, James Takalapeta untuk berkonsultasi dan memberitahukan bahwa malam itu tidak bisa menyampaikan laporan komisi karena belum selesai. Setelah memberitahukan itu, ia pun ke Komisi C DPRD untuk berkonsultasi dengan rekan-rekannya di Komisi C terkait kesiapan menyampaikan laporan komisi malam itu. Dari konsultasi saat itu diketahui bahwa malam itu tak bisa menyampaikan laporan komisi dengan alasan yang sama.
Ketika dirinya masuk di ruang Komisi C, dirinya melihat sudah ada minuman. Ia pun bertanya, minuman dari mana? Pertanyaan itu dijawab oleh seorang staf Bappeda bernama Yusuf Mahali, SE yang sedang duduk dekat pintu.
“Pak Yusuf Mahali bilang ada Kadis yang kasih karena bapak dong sudah capek. Bilangnya ada anggota DPRD yang minta. Saya pun tidak bertanya siapa yang dimaksudkan dengan anggota DPRD itu. Pak wartawan bisa cari tahu soal siapa anggota yang dimaksud, “ujar Djawa.
Mulyawan Djawa, menambahkan, saat berada di dalam ruang Komisi C tersebut, dirinya melihat ada tiga botol bir dalam dos yang belum diminum. Saat itu pun rekannya Naboys Tallo, S.Sos mengingatkan dirinya bahwa tidak boleh minum karena baru sembuh sakit.
“Saya menyadari bahwa saat itu saya baru keluar dari rumah sakit, makanya saya tidak minum. Saat duduk di ruangan itu tiba-tiba ada yang gaduh di luar. Ternyata Bapak Yusak Atamau ada marah-marah soal malam itu harus dibuat laporan komisi, “jelasnya.
Dikatakannya, mendengar kegaduhan itu, dirinya lalu keluar ruangan dan menemui Yusak Atamau dan memintanya untuk masuk dalam ruangan agar membicarakan secara baik dan bersepakat untuk bertemu Ketua DPRD guna menyampaikan keberatan soal penyampaian laporan komisi di malam itu. Selanjutnya, ketika berada di ruangan Ketua DPRD, sempat terjadi ketegangan karena ada sebagian anggota DPRD yang memaksa untuk menyampaikan laporan komisi malam itu. Padahal, saat itu semua komisi belum selesai menyiapkan laporannya. Akhirnya malam itu, kata Mulyawan Djawa, dalam rapat tersebut Ketua DPRD menskors sidang. Sidang dengan agenda penyampaian laporan komisi baru terlaksana keesokan malamnya.
“Untuk mengetahui apakah benar saya minum dan buat keributan ataukah tidak, bisa konfirmasi Pak Sulaiman Sing, Aris Wahyudi dan Naboys Tallo karena saat itu mereka ada dalam ruangan. Saat saya datang botol-botol sudah kosong. Saya tidak tau siapa yang minum, “ujarnya menegaskan.
Mulyawan Djawa mengaku terpaksa mengklarifikasi di media ini karena selama ini tidak pernah memberikan statemen atau pernyataan di koran apalagi terkait berita media ini sebelumya tentang adanya anggota DPRD yang mabuk saat sidang anggaran. Mulyawan Djawa menilai ada kepentingan politik dari pihak tertentu yang ingin merusak citranya yang selama ini telah menjadi target pihak tertentu untuk menjatuhkannya. Oleh karena kepentingan politik itulah maka dirinya memandang penting untuk meluruskan berita tersebut.

Tidak Tahu
Di bagian terpisah, staf Bappeda Alor, Yusuf Mahali,SE menyatakan, tak tahu menahu soal keberadaan botol-botol Bir Bintang yang ada di dalam ruang Komisi C DPRD. Begitu pun dengan dari mana asalnya minuman itu juga tak diketahuinya. Yusuf Mahali menjelaskan, keberadaannya di Komisi C DPRD saat itu adalah untuk menemui Ketua Komisi C DPRD guna meminta laporan Komisi C sebagai bahan persiapan untuk membuat tanggapan Bupati Alor terhadao laporan komisi. Oleh karena laporan belum disusun lengkap, saat itu Ketua Komisi C, Seniriadin N.Badu, menyarankan kepadanya untuk bersabar sambil tunggu di ruangan tersebut.
“Saat saya masuk ke dalam ruangan itu minumannya sudah ada. Kalau dibilang ada pimpinan SKPD yang kasih minuman pun saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu anggota Dewan mana yang minta minuman. Kehadiran saya dalam ruangan itu hanya untuk minta laporan dari Komisi C DPRD. Karena Pak Seni Badu bilang tunggu sebentar makanya saya tunggu di ruangan itu, “ujar Yusuf Mahali membantah semua tudingan terhadap dirinya. ==> silnusa

BK DPRD Akan Panggil Marzuki, Jasman dan Aris

* Tindak lanjuti Kasus Suap 21 Anggota DPRD


KALABAHI ON- Masih ingat isu suap antara PT Tiga Darah Karya Sejahtera dan sejumlah anggota DPRD Alor? Isu suap dan aliran dana yang diungkap beberapa edisi oleh media ini akhirnya mendapat respon dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor. Ketua Badan Kehormatan Stef Kaminukan, BA menegaskan bahwa pihaknya segera memeriksa para saksi dan pelaku transaksi terutama Marzuki Usman dan Jasman Abdullah, S.Sos dalam isu yang memalukan lembaga terhormat ini.
Kepada pers di Ruang Kerjanya, Kamis (12/02) menegaskan bahwa isu suap yang melibatkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Alor sudah ramai diperbincangkan oleh masyarakat umum. Karenanya pada tanggal 10 Pebruari 2010 Badan Kehormatan DPRD Alor telah melakukan rapat pleno untuk membahas beberapa laporan masyarakat yang masuk ke alat kelengkapan DPRD Alor yang dipimpinnya termasuk isu suap. Menurut Kaminukan, isu suap sudah menjadi kajian Badan Kehormatan Dewan untuk dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan pelaku transaksi untuk dimintai keterangan. ”Kita akan panggil Marzuki Usman dan Jasman Abdullah untuk dimintai keterangan, ”tandas Kaminukan. Jasman Abdullah, S.Sos-anggota DPRD Alor dari Partai Keadilan Sejahtera harus menjadi target utama dalam penanganan kasus yang memalukan lembaga DPRD Alor ini karena secara blak-blakan dituding oleh kolega pilitiknya Marzuki Usman-anggota DPRD Alor dari Partai Bulan Bintang sebagai pihak yang membagi-bagi uang haram hasil suapan dari PT Tiga Dara Karya Sejahtera. Sedangkan Aris Wahyudi, SH adalah anggota DPRD dari PKPI yang dalam rekaman percakapan dengan Marzuki Usman mendapatkan uang haram itu dari Jasman Abdullah. Bahkan dalam percakapan itu, Aris Wahyudi sempat mengkomplain karena hanya kebagian Rp. 6 jutaan sementara kolega lainnya mendapatkan jatah Rp. 10 juta. Ia menambahkan, 21 anggota dewan yang namanya tidak diberitakan atau tidak termasuk dalam kelompok anggota dewan yang tidak menerima suap sebagaimana yang diberitakan sebuah Tabloid yang beredar di Alor juga akan dimintai keterangan. Sekedar tahu, isu suap yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Alor diantaranya Jasman Abdullah, S.Sos dan Aris Wahyudi, SH diungkap ke permukaan oleh salah seorang anggota DPRD Alor Marzuki Usman melalui rekapan percakapannya dengan Aris Wahyudi, SH-anggota DPRD Alor dari PKPI. Dugaan suap ini dimaksudkan untuk mendiamkan pengoperasian AMP milik salah satu pengusaha terkemuka di Kalabahi Fredrik Talesu yang dipusatkan di Mali Kecamatan Kabola yang mendapat penolakan dari masyarakat. Karena dinilai mencemarkan lingkungan di sekitar lokasi pengoperasian AMP, Barisan Muda Kabola melayangkan protes ke DPRD Alor agar lokasi AMP itu segera dipindahkan dari Mali. Hasilnya, baik melalui rapat dengar pendapat dengan Ban Muka maupun melalui Rapat Kerja dengan Pemkab Alor yang dihadiri Bupati Alor Drs. Simoen Th. Pally, pemerintah dan DPRD setuju memindahkan AMP ke lokasi lain yang dinilai lebih aman. Tetapi, Talesu tetap ngotot tidak mau bergeser dari pendiriannya dan melakukan operasi AMP di Mali. Yang aneh, DPRD yang semula ngotot agar Talesu segera memindahkan alat-alat itu dari Mali juga adem. Belakangan baru diketahui kalau sikap adem DPRD Alor ini dipicu adanya isu suap dari PT Tiga Dara Karya Sejahtera kepada beberapa anggota DPRD Alor. Bahkan dalam rekaman percakapan antara Marzuku Usman (Anggota DPRD dari PBB) dan Aris Wahyudi, SH secara terang benderang disebutkan aliran dana haram yang diduga merupakan hasil suap PT. Tiga Dara Karya Sejahtera kepada sejumlah anggota DPRD Alor. Aris Wahyudi dalam rekaman percakapan dengan Marzuki Usman, A.Ma.Pd mengaku menerima dana haram dari Tiga Dara melalui Jasman Abdullah. Lacurnya, Jasman Abdullah terus membantah tudingan miring yang dialamatkan kepada pihaknya. Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan dihadapan aktivis Arjuna bahwa tudingan terhadap dirinya sebagai pihak yang membagi-bagi uang haram yang diduga merupakan hasil suap PT. Tiga Dara Karya Sejahera milik Fredrik Talesu kepada sejumlah anggota DPRD Alor sebagai uang tutup mulut untuk mendiamkan aksi protes masyarakat Kabola terhadap lokasi pengoperasian AMP adalah tidak benar. “Ini merupakan sebuah skenario besar yang didesain khusus untuk menghancurkan saya. Kalau saya tanggapi maka saya akan hancur tetapi kalau saya diam maka mereka yang akan hancur,” tandas Jasman Abdullah Senin (04/01) silam. Sayangnya tudingan Jasman Abdullah ini secara entenng ditanggapi Marzuki Usman ketika dikonfirmasi media ini melalui ponsel pribadinya. Marzuki mengaku apa yang mengemukaka ke publik saat ini merupakan hasil percakapannya dengan Aris Wahyudi-anggota DPRD Alor dari PKPI. Yang menarik dalam rekamanan itu jelas menyebutkan bahwa Aris Wahyudi mengaku menerima uang haram yang diduga hasil suapan dari PT Tiga Dara Karya Sejahtera. Bahkan Wahyudi sempat mengklaim dalam percakapannya dengan Marzuki bahwa kepadanya hanya diberikan enam jutaan sedangkan ia mendengar kabar bahwa ada kolega politik di parlemen yang kebagian Rp. 10 juta. Menurut Marzuki apa yang mengemukaka saat ini sebenarnya merupakan peringatan bagi Jasman Abdullah untuk bekerja lebih hati-hati, bukan untuk membunuh karakter seperti yang dituding Jasman Abdullah. Nama anggota DPRD lain yang juga disebutkan dalam rekaman percakapan Marzuki dan Aris Wahyudi adalah Harmanto Djahaouw. Seperti apa peran Djahamouw dalam kasus ini yang tahu hanya Jasman Abdullah dan Aris Wahyudi. Karena itu, untuk mengungkap kasus ini menjadi jelas kepada public Alor maka kita hanya bisa menunggu seperti apa kinerja Badan Kehormatan DPRD Alor menelusuri dugaan suap yang antara Direktur PT Tiga Dara Karya Sejahtera dan sejumlah anggota DPRD Alor. Selain itu demikian Kaminukan, BK juga akan menindaklanjuti kasus soal status keyakinan Wakil Ketua DPRD Alor Deny Lalitan yang dipolemikan sejumlah anggota DPRD Alor. Yang terbaru terang Kaminukan, ada dua laporan yang masuk ke Badan Kehormatan DPRD Alor yakni laporan tentang pengrusakan mobil operasional sekretaris DPRD Alor dan laporan salah seorang warga tentang dugaan penganiyaan. Dua laporan terakhir ini diduga melibatkan anggota DPRD Alor dari PDI Perjuangan Hermanto Djahamouw. Kita akan atur waktu menangani laporan-laporan yang masuk ke Badan Kehormatan dewan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya pada saat menerima aktivis ARAPHK Kaminukan mengaku sangat menghormati dan menghargai aspirasi dan desakan ARAPHK agar Badan Kehormatan mengusut tuntas dua kasus yang diduga melibatkan Hermanto Djahamouw. ”Kami akan tindak lanjut sesuai prosedur dan kewenangan yang ada kami. Badan Kehormatan dewan sudah menerima surat pengaduan dari korban,” tandasnya sembari menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan memanggil korban untuk dimintai keterangan. Karena dua kasus yang melibatkan Djahamouw ini juga sedang dalam proses hukum di Polres Alor sehingga Badan Kehormatan Dewan juga akan mengagendakan waktu untuk mengundang pihak kepolisian untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus itu dihadapan Badan Kehormatan Dewan. Menanggapi keraguan ARAPHK terhadap kinerja Badan Kehormatan Dewan yang dipimpin Stef Kaminukan dalam menangani dua kasus yang menimpah Hermanto Djahamouw, Kaminukan menepisnya dengan menegaskan bahwa tidak hadir dalam persidangan saja sudah dilakukan penilaian, apalagi kasus-kasus seperti ini. ”Badan Kehormatan harus tegas ..... hitam .... hitam, putih ... putih. Katakanlah benar itu benar dan salah itu salah,” timpal Kaminukan. Dalam menangani kasus-kasus ini demikian Kaminukan, Badan Kehormatan DPRD Alor tidak akan dipengaruhi oleh siapapun termasuk istri sekalipun. Kita akan panggil Hermanto Djahamouw untuk dimintai keterangan dalam kaitannya beberapa kasus yang melibatkannya di Badan Kehormatan DPRD, katanya. +++ moris weni

UTAMAKAN MOBIL MEWAH KETIMBANG KOMITMEN GENJOT PAD

* Sisi Gelap Penetapan APBD Alor 2010

(foto 2: Markus D.Mallaka, SH



Ini salah satu sisi gelap dari pembahasan APBD Alor TA 2010 lalu. Ketika sidang di Komisi B dengan mitra kerjanya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor, arsitek instansi pemerintah itu Hopni Bukang, SH memberikan jaminan menyumbangkan Rp. 500 juta atau setengah miliar bagi PAD. Jaminan itu dipastikannya karena pihaknya berencana menggelar beberapa kegiatan pariwisata berskala dunia di Alor. Lacurnya, demi mobil mewah, motor tyger, asuransi bagi 25 anggota dewan, sewa rumah dan fasilitas mewah lainnya bagi anggota DPRD Alor, keberanian Hopni Bukang yang mempertaruhkan jabatan untuk menyumbangkan Rp. 500 juta PAD dianggap angin lalu.

KALABAHI ON- Di Ruang Komisi B, Komisi yang membidangi masalah anggaran digelar rapat komisi dengan mitra kerja yang tersebar di beberapa instansi milik pemerintah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) mendapat giliran kedua untuk mempertanggung jawabkan usulan anggaran yang diajukan ke DPRD Alor untuk dibahas dan dilakukan penetapan. Ibarat mahasiswa semester akhir berhadapan dengan dosen penguji saat melakukan ujian skripsi, Hopni Bukang, SH yang kala itu didampingi salah seorang Kepala Bidang Rahman Sang, S.Sos ”diadili” anggota dewan dari Komisi B. Dalam perkembangan pembahasan, dewan dan Dinas Budpar sepakat bahwa sektor ini harus mendapatkan alokasi anggaran tambahan dari pagu yang lolos asistensi tim anggaran (sedang dalam proses pembahasan di dewan. Alasannya, sektor pariwisata adalah sektor yang berpeluang menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) tetapi potensinya tidak pernah habis dalam pengelolaan. Apalagi, dalam rapat dengan Komisi B itu, Kepala Dinas Budpar, Hopni Bukang, SH memberikan jaminan kepada Komisi B bahwa pihaknya sanggup menyumbangkan Rp. 500 juta PAD dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 40-an juta dari Dinas ini. Berulang kali diminta tanggapan, anggota Komisi B yang dihuni Mulyawan Djawa, Sony F.Beli, Yakob Mokay, Hermanto Djahamouw, Matias Lily dan Kislon Obisuru menyatakan bahwa apakah Bukang bisa mempertanggung jawabkan jaminan itu di hadapan dewan jika permintaan untuk menambah anggaran diladeni tetapi janji menyumbangkan Rp. 500 juta ke pos PAD tidak tercapai, Bukang tak juga gentar. Kegiatan yang sudah diprogramkan untuk dilaksanakan dalam tahun 2010 itu adalah gebyar wisata Alor yang di dalamnya terdapat kegiatan lomba foto bawah laut yang melibatkan wisatawan manca negara dari beberapa negara di dunia. Kegiatan ini, demikian Bukang, sudah dilakukan penanda tanganan MOU dengan pihak ketiga. Dia bahkan berjanji di hadapan dewan bahwa jabatan eselon II yang disandang saat ini menjadi taruhan kalau janji menyumbangkan Rp. 500 juta ke pos PAD tidak terealisir dalam TA 2010.
”Saya sudah tanda tangan fakta integritas koq. Saya siap pertaruhkan jabatan kalau tidak berhasil menyumbangkan Rp. 500 juta ke Pos PAD, ”janji Bukang di hadapan Komisi B DPRD Alor. Bukang dalam catatan media adalah satu dari sedikit pejabat eselon II yang berani mempertaruhkan jabatan jika tidak sukses mengemban tugas di jabatan yang dipercayakan atasannya. Anggota Komisi B, Mulyawan Djawa, dalam rapat itu berjanji hanya akan menambah anggaran bagi dinas yang memiliki komitmen untuk menggenjot PAD.
”Tidak ada istilah lahan basah dan lahan kering. Dinas yang bekerja untuk tambah PAD saja yang kita tambah anggarannya, ”tandasnya.
Kepada Bukang, Djawa meyakinkan akan mengakomodir program Dinas Budpar yang belum masuk dalam RKA kalau ada jaminan dari Kepala Dinas untuk menggenjot PAD. Tetapi sekali lagi sangat disayangkan, niat baik menambah pulus bagi daerah di hadapan Komisi Anggaran itu sama sekali tak dihiraukan anggota DPRD. Padahal, dalam rapat Komisi B yang dipimpin langsung Ketua Komisi B, Hermanto Djahamouw, itu rata-rata anggota Komisi B menyanggupi untuk menambah anggaran di Pos Budar sesuai permintaan Hopni Bukang. Hopni bukan sembarang pimpinan Satker yang minta anggaran. Hopni juga bukan tipikal orang yang mimpi semalam terus paginya bekin program lalu merengek di dewan untuk minta anggaran. Tetapi mantan Kepala Dinas Pendapatan ini memiliki tekad untuk mempersembahkan apa yang terbaik dari dirinya dan potensi SDM di instansi pemerintah yang diarsiteknya itu bagi kemajuan daerah. Tak tanggung-tanggung, Bukang mempertaruhkan jabatan kalau permintaan mengalokasikan anggaran untuk item kegiatan berskala internasional seperti foto bawah laut yang melibatkan wisatawan manca negara dan beberapa kegiatan lainnya tidak berhasil menyumbangkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 500 juta. Yang menarik dari rapat Komisi B dengan Dinas Budpar kala itu antara lain Ketua Komisi B, Hermanto Djahamouw dan beberapa anggota Komisi B seperti Jasman Abdullah, Mulyawan Djawa dan beberapa yang lain menyatakan kesanggupan untuk memenuhi jaminan Hopni Bukang, SH dengan menambah anggaran sebesar Rp. 1,7 miliar tetapi tentu dengan jaminan bahwa akan menyumbangkan Rp. 500 juta untuk PAD dalam Tahun Anggaran 2010. Djahamouw bahkan dalam rapat itu dengan bangga mengaku bahwa pihaknya bisa memenuhi permintaan Hopni Bukang karena dalam pengalaman pembahasan RPJMD justru pihaknya yang dinilai lebih berperan.
”Kita jamin akan menambahkan anggaran sesuai permintaan Dinas Budpar, ”ujarnya.
Buktinya, di Ruang Rapat Komisi B yang menggelar rapat komisi dengan Dinas Budpar boleh ada kesepakatan seperti itu tetapi lain dengan di Ruang Sidang Utama DPRD Alor. Ibarat lain di bibir lain di lapangan. Hanya untuk memenuhi keinginan memfasilitasi diri dengan mobil mewah, motor tyger, sewah rumah, biaya asuransi dan fasilitas mewah lainnya, anggota DPRD Alor tega menodai mimpi Hopni Bukang dan kawannya di Dinas Budpar untuk menyumbangkan Rp. 500 juta ke Pos PAD. Padahal, dari angka yang dikoreksi Badan Anggaran DPRD Alor terdapat Rp. 2,8 miliar. Angka ini sebenarnya termasuk angka yang besar. Kalau DPRD kita rasional maka sebenarnya sebagian dari angka terkoreksi ini disumbangkan ke pos Budpar. Alasannya jelas, jika dipenuhi permintaannya maka sektor ini akan menyumbangkan Rp. 500 juta untuk PAD dalam TA 2010. Tetapi sekali lagi, 25 anggota DPRD Alor kesannya sudah tidak memiliki rasa keberpihakan kepada rakyat yang meraka wakili. Wakil rakyat kita menarik Rp. 2,8 miliar dari belanja publik yang diajukan pemerintah lalu mengalihkan semuanya ke pos kebutuhan anggota DPRD untuk pembelian motor tyger, mobil mewah, biaya asuransi, biaya sewa rumah dan fasilitas mewah lainnya.

Pelanggaran Secara Sadar
Sikap anggota DPRD Alor ini memantik amarah sejumlah komponen di daerah ini. Salah satunya Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Alor, Azer D.Laoepada, SH. Menurut Laoepada, DPRD Alor mengawali tugasnya dengan melakukan pelanggaran secara sadar. Jika alokasi anggaran untuk sejumlah fasilitas mewah yang dibiayai dari angka terkoreksi sebesar Rp. 2,8 miliar itu tidak terdapat di RASK Setwan maka ini sebuah perbuatan melawan hukum. Kalau itu yang terjadi, maka DPRD kita saat ini sudah tidak memiliki rasa keberpihakan terhadap rakyat kecil. Selain DPD Partai Golkar Kabupaten Alor, ada Aliansi Rakyat Jelata Nusa Kenari atau yang lebih keren disebut ARJUNA. ARJUNA menilai sudah terjadi konspirasi tingkat tinggi antara DPRD dan pemerintah. Pemerintah sebenarnya tidak begitu saja menyetujui permintaan dewan untuk memfasilitasi diri dengan barang mewah seperti mobil, honda tyger, biaya asurasi, biaya sewa rumah dan fasilitas mewah lainnya karena di pelosok-pelosok wilayah di daerah ini masih banyak rakyat yang lapar, tidak bisa sekolah dan ribu ratus kesulitan lainnya. Ini yang seharusnya mendapatkan perhatian utama, bukan ”kong kali kong” terus beli fasilitas mewah buat anggota DPRD. Yang aneh menurut Arjuna, tiga pimpinan DPRD Alor masing-masing Markus Dominggus Mallaka, SH, Deni Lalitan dan James Takalapeta.
”Mereka ini kan sudah difasilitasi dengan mobil dinas tetapi masih merengek minta Motor Tyger, ”kritik Dony. Ini yang menurut Arjuna, anggota DPRD Alor kali ini sedang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. ==> morisweni

Akhirnya, DPRD Kabupaten Kupang Bahas Ranperda RPJMD

KUPANG ON- Pemberian otonomi bagi daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini berarti, dalam membuat kebijakan daerah, harus menjaga keutuhan, eksistensi dan kelestarian daerah.
Hal ini disampaikan Bupati Kupang, Drs. Ayub Titu Eki, MS.,P.hD dalam sambutannya pada pembukaan sidang I DPRD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang Tahun 2009-2014.
Menurut Titu Eki, sesuai dengan amandemen keempat Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 2 Tahun 1945 ditegaskan bahwa pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Lebih jauh dijelaskan bahwa, RPJMD Kabupaten Kupang tahun 2009-2014 merupakan penjabaran visi, misi dan program strategis bupati dan wakil bupati Kupang yang ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.
Sebab, RPJMD Kabupaten Kupang tahun 2009-2014 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Karena itu RPJMD ini perlu di Perda-kan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
Karena itu, dengan ditetapkannya Perda ini, maka RPJMD Kabupaten Kupang tahun 2009-2014 dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Melitus Ataupah, SH, M.Si, dalam sambutannya mangatakan bahwa, Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kupang Tahun 2009-2014 yang akan ditetapkan menjadi Perda merupakan produk perdana dan monumental yang dihasilkan oleh DPRD masa jabatan 2009-2014 bersama bupati dan wakil bupati Kupang masa jabatan 2009-2014.
Mel Ataupah juga menjelaskan bahwa Perda yang akan kita tetapkan dalam sidang I ini, akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, karena itu, walaupun dari perhitungan waktu sudah terlambat, tetapi aspek kualitas tetap menjadi pertaruhan bagi kita semua. ==> johnwenigerimu
 
 

DKP Butuh Dana Operasional Pabrik Es

BKP3 Perlu Bangun BPP di Pantar



KALABAHI ON- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Alor membutuhkan tambahan dana untuk pengoperasian Pabrik Es. Ini terungkap saat rapat kerja DKP dengan Komisi B DPRD Kabupaten Alor pada Selasa (26/1) lalu di gedung DPRD Kabupaten Alor.
Dalam rapat kerja di Komisi B DPRD tersebut, dari pihak DKP dihadiri langsung oleh Kepala DKP Kabupaten Alor, Ir. M.I.Erna Da Silba sementara dari Komisi B dihadiri oleh Pimpinan Komisi yakni Hermanto Djahamouw dan Simson F.Bely, S.Sos bersama para anggotanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD, meminta, agar Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelelangan dan proses tender perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kualitas rekanan sehingga tidak berdampak pada hasil pekerjaan. Hal ini dikatakan Komisi B mengingat banyak proyek atau kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan banyak yang tidak berkwalitas dan asal jadi.
Sehubungan dengan pabrik es, Ketua Komisi B DPRD, Hermanto Djahamouw, mengatakan, perlu ada dana pendampingan pemeliharaan untuk operasional pabrik es batu agar dapat menutup kebococan-kebocoran pendapatan pada kegiatan operasionalnya. Dias Kelautan dan Perikanan juga harus segera mensertifikasikan tanah pada lokasi pabrik es batu agar di kemudian hari tak ada masalah dalam pemanfaatannya.
Komisi B DPRD kemudian merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan tambahan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 230.000.000 sesuai usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Komisi B juga menyampaikan terima kasih atas dicapainya target berbagai kegiatan DKP sebelumnya. Ini adalah suatu prestasi, untuk itu pemerintah wajib memberikan dukungan.
Sementara untuk satker Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, Komisi B DPRD merekomendasikan 3 point penting. Pertama, Badan Ketahanan Pengan dan Penyuluh Pertanian diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyuluhannya, guna pemenuhan kesejahteraan rakyat. Kedua, Badan Ketahanan Pangan perlu menambahkan 1 unit Balai Penyuluh {Pertanian (BPP) di Pulau Pantar. Ketiga, Komisi B merekonemdasikan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan yang sebesar-bearnya kepada satker ini guna mengoptimalisasikan pelayanan kepada masyarakat. ==> silnusa

Ruas Jalan Naumang. Nukumang dan Toumang Rusak Parah

Sejumlah ruas jalan di Kecamatan Alor Timur saat ini rusak parah. Warga di wilayah itu pun sangat sulit bepergian lantaran kondisi jalan yang sangat membahayakan. Dari sekian banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, tiga titik diantaranya yang paling parah yakni Naumang, Nukumang dan Toumang.

TANGLAPUI ON- Kerusakan badan jalan di tiga titik di Kecamatan Alor Timur, disampaikan Kepala Desa (Kades) Tanglapui Timur, Lorensius Makoni Kepada wartawan Kamis (4/2) di Tanglapui. Makoni mengatakan, ruas jalan Naumang, Nukumang dan Toumang merupakan ruas jalan yang paling parah kerusakannya. Kendaraan rida empat maupun roda dua sangat sulit melewatinya. Kerusakan badan jalan sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan karena erosi akibat hujan yang turun beberapa minggu terakhir di wilayah itu.
Selain akibat hujan dan erosi, kata Makoni, kerusakan ruas jalan tersebut sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Sayangnya, kerusakan ini semakin parah karena pemerintah tak pernah mau memperbaikinya.
“Kami sudah upayakan untukcor ruas jalan di tiga titik yang ada, tetapi tidak lama kemudian rusak kembali, “ujar Makoni.
Kades Tanglapui Timur ini, mengkhawatirkan, bila pemerintah tidak segera memperbaikinya maka transportasi kendaraan di wilayah itu akan terganggu atau macet total dan akan sangat membahayakan kendaraan yang melewatinya.
Makoni berharap kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki agar aktifitas masyarakat di wilayah ini tidak terganggu. Jika tidak memperbaikinya maka warga mengalami kesulitan bila bepergian seperti pengobatan rujukan ke rumah sakit umum daerah di Kalabahi.
“Untuk rujuk pasien saja sudah tidak bisa. Ambulans Puskesmas tidak beroperasi karena tidak mampu melewati ruas jalan yang ada< “ujarnya.
Selain itu jelas Makoni, jika ada kordinasi kerja antara desa, kecamatan dan juga Kabupaten, juga mengalami hambatan karena kerusakan badan jalan tersebut. Bahkan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah ini pun mengalami kesulitan.
Sementara itu, Gerson Luase, warga Kolana Selatan, kepada wartawan meminta kepada pemerintah agar bisa memperbaiki jalan yang rusak secepatnya. Gerson juga menyarankan, bila pemerintah ingin membangun jalan di wilayah itu maka sebaiknya mengikuti ruas jalan lama warisan Belanda agar tidak terjadi erosi.
“Saya yakin kalau ruas jalan yang ada ini dipaksakan kerja maka setiap tahun akan kembali rusak akibat erosi pada tiga titik tersebut. Saya setuju dengan hasil survey dari PT. Adi Karya tahun 2006 yang menyarankan untuk membangun jalan pada ruas jalan lama buatan Belanda, “ujarnya.
Dikatakan Gerson Luase, persoalan kerusakan jalan tersebut, sudah pernah disampaikannya saat dirinya menjabat Kepala Desa Kolana Selatan.
“Sering saya sampaikan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki. Tujuannya agar tidak terjadi kecelakaan, tetapi mungkin belum ada yang celaka sehingga pemerintah belum ada niat untuk bangun, “ujar Luase kepada media ini.
Gerson Luase, menyarankan kepada pemerintah daerah agar bisa berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat oleh karena jalan tersebut berstatus jalan negara. Menurutnya, dalam pengerjaan jalan sebaiknya diselesaikan hingga tuntas atau jangan setiap tahun hanya membangun dua atau tiga kilo meter saja sehingga pekerjaan belum sampai di titik akhir tetapi sudah terjadi kerusakan pada badan jalan yang dikerjakan sebelumnya.
“Kalau dibiarkan terus maka masyarakat semakin menderita karena mau bepergian sangat susah. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, bagaimana kalau wilayah perbatasan dibiarkan begini? Sebaiknya harus ditata secara baik dengan jalan yang baik, “ujar Luase. ==> silnusa

Minum Miras Saat Pembahasan APBD itu Pelecehan Terhadap Lembaga Negara

KALABAHI ON- Botol Bir? Mungkin masyarakat Kabupaten Alor mengira bahwa foto yang ditampilkan ini adalah suasana pada sebuah bar atau diskotik. Salah besar! Ini adalah ruang Komisi C DPRD Kabupaten Alor yang membidangi anggaran. Botol-botol minuman keras yang berjejer rapi diatas meja ini telah dihabiskan oleh beberapa anggota dewan yang terhormat usai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor 2010.
Memang DPRD Kabupaten Alor selalu menampilkan kontrofersi yang fenomenal. Setelah diterpa isu suap memalukan, polemic tentang pimpinan defenitif, sikap dan perilaku dewan terindikasi menyimpang dari kode etik dewan sampai pada mengkonsumsi minuman keras saat sidang pembahasan APBD merupakan antiklimaks bahwa penilaian masyarakat selama ini tentang DPRD Kabupaten Alor yang mempraktekan sikap “premanisme” semakin mendekati titik kebenaran.
Salah satu mantan Anggota DPRD Senior N Panduwal, SH yang diminta komentarnya mengenai sikap anggota dewan yang tidak terpuji ini mengatakan bahwa seburuk-buruknya anggota DPRD periode lalu tidak pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Panduwalpun merasa heran mengapa hal itu bisa terjadi. “Ini gedung DPRD bukan bar, pak laru ataupun diskotik. Anggota DPRD bukan anak jalanan. Jadi harus tahu norma dan etika” Ujarnya. Ia menambahkan bahwa tindakan ini adalah sebuah pelecehan terhadap lembaga Negara yang harus disikapi secara serius. Ini jelas-jelas melanggar kode etik dan norma. Iapun meminta agar oknum aknum-oknum anggota dewan tersebut segera diperiksa oleh Badan Kehormatan DPRD. “Dimana Badan kerhormatan? jangan hanya memperkarakan keyakinan seseorang tetapi harus segera merespon persoalan ini. Kalau memang Badan kerhormatan tidak mampu ya bubarkan saja” pinta Panduwal.
Menurut Panduwal dengan kejadian ini (mengkonsumsi miras) telah melahirkan sikap pesimisme pada masyarakat terhadap kinerja anggota dewan kali ini. Merekapun pun kini mulai mempertanyakan kwalitas pembahasan anggaran yang dibuat DPRD. “ Dokumen begitu tebal hanya dibahas tiga hari ditambah lagi beberapa anggota dewan yang mengkonsumsi Miras saat pembahasan maka apa yang mau diharapkan lagi?” ujarnya Panduwalpun memepertanyakan sikap dewan yang sering tidak konsisten dengan keputusan yang diambilnya misalnya tentang AMP dan pembahasan RPJMD serta APBD. “Mereka hanya urus diri saja, sibuk dengan beli mobil dan motor, ”ujarnya dengan senyum sinis. ==> walter

Dua Kasubag Dinas Pendidikan ‘Berkelahi’ Tegal Tupoksi

Dua pejabat yakni kepala sub bagian (Kasubag) Kepegawaian dan Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor berkelahi di kantornya pada jam dinas. Keduanya berkelahi hanya karena mempersoalkan tupoksi siapa yang paling berhak mengusulkan calon bendahara dinas.

KALABAHI ON- Suasana di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Alor pada Senin (25/1) lalu tiba-tiba menjadi gaduh. Dua orang pejabat yang saling cemburu soal tupoksi saling beradu mulut. Kasubag Kepegawaian, Bety Amung, SE, yang berniat untuk berkonsultasi dengan Kasubag Keuangan, Yohanis Duka, soal pengusulan calon bendahara ternyata dijawab oleh Yohanis Duka dengan nada kasar. Yohanis Duka malah memukul meja dan mempersoalkan prosedur pengusulan calon bendahara dinas yang setelah menemui jalan buntu baru meminta bantuannya.
“Begini kamu punya cara kerja selama ini? Nanti ada persoalan baru tanya saya, “kata Nani Duka begitu panggilannya sebagaimana disampaikan oleh salah seorang pegawai pada Dinas Pendidikan.
Kepada wartawan, pegawai tersebut, menyatakan penyesalannya atas sikap kedua pejabat itu. Menurut pegawai yang tak mau disebutkan namanya, kedua pejabat seharusnya menjaga tata krama terlebih Kasubag Kepegawaian atas nama Nani Duka.
“Sebenarnya dia (Yohanis Duka-red) harus menjaga perasaan ibu Kasubag Kepegawaian yang adalah perempuan. Masa Ibu Bety datang tanya baek-baek malah dia jawab kasar. Yang jelas perempuan kalau kita omong kasar pasti menangis dan memang saat itu ibu Bety menangis, “kata pegawai tersebut.
Sumber-sumber informasi, menyebutkan, kedua pejabat sejak awal saling mengambil alih tupoksi untuk melakukan pengusulan calon bendahara kepada Bupati Alor. Setelah beberapa kali diusulkan nama calon bendahara, ternyata calon bendahara yang diusulkan tak mau menerima tugas sebagai bendahara karena tak pernah dikonfirmasi soal kesiapan sebelumnya. Akibatnya, dalam beberapa kali penerbitan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Bendaha selalu dibatalkan. Selain itu, sejak Bety Amung melaksanakan tugas sebagai Kasubag Kepegawaian, ia langsung mengambil alih tugas mengusulkan nama calon bendahara ke Bupati Alor tanpa berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan. Yohanis Duka.
Informasi yang dihimpun di Dinas Pendidikan, juga menyebutkan, kewenangan mengusulkan calon bendahara adalah Kasubag Keuangan karena Kasubag Keuangan yang paling tahu siapa yang pantas menjadi bendahara dinas. Selain itu, informasi lain juga menyebutkan bahwa kewenangan mengusulkan calon bendahara adalah Kasubag Kepegawaian karena bendahara adalah persoalan di bagian kepegawaian. Informasi lain juga menyebutkan, berlarut-larutnya masalah pengangkatan bendahara dinas juga disebabkan oleh adanya beda kepentingan antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Yulius Mantaon dengan Sekretaris Dinas Pendidikan, Drs. Simeon Bayang.
“Sebenarnya tak ada masalah. Ini hanya karena Pak Kadis maunya yang lain sedangkan Pak Sekretaris maunya lain. Keduanya punya nama calon bendahara masing-masing. Tidak heran kalau tiap kali usul nama calon bendahara selalu gagal, “ujar sumber yang dipercaya itu.
Sehubungan dengan persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Yulius Mantaon, yang dikonfirmasi media ini, Sabtu (30/1/10) lalu di ruang kerjanya enggan berkomentar. Kadis Pendidikan ini, mengaku, tak bisa berkomentar karena sudah ada surat dari Bupati Alor, Drs. Simeon Th Pally yang mengatakan informasi yang keluar ke publik harus lewat satu pintu yakni lewat Bupati Alor sendiri. Entah benar atau tidaknya yang dikatakan, ada kesan Kadis Pendidikan enggan bertanggung jawab dan melemparkan tanggung jawab ke Bupati Alor.
Sementara itu, Kasubag Kepegawaian, Bety Amung, SE, yang dikonfirmasi media ini di lobi Hotel Adhi Darma Kalabahi pada Selasa (26/1) lalu juga tak mau berkomentar. Begitu juga dengan Kasubag Keuangan, Yohanis Duka saat ditemui di kediamannya di bilangan Mola Kalabahi. Yohanis Duka saat ditemui di kediamannya justru menolak kehadiran wartawan karena dirinya bukan pejabat publik. Ia bahkan langsung menarik kain pintu di ruang tamu dan langsung menuju dapurnya yang terletak di bagian belakang. ==> silnusa, walter

BELANJA PEGAWAI MASIH DOMINASI APBD ALOR TA 2010

Belanja Pegawai masih mendominasi atau lebih besar dibandingkan dengan belanja publik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran (TA) 2010. Besarnya belanja pegawai tersebut terlihat saat penetapan APBD Alor TA 2010 oleh Bupati Alor, Simeon Th Pally pada Kamis sore (4/2/10) di Batu Nirwala-Kalabahi.

KALABAHI ON- APBD Kabupaten Alor TA 2010 akhirnya berhasil ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010. Penetapan perda di tengah sorotan publik ini dilakukan dalam suatu sidang paripurna dengan agenda tunggal yakni Penetapan APBD. Rapat paripurna yang berlangsung sekitar 15 menit itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor, Markus Dominggus Mallaka, SH dan dihadiri oleh Bupati Alor, Simein Th Pally, 18 orang anggota DPRD, Sekda dan para Asisten Setda Alor dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Alor.
Ketua DPRD Kabupaten Alor, Markus Dominggus Mallaka, SH, ketika menyampaikan pidatonya pada rapat penutupan pembahasan dan penetapan APBD Alor TA 2010, Kamis malam (4/2/10), mengatakan, dalam pelaksanaan Sidang, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Alor telah melakukan pembahasan terhadap RAPBD dengan segala kemampuan. RAPBD TA 2010 yang diajukan Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama DPRD adalah; pertama, Pendapatan Daerah Kabupaten Alor sebesar Rp. 372.531.424.868. Pendapatan Daerah ini bersumber dari Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun setelah pembahasan dan asisitensi berubah menjadi Rp. 379.430.611.634,- atau bertambah sebesar Rp. 6.899.186.765.
Kedua, Belanja TA 2010, sebelum pe,bahasan sebesar Rp. 380.531.424.868,- yang dialokasikan untuk belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Setelah pembahasan dan evaluasi berubah menjadi Rp. 381.957.124.868,- atau bertambah sebesar Rp. 1.425.700.000. Ketiga, Pembiayaan Daerah sebelum Pembahasan Rp. 8 Milyar, setelah Pembahasan dan evaluasi tetap sebesar Rp. 8 M.
Keempat, selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp. 4.580.636.765. Angka ini yang dijadikan Silpa pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan /tahun anggaran berjalan 2010. Pemanfaatan Silpa ke dalam Belanja Daerah diharapkan dapat menambah porsi belanja langsung yang akan terakomodir dalam perubahan anggaran 2010.
Dari sejumlah dana tersebut diatas, kata Ketua DPRD, dapat kita pilah antara lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor yang direncanakan baru sebesar Rp. 16.202.480.571,- Dana perimbangan direncanakan mencapai Rp. 357.808.246.656,- lebih dan lain-lain pendapatan yang sah direncanakan mencapai Rp. 5.419.524.227.
“Bila kita cermati dengan baik, maka dana perimbangan masih mendominasi seluruh pembiayaan pembangunan daerah ini jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerak kita yang masih terlalu kecil, “kata Mallaka.
Ketua DPRD berharap, Pemerintah Daerah harus terus berupaya agar Pendapatan Asli Daerah kita dapat meningkat untuk dapat memback up dana perimbangan yang mungkin suatu ketika bisa mengalami penurunan yang berarti atau tidak diberikan sehubungan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan ke depan. Oleh karena itu potensi Daerah yang dijadikan sebagai obyek pendapatan perlu terus ditetapkan dan ditingkatkan pengelolaannya.
Dikatakan Ketua DPRD Alor, perencanaan pembangunan harus bisa menciptakan adanya peluang investasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dengan skala prioritas sektor yaitu sektor berpotensi meningkatkan pendapatan daerah perlu didukung dengan kajian dan rencana yang baik untuk meningkatkan pendapatan Daerah khususnya PAD.
“Hal ini sangat membutuhkan suatu keberanian dan harus dimulai dari sekarang, kalau tidak kapan lagi. Kita harus dapat merubah kebiasaan yang menyamaratakan pembelanjaan ini kepada semua SKPD yang pada akhirnya hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun dan dari periode ke periode. Kepada setiap SKPD harus benar-benar merencanakan dengan baik program kerjanya agar tidak terkesan program yang diajukan hanya asal jadi, “ujarnya.
Ditambahkannya, setiap perencanaan khusus bagi setiap SKPD yang masuk dalam urusan wajib maupun pilihan, agar benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat mengingat Belanja untuk Publik juga sangat terbatas bila dibandingkan dengan belanja rutin.

Dominasi Belanja
Dalam TA 2010, kata Ketua DPRD, belanja Pegawai masih mendominasi RAPBD jika dibandingkan dengan belanja lainnya dengan total biaya sebesar Rp. 210.850.787.383,- atau untuk seluruh belanja tiak langsung sebesar Rp. 241.488.791.776,- dari total belanja pada APBD Alor TA 2010 sebesar Rp. 381.957.124.868.
“Dengan memperhatikan kondisi keuangan ang demikian terbatas, maka saya atas nama pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Alor mengharapkan Pemerintah Daerah agar selalu mengedepankan prinsip selektif, efesien, efektif, dan transparan dalam melakukan berbagai kebijakan. Dewan dengan segala kemampuan yang dimiliki akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan maupun kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, “ujarnya.
Ketua DPRD berharap, agar semua saran, usul, pendapat yang disampaikan selama masa persidangan melalui Pemandangan Umum Fraksi, rapat pembahasan tingkat II, pembahasan tingkat III, pendapat badan anggaran dan Kata Putus fraksi serta pendapat dari tiap anggota DPRD baik secara perorangan maupun atas nama komisi dan fraksi, hendaknya mendapat perhatian dari Pemerintah daerah.
Ketua DPRD juga mengajak semua pihak untuk bersyukur kepada Tuhan karena atas bimbingan, tuntunan dan penyertaanNya sehingga bisa menyelesaikan masa sidang yang boleh dikatakan sangat melelahkan akibat dari singkatnya waktu pembahasan.
“Selama beberapa hari kita telah melakukan yang terbaik bagi Daerah ini dalam mewujudkan impian rakyat Alor untuk 1 tahun ke depan. Masa persidangan kali ini adalah yang paling melelahkan karena berjalan cukup alot dan berlangsung dari pagi, siang, sore, dan malam dan bahkan sampai tengah malam. Saya harapkan agar pemerintah daerah dapat memperhatikan berbagai regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ke depan tidak terjadi lagi kondisi seperti ini, “kata Mallaka.

KUA, PPAS dan RAPBD TA 2011
Ketua DPRD Alor, mengatakan, Peraturan Mendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Keuangan Daerah pasal 87 yang antara lain mengisyaratkan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD anggaran berikutnya. Dan Pembahasan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran. Serta Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPA paling lambat akhir bulan Juli tahu anggaran berjalan. Selanjutnya dalam pasal 104 Permendagri 59 tahun 2007 menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahu yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penjelasan yang sama juga diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 34 ayat (3) dan (4), pasal 35 ayat (1),(2) dan (4), pasal 43 pasal 45 ayat 1 pasal 48ayat (1) s/d(6), pasal 50,51, pasal 52 ayat (1)-(5), dan pasal 53 ayat (1)-(3).
“Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka saya mengajak Pemerintah Daerah agar pada tahun-tahun mendatang sedapat mungkin mempersiapkan baik rancangan KUA, PPAS maupun rancangan APBD sesuai dengan amanat Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “ujarnya.
Ketua DPRD, mengatakan, jika kondisi ini tidak diperhatikan dengan baik, maka akan berpengaruh pada proses pembahasan dalam persidangan DPRD yang nampak tergesa-gesa, bahkan melanggar Tatib DPRD karena pelaksanaan rapat molor hingga diluar jam/waktu rapat.
Pelaksanaan Sidang Paripurna Pembahasan dan Penetapan RAPBD Alor TA 2010, kata Ketua DPRD, berlangsung melelahkan karna berlangsung dari pagi, siang, sore, malam dan bahkan dinihari dan menyita waktu, tenaga serta pikiran baik dari eksekutif maupun legislatif. Pembahasan dan penetapan pun tidak luput dari perhatian segenap komponen masyarakat di daerah ini karena adanya isyarat kaitan sanksi penundaan alokasi DAU pada APBD sebesar 25%.
“Berkat kerja keras dari kita semua, maka walaupun penetapan baru dilakukan hari ini, tapi kita sudah terhindar dari sanksi tersebut. Sekali lagi saya berharap kepada Pemerintah Daerah agar masa sidang ini menjadi pengalaman pertama dan terakhir bagi kita dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya, “kata Ketua DPRD Alor. ==> silnusa



Hasil Asistensi APBD TA 2010 Di Setdaprop NTT
Hapus Bantuan Ke Vertikal, Fasilitas Dewan Disesuaikan



Dialokasikannya bantuan ke instansi vertikal seperti Kepolisian dan Kejaksaan menjadi catatan tersendiri saat asistensi di Biro Keuangan Setdaprop NTT pada Jumat (29/1/10) lalu. Menurut Setdaprop NTT, bantuan ke instansi vertikal sangat menyalahi aturan karena instansi vertikal sudah dialokasikan anggaran melalui APBN. Pihak Biro Keuangan meminta agar tidak perlu pengalokasian anggaran ke instansi vertikal, sedangkan soal fasilitas anggota DPRD agar disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan daerah.
Demikian penjelasan Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD Kabupaten Alor, Drs. Sinsigus Pulingmahi, saat memberikan penjelasan terkait sejumlah catatan dari asistensi di Biro Keuangan Setdaprop NTT pada Selasa (2/2/10) lalu di aula rumah jabatan Bupati Alor. Saran atau rekomendasi dari hasil asistensi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.901.KU.20.AK/2010 tentang Evaluasi Ranperda Kabupaten Alor Tentang APBD Alor TA 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Alor Tentang Penjabaran APBD TA 2010 Tanggal 1 Februari 2010.
“Alokasi Belanja Hubah untuk Polri dan Kejaksaan, agar dipertimbangkan kembali. Pengalokasian belanja untuk Instansi Vertikal tidak diperkenankan sebab sudah dialokasikan belanja sendiri dari APBN, “jelas Sinsigus Pulingmahi.
Selain menjelaskan soal tidak perlunya bantuan hibah ke instansi vertikal, Ketua TAPD ini juga mengatakan, pengadaan kendaraan dinas operasional yang diperuntukan bagi Pimpinan/Anggota DPRD agar dipertimbangkan lagi dan disesuaikan. Pengadaan mobil sejumlah Rp. 600 juta pada Dinas Pendapatan keuangan Aset dan kemudian menurut penjelasan TAPD Kabupaten Alor anggarannya berubah menjadi Rp. 750 juta 0dialokasikan pada Sekretariat DPRD, karena mobil tersebut akan dipinjam pakai bagi Fraksi di DPRD Alor, agar dipertimbangkan lagi dengan memperhitungkan biaya pemeliharaan dan regulasi yang ada serta kemampuan Keuangan Daerah.
“Pemerintah dapat mempertimbangkan pengadan Mobil Operasional DPRD seperti Mini Bus yang dapat mengangkut 24 Anggota DPRD, “jelasnya.
Sementara soal pengadaan kendaraan roda dua senilai Rp. 892.850.000, jelas Sigus Pulingmahi, yang semula dianggarkan pada Dinas PKAD, namun sesuai penjelasan TAPD, pengadaannya dialihkan ke Sekretariat DPRD. Kendaraan dimaksud diperuntukan bagi pinjam pakai bagi Angggota DPRD dengan jenis atau rincian 22 unit Honda Tiger dan 2 Unit Honda Supra Fit. Pengadaan roda dua ini agar dicermati kembali sesuai dengan regulasi serta kemampuan euangan daerah. Pemerintah, kata Ketua TAPD, dapat mempertimbangkan pengadaan kendaraan roda dua namun dianggarkan pada pembiayaan daerah. Rincian obyek pemberian pinjaman daerah dimana kendaraan nantinya dibeli oleh Pemkab Alor dan diberi kepada Anggota DPRD, namun, tiap bulannya Anggota DPRD yang menerimanya membayarnya kembali dengan cara mencicil kepada Pemda dengan nilai cicilan sesuai denagn kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD Alor.

Rumah dan Asuransi
Ketua TAPD, Sinsigus Pulingmahi, ketika itu juga menjelaskan soal besarnya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Alor. Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD yang semula dinggarkan Rp. 596.400.000,- namun dalam pembahasan terjadi perubahan menjadi Rp. 3.250.000, per bulan untuk masing-masing Anggota DPRD yang berjumlah 24 orang. Menurut Sinsigus Pulingmahi, besarnya anggaran tunjangan perumahan, saat asistensi pihak Biro Keuangan meminta untuk dicermati kembali sesuai dengan standarisasi serta besarnya rata-rata biaya sewa perumahan yang ada di Kabupatemn Alor serta kondisi keuangan daerah.
Sementara soal asuransi yang juga adalah hak anggota Dewan, jelas Ketua TPAD, belanja asuransi kesehatan untuk DPRD sejumlah Rp. 20 juta per orang atau Rp.500 juta yang semula dianggarkan pada belanja tidak langsung di SKPD Sekretariat DPRD, dialihkan ke belanja langsung Sekretriat DPRD Alor.
“Besaran asuransi kesehatan pun harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kondisi serta harga yang berlaku di Kabupaten Alor, “kata Ketua TAPD.

Pos Belanja
Total pos belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung jauh lebih kecil dalam APBD Alor TA 2010. Ini terlihat dari penjelasan Ketua Tim Asistensi RAPBD Alor TA 21010, Drs. Sinsigus Pulingmahi, saat memberikan penjelasan dalam suatu rapat penyesuaian terhadap sejumlah catatan asistensi di aula rumah jabatan Bupati Alor pada Sabtu (20/1/10) lalu.
Di hadapan Badan Anggaran DPRD, Bupati Alor dan Pimpinan DPRD Alor, Ketua Tim Asistensi Anggaran, menjelaskan, total belanja daerah Kabupaten Alor TA 2010 mengalami penurunan sejumlah Rp. 31.643.143.190, atau 7.68 % dari TA. 2009 sejumlah Rp. 412.174.568.058. Dengan demikian maka totalnya menjadi Rp. 380.531.424.868. Besarnya belanja ini terdiri dari; belanja tidak langsung sebesar Rp. 239.647.050.276, dan belanja langsung sebesar Rp. 140.884.374.592.
Belanja tidak langsung, jelas Ketua Tim Asistensi, mengalami peningkatan sejumlah Rp. 11.860.713.253, atau 5,21 % dari TA 2009 sejumlah Rp. 227.786.337.023 menjadi sejumlah Rp. 239.647.050.276 atau 62.98%. Sementara belanja langsung malah berkurang sejumlah Rp. 43.503.856.443, atau 23,59% dari TA 2009 sejumlah Rp. 181.388.231.035 menjadi sejumlah Rp. 140.884.374.592 atau 37,02%.
Memperhatikan proporsi belanja langsung sejumlah Rp. 140.884.374.592 atau 37,02% dari total belanja daerah TA 2010, jelas Ketua Tim Asistensi, Sinsigus Pulingmahi, masih perlu dicermati kembali dan dirasionalisasikan oleh karena total belanja langsung terdiri dari belanja pegawai Rp. 15.852.418.500 atau 4,17% dari total belanja daerah dan belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 67. 928.894.318 atau 17.85% dari total belanja daerah. Sedangkan belanja modal sejumlah Rp. 57.103.061.774 atau 15.0% dari total belanja daerah.
“Untuk itu, peningkatan terhadap belanja langsung terutama belanja modal yakni sarana dan prasarana pelayanan masyarakat perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Alor pada tahun anggaran 2010, “jelas Ketua Tim Asistensi.

Selanjutnya, jelas Sinsigus Pulingmahi, terhadap beberapa hal yang perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali sebagaimana hasil dari asistensi di Kupang adalah sebagai berikut: pertama, sesuai arahan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010, terkait dengan belanja, diupayakan agar belanja langsung dan belanja modal mendapat porsi yang lebih dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Untuk itu Tim Asistensi Peemrintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD dapat menelaah kembali RAPBD terkait dengan arahan dimaksud.
Kedua, belanja subsidi kepada perusahaan PT. Askes yang diselenggarakan pada Dinas Pendapatan Keuangan Aset sejumlah Rp. 300 juta agar dicermati kembali, karena sesuai dengan Pasal 41 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Dan sesuai dengan penjelasan TAPD Kabupaten Alor, belanja subsidi kepada PT. Askes dimaksud untuk membayar premi Asuransi untuk masyarakat yang belum dibayarkan oleh APBN/JAMKESMAS. Terhadap penjelasan ini, kata Sigus Pulingmahi, maka belanja dimaksud dioalihkan sebagai belanja Langsung pada Dinas Kesehatan pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Ketiga, banyak kegiatan yang dalam Belanja Barang dan Jasa Khusus Jasa kantor terdapat rincian obyek Belanja Jasa Tenaga Kerja Bukan Pegawai misalnya pada Dinas Pendidikan. kegiatan Metode belajar mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 257.359.000,- untuk Jasa Tenaga kerja Bukan pegawai sejumlah Rp. 1145.400.000,- atau pada egiatan Penyelenggaraan UN-US, total anggaran sebesar Rp. 2.215.878.200, untuk Pos Jasa Tenaga Kerja Rp. 1.093.840.000. Terhadap Rincian Obyek Belanja dimaksud, kata Ketua TAPD, bisa menyesuaikan kembali kesesuaian antara Rincian Obyek Belanja dan Obyek Belanja.
Keempat, belanja bantuan Partai Politik sejumlah Rp. 375 juta yang dijelaskan bantuan untuk Partai Politik (25 kursi x 15 juta) agar dilakukan penyesuaian sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan kepada Partai Politik dan Peraturan Mendagri Nomor 24 tahun 2009 tentang pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik.
Kelima, penempatan kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala gedung pasar pada Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur agar dicermati kembali. Disarankan untuk dialihkan ke Program Urusan karena gedung pasar bukan Prasarana Aparatur namun Prasarana Publik. Keenam, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terdapat Rincian Obyek Honorarium Pegawai Honorer atau tenaga tidak tetap sejumlah Rp. 1.365.600.000. Terhadap angka ini disarankan agar Rincian Obyek dan Dana dimaksud dialihkan pada kegiatan yang melibatkan Pegwai Honorer/Tidak tetap tersebut.
Ketujuh, kegiatan Penyediaan Jasa Bulanan tetap terdapat Rincian Obyek Insentif PNS sejumlah Rp. 90 juta agar dicermati kembali dengan memperhatikan regulasi yang memuat tentang Pemberian Insentif kepada PNS. Kedelapan, Pemkab Alor diharapkan melakukan langkah-langkah penyelesaian piutang daerah yang terbawa dari Tahun 2007 belum tertagih. Kesembilan, belanja hibah kepada panitia HUT RI agar dicermati kembali dan disarankan untuk dialihkan ke Bantuan keuangan dengan disesuaikan kemampuan keuangan daerah. ==> silnusa



DPRD Dinilai Berjuang Untuk Diri Sendiri

Para tokoh masyarakat mengkritisi kinerja DPRD Kabupaten Alor. Keberpihakan para wakil rakyat masih dipertanyakan. Tak heran kalau masyarakat menilai para wakilnya berjuang untuk kepentingan diri sendiri yang terbukti dengan sejumlah fasilitas mewah. Apa saja pendapat mereka, ikutilah penuturannya.


‘Baru bertugas sudah pikir kemewahan’
(Marthen Maata: Komcat Golkar ATU)

Anggota DPRD itu sebenarnya berjuang untuk kesejahteraan rakyat tetapi yang terjadi justru lain. Mereka berjuang untuk diri sendiri. Masa baru bertugas ko...sudah pikir kemewahan dan bukan berpikir bagaimana kebutuhan rakyat. Coba lihat di pasar. Masyarakat jemur di panas dan basah kala hujan turun. Apakah mereka masih ada nurani? Kasihan rakyat. Soal sewa rumah saya sama sekali tidak setuju dengan biaya sebesar Rp. 3.250.000,- per orang per bulan. Itu namanya pemborosan. Rumah dinas anggota Dewan kan sudah ada di Batu Nirwala, kenapa tidak tinggal di situ? Kalau rusak na pake uang itu untuk rehab. Masa dari tahun ke tahun ko uang belanja publik selalu lebih kecil daripada belanja pegawai. (*)


‘Supaya Belanja Pegawai Tidak Besar, Pengadaan CPNSD Dikurangi’
(Simon P. Duly: Tokoh Masyarakat Tombang)

Kalau setiap tahun belanja publik selalu kurang daripada belanja pegawai, pertanyaannya, pegawai yang semakin banyak itu kerja apa saja? Masa jumlah pegawai lebih banyak dari apa yang mau dia kerjakan? Itu aneh. Kalau begitu pengadaan CPNSD harus dikurangi. Jangan setiap tahun terima CPNSD baru karena akan sangat membebani anggaran. Setiap periode jabatan bupati sebenarnya cukup dua kali saja pengangkatan CPNSD supaya ada penghematan sehingga biaya belanja aparatur dipakai untuk belanja publik. Coba lihat rakyat miskin masih sangat banyak. Dana yang ada dipakai untuk kembangkan sektor riil jangan hanya kasih habis untuk belaja pegawai saja. Saya juga heran, anggaran belum dimanfaatkan atau baru ditetapkan ko bisa ada SILPA sebesar Rp 4,5 Milyar. Itu cara hitung atau cara bahas anggaran bagaimana? Seolah-olah DPRD atau eksekutif kehabisan akal. Karena sudah tidak ada jalan keluar maka mereka tetapkan angka sebesar itu untuk SILPA. Itu keliru namanya. Jadi, SILPA itu mau dikemanakan? Soal kendaraan roda empat dan roda dua yang diberikan kepada Dewan saya setuju untuk peningkatan kinerja. Asal jangan setelah dapat kendaraan malah sering terlambat masuk kantor. Soal sewa rumah dengan biaya sebesar Rp. 3.250.000,- bagi anggota Dewan setiap bulan saya juga sependapat. Soal sewa rumah, saya setuju tapi tolong tinjau kembali permahan DPRD di Batu Nirwala yang tidak jelas peruntukannya. Saya juga sesalkan, kenapa ada anggota Dewan yang bisa minum Bir Bintang di ruang Komisi C DPRD. Bir Bintang itu mengandung alkohol, makanya jangan heran kalau malam tanggal 26 Januari 2010 lalu tidak jadi gelar laporan komisi karena mereka pada mabuk semua. Kalau mau minum alkohol ya cari tempat lain dong. Kalau minum di gedung DPRD apalagi saat rapat komisi, itu sangat merusak citra dewan. Saya sangat sesalkan itu. Saya pernah tanya pak Wakil Ketua DPRD, Deny Lalitan soal minum mabuk ini. Pak Deny bilang bahwa teman-temannya minum karena capek bahas anggaran. Saya bilang itu sangat tidak baik. Nanti saya akan bertemu Badan Kehormatan DPRD untuk sampaikan hal ini. (*)


‘Masa Rumah Sendiri Disewa Dengan Uang Rakyat?
(Ambrosius Mifa: Pegiat LSM)

Saya secara pribadi amat menyesal karena APBD TA 2010 adalah cerminan Tri Krida tapi tidak didukung oleh Kabinet Simpati dalam birokrat karena penyusunan APBD yang terlambat atau sengaja telat agar DPRD hanya stempel saja. DPRD juga tak mau kalah dengan alokasi dana yang amat besar dan tidak urgent. Mana mungkin rumah sendiri disewa lagi dengan uang rakyat. Saya usul agar semua SKPD jangan pakai dulu anggaran biar bawa kembali ke Perubahan APBD. (*)


‘Harus Pertimbangkan Kemampuan Daerah;
(Usman Syarif, SH: Mantan Wakil Ketua DPRD Alor Periode 2004 – 2009)

Belanja langsung untuk rakyat seharusnya lebih besar ketimbang belanja tidak langsung. Besarnya tunjangan sewa rumah, pengadaan kendaraan dan asuransi itu semuanya sudah ada ketentuan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Saya kira boleh dinaikan untuk mendukung kinerja pejabat tetap jaminannya PAD harus diatas target. Kedua, tidak boleh ada indikasi KKN. Ketiga, harus membawa perubahan di daerah ini. Kalau ketiga indikator ini tidak terpenuhi maka perlu dipertimbangkan.
Saya lihat hak-hak anggota DPRD periode ini naik 100 persen dibandingkan dengan anggota DPRD periode sebelumnya. Untuk itu kinerja eksekutif dan legislatif harus selalu dikawal oleh seluruh komponen masyarakat di daerah ini. DPRD boleh menuntut hak yang memadai sesuai dengan ketentuan, tetapi harus ingat bahwa jangan sampai melampaui ketentuan yang lebih tinggi. Ini harus diimbangi dengan kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau tidak ada keseimbangan maka jelas rakyat akan menuntut. Terima kasih. (*)


‘Keberpihakan pada masyarakat harus diutamakan’
(Ruski Bere, BA: Tokoh Masyarakat)

Soal fasilitas Dewan saya kira tak harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Kalau tahun ini pengadaan sepeda motor maka tahun berikutnya bisa mobil dan seterusnya. Tapi kalau dalam satu tahun anggaran langsung dipenuhi maka jelas itu sudah tidak sesuai dengan kemampuan daerah. Yang jelas kebutuhan rakyat akan dikorbankan demi pemenuhan fasilitas dewa. Kalau masam fasilitas sepeda motor itu saya kira sangat penting untuk kelancaran tugas Dewan, sedangkan mobil sebaiknya pengadaan untuk Sekretariat DPRD saja sehingga kalau ada kunjungan kerja atas reses di lapangan maka Dewan bisa pinjam pakai. Dewan harus tahu bahwa ada banyak desa yang belum ada jalan, kalau pun sudah ada tetapi kondisinya rusak parah. Jangan sampai rakyat akan bilang bahwa sampai saat ini ada sejumlah desa yang masih dijajah oleh baku. Bentuk penjajahan bakul ini harus segera diakhiri dengan membangun jalan dan jembatan yang baik.
Sail SILPA 4,5 M, menurut saya, ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Masa anggaran belum direalisasi dalam bentuk kegiatan pembangunan tetapi sudah ada dana sisa sebesar itu. Manajemen pengelolaan keuangan yang harus dibenahi. Saya minta Dewan harus cermat agar tidak disoroti masyarakat. Selama ini saya baca di koran bahwa kinerja DPRD sangat jauh dari harapan masyarakat. Saya minta Dewan agar mengutamakan kepentingan masyarakat bukan mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. (*)


Catatan:
Apakah anda punya pendapat berupa saran atau kritikan soal APBD Alor TA 2010?
Kirim SMS ke Nomor HP: 0852 393 77 600

Komisi B Minta Tambahan Anggaran Buat Budpar

foto 1: Hopny Bukang, SH



KALABAHI ON- Komisi B DPRD Kabupaten Alor merekomendasikan tambahan anggaran bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Alor. Tambahan anggaran dimaksudkan agar dinas ini bisa mengelola setiap aset pariwisata secara baik sehingga bisa menghasilkan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Komisi B memandang perlu untuk merekomendasikan tambahan anggaran setelah mendengar penjelasan dari Pimpinan SKPD Budpar, Hopny Bukang, SH dalam pembicaraan tingkat dua di ruang Komisi B.
Ketua Komisi B DPRD, Hermanto Djahamouw dan Sekretaris Komisi, Simson F.Bely, S.Sos, dalam laporan komisinya, mengatakan, kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan daerah yang dapat meningkatkan PAD. Komisi B mengusulkan untuk dilakukan penambahan dana kepada dinas dimaksud, dalam rangka peningkatan infrastruktur pendukung serta untuk penyelenggaraan event-event yang dapat menggairahkan investasi. Selain itu, pemeirntah juga perlu memfasilitasi Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Budpar untuk memastikan dinas mana yang akan bertanggung jawab guna mengelola kawasan wisata Sabanjar. Menurut Komisi B, potensi wisata yang terkandung di kawasan tersebut mulai dari bibir pantai sampai taman laut perlu dijaga dan diberdayakan. Selain itu, Komisi B memandang perlu untuk melakukan pengamanan aset Dinas Budpar terutama aset wisata baharidengan pembangunan base camp di Sabanjar. Untuk mendukung pengamanan aset wisata bahari sekaligus keamanan pelayaran di malam hari, Komisi B menyarankan untuk dibangun Mercusuar di seputaran perairan Alor Kecil.
Komisi ini juga meminta pemerintah agar bisa mengelola secara baik semua lokasi yang potensial untuk pengembangan wisata dan semuanya harus terdata secara baik.
Hermanto dan Sony Bely dalam laporan komisinya juga menyarankan kepada pemerintah menggerakan sanggar-sanggar budaya yang tersebar di masyarakat sehingga bisa tampil dalam berbagai event di daerah maupun luar daerah. Di samping itu, pemerintah juga perlu menambahakan 2 unit gudang adat di Desa Lendola dalam TA 2010 sehingga menjadi 4 unit sesuai dengan janji pemerintah kepada masyarakat Desa Lendola dan perlunya perawatan terhadap Rumah Situs Monbang.
Komisi B juga mengingatkan bahwa tahun 2010 adalah Tahun Kunjingan Museum Sedunia, untuk itu harus dilakukan perbaikan fasilitas Museum Seribu Moko.
Dalam pembicaraan tingkat dua, Komisi B merekomendasikan untuk segera merumuskan dan menetapkan Perda tentang Kepariwisataan serta merekomendasikan kepada Pemerintah sebagaimana permintaan dari Kepala Dinas Budpar untuk penambahan dana sebesar Rp 1.750.000.000 guna mendukung beberapa even internasional dan nasional yang telah ditanda tangan MuU. Besarnya tambahan anggaran itu, oleh Dinas Budpar juga sudah menyanggupi memberikan kontribusi bagi PAD sebesar Rp. 500 juta. ==> silnusa

Badan Anggaran DPRD; Bahas Setiap Bilangan Dengan Cermat Dan Matang

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor, menyatakan, telah membahas setiap bilangan rupiah yang dikreditkan untuk Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, dengan pertimbangan-pertimbangan matang yang bermuara ada kesepakatan-kesepakatan untuk dilaksakanan secara serius, selektif komprehensif, transparan, jujur dan bertanggungjawab.

KALABAHI ON Pendapat Badan Anggaran yang disampaikannya pada Rabu (27/1) lalu dalam sidang paripurna terhadap RAPBD Alor TA 2010 lalu pada umumnya menyatakan apa yang sudah dibahas sudah dipertimbangkan secara matang. Sekedar tahu, demi kelancaran dan suksesnya perumusan Pendapat Badan Anggaran DPRD, maka telah dibentuk Panitia Khusus Perumus Pendapat Badan Anggaran DPRD dengan Keputusan DPRD Kabupaten Alor Nomor 37/Paripurna/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010. Komposisi dan personalianya terdiri daru; Permenas L. Kolly,SE sebagai Ketua, Yusak Atamau sebagai wakil ketua, Mulyawan Jawa sebagai sekretaris. Sedangkan anggota Badan Anggaran terdiri dari; Mathias Lily, Marthinus Alopada, S.Ikom, Jasman Abdullah,S.Sos, Naboys Tallo,S.Sos, Hermanto Djahamouw, Muhammad Latif Yusuf,SH, Kislon Obisuru,S.Sos, Seniriadin Badu, S.Sos, M.Si, Mathen Maure, SH dan Mesak Malaimakuni.
Pendapat Badan Anggaran yang disampaikan berorientasi pada kegiatan-kegiatan pembahasan dengan Pemerintah Daerah. Secara umum, menurut Badan Anggaran, bagi pihak yang tidak mengikuti secara cermat, paling tidak berkesimpulan bahwa persidangan ini tidak efektif. Namun bagi yang mengikuti dengan cermat dapat berkesimpulan bahwa setiap bilangan rupiah yang dikreditkan untuk Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, telah dibahas dengan pertimbangan-pertimbangan matang yang bermuara ada kesepakatan-kesepakatan untuk dilaksakanan secara serius, selektif komprehensif, transparan, jujur dan bertanggungjawab. Bagi pihak Legislatif, kiranya dengan singkatnya waktu Pembahasan ini, telah secara selektif mencermati setiap rupiah yang diperuntukannya, dengan terus mempertajam pemahaman Anggaran melalui fungsi pengawasan agar tujuan pemanfaatannya benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan bersama. Bagi pihak Eksekutif, dengan alotnya pembahasan, memulai pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah daerah sampai dengan sekarang cukup melelahkan. Namun harus dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Permendagri Nomor: 59 tahun 2007 sebagai perubahan Permendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah, bagi Eksklusif dan Legislatif sebagai mitra yang menjalankan fungsinya dengan baik dan dengan ketulusan dan kejujuran di dalam menjalankan Anggaran tersebut.
“Untuk itu diharapkan, setelah penetapan APBD Kabupaten Alor Tahun 2010 ini, Pemerintah segera mengajukan Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2009 utnuk dibahas dan ditetapkan dengan tetap memeperhatikan alokasi waktu dan mekanisme penysunan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana selama kurun waktu 4 Tahun Anggaran terakhir, pelaksanaan penetapan APBD Murni, perubahan APBD dan Perhitungan APBD tidak tepat waktu/memenuhi ketentuan. Untuk itu diharapkan Pengajuan, Pembahasan dan Penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2009 dapat dilakukan tepat waktu sesuai Amanat Permendagri tersebut di atas, “kata Permanas L.Koly, Ketua Tim Perumus Pendapat Badan Anggaran.
Setelah mencermati Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, baik pembahasan dalam rapat-rapat badan Anggaran DPRD, pembahasan umum fraksi-fraksi, laporan komisi-komisi, Badan Anggaran DPRD secara saksama merumuskan kesimpulan-kesimpulan yang telah dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Panitia Khusus Perumusan Pendapat Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan APBD TA 2010. Perumusan pendapat badan anggaran ini tetap mengacu pada prioritas Pembangunan Nasional yang oleh Pemerintah Kabupaten Alor pada TA 2010, memprioritaskan pembangunan sebagai implementasi program Trikrida. Program Tri Krida mencakup; pertama, Penguatan Institusi Pemerintahan. Ini diarahkan pada upaya penegakan supremasi hukum dan percepatan pelaksanaanreformasi birokrasi serta penurunan/pencegahan potensi konflik horizontal dan mitigasi serta penanggulangan bencana alam. Kedua, Pemberdayaan Ekonomi rakyat. Ini yang dititik beratkan pada upaya-uapaya: peningkatan investasi, peningkatan eksport dan kesempatan kerja. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan pedesaan. Serta peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Ketiga, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Program ini difokuskan pada upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana guna percepatan pembangnan infrastruktur serta pengendalian dan pengelolaan energi. Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, kata Permenas, prioritas Pembangunan Daerah diarahkan melalui urusan wajib dan urusan pilihan pada Rancangan APBD TA 2010.
Adapun hasil pembahasan terhadap RAPBD adalah: Pendapatan Daerah TA 2010, direncanakan sebesar Rp. 372.331.424.868,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 200 juta sehingga total Pendapatan Daerah menjadi Rp. 372.531.424.868,- atau meningkat 1,24%. Dana perimbangan sebesar Rp. 354,3 miliar lebih atau naik 0,59% dari target APBD TA 2009 sebesar Rp. 354,2 Miliar lebih.
Pada pos belanja daerah, direnmcaakan sebesar Rp. 380.331.424.868. Dalam pembahasan terkoreksi atau mengalami pengurangan pada belanja-belanja tertentu sejumlah Rp. 2.823.933.500,- sehingga sisa angka pada belanja ádala Rp. 377.507.491.368. Pada angka-angka yang terkoreksi sesuai pembahasan sejumlah Rp. 2.823.933.500.
Pada pos pembiayaan daerah; terhadap pembiayaan untuk Tahun 2005-2008 perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah agar rakyat jangan dikorbankan oleh karena pekerjaan-pekerjaan itu telah berjalan dan ada yang secara fisik sudah mencapai 100%, sedangkan keuangannya masih belum direalisir. Oleh karena itu, Panitia Anggaran sangat mengaharapkan agar kepentingan rakyat didahulukan dengan tetap mengacu pada mekanisme anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Jo PP Nomor 58 Tahun 2005.

Saran-saran
Badan Anggaran DPRD menyarakan, untuk pos Pendapatan Daerah; pertama, tunggakan penerimaan asli SKPD yang belum direalisir pada tahun lalu, kiranya dapat diupayakan penagihannya. Kedua, mencermati angka-angka pendapatan pada TA 2010, maka Kabupaten Alor dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, rata-rata masih mendapat bantuan penuh dari Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan. Ketiga, peluang angka-angka pada SKPD pada pembahasan ini, dapat diperhatikan pada Perubahan APBD TA 2010, yang disesuaikan dengan angka-angka pada RKA–SKPD dan Rancangan APBD TA 2010. Keempat, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah, masih berpeluang pada SKPD yang ada, kiranya terus mendapat perhatian Pemerintah. Kelima, PAD yang tidak mengalami perubahan Nomor Rekening, agar direalisasikan sesuai target. Keenam, penjaringan obyek pajak/retribusi baru, terus diupayakan dengan pengenaan pungutan sesuai kelayakan, yang didahului dengan masa uji coba lebih kurang 6 bulan, bukan 1 tahun. Ketujuh, upaya pungutan retribusi daerah yang berkenaan dengan parkir, label, periklanan komersial, tempat pencucian kendaraan dan tempat-tempat hiburan perlu dilakukan penataan pemanfaatannya.
Pada Pos Belanja Daerah; yang disarankan oleh Badan Anggaran adalah; pertama, belanja daerah dan jasa yang berada pada setiap SKPD, kiranya disesuaikan Keputusan Bupati Alor Nomor 239/HK/KEP/2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor TA 2010, kecuali spesifikasi barang, karena terkesan ditemukan jenis barang yang terjadi pelampauan harga satuan. Kedua, Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah maupun Luar Daerah, yang berkaitan dengan Belanja Langsung, perlu selektif bagi kegiatan aparat dan pegawai yang tersedia dan diusulkan kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi, konsultasi yang melibatkan lebih dari lima orang dapat dipertimbangkan menjadi hanya tiga orang dan sesuai urusan kewenangannya. Ketiga, Belanja Bantuan Organisasi profesi maupun kemasyarakatan tetap mendapat perhatian. Keempat, Belanja Modal yang berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan, bangunan dan lain-lain dilihat dari kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu dijadikan proyek multiyear dan kiranya dilengkapi dengan ikatan kontrak secara tertulis dan pengawasan yang serius.
Kelima, Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah yang menajdi kewenangan Daerah, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Sementara urusan wajib digunakan untuk dapat meningkatkan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum yang layak dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera dan bahagia lahir bathin. Keenam, Usulan Fraksi-Fraksi DPRD pada Pemandangan Umum Fraksinya agar menajdi perhatian serius dari pemerintah sehingga tidak terkesan merupakan sebuah pernyataan klasik yang setiap kali sampaikan Pemerintah kepada DPRD dengan mengatakan ”menjadi perhatian pemerintah” dan Dewan akan melakukan fungsi pengawasannya secara ketat. ==> silnusa


Angka-angka yang terkoreksi dari SKPD kemudian dialokasikan untuk kebutuhan anggota DPRD Alor sejumlah Rp. 2.823.933.500 terdiri dari;

* Asuransi 25 x Rp. 20.000.000 Rp. 500.000.000,-
* Notebook untuk Fraksi 5 x 9.500.000 Rp. 47.500.000,-
* Sound Sistem Rp. 150.000.000,-
* Koordinasi dan Konsultasi Rp. 93.750.000,-
* Pengadaan ATK Rp. 35.000.000,-
* Pengadaan kendaraan dinas/BBM RP. 50.000.000,-
* Pengadaan Mobil Operasional 5 unit Rp. 750.000.000,-
* Sepeda Motor Tiger 23 unit Rp. 655.845.000,-
* Sepeda Motor Supra X124 2 unit RP. 37.400.000,-
* Administrasi proyek Rp. 7.000.000,-
* Website & Jaringan Internet Rp. 25.538.500,-
* Sewa Rumah Dinas @3.250.000 x 24 Rp. 432.000.000,-
Jumlah Rp.2.391.933.500,-

*) Sumber: Badan Anggaran DPRD Alor.

Abertina Bain Tewas Gantung Diri

Baru Lima Bulan Berumah Tangga



Setiap tahun selalu saja ada perempuan Alor yang meninggal sia-sia. Ada yang meninggal karena korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ada juga yang meninggal akibat stres. Kali ini menimpa Abertina Bain (30), warga Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut (Abal). Ia tewas bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar WC (water closet).
Hingga saat ini sudah ada dua korban bunuh diri dengan cara gantung pada seutas tali yakni Mr. Dietmar Hack asal Jerman di Kantor Alor Dive pada tanggal 12 Januari 2010, dan kali ini giliran Abertina.

KALABAHI ON- Suasana di Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut (Abal) pada Rabu malam (3/2/10) lalu nampak sunyi. Seperti biasanya, warga kampung itu sudah berada di rumah masing-masing. Ada menonton televisi dan ada yang sedang bersenda gurau melepas lelah karena bekerja seharian penuh di ladang mereka. Suasana yang tenang dan sunyi itu dikejutkan oleh adanya informasi dari mulut ke mulut tentang seorang warga bernama Abertina Bain (30) yang bunuh diri dengan cara menggantung pada seutas tali di kamar WC. Warga yang mengetahui dan mendengar informasi itu langsung berdatangan. Dalam hitungan menit, lokasi tempat kejadian perkara (TKP) sudah dipadati warga Oamate. Tak ketinggalan pihak aparat keamanan. Mendapat laporan tentang adanya warga yang diduga bunuh diri itu, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Abal, AIPTU Onnan Ndolu, bersama anggotanya langsung meluncur ke lokasi sekitar pkl 23.00 wita atau jam 11 malam. Kapolsek Onnan bersama anggotanya langsung melakukan penyelidikan di TKP. Sayangnya, saat polisi tiba di lokasi, korban sudah diturunkan dan sudah dibaringkan di tempat tidur. Makanya pihak kepolisian pun belum bisa mengambil kesimpulan sementara terkait kematian Abertina. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki apa motif di balik kematian korban.
Kapolsek Abal, AIPDA Onnan Ndolu, kepada wartawan di TKP menjelaskan, dari olahan TKP sementara, korban meninggal pkl 21.00 wita pada Rabu malam (3/2/10) lalu. Korban meninggal diduga karena bunuh diri dengan cara menggantung di Kamar WC.
“Saat kami tiba di TKP, korban sudah berada di tempat tidur. Di TKP kami lihat ada simpul tali yang masih terikat di pintu kamar WC, “jelas Kapolsek Onnan.
Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, kata Kapolsek Onnan, pihaknya tidak menemukan suatu alat bantu sebagai tempat injakan kaki korban sebelum menggantung pada seutas tali. Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, Kapolsek Abal, kemudian menghubungi Mobil Ambulance dari Puskesmas Kokar untuk mengantar jenasah korban Abertina menuju RSUD Kalabahi sekitar pkl 03.00 wita dinihari untuk diotopsi sebagaimana permintaan keluarga.
Hingga saat ini, Kapolsek Abal, mengaku, belum menerima salinan tertulis hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
“Kalau sudah ada hasil otopsi maka kita bisa tahu, apakah korban meninggal karena bunuh diri ataukah ada motif lain. Kami masih terus melakukan penyelidikan, “ujarnya.
Kapolsek Onnan, menambahkan, pihaknya juga sudah memintai keterangan dua orang saksi yakni John Lahal yang biasa dipanggil Awengko dan Son Belly.
Di bagian terpisah, suami korban bernama Andy Mailaa, kepada Ombay News di RSUD Kalabahi pada Kamis (4/2/10) lalu, mengatakan, dirinya mengetahui kalau korban bunuh diri setelah melihat dari atas bak air di kamar mandi yang terletak bersebelahan dengan kamar WC. Andy Mailaa, mengatakan, dirinya terpaksa coba memeriksa kamar WC karena isterinya yang sebelumnya keluar dari rumah dengan alasan buang air.
“Malam itu saya dalam keadaan mabuk. Karena mabuk maka saya memilih tidur di lantai, sedangkan isteri saya di tempat tidur. Beberapa menit kemudian, isteri saya bangun. Saya tanya mau ke mana dan dia bilang mau buang air. Karena sudah lama dan tidak lekas masuk rumah, saya lalu keluar dan saya dapati pintu kamar WC tertutup. Saya panggil dari luar tapi tidak jawab. Saya lalu dorong pintu kamar WC tapi terkunci. Saya lalu masuk di kamar mandi dan berdiri di atas bak air sambil melihat ke arah kamar WC. Saya kaget, ternyata isteri saya sedang tergantung pada tali, “cerita Andi Mailaa kepada media ini.
Terkejut dengan keadaan itu, Andi Mailaa mengaku langsung keluar dari kamar mandi. Ia pergi memanggil Minggus Adang dan John Lahal yang adalah tetangganya untuk membuka tali pada leher dan menurunkan isterinya dari gantungan.
“Setelah korban kami kasih turun, saya langsung ke rumah hamba Tuhan untuk berdoa. Setelah berdoa saya pulang ke rumah. Ternyata sesampainya saya di rumah sudah ada aparat kepolisian dari Polsek Abal, “ujar Andi, suami korban.
Andi Mailaa, mengatakan, sebelumnya ia bersama isterinya berencana menjual papan Jati sebanyak enam lembar. Sehari sebelumnya, ia mencari pasaran untuk menjual papan Jati tersebut. Sebelum dirinya keluar dari rumah, isterinya memberitahukan bahwa akan berangkat ke rumah neneknya yang rumahnya berjarak sekitar enam ratus meter.
Rencana menjual papan jati akhirnya dibatalkan. Andi mengaku malu karena baru memasuki rumah tangga sekitar lima bulan sudah menjual papan jati. Karenanya, Andi lalu menumpang Bis Daya Timor menuju Kokar dengan maksud untuk pasiar. Sampai di Alaang, Andi turun dan mampir di rumah temannya bernama Files. Andi dan Files kemudian minum laru (minuman alkohol buatan lokal) sekitar jam delapan malam. Setelah minum laru, Andi mengaku langsung pulang. Oleh karena isterinya ada di rumah nenek Obo maka Andi singgah untuk menjemput isterinya untuk pulang ke rumah.

Minta Bantuan
Sementara itu, saksi lainnya yakni Dominggus Adang, mengatakan, saat kejadian, ia mendengar kalau suami korban sedang memanggilnya untuk meminta bantuan karena ada yang mati bunuh diri. Sesampainya di kediaman Andi, ia pun menjadi takut dan berlari kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian setelah orang berdatangan, Dominggus baru menuju lokasi TKP untuk melihat korban dan baru mengetahui kalau yang dimaksud dengan orang bunuh diri itu adalah isterinya Andi yang gantung diri. Sedangkan saksi lainnya bernama John Lahal, mengatakan, ia bersama beberapa orang temannya setiba di TKP terlihat ada seorang warga bernama Son dan suami korban sedang berupaya untuk melepaskan tali yang sedang melilit di leher korban. Karena ruangan kamar WC itu sempit maka dirinya hanya berdiri di ambang pintu masuk. Sebagaimana pantauan media ini di lokasi, tidak terlihat ada tanda-tanda kerusakan pada pintu kamar WC. Sumber-sumber informasi di sekitar lokasi menyebutkan, korban bersama suaminya belum menikah. Keduanya hidup berumah tangga baru lima bulan dan belum dikaruniai anak. Selama lima bulan berumah tangga, korban banyak mengalami penyiksaan dari suaminya. Bahkan dikabarkan orang tua korban pun pernah dipukuli oleh suami korban. Namun, perihal apakah korban meninggal karena stress atau frustrasi akibat kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini belum ada kepastian karena pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Kita berharap tidak ada lagi perempuan Alor yang mati sia-sia karena bunuh diri. Semoga para suami lebih menyayangi isteri. ==> jonkana

PHBS Dorong Kader Bangun Jamban Secara Swadaya

Penggerak Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terus mendorong dan memotivasi para kader dan fasilitator yang ada di setiap desa untuk secara swadaya bisa membangun jamban keluarga. Dengan cara ini, masyarakat desa akan sadar tentang petingnya hidup bersih dan sehat.

KALABAHI ON- Para kader dan fasilitator yang berasal dari 15 desa Program P2DTK Bidang Kesehatan Tahun 2009 se-Kabupaten Alor mendapat pelatihan dari para Penggerak PHBS selama tiga hari sejak Selasa (3/2/10) lalu. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Marlina-Kalabahi.
Salah seorang fasilitator pelatihan, Dominggus Prakemang, S.KM, kepada Ombay News di sela-sela kegiatan tersebut, mengatakan, tujuan dari pelatihan Penggerak PHBS ini, agar para kader mampu menggerakkan masyarakat di lokasi pemicuan untuk membangun jamban secara swadaya. Peserta pelatihan berasal dari 15 Desa yang terdiri dari Desa Wolwal Barat, Mataru Selatan, Hulnani, Padangalang, Teluk Kenari, Mausamang, Kolana Selatan, Tanglapui, Maukuru, Kenarimbala, Luba, Lembur Tengah, Bana, Kalondama Barat dan Kalondama Tengah. Masing-masing desa yang mengikuti pelatihan ini sebanyak dua orang. Dalam pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber atau fasilitator yakni Sony Binna dan Yosefina Duka, S.Sos dari Bidang P2K, Yordan Yus dan Dominggus Prakemang, S.KM dari Bidang P4L serta Pontius Waly Mau, SH dari LSM Lintas Katulistiwa. Materi yang disajikan dalam pelatihan ini terdiri dari; bina suasana, Program P2DTK Bidang Kesehatan Tahun 2009, PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengenalan CLTS, Peranan Kader dalam fasilitasi hasil Pemicuan, prinsip-prinsip dan elemen pemicuan, kesepakatan dan rangkuman hasil kegiatan. Pelatihan ini dikemas dalam bentuk ceramah, curah pendapat dan diskusi.
Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini, jelas Dominggus Prakemang, adalah peserta memahami latar belakang, rasional, pendekatan CLTS. Peserta juga mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan PHBD dan fasilitasi desa hasil pemicuan obat desa serta peserta dapat menyusun rencana tindak lanjut PHBS dan fasilitasi desa hasil pemicuan di desa masing-masing. Pelatihan ini menghabiskan biaya sebesar Rp. 32.300.000 yang bersumber dari dana Program P2DTK Bidang Kesehatan Tahun 2009.
Dominggus Prakemang, mengatakan, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal serta dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan.
Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Alor, jelasnya, sampai saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang belum tuntas antara lain tingginya angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti Malaria, Diare dan ISPA dan lain-lain. Hal ini tidak terlepas dari buruknya kondisi lingkungan fisik maupun sanitasi dasar, status gizi masyarakat yang buruk dan rasa sosial ekonomi yang kendur.
Di Kabupaten Alor, kata Dominggus Prakemang, penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan seperti Malaria, Diare dan ISPA merupakan penyakit terbesar dari 10 Patron Penyakit. Karena itu, mengacu pada kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan dan Visi Alor sehat 2010, dipandang perlu ada suatu gerakan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan khususnya pembangunan sarana sanitasi dasar.
Dijelaskannya, dari hasil Riskesdas Tahun 2008 di Kabupaten Alor, masih banyak masyarakat yang belum mendapat air bersih yang memenuhi syarat dan BAB atau Buang Air Besar di sembarang tempat. Melihat kenyataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Alor pada Tahun 2008 melalui Program P2DTK Bidang Kesehatan telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Pelatihan CLTS bagi tenaga Sanitarian Puskesmas dan Fasilitator Desa yang dilanjutkan dengan melakukan Pemicuan di masyarakat.
Tenaga Sanitarian Puskesmas dan Tenaga Fasilitator Desa yang telah dilatih, lanjutnya, mempunyai tugas sebagai fasilitator, motivator, penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangunan jamban secara swadaya.
“Pada Tahun 2009 Program P2DTK Bidang Kesehatan melaksanakan Pelatihan Penggerak PHBS bagi kader dan fasilitasi desa hasil pemicuan di 15 desa. Sebagai tenaga pendamping di dalam memotivasi masyarakat untuk melakukan PHBS dan pembangunan Jamban Keluarga secara swadaya, “ujarnya. ==> silnusa

Komisi A DPRD Ingatkan Soal Pertanggung-Jawaban APBD

KALABAHI ON- Komisi A DPRD Kabupaten Alor mengingatkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melaksanakan setiap kesepakatan dalam rapat bersama di komisi. Kesepakatan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pada pembicaraan tingkat II dalam pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Alor TA 2010 lalu, Komisi A DPRD yang terdiri dari Sulaiman Singhs, SH sebagai Ketua, Marjuki Usman, A.Ma,SH sebagai Sekretaris, Stefanus H.Kaminukan,BA sebagai wakil ketua dan Marthen Maure, SH sebagai anggota, mengadakan rapat bersama dengan para pimpinan SKPD yang tupoksinya berhubungan erat dengan komisi A DPRD. SKPD dimaksud adalah Bagian Hukum dan HAM, Bagian Administrasi Pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan Informasi Dan Komunikasai, Organisasi Dan Tatalaksana, Badan Kepegawaian Daerah, Polisi Pamong Praja, Badan Kearsipan dan Perpustakaan serta Inspektorat Daerah. Pembahasan Rancangan PERDA Tentang APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 oleh Komisi “A” DPRD Kabupaten Alor bersama SKPD terkait dalam Pembicaraan Tingkat II ini merupakan pelaksanaan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, PP No. 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunaan Daerah. Perda No. 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, Keputusan DPRD Alor No. 01/Paripurna/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Alor, dan Keputusan DPRD Alor No. 26/Paripurna/DPRD/2009 tentang Pembentukan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Alor. Tujuan dari rapat di tingkat dua ini sebagaimana laporan komisi adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Perencanaan APBD TA 2010 yang disusun oleh Pemda apakah sudah sejalan dengan amanat Perundang-undangan atau masih ada yang perlu disesuaikan. Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana keberpihakan Pemerintah terhadap kepentingan rakyat yang diakomodir dalam Rancangan APBD 2010.
Pada Bagian Hukum dan HAM Setda Alor, Komisi A mengharapkan, agar pemerintah dalam hal ini Bupati Alor, agar ke depan dalam perubahan anggaran dapat menjadi prioritas dan dapat diakomodir kebutuhan SKPD ini antara lain; penyusunan rencana kerja perundang-undangan sebesar Rp. 52 juta, Advokasi Hukum Rp. 34 juta, Penyusunan Peraturan Buapti Rp. 32 juta. Total keseluruhan kebutuhan SKPD ini berjumlah Rp. 118 juta. Komisi A DPRD berpendapat, kebutuhan sebagaimana tersebut di atas sangat penting untuk memacu kinerja SKPD ini sebagaimana yang kita harapkan.

Administrasi Pemerintahan
Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, bahwa sesuai dengan surat dari Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 4715/Ku.910/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Persiapan Penyusunan RAPBD TA.2010 dan pagu indikatif SKPD, maka anggaran untuk SKPD ini hanya sebesar Rp. 559.943.856. Di sisi lain terdapat sejmlah kegiatan yang harus dilaksanakan di bawah koordinasi bagian ini yang membutuhkan tambahan biaya seperti kegiatan diklat teknis pemerintahan bagi calon camat, kegiatan koordinasi/konsultasi/studi banding/dan seminar. Oleh karenanya, Komisi A memndang perlu agar pemerintah melalui anggran murni 2010 dapat menjadi perhatian dan dapat diakomodir dana sebesar Rp. 97.200.000; karena sudah menjadi tuntutan otonomi daerah. Selain itu, persiapan pemekaran 30 desa, 11 kecamatan dan 1 kabupaten yakni Kabupaten Pantar, Komisi A meminta pemerintah agar dapat mengakomodir dana sebesar Rp. 80 juta .000.000, pada perubahan anggaran tahun 2010 yang akan datang. Komisi A berpendapat, hal ini menjadi kebutuhan rakyat yang perlu segera mendapat perhatian sering dengan tuntutan keadaan saat ini.

Badan Kesbang Pol Linmas dan Capil
Pada RKA-SKPD ini, Komisi A pada prinsipnya berpendapat bahwa keseluruhan program kegiatan yang direncanakan tentu sesuai dengan tupoksi SKPD ini. Namun Komisi A menyarankan kepada SKPD ini agar biaya untuk penyusunan data base parpol dan LSM sebesar Rp.24 juta di rasa terlalu besar dan karena itu perlu dikurangi sehingga menjadi Rp.5 juta dari Rp.24.000.000 yang dialokasikan. Dengan demikian, maka dana yang dikeluarkan sebesar Rp.19 juta
Selanjutnya, Komisi A dalam percakapan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bersepakat untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp 100 juta dari dana sebesar Rp 265.500.000 pada kegiatan bimtek dan perundang-undangan. Dengan demikian maka pembiayaan kegiatan ini ádalah sebesar Rp 165.500.000. Komisi A mengingatkan, pada tahun 2011 nanti, semua KTP harus berbasis Nasional Nomor Iduk Kependudukan dan on line system. Oleh karena itu, pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratannya siistem KTP dimaksud. Dengan demikian, maka SKPD ini masih membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 1.744.094.175.untuk membiayai kegiatan pembangunan data base dan kegiatan peningkatan pelayanan publik yang diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran murni 2010. Jika karena keterbatasan dana, maka menjadi prioritas yang akan diakomodir dalam perubahan anggaran 2010 yang akan datang.

Hubinfokom
Dalam pembicaraan tingkat dua antara Komisi A dengan Dnas Hubinfokom atau Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, keduanya bersepakat agar Bis Sekolah bantuan dari Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI untuk mengangkut anak-anak sekolah pada titik tertentu harus segera dioperasikan. SKPD ini membutuhkan dana sebesar Rp 70 juta yang dapat diakomodir dalam anggaran murni 2010.
Sementara itu, terkait pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kab Alor sebagai wadah mengurus semua SKPD baik vertikal maupun horizontal, maka dibutuhkan dana sebesar Rp 50 juta. Komisi A berharap, agar dapat diakomodir dalam anggaran murni 2010 atau karena keadaan keuangan yang tidak cukup, maka dapat menjadi prioritas pada perubahan anggaran 2010. Sedangkan terkait dengan uang lembur bagi tenaga terminal yang bekerja di luar jam kerja sebesar Rp 6.720.000 diakomodir dalam anggaran murni 2010 ini. Hal ini karena apa yang mereka kerjakan mampu memberikan sumbangan terbesar bagi PAD. Untuk itu Komisi A menyetujui untuk dapat diperhatikan oleh pemerintah.
Komisi A juga menyetujui anggaran untuk pelatihan reporter STV di Jakarta dalam rangka peningkatan SDM aparatur yang dalam RAK sudah dianggarkan 1 orang. Menurut Komisi A perlu ditambah lagi 1 orang dengan kebutuhan dana sebesar Rp 15 juta termasuk kontribusi. Kegiatan ini diakomodir dalam anggaran murni 2010. Komisi A juga menyetujui soal pelatihan operator website di Kupang yang diusulkan oleh SKPD ini karena sangat erat kaitannya dengan peningkatan SDM aparatur dalam hal ini pengentrian data dalam website yang dalam RAK sudah dianggarkan 1 orang, menurut Komisi A, perlu penambahan 1 orang lagi dengan kebutuhan dana sebesar Rp 5.075.000 termasuk kontribusi. Kegiatan ini diakomodir dalam anggaran murni tahun 2010. Sedangkan terkait dengan program kerja sama dengan mas media yang terbaca dalam KUA PPAS senilai Rp. 1.671.270.500 sedang dalam RKA SKPD terakomodir Rp 43 juta, menurut Komisi A, perlu dilakukan penyesuaian sehingga tidak terjadi salah interpretasi terkait mata anggaran dimaksud.

BKD dan Orta
Dalam rangka mendukung aparatur yang melanjutkan studi ke jenjang S2 di bidang Manajemen Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Desa, menurut Komisi A, pada satker Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membutahkan dana sebesar Rp 449 juta. Hal yang perlu diperhatikan ádalah perlunya seleksi mengenai nilai Indeks Perestasi Komulatif (IPK) S1 minimal rata-rata 3,00 dan diukur dengan koalitas kerjanya selama dia menduduki jabatan dan harus berkepribadian yang baik berdasarkan rekomendasi Bapperjakat daerah. Kiranya ada kebijiakan pemerintah untuk memberikan dukungan dana rutin kepada putra-putri daerah non PNS yang mau melanjutkan studi lanjut S2 dan S3 dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan daerah. Hai ini harus diawali dengan membuat perjanjian bahwa setelah kembali dari studi lanjut, ia harus mengabdi di Alor atau setidak-tidaknya bekerja untuk kepentingan Alor dimanapun dia berada.
Sementara itu, salah satu indikator terwujudnya pemerintahan yang baik, maka Pemerintah perlu memperhatikan mutasi dan promosi jabatan aparatur pada semua jenjang eselon. Seorang aparatur yang dipromosikan pun perlu diperhatikan kepribadian yang baik, kemampuan memahami dan menerjemahkan tupoksinya sesuai dengan berbagai regulasi yang terus berubah dan kebijakan yang diterapkan serta kehadiran dan eksistensinya bisa diterima di lingkup SKPD yang ia pimpin. Sehingga aparatur yang bersangkutan tidak hanya menghabiskan masa jabatannya tetapi bisa berbuat banyak hal yang diembaninya.
Sedangkan untuk Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orta), Komisi A bersama Orta sepakat bahwa untuk mengevaluasi tupiksi dan struktur organisasi SKPD yang telah dibentuk dan mengkaji kebutuhan pegawai yang seharusnya sehingga penerimaan CPNSD dapat disesuaikan formasi kebutuhan daerah, maka analisa beban kerja terhadap hal ini sebesar Rp 147.200.000. Hal sama juga dengan analisa organisasi dan jabatan untuk pembentukan struktur organisasi sekretariat Korpri dan Badan Narkotika Daerah sebesar Rp 225 juta. Terhadap dua hal di atas, Komisi A mengharapkan agar Pemerintah dapat mengakomodir dalam anggaran murni 2010 atau setidak-tidaknya menjadi prioritas dalam perubahan anggaran 2010 yang akan datang.

Arsip dan Perpustakaan
Pada prinsipnya Komisi A bersama dengan Badan Kearsipan dan Perpustakaan, telah sepakat agar pemerintah dapat mengakomodir dana untuk sejumlah program yakni program peningkatan kualitas pelayanan informasi dan Akuisisi dokumen rebasar Rp 17.815.000. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan tersebar di beberapa kecamatan dan desa di wilayak Kabupaten Alor dan program peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp 184.132.750.

Pol PP dan Irda
Dalam pembicaraan dengan SKPD Polisi Pamong Praja, tidak ada perubahan dalam RAK SKPD, namun ada terjadi kesalahan pada nomenklatur program sehingga perlu dilakukan perbaikan yakni kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan dana sebesar Rp 153.405.000, seingga perubahnnya menjadi: Belanja Pegawai sebesar Rp 153 juta dan kegiatan surat menyurat sebesar Rp 405.000. Atas atensi Komisi ini disepakati untuk dirubah sesuai dengan nomenklatur yang ada.
Sementara itu, untuk Inspektorat Daerah (Irda), dalam pembicaraan di tingkat dua, diketahui bahwa antusias masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sangat tinggi. Konsekwensi ikutannya ádalah ketersediaan dana untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan dimaksud agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi kinerja pemerintah daerah. Komisi A berpendapat, pemerintah dapat mengakomodir dana sebesar Rp 440 juta untuk membantu penyelesaian kasus-kasus dimaksud dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan kewibawa, bebas dari KKN diakomodir dalam anggaran murni 2010, atau apabila ketersediaan dana tidak mencukupi, maka dapat menjadi prioritas dalam perubahan anggaran yang akan datang. Komisi A juga mengingatkan, bahwa berdasarkan hasil inspeksi menunjukkan bahwa ada tiga orang PNS yakni 2 orang guru dan 1 orang pegawai kesehatan yang dinonaktifkan pada pemerintah terdahulu, agar tidak terbaca bahwa kita sedang melanggar hukum dan melanggar hak, maka 3 orang abdi negara itu diaktifkan kembali dan hak-haknya yang tertunggak selama ini perlu dibayar melalui APBD. Hal ini tentunya melalui surat kajian secara yuridis, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan di kemudian hari. ==> silnusa