Cari Blog Ini

Memuat...

Kamis, 15 April 2010

Welcome To Alor, Alor Memang Indah Asal Kita Pandai Menikmatinya;






Location & Accommodation



Imagery ©2010 TerraMetrics - Terms of Use

Your land base is laying on the north of Kepa Island, in the heart of Alor-Pantar strait, just 5 min to 1h30 from the dive sites.
There, you also will enjoy the quietness of this tiny island, and be spelled by the panoramic view on the strait with the sunset from your terrace.
Between the dives, just by walking down your bungalow you will appreciate the white sandy beaches of the west coast, walk all around the island or meet the small village on east coast. But you can also just relax in your bungalow, or have a look in the various style and language bookcase and the fish/sea life library.
________________________________________

________________________________________
The homestay has been built by local carpenters, with 8 Alor’s style bungalows made of natural material and thatch covered. Some of them have a nice terrace, and the other ones have a 360°view opened first floor, with a bedroom under the roof. Our full pension accommodation consists in 3 meals a day, drinking water tea and coffee: we serve Indonesian Alor’s food with the ”P’tite Kepa’s” touch. All the meals are made with fresh local and seasonable products.
________________________________________

________________________________________
Because respect of the nature has always been the rationale of our activity (ecotourism is for us the only tourism conceivable), we do our best to manage water uses, wastewater, waste and energy with the lowest effect on environment: energy is provided by solar panels, wastes are recycled or burned down in a special incinerator with smoke neutralization, bungalows have separated toilet & shower rooms for better wastewater treatment, seawater is used for flushing, rain-water is collected,…
For more information about “La P’tite Kepa” and Alor, click the link :
Sumber:
www.la-petite-kepa.com

Diving in Alor







To dive in Alor is an unforgettable experience. This area is qualified as one of the best in the world. Alor reef is in an exceptionnal good health due to sustainable fishing practices and strong currents.
Surrounded by clear water, the visibility can reach more than 40 meters; great opportunity to apreciate the wide bio-diversity of the reef, which hosts hundreds of species of small fish and big pelagic sea life, with a rich concentration of invertebrates, as well as hard and soft brightly colored corals.
Faced to this magnifiscience and luxurious nature, absorbed in the serenity and friendship of alor’s community, it appeared clear to us that we had to share the life of these seafaring people... In 1998 we started our adventure on the tiny and magic Kepa island.
________________________________________
With its volcanic origin, Alor offers great variety of topography : some outstanding walls, slopes, valleys, pinnacles, caves, bay, ...
Years after years, going all around the sea accompanied by his “guardian” Baba Sere, we discovered the strait of Alor-Pantar and we learned to forecast its so specific currents. Quiet or drift dives and muck-diving are all possible.
After thousands of dives, we are still delighted to guide you in this endless world of jewels.
________________________________________
Organisation
Due to the central position of Kepa island, the dive sites are reachable between 5 minutes to 1h30. Some sites are also accessible from the shore. Our 2 motor-boats (12m and 16m, made in Alor) are driven by Bram and Matt, native of the strait.
We plan the dives together with the different divers, schedule « à la carte » according to your wishes, your abilities, and to the tide. We propose usually 2 dives/day, but a 3rd dive or night dive are also possible. 1 or 2 divemasters with great knowledge and experience of Alor area guide you.
________________________________________
Diving equipments
Tanks aluminium
3 compressors Bauer-Capitano
Regulator & BCD Mares, long wetsuit 3 mm, from XS to XL (10 sets)
Oxygen first aid
All the equipments are regulary serviced for their best maintenance.

Diduga Saksi Meninggal Karena Tekanan Jaksa


Damaris: Tertekan secara psikologis

foto: Jaksa Ahmad Zunaidi, SH.


Rupanya niat baik tidak selamanya harus mendapat tanggapan yang positif. Setidaknya hal ini yang dialami oleh salah satu jaksa pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, Ahmad Zunaidi, SH. Karena merasa bersalah kepada keluarga Aring. Jaksa Zunaidi mengirim paket sembako kepada keluarga almarhum Melianus Aring sebagai permintaan maaf. Sayangnya, paket kiriman itu dikembalikan oleh pihak keluarga. Ada apa sebenarnya???

KALABAHI ON- Sore itu Damaris Aring Habile yang ditemui di rumahnya terlihat murung. Istri dari Almarhum Marianus Aring, salah satu saksi kasus pasar perbatasan itu tidak seperti biasa menjalani hari-harinya. Air matanya tak hentinya mengalir dari kelopak matanya yang kian mengerut. Di depannya terlihat sebuah paket sembako berupa 1 botol sirup, 1 bungkus bimoli, 1 bungkus gula pasir dan 1 sak beras. Berikut penuturannya saat ditemui media ini.
“Ini dari Jaksa Ahmad, ”katanya singkat menahan tangis.
Pemberian jaksa Ahmad ini rupanya membuka kembali memori dan rasa rindu terhadap suaminya. Tangisnya semakin tak tertahan ketika dia mengingat kembali bagaimana perlakuan Jaksa Ahmad terhadap suaminya yang diperlakukan seperti teroris.
“Pemberian ini merupakan sebuah penghinaan. Mengapa suami saya sudah meninggal setahun baru ada rasa kepedulian, ”katanya sembari membacakan surat ‘cintanya’ yang disodorkan kepada media ini.
Berkenan dengan kiriman berupa 1 botol sirup, 1 bungkus bimoli, 1 bungkus gula pasir dan 1 sak beras yang diantar pada tanggal 19 Maret dan tanggal 23 Maret 2010 oleh Pak Ferdy (pegawai Kejaksaan Negeri) untuk saya, maka bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Ahmad bahwa setelah saya bicarakan dengan keluarga saya, maka kami sepakat barang-barang yang bapak berikan ini tidak pantas saya terima karena saya merasa terhina oleh karena perlakukan Bapak kepada Almarhum Melianus (suami saya) yang sungguh tidak terpuji.
Suami saya sakit-sakitan tetapi bapak tega-tega dan ancam suami saya. Pikiran bapak Ahmad sangat picik lantaran bapak masuk rumah saya melalui pintu belakang sementara Pak Ferdy jaga di depan, seolah-olah suami saya akan lari. Padahal suami saya Melianus Aring ada sakit dan tidur di kamar, tetapi bapak paksa dia harus ketemu dengan Bapak dan mrah-marah dia. Perlu bapak ketahui bahwa sejak itu, suami saya selalu susah tidur, pikiran dan sakit. Sembuh lalu sakit-sakit terus sampai dia meninggal pada tanggal 11 Oktober 2009. Perlakuan Bapak ini, saya dan keluarga tidak bisa terima.
Bapak Ahmad yang terhormat. Mungkin Bapak kecewa karena pada tanggal 24 Maret 2010 jam 05.00 sore, bapak dan Ferdi datang ke rumah tetapi tidak sempat ketemu saya. Tetapi saat itu, saya tidak ada di rumah karena ada urusan keluarga. Tetapi setelah itu Pak Ferdi sempat ketemu saya dan melalui telepon meminta waktu untuk saya ketemu dengan Bapak Ahmad. Saya sudah tunggu tetapi bapak dengan Pak Ferdi tidak datang. Maksud saya, kalau bapak dengan Pak Ferdi datang, maka saya mau mengembalikan barang pemberian bapak tersebut. Tetapi karena tidak datang, maka melalui Ketua POMA/Ketua ARAPH yakni Bapak Kris Kapuikai, saya titipkan barang 1 sak beras, satu bungkus bimoli, satu bungkus gula dan satu botol sirup untuk dikembalikan kepada bapak Ahmad Zunaidi,SH karena barang-barang pemberian bapak tersebut tidak sama dengan harga diri saya dan keluarga Aring. Ini saja yang saya sampaikan untuk maklum. Terima Kasih. Dari saya Isteri almarhm Melianus Aring, Damaris Aring Habile. Tembusan disampaikan kepada Bapak Ketua POMA (Persehatian Orang Muda Abui) dan Ketua ARAPH (Bpk Kris Kapuikai), Bapak Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi-Alor dan Bapak Ketua KUD Mianto.

Belum Tahu Persoalan
Selasa (13/4) melalui Ketua POMA Kris Kapuikai paket sembako jaksa Ahmad yang diberikan kepada keluarga alm Melianus Aring dikembalikan kepada Jaksa Ahmad di Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi. Paket sembako tersebut di serahkan Ketua POMA Kris Kapuikai kepada Jaksa Ahmad di ruang Kasipidsus.
Jaksa Ahmad yang ditemui di ruang Kasi Pidsus sebenarnya ingin berkomentar soal paket sembako yang diberikan kepada Keluarga Aring. Namun, ketika hendak mengeluarkan pernyataan, ia diingatkan oleh Kasi Pidus untuk tidak berkomentar. Sementara itu, Kasipidusus Sudarto, SH yang saat itu mewakili Kejari Kalabahi enggan mengomentari lebih jauh kronologis dan motif pemberian sembako oleh Jaksa Ahmad dan pengembalian sembako oleh keluarga Aring. Menurut Sudarto, dirinya belum tahu jelas persoalan tersebut karena baru dua bulan bertugas di Kejaksaan Negeri Kalabahi. Sudarto beranggapan bahwa pengembalian paket sembako ini merupakan urusan pribadi antara Jaksa Ahmad dan keluarga Aring. Sebagai pimpinan sementara mewakili Kejari, ia hanya bertugas memfasilitasi dan memediasi karena menyangkut stafnya.
“Jadi pengembalian ini secara pribadi kepada Jaksa Ahmad bukan kepada lembaga/intitusi Kejaksaan, ”ujarnya.
Sudarto berkilah bahwa surat tersebut ditujukan kepada Jaksa Ahmad secara pribadi dan institusi kejaksaan hanya menerima tembusannya saja. Jadi ini adalah urusan pribadinya Jaksa Ahmad.
Ketika didesak bahwa pengembalian ini karena diduga berkaitan dengan sikap ketidak puasan keluarga Aring terhadap Jaksa Ahmad atas perlakuannya terhadap saksi alm Melianus Aring, Sudarto menyatakan, ia tidak berhak mengomentari hal tersebut dan Sudarto menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi H. Mohammad Su’ud,SH.
“Saya tidak bisa ngomong, nanti tanyakan langsung ke Pak Kajari saja, ” pintanya.

Laporan: walter

Hindari HIV dan AIDS; Tugas Ke Kupang dan Jakarta Jangan Kumpul Paha

Angka pengidap HIV dan AIDS di Kabupaten Alor saat ini sudah di atas 18 orang. Itu berarti perkembangan virus yang mematikan ini cukup subur di Nusa Kenari. Penyebabnya hanya satu yakni seringnya selingkuh atau berganti pasangan saat berhubungan seksual. Lalu, apa strategi pemerintah daerah? Bupati Alor hanya menyarankan agar setiap pejabat yang bertugas ke Kupang dan Jakarta agar jangan kumpul paha karena bisa tertular HIV dan AIDS.

KALABAHI ON- Berhubungan seksual? Setiap manusia normal pasti menginginkannya. Tapi sabar dulu. Maksudnya, berhubungan dengan pasangan yang sah, jangan sembarang semprot karena bisa bahaya. Bagi yang belum berusia dewasa atau belum menikah juga jangan sembarang sorong paha karena sangat berpotensi bisa tertular HIV dan AIDS.
Persoalannya kemudian timbul adalah semakin meningkatnya angka pengidap HIV dan AIDS. Ada yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup. Yang masih hidup masih berpotensi untuk menularkan ke isteri dan orang sekitarnya. Masalah HIV dan AIDS juga sampai di telinga Bupati Alor Simeon Th Pally. Di hadapan para kepala desa, lurah, camat dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat rapat koordinasi pamong praja Rabu (17/3) lalu di Kantor Bupati Alor, Bupati Simeon Th Pally mengingatkan kepada seluruh aparaturnya agar tidak berselingkuh sehingga tidak tertular oleh HIV dan AIDS. Adanya HIV dan AIDS di Alor, terang Bupati, disebabkan oleh tenaga kerja yang pulang dari Malasya dan Batam. Selain membawa uang ke kampong halaman tapi juga membawa serta dengan virus tersebut. Virus ini kemudian menyebar bila orang tersebut berselingkuh lagi. Penyakit ini sungguh mempermalukan diri, keluarga dan komunitas. Penyakit ini pun bisa merenggut nyawa seseorang.
Bupati Alor, Simeon Th Pally, saat itu juga menyebut adanya warung makan luar dan makan dalam di wilayah Kecamatan Teluk Mutiara. Ini sangat berpotensi tersebarnya virus HIV dan AIDS. Karena itu, kata Bupati Alor, kita berkewajiban untuk memberantasnya karena bisa mengorbankan banyak orang terlebih generasi penerus. Bupati Alor mengingatkan untuk mensteril lingkungan masing-masing agar lingkungan tetap sehat dan bebas dari HIV dan ADS serta narkoba.
Peluang masuknya narkoba, lanjut Bupati Alor, oleh karena posisi Alor yang sangat terbuka dari semua arah baik laut maupun udara. Masuknya kapal-kapal ke Alor menjadi pintu masuknya narkoba. Bupati Alor pun mengingatkan kepada aparaturnya yang bertugas keluar daerah agar menghindari diri dari kegiatan kumpul paha dan narkoba.
“Bapak-bapak yang tugas keluar daerah harus menghindari diri dari HIV dan AIDS. Supaya jangan kena maka jangan kumpul paha apalagi kita seorang pejabat. Malu kalau pejabat kena HIV dan AIDS serta narkoba, “ujarnya sembari menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ampun bila ada aparatur yang selingkuh, korupsi dan mabuk.
Peringatan Bupati Alor tersebut tentu hanya sebagai warning saja. Semuanya kembali kepada sikap dan perilaku masing-masing orang. Apakah mampu menahan gejolak yang muncul dalam diri ketika melihat sesuatu yang beda di luar Alor. Jika tidak mampu menahannya, maka kita harus siap aka nada banyak yang menjadi korban karena HIV dan AIDS.

Laporan: silnusa

BANGUNAN “DAK 2009” SD GMIT LELMANG AMBURADUL

Mantaon: Tidak dikasih untuk selamanya


Bangunan SD GMIT Lelmang yang terletak di Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru sungguh memprihatinkan. Bangunan yang dibiayai dengan dana DAK periode tahun 2009 senilai Rp 245 Juta tersebut gagal total.

MATARU ON- Bangunan yang belum rampung dikerjakan tersebut hancur diterjang banjir dan tanah longsor. Pantauan wartawan, bangunan yang sedianya dipakai untuk perpustakaan dan ruang kelas itu hanya tinggal rangka. Tampak di bagian samping terdapat reruntuhan bangunan berupa bata dan potongan besi. Di bagian dalam bangunan “malang” tersebut sudah ditumbuhi rumput setinggi pinggang orang dewasa.
Menurut Yonatan Manimalei, salah satu tokoh masyarakat Mataru yang kini tinggal di Moru, Kepala SD GMIT Lelmang Dominggus Maukai, A.Md.Pd harus bertanggungjawab atas kegagalan proyek tersebut. Manimalei kecewa karena proyek yang seharusnya dilakukan secara swakelola tersebut dilaksanakan tanpa ada koordinasi dengan Ketua Komite SD GMIT Lelmang. Jutsru secara sepihak Kepala Sekola membawa pihak ketiga untuk mengerjakan proyek tersebut.
“Inikan dana swakelola, namun, kepala sekolah tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak komite, ”ujar Manimalei.
Manimalei menambahkan, dana DAK yang dialokasikan tersebut digunakan untuk membangun dua ruang yaitu untuk ruang belajar dan ruang perpustakaan. Namun sayangnya pekerjaan fisiknya baru 50% bangunan tersebut dihantam banjir dan tanah longsor hingga runtuh. Lanjutnya, rutuhnya bangunan tersebut bukan karena bencana alam tetapi harena human error yaitu kesalahan manusia karena proses pembangunan dilakukan tanpa kajian amdal yang jelas.
Manimalei berkisah, runtuhnya bangunan tersebut disebabkan oleh pengerjaan bangunan yang dilakukan di atas tanah numpang yaitu tanah hasil urugkan yang belum dipadatkan.
“Bangunan dan tembok penahan dibangun secara bersama-sama, bagaimana dia mau kuat? Apalagi gali fondasi hanya 30 cm dari tanah numpang. Besi beton yang dipasang juga tidak dikancing, ”ujarnya.
Akibat terjadi longsoran dan banjir di sekitar gedung yang baru dibangun, mengaibatkan bangunan yang baru dibangun menjadi miring dan menindih bangunan sekolah yang lama. Akibat tindihan tersebut, bangunan sekolah tersebut menjadi miring sekitar 25-30 derajat sedangkan gedung yang sedianya dipakai untuk perpustakaan sebagian besar runtuh.
Menurut informasi yang berkembang, runtuhnya bangunan sekolah tersebut sedianya akan dilaporkan oleh pihak sekolah ke Dinas Sosial dan DPRD sebagai akibat dari bencana alam. Mendengar informasi tersebut, Yonatan Manimalei berang. Dengan nada tinggi ia menegaskan bahwa itu bukan bencana alam tetapi itu kesalahan perencanaan.
“Inikan akibat perencanaan yang salah, Kepsek saja tidak ada di tempat. Kerja 2 bulan saja setelah dilantik. Jadi memang fungsi koordinasi juga tidak jalan, ”tegasnya.
Hal senada disampaikan salah satu tokoh pemuda Mataru, Daniel Laukamuti. Menurutnya, persoalan semacam ini bukan yang pertama kali terjadi karena proyek yang sama pada tahun 2007 juga masih menyisahkan masalah. Daniel justru menyoroti Kepala sekolah yang selalu lalai menjalankan tugasnya sebagai guru. Menurunya, ketidak hadiran kepala sekolah di tempat tugas tidak saja menimbulkan persoalan proyek bangunan sekolah yang amburadul tetapi juga turut mempengaruhi mutu pendidikan di SD GMIT Lelmang. Bahkan ada anak tamatan SD Lelmang yang masuk SMP tidak tau baca tulis. Karena rasa minder dengan teman-temanya, anak tersebut akhirnya putus sekolah di Moru dan pulang kampong.
“Semua ini karena kepala sekolah hanya tinggal di Moru dan diduga membuat data-data fiktif, ”ujar Laukamuti.
Ditambahkannya, ada pernyataan dari beberapa orang tua Lelmang yang sempat dilontarkan di Gereja untuk tidak boleh mengikutsertakan murid kelas 6 SD GMIT Lelmang mengikuti ujian karena selama ini belajar mengajar tidak berjalan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Yulius Mantaon yang ditemui di ruang kerjanya, membenarkan kegagalan proyek pembangunan sekolah SD GMIT Lelmang. Bahkan pihaknya sudah memanggil Kepala SD GMIT Lelmang untuk diminta pertanggunjawabannya. Menurut Mantaon, Kepala sekolah dan konsultan perencana harus bertanggungjawab atas kegagalan proyek tersebut. Selain itu, masyarakat juga turut bertanggungjawab karena ini menyangkut sarana dan prasarana di desa tersebut. Diakuinya, kegagalan proyek tersebut merupakan kesalahan perencanaan. Namun, pihaknya sulit menindaklanjuti persoalan tersebut karena proyek ini dilakukan bukan pada saat kepemimpinannya.
“Masa nasi sudah menjadi bubur baru suruh kita bertanggung jawab?” katanya. Mantaon berjanji tidak akan lagi memberikan proyek pembangunan Sekolah kepada SD GMIT Lelmang untuk selamanya.
“Saya tidak akan kasih lagi untuk selamanya, ”ujar Mantaon.
Ketika disinggung tentang kinerja kepala sekolah rendah dan selalu tidak berada di tempat tugas, Mantaon menegaskan, pihaknya akan melakukan pemanggilan dan memberikan teguran keras dan dalam waktu dekat Dinas Pendidikan akan melakukan pergantian kepala sekolah SD GMIT Lelmang.

Laporan: walter

Kemana Dana Media Center dan Peliputan Pemilu di KPU Alor?


Haan: Kalau tidak dipakai pasti dikembalikan Ke Kas Negara

foto: Ketua KPU Alor, Fransis Haan, S.Th.




KALABAHI ON- Pemilu Legialtif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sudah berakhir. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan pengelolaan keuangan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor khususnya pada pos anggaran media center dan peliputan.
Sekedar tahu saja, sebagaimana rincian perhitungan biaya per kegiatan tahun anggaran (TA) 2009 yang ditanda-tangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) KPU Pusat, Drs. Suripto Bambang Setyadi,M.Si, tanggal 13 Januari 2009, total biaya penyelenggaraan pemilu untuk KPU Alor sebesar Rp 12.545.824.000. Dari besarnya anggaran ini, yang diperuntukan bagi peliputan dan dokumentasi Pemilu 2009 sebesar Rp 44.660.000, operasional media center Rp 75.000.000 (belanja honor Rp 20.000.000, belanja barang yakni papan tulis elektronik dan piranti presentasi Rp 45.000.000 dan belanja perjalanan Rp 10.000.000), honor antar instansi terkait Rp 50.000.000 yang terdiri dari belanja honor Rp 35 juta dan belanja barang Rp 15 juta.
Dari besarnya alokasi anggaran tersebut, pada dokumen petunjuk KPU Alor lainnya yang diperoleh media ini, menyebutkan, untuk pos pengadaan media center dan sarana fasilitas media center dan media relation terdapat angka yang berbeda. Untuk pos ini pagu awal sebesar Rp 30.400.000 yang kemudian direvisi akhir menjadi Rp 27.545.000. Dari besarnya dana media center ini, yang diperuntukan bagi belanja kertas folio 10 rim Rp 400.000, kertas kuarto 10 rim Rp 375.000, CD RW 50 keping Rp 375.000, toner laser jet dua buah Rp 1.800.000. Belanja untuk bahan wartawan yakni blok note 100 buah Rp 1.500.000, pulpen 100 buah Rp 250.000, ID Card 100 buah Rp 1.000.000.
Selain itu, ada belanja untuk bahan peliputan yakni 5 buah kaset Rp 225.000, lima rol film Rp 900.000, cuci cetak lima paket Rp 3.600.000, cetak digital 50 lembar Rp 540.000, USB 3 buah Rp 900.000, baterei chargeable Rp 50.000, baterei alkaline Rp 600.000, CD RW 100 keping Rp 750.000, transfer 2 paket Rp 300.000, editing 1 paket Rp 250.000, album besar 3 buah Rp 375.000. Konsumsi wartawan terdiri dari aqua Rp 60.000, gula Rp 60.000 dan kopi Rp 60.000. Konsumsi media relation terdiri dari editor forum Rp 3 juta, jumpa pers Rp 1.375.000, press background Rp 300.000 dan iklan Rp 8 juta.
Terkait penggunaan sejumlah pos anggaran tersebut, Ketua KPU Kabupaten Alor, Fransis Haan,S.Th, mengemukakan, secara tehnis pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Alor. Pihaknya sama sekali tidak mencampuri atau mengintervensinya.
“DIPA dipegang oleh KPA. Di situ ada sejumlah pos anggaran yang ditetapkan oleh Sekjend KPU. Kami sebagai komisioner hanya menetapkan kebijakan saja sedangkan pengelolaannhya oleh KPA, “ujar Ketua KPU menjawab wartawan di ruang kerjanya Rabu (31/3) lalu.
Ketua KPU Alor, Fransis Haan,S.Th, menjelaskan, secara tehnis operasional pengelolaan keuangan di bawah Sekjend adalah Sekretaris KPU Propinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris berperan memfasilitasi semua kebijakan KPU.
“Kami sebagai komisioner sudah diarahkan oleh KPU Pusat dan KPU Propinsi untuk tidak boleh mengintervensi pengelolaan keuangan oleh KPA, “tegasnya.
Ketua KPU Alor juga menanggapi soal tidak adanya anggaran untuk membiayai ‘uang duduk’ dalam rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait. Setahu dirinya, anggaran untuk uang duduk tidak ada dalam DIPA. Jika ada anggaran untuk uang duduk sudah pasti akan dikeluarkan guna membayar kehadiran peserta. Sedangkan untuk pos anggaran media center, sebelumnya ia mendapat informasi bahwa ada anggaran untuk pos tersebut. Anggaran itu dipergunakan membeli peralatan media center. Pada saat pemilu berlangsung, ada ruangan khusus yang dijadikan media center sehingga siapa saja yang butuh informasi saat itu langsung dilayani.
“Rincian anggarannya saya tidak tahu, tapi kalau anggarannya tidak terpakai maka pasti dikembalikan ke kas Negara, “ujarnya.

Laporan: silnusa, walter

Bupati Kaget Lihat Kolam Renang Mubasir

Mubasirnya Kolam Renang Tingkat I yang dibangun Tahun 2001-2002 rupanya hanya diketahui Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally melalui pemberitaan media selama ini. Karena itu wajar jika orang nomor satu di daerah ini nampak kaget ketika melihat langsung kolam renang yang dibangun dengan miliaran rupiah dalam keadaan mubasir dan dibiarkan tidak terurus.

KALABAHI ON- Kebutuhan masyarakat di Kabupaten Alor sangat banyak tetapi ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan masyarakat belum terkover melalui kebijakan anggaran. Ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembiayaan pembangunan masih tergolong tinggi. Alor masih “ngemis” dari daerah-daerah kaya di Indonesia melalui perimbangan Dana Laokasi Umum (DAU). Tetapi apa lacur, sudah “ngemis” peruntukannya juga tidak tepat sasaran atau asal bangun karena ada anggarannya. Soal apakah kebijakan pembangunan itu dinikmati oleh masyarakat atau tidak bukan urusan. Yang penting bangun dulu. Mubasir dan dibiarkan menjadi tidak terurus proyek pembangunan Kolam Renang Tingkat I Kalabahi dengan total anggaran yang mencapai RP. 2 miliar lebih merupakan fakta telanjang bahwa instansi teknis dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Alor yang diserahi tugas membangun kolam renang dimaksud hanya asal bangun. Karena asal bangun, hasilnya juga tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Mubasirnya kolam renang ini berulang kali diexpose melalui pemberitaan media. DPRD jaman sebelumnya juga hampir mempersoalkannya pada setiap kali pembahasan anggaran. Tetapi hingga peralihan tugas ke DPRD hasil Pemilu 2009 juga keadaan kolam renang itu masih tetap sama. Padahal, jika kolam renang itu difungsikan sesuai peruntukannya maka bisa saja menjadi salah satu sumber menambah pulus pendapatan asli daerah (PAD). Ini yang bisa saja mendorong Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk mengunjungi kolam renang itu dua pekan silam. Dalam kunjungan Bupati bersama Wakilnya Drs. Haji Jusran Tahir bersama beberapa pejabat dari instansi teknis seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pariwisata itu Bupati Alor nampak kaget melihat bangunan kolam renang yang dibiarkan mubasir dan tidak terurus. Selain mubasir dan tidak terurus orang nomor satu daerah ini menemukan lopo yang dibangun sebagai sarana pendukung kolam renang itu juga dalam keadaan yang sudah ludes terbakar. Sebuah bangunan untuk rumah penjaga kolam renang yang sudah rampung dibangun juga daun jendala dan kaca-kaco nako dibobol orang yang kurang bertanggung jawab. Begitu pula dengan kamar mandi dan WC. Daun pintu dan jendela termasuk beberapa tripleks plafon yang sudah dipasang rapi juga dibiarkan bolong. Sambim menggeleng-geleng kepala, Bupati Pally mengingatkan kepada sejumlah pejabat teknis yang ikut dalam kunjungan itu agar tidak sekedar atau tidak asal bangun tetapi setelah dibangun, hasilnya harus dipelihara. “Jangan hanya bangun tetapi harus dipelihara, ”tandas Pally singkat. Salah seorang pejabat teknis dari Bappeda Alor, Mika Saiputa pun menjadi tidak berdaya ketika Bupati Pally menanyakan alasn ditelantarkannya kolam renang kecuali hanya diam seribu bahasa. Saiputa menjelaskan peruntukan pembangunan kolam renang itu kepada BUpati Alor dalam kunjungan itu bahwa kolam renang ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan olah raga (SMP-SMA) di bidang olah raga renang dan loncat indah. Sayangnya, setelah rampung dibangun kolam renang itu sama sekali tidah berisi air sehingga tidak dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan pembangunannya. Menurut Pally, meskipun belum dimanfaatkan tetapi karena sudah dibangun dengan anggaran yang cukup besar sehingga harus dirawat dan dijaga, bukan dibiarkan menjadi tidak terurus seperti begini. Dalam kunjungan itu BUpati Pally berjanji akan malahirkan kebijakan untuk membenahi kolam renang tingkat I agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena pintu masuk kolam renang juga ditemukan dalam keadaan terbuka sehingga Pally kemudian memerintahkan pejabat teknis yang hadir untuk menuntupnya dengan seng bekas sambil menunggu pembenahan lebih lanjut.

Buat Master Plan Baru
Dalam kunjungan di Kolam Renang Pantai Wisata Mali, Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally menemukan banyak hal janggal. Menurutnya, beberapa sarana pendukung lokasi pariwisata itu dibangun asal jadi. “Saya kira ini rumah kuburan,” kata Pally berguyon sambil mengarahkan telunjuk menuju beberapa lopo yang dibangun di sepanjang Pantai Wisata Mali. Untuk Kolam Renang Mali terang Pally, sudah waktunya dibangun sebuah kolam renang yang lebih akomodatif untuk kepentingan pariwisata dan orang dewasa. Karena itu Pally menugaskan salah seorang Kepala BIdang di DInas Pariwisata Rahman Sang, S.Sos, M.Si untuk mendesain master plan untuk pembangunan kolam renang, lengkap dengan sarana penunjang lainnya. Menurut Pally, sarana penunjang yang harus dibangun untuk mendukung daerah pariwisata Pantai Mali antara lain pasar tradisional, kafe, rumah makan, kios dan sarana penunjang lainnya.

Laporan: morisweni

Bupati Perintah Antisipasi Rawan Pangan Dengan Padat Karya

Siapa bilang Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally tidak peduli dengan kondisi rawan pangan yang dialami rakyatnya? Penegasan Kasubag Humas dan Protokol Setkab Alor, Yusak Magang Sau, SE bahwa pemerintah sangat konsern dan peduli terhadap jeritan pilu para petani yang menderita kekeringan boleh jadi ini jawabannya. Bupati perintahkan untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan dengan program padat karya.

KALABAHI ON- Adanya anggapan bahwa digotongnya Muspida Kabupaten Alor oleh Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally ke Batam-Propinsi Kepulauan Riau untuk memenuhi undangan Komisi Tinju Indonesia (KTI) dalam rangka menyaksikan secara langsung pagelaran tinju porefesioanal antara Isak Yunior dari Alor Boxing Camp (ABC) melawan Ruslee Shamoh dari Thailand merupakan bukti pemerintah tidak mau tahu dengan kesulitan rakyatnya sama sekali tidak berdasar. Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally sudah memerintahkan Asisten II Setkab Alor Drs. Abdulrahman Kaipes untuk segera mengantisipasi kondisi gagal panen yang diderita para petani dengan program padat karya. Kasubag Humas dan Protokol Setkab Alor Yusak Magang Sau, SE membenarkan hal itu ketika diminta komentarnya oleh media ini satu pekan silam. Menurut Magang Sau, untuk mengantisipasi kondisi kurangnya hasil panen masyarakat (bukan gagal panen menurut Badan Ketahanan Pangan) di Pantai Selatan Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar Tengah dan beberapa kecamatan lainnya maka Bupati Alor telah memerintahkan melalui Asisten II Setkab Alor Drs. Abdulrahman Kaipes membentuk tim yang mana tim tersebut telah mengambil tindakan awal melalui rapat kooordinasi pada tanggal (13/04). Dalam rapat itu terang Magang Sau, disimpulkan bahwa kondisi kurangnya hasil produksi masyakat (Padi dan jagung) di beberapa desa tersebut diakibatkan oleh faktor alam, yaitu kurangnya curah hujan termasuk adanya faktor kelalaian petani yang kurang memperhatikan lahan setelah ditanami untuk dibersihkan. Ini disebabkan karena kecendrungan para petani yang sudah beralih menanam rumput laut seperti yang terjadi di Desa Lamma dari sebelumnya yang hanya di kebun atau ladang. Magang Sau mengaku, kondisi yang sedang dihadapi para petani ini belum bisa dikatakan rawan pangan karena para petani di daerah ini masih memiliki penghasilan lain selain padi dan jagung seperti rumput laut atau barang komoditi lain yang mempunyai hasil yang cukup baik yang bisa menopang pola konsumsi masyarakat. Ke depan demikian Magang Sau, Bupati Alor Drs. Simoen Th. Pally sudah memerintahkan Dinas Sosial Nakertrans setempat untuk memberikan bantuan beras seadanya kepada wilayah-wilayah yang petaninya mengalami gagal panen. Untuk menindak lanjuti perinta Bupati Alor mengantisipasi gagal panen dengan program padat karya Magang Sau mengaku dalam waktu dekat tim yang dikoordinasi Asisten II dengan dukungan instansi terkait akan turun ke lapangan untuk dalam rangka menginventarisiri kegiatan-kegiatan apa yang bisa diberikan dalam bentuk program padat karya. Ini dilakukan Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally sebagai upaya membantu masyarakat menambah penghasilan supaya kebutuhan konsumsi bisa terpenuhi.

Laporan: morisweni

Ormas Kebudayaan Harus Terdaftar Di Pemerintah


Sosialisasi Permendagri Nomor 39 Tahun 2007;

foto: Drs. Sepri Datemoly.


KALABAHI ON- Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang disebut dengan Ormas Kebudayaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela. Ormas kebudayaan harus terdaftar di pemeirntah daerah serta bukan organisasi sayap partai yang kegiatannya memajukan kebudayaan, melestarikan tradisi dan mengembangkan adat budaya masyarakat. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Alor, Drs. Seprianus Datemoly, saat membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi peranan ormas kemasyarakatan bidang kebudayaan dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah tingkat Kabupaten Alor tahun 2010 di aula Pola Tribuana Kalabahi Kamis (8/4/10) lalu.
Di hadapan para camat dan kepala desa/lurah yang hadir sebagai peserta saat itu, Sekda Sepri Datemoly, mengemukakan, setiap ormas yang ada di desa agar diakui keberadaannya maka harus segera diadakan inventarisasi dan selanjutnya melaporkannya kepada Bupati Alor sehingga diproses administrasi surat keterangan terdaftar.
Upaya pelestarian dan pengembangan tradisi adat budaya di daerah, kata Sekda Alor, merupakan bagian dalam rangka memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional. Di samping itu, ormas dan lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya. Potensi tradisi adat budaya yang kita miliki, jelasnya, sebagai warisan leluhur yang telah ditinggalkan untuk kita masa kini agar bisa dilanjutkan. Oleh karenanya, langkah-langkah dalam memajukan kebudayaan, melestarikan tradisi dan mengembangkan adat budaya adalah menjadi perhatian kita semua baik pemerintah maupun masyarakat karena membangun bangsa khususnya daerah ini perlu bahu membahu. Agar bisa terlaksana maka semua elemen harus bisa meninggalkan kepentingan pribadi demi terwujudnya misi Kabupaten Alor yang mandiri, maju, adil dan makmur.
Alasan mendasar mengapa tradisi adat budaya di daerah perlu dilestarikan dan dikembangkan karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kabupaten Alor, masyarakat sering bertindak arogan. Masyarakat hampir bahkan tidak lagi meletakan nilai-nilai sikap serta tata krama yang ramah dan santun sebagai budaya bangsa. Namun sebaliknya, yang sering terjadi adalah kelompok manusia yang satu memandang manusia yang lain sebagai musuh. Kenyataan kehidupan bangsa seperti ini telah menjadi ancaman besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan negara termasuk daerah kita ini.
“Saya harapkan agar aparatur pemerintah pada tingkat RT/RW terutama pimpinan ormas secara optimal menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam membina anggotanya sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah persatuan dan kesatuan yang diletakan para pendahulu, “pintanya.
Sekda Sepri Datemoly, mengemukakan, lembaga adat merupakan ormas yang mengatur, membina, mengembangkan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma-norma kemasyarakatan, tingkat laku serta adat istiadat yang bertentangan dalam masyarakat. Namun harus diakui, katanya, ormas lembaga adat masih menghadapi berbagai kendala baik intern maupun ekstern dalam mengoperasionalkan berbagai program adat kaena masih ada kecenderungan figurasi individu dalam menggerakan organisasi sehingga belum terlihat adanya kolektifitas peran anggotanya dan aktifitas organisasi cenderung musiman. Di samping itu, kita kadang masih lamban melakukan regenerasi baik melalui mekanisme tradisi maupun formal dalam tatanan adat istiadat. Kondisi ini semakin terburamkan oleh ketiadaan dokumentasi tertulis, kesediaan untuk memasukan berbagai kisah tentang asal-usul penduduk di Alor-Pantar yang belum dipublikasikan secara baik.
Sekda Datemoly juga mengingatkan, saat ini kita berada di tengah-tengah teknologi informasi dan komunikasi yang maju sangat pesat dan telah masuk dalam tatanan sendi kehidupan. Pengaruh-pengaruh tersebut mau tidak mau akan mewarnai kehidupan budaya kita. Untuk itu, hendaknya kita bisa memfilter budaya asing yang masuk. Tugas dan kewajiban lembaga adat memang berat tapi dengan tekad bersama di harapkan bisa menjadi buah yang bernas jatuhnya ke tumpuan dan tidak menjadi buah yang hampa jatuhnya melayang. Dikatakannya pula, pelestarian dan pengembangan budaya daerah dan lembaga adat adalah amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 b ayat (2) dan pasal 32 ayat (1) telah memberikan jaminan bahwa masyarakat bebas dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Berdasarkan dua pasal UUD 1945 tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan Permendagri No. 39 Tahun 2007 tentang pedoman ormas bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian pengembangan budaya daerah.

Laporan: silnusa

Yang Tertinggal Dari Kartini


TOKOH EMANSIPASI BUDAYA PEREMPUAN INDONESIA
(Refleksi Hari Kartini 2010)

Oleh: Lodia Lahtang *)


Tulisan ini kupersembahkan untuk ibuku, perempuan desa yang telah mempersiapkan masa depanku menjadi seperti sekarang. Terima kasih, telah memberiku anugerah kehidupan dan telah menjadi ibuku.

21 April 1891, Raden Ajeng Kartini lahir sebagai seorang anak perempuan berdarah biru dalam lingkungan keraton Kadipaten Jepara. Sebagai penghuni keraton Kartini menyandang status bangsawan, yang tidak tahu apa artinya kesengsaraan. Mungkin karena sense of noblesse oblige(kemampuan untuk memimpin) yang diturunkan dari orang tuanya, pandangan matanya tidak bertumpu pada tempat kosong ketika dia melihat kaum perempuan di luar tembok keraton, tidak menikmati hidup sebagaimana layaknya.
Bergaul dengan kalangan atas, menjadikan sisi ‘dalam’ kehidupan perempuan bangsawan ini menjadi kosong. Anggun, cantik, kaya dan terkenal adalah citra diri dari Kartini, putri di hati rakyat pada masanya. Memiliki pengaruh dan ketenaran dalam lingkungan masyarakat yang loyal, tidak membuat Kartini gelap mata. Bersahabat dengan kaum perempuan terpelajar dan bangsawan Belanda beliau merasa ada perbedaan besar dalam budaya dan kemajuan yang belum dialami oleh perempuan dalam bangsanya sendiri. Sebenarnya Kartini bukan satu-satunya perempuan yang menggunakan pengaruhnya untuk melakukan perubahan dan perbuatan baik semasa hidupnya sebab jauh sebelum masa Kartini, di berbagai daerah sudah ada srikandi-srikandi perempuan yang dengan gagah berani memikul senjata, bahu membahu melawan penjajah. Bahkan komponis Kusbini menciptakan lagu “Melati di Tapal Batas” untuk mengenang perempuan yang mati dalam pertempuran merebut kemerdekaan namun namanya tidak dikenal.
Christina M. Tiahahu, Cut Nyak Dien, bahkan Malialehi (satu-satunya srikandi Alor yang namanya melegenda sebagai Abui Mol artinya perempuan Abui) adalah para perempuan yang berani melawan penjajah dengan cara memimpin pasukan berani mati bersenjata bamboo runcing, pedang/parang, busur dan anak panah untuk melawan pasukan bersenjata bedil dari Belanda. Tidak berimbang kekuatan namun semangat persatuan dan cinta negeri membuat para perempuan ini dikenang sebagai pahlawan di daerahnya dan pemimpin di masanya. Tetapi mengapa bukan para perempuan luar biasa yang berjuang sampai titik darah penghabisan ini tidak diagung-agungkan perjuangan mereka dalam sebuah perayaan nasional dan perjuangan mereka terwakili dalam perayaan hari Kartini?
Memulai sebuah pemberontakan fenomenal untuk mengubah citra perempuan itulah yang telah menjelitkan nama Kartini ke atas panggung wacana emansipasi kaum wanita (martabat kaum hawa). Pandangan bahwa wanita dianggap kaum yang lebih rendah dari laki-laki membuat Kartini lebih berani dan tegas melawan faktum ini. Sebagian masyarakat jaman sekarang justru menganggap Kartini sebagai sosok controversial sebab kehidupan social, dan feodalisme(status bangsawan) telah memberinya peluang untuk itu.
Ilmuawan kita pernah mengomentari Kartini sebagai perempuan yang pada akhir perjuangannya yang kontorversial itu justru takluk pada takdir (Th. Sumartana, Jawa Pos, 22 April 1999). Prof. Dr. Hasya Bachtiar mengatakan, ketokohan Kartini di masa Belanda semata-mata demi kepentingan politik etisnya (Kompas, 22 April 1988). Namun perlu diingat bahwa pola pikir dan kondisi masyarakat luas masa itu menjadi pemicu emosi intelektual Kartini untuk bertindak dengan gagah perkasa dan memulai sebuah cara berpikir di luar kebiasaan orang-orang sejamannya. Penulis mengagumi sosok perempuan yang satu ini sebab Kartini tidak membunuh musuh. Kartini membiarkan ‘musuhnya hidup agar bisa belajar hal-hal baru yang perlu dari musuh’. Menarik bukan? Nama Raden Ajeng Kartini ini lalu dilanjutkan oleh beberapa ibu dengan memberi nama ‘Ajeng atau Kartini’ pada anak-anak mereka yang kebetulan lahir pada tanggal 21 April dan seterusnya.
Sahabat pena.
Beraktivitas sebagai guru yang mengajari kaum wanita di lingkungannya(Jepara) untuk membaca dan menulis, Kartini ternyata mempunyai kegemaran lain yakni berkirim surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda. Nama-nama seperti Noa Estelle H Zeehandelaar(belum pernah bertemu muka dengan Kartini), Ny. MCE Ovink-Soer(pernah tinggal di Jepara mendampingi suaminya sebagai asisten residen), Prof. Dr. GK Anton dan isterinya yang tinggal di Jerman(mereka pernah bertemu Kartini di Jepara), Dr. N Adriani seorang alih bahasa yang dikirm oleh Bijbel-genooschap ke daerah Poso Sulawesi, Ny HG de Booij-Boissevain, Ir. HH Vonkol seorang ahli pertanian dan anggota parlemen (teede kamer) dan isterinya Nellie van Kol(datang ke Jawa 1902), Mr.JH Abendanon dan Isterinya RM Abendanon –Mandri(datang ke Jepara tahun 1900 sebagai direktur Departemen Onderwijs, Erediesnt en Nijverheid) dan EC. Abendanon(anak dari Mr. Abendanon) adalah sahabat-sahabat Kartini yang pernah dikirimi surat.
Kelihatannya kegemaran ini menjadi sarana jitu bagi Kartini untuk mengungkapkan segala macam uneg-uneg dalam hatinya tentang cita-cita, perjuangannya, pengalaman hidupnya, bahkan imannya. Surat-surat itu begitu penting bagi kebesaran Kartini sebab ‘roh/spirit’ perjuangan besar itu banyak terinspirasi, disemangati dan diteguhkan oleh “makna” surat-surat tersebut ketika surat-surat itu merebak di kalangan masyarakat Belanda, terutama kepada para pejabatnya. Lantas bagaimana sikap Belanda terhadap surat-surat Kartini tersebut? Sebagai bangsa yang maju pada masa itu, Belanda justru memberi reaksi positif dan merasa empati terhadap sikap Kartini, perempuan sederhana berwawasan kebangsaan yang ‘kesepian’ menahan gejolak emosi darah mudanya dalam tembok istana karena dipingit selama empat tahun. Kemampuannya mencurahkan hasrat dan gairahnya dalam tulisan menjadi sarana efektif baginya untuk membangun persahabatan dengan wanita kelas atas di Belanda melalui surat menyurat pada masa itu.
Kalangan pejabat Belanda merespons apa yang dicita-citakan Kartini dalam surat-suratnya yakni memajukan pendidikan kaum perempuan bumi-poetra(sebutan untuk wanita pribumi pada masa itu), dengan mendirikan sekolah khusus untuk gadis-gadis. Berdasarkan “aspek penting dan perlu” yang terkandung dalam surat-surat Kartini, maka pada tahun 1911, untuk pertama kalinya MR Abendanon mengumumkan peluncuran surat-surat tersebut yang sudah berbentuk buku dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang.
Karena saking larisnya buku Kartini ini maka terpaksa buku-buku tersebut dicetak berulang kali dan hasil penjualan buku tersebut dikumpulkan untuk membangun sebuah lembaga perbantuan dana di Den-Haag, Belanda dengan nama Kartinifonds. Kerja keras sahabat-sahabat Kartini ini pada akhirnya membuahkan hasil dengan berdirinya sebuah sekolah Kartini yang pertama di Semarang pada tahun 1913. Ironis bukan? Nama Kartini justru tumbuh dengan subur di negeri para Kolonialis. Apakah karena mereka adalah para penjajah yang bijak?

Sastra
Apa sebabnya buku yang memuat surat-surat Kartini itu begitu disukai orang yang membacanya sehingga menjadi begitu laris terjual? Alasannya sepele, karena indahnya gaya bahasa dalam surat-surat itu. Gaya bahasa yang mengandung perasaan yang dalam dari seorang wanita, ditopang oleh cita-cita yang suci dan perjuangan kemanusiaan yang ada dalam jiwa Kartini seolah mengalir apa adanya dalam surat-surat itu dan dapat dirasakan oleh pembacanya. Memang, menulis adalah surga bagi jiwa wanita yang dahaga.
Pelukisan kata perjuangan seringkali digambarkan dengan kata-kata ‘bimbang’ dalam ungkapan “seolah-olah bunga teratai yang hendak beralih namun tertahan oleh tangkai dan akar-akarnya, sehingga cuma bisa berayun perlahan-lahan dan bertahan”. Oleh sebab itu Armijn Pane menyebut buku “HGTT” sebagai sebuah roman kehidupan seorang perempuan. Sebagai pengikut Rabindranath Tagore, Armijn Pane telah menghasilkan sebuah buku berjudul “Kartini, uraian dan petikan.” Dan begitulah jika perempuan dikagumi oleh seniman, seniman tidak hanya melihat sisi ‘seksi’ dari seorang perempuan saja tetapi seniman akan melihat totalitas perempuan dalam etika dan estetika.
Entah disadari atau tidak, ternyata Kartini telah melakukan maneuver politik lewat tulisan-tulisannya yang terkesan sepele karena hanya berbentuk surat namun mempunyai bias antar bangsa (Indonesia-Belanda). Hakekat karya tulis yakni kekuatan yang ada dalam tulisannya justru menguasai audience(public pembaca). Kartini tidak saja terbalut label raksasa sebagai tokoh emansipasi wanita Indonesia, namun kehadiran buku HGTT justru menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang ditopang oleh kemampuan membaca dan menulis adalah sisi lain dari perwatakan kaum wanita Indonesia sejak jaman dahulu. Lebih ekstrim lagi, tingkat pendidikan yang sangat minim, tekanan-tekanan mental bahkan jalan hidup yang tidak ‘bersahabat’ pada jaman Kartini sama sekali tidak membatasi kemampuan bereksplorasi seorang Kartini dalam menulis. Memang tekanan bisa menghasilkan sesuatu yang indah di tangan perempuan bangsawan.
Perempuan bangsawan yang penulis maksudkan bukanlah perempuan berdarah biru atau bernama besar namun perempuan bangsawan artinya sosok perempuan sedeharana berwawasan kebangsaan, yang peduli terhadap orang lain, menjadikan kejatuhannya sebagai batu loncatan untuk menolong orang lain, peka terhadap kepentingan bangsanya, menjadi panutan dan teladan karena tidak meninggalkan kodratnya sebagai ibu dan guru bagi anak-anak, selalu menyimpan hasrat dan gairahnya hanya untuk memuaskan satu pria dalam hidupnya(suami), dan akan selalu melakukan kebenaran karena dia tahu kebenaran, bukan karena ingin dipuji.
Emillyi Dickonson (1830-1886), penyair terkenal berkebangsaan Amerika dalam American Poet berjudul A word pernah menulis, a word is dead, when it is said, some say, I say it just, begins to live that day (sumber A reading Sampler, Book 1, United States Information Agencu, Washington, DC 1973, hal. 47). Yang artinya kira-kira seperti ini, “sebuah kata tidak langsung mati ketika diucapkan tetapi saat itu(that day) kata itu mulai hidup”. Itulah makna kata menurut Emilyi Dickonson yang dijuluki The famous enigma ini dan memang benar pendapat perempuan Amerika ini. Emilyi dan Kartini telah lenyap dari kehidupan kita namun kata-kata mereka senantiasa hidup selamanya.
Lalu apa yang teringgal dari Kartini yang harus menginspirasi kaum wanita Indonesia yang hidup di NTT dan di Alor khususnya? Apakah emansipasi yang dipelopori oleh Kartini artinya duduk di depan, berdiri di depan, berjalan di depan, ataukah sebuah makna partisipasi perempuan yang lebih dari sekedar membaca peluang untuk terlibat dalam pembangunan? Apakah emansipasi artinya perempuan mendapat kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam bekerja, belajar ataukah berusaha sedapat mungkin membalas kejahatan menyimpan Wanita Idaman Lain dengan Pria Idaman Lain pula? Di usianya yang ke-40, dalam pernikahan keduanya yang bahagia, Agatha Christie Novelis Inggris menjawab pertanyaan wartawan tentang “siapakah dirimu”? Agatha menjawab, “saya hanyalah seorang perempuan yang bersuami”. Luar biasa bukan? Perempuan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa seorang laki-laki yang menginspirasinya, dan itu alamiah.
Meskipun demikian, Kartini telah membuka mata bangsa ini untuk melihat wanita dari sisi yang berbeda. Membaca dan menulis juga merupakan hal terpenting yang pernah dilakukan wanita Indonesia dan merupakan renungan kontekstual yang menjadi inti tulisan ini. Menulis tentang tipikal kontekstual dari keadaan social budaya suku bangsanya merupakan cirri khas tulisan seorang perempuan. Mengapa? Ketika menulis, alur kehidupan akan mengalir keluar dari jiwa perempuan yang lembut walau terbalut dalam jalan kehidupan yang keras. Inti dari karya tulis seorang perempuan cenderung membuka wawasan pembaca untuk berpikir sendiri dan terinspirasi untuk mengubah diri sendiri. Johan Heinrich Pestalozzi menulis, ibu (baca; perempuan) adalah guru yang baik dan seorang guru yang baik akan mengikuti cara-cara seorang ibu(perempuan) mengajar dan membangun kehidupan keluarganya. Memang benar pendapat Pestalozzi ini sebab semua yang dicari perempuan hanyalah menikah, punya anak dan membesarkannya.
Apakah semua perempuan harus menjadi penulis atau pembaca? Anda tidak perlu memaksakan diri jika tidak punya talenta dalam bidang ini. Anda memiliki banyak teman, saudara, relasi, anak dan orang-orang di sekitar anda yang bisa anda dukung agar mereka mengembangkan karya-karya tulis untuk generasi mendatang. Apa jadinya sebuah bangsa jika fenomena-fenomena penting dalam setiap masa kehidupannya tidak tersimpan dalam tulisan dan kata-kata yang menarik untuk dibaca sepanjang masa? Akan terputus jaringan mata rantai sebuah sejarah bukan? Maria Maathildis Banda, noveils dan parodist NTT telah mengikut jejak Kartini dengan menulis karya-karya novel yang indah di edisi Pos Kupang minggu, yang senantiasa mencitrakan kemampuan seorang perempuan dalam menulis. Pertanyaannya, who is next?

*) Penulis, Aktivis perlindungan anak dan perempuan. Tinggal di Kalabahi.

Penantian Panjang Implementasi UU No. 16 Tahun 2006


Tri Krida Sukses, Saatnya Bentuk Badan Pelaksana Penyuluhan

foto: Yohanes Don Bosco Wolo


Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Alor pada khususnya diklaim sebagai daerah agraris. Sebagai daerah agraris, tentu mayoritas penduduknya mengandalkan kehidupannya pada sektor pertanian dan kelautan. Untuk mendorong pembangunan pertanian dan kelautan, maka lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K). Diharapkan adanya UU ini bisa menjawab berbagai kendala yang dihadapi selama ini.

KALABAHI ON- 64 tahun sudah kita merdeka tapi wajah pertanian kita masih biasa-biasa saja. Belum ada sesuatu yang luar biasa dari terobosan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, peran para penyuluh kadang disepelekan. Tak ada sarana dan prasarana pendukung. Tidaklah heran kalau seorang anggota Gapoktan di Desa Kaleb-Kecamatan Pantar Timur, Melkisedek Tuati, mendesak pemerintah agar memfasilitasi para penyuluh dengan sarana pendukung untuk kelancaran tugasnya.
”Bagaimana penyuluh dorang mau datang dampingi kami petani, untuk kasi tau cara tanam yang benar jika mereka datang dengan jalan kaki? Mereka belum ke kebun atau lahan garapan, kami sudah pulang kebun. Karena itu kita tidak minta lain-lain tetapi kalau bisa para penyuluh ini diberikan satu orang satu sepeda motor, supaya tugas mereka untuk ajar kita tanam ini berhasil dengan baik, ”pinta Melkisedek Tuati, salah seorang anggota Gapoktan kepada ON di Desa Kaleb pekan lalu sebgaimana sudah diberitakan media ini edisi sebelumnya.
Karena itu, sarana pendukung berupa kendaraan roda dua atau sepeda motor buat penyuluh itu harus diberikan. Permintaan para petani agar para penyuluh pertanian lapangan perlu difasilitasi dengan kendaraan operasional ini ada benarnya. Betapa tidak, ujung tombak pengembangan pertanian yang merupakan salah satu fokus program Tri Krida yang dicanangkan oleh duet Pally-Tahir ada di desa. Yang tiap hari hidup dengan petani di desa ada penyuluh pertanian lapangan. Karena itu, jika duet Pally-Tahir menghendaki agar program mereka di bidang pertanian ini sukses maka tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan kecuali memfasilitasi para penyuluh pertanian lapangan dengan kendaraan roda dua.
Rupanya petani Desa Kaleb yang tinggal di dusun itu juga sudah mengerti benar bahwa mereka (para petani-Red) hanya bisa sukses menggarap lahan garapan kalau maksimal didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan. Salah seorang penyuluh pertanian lapangan kepada ON mengaku hingga saat ini pihaknya dalam hal ini UPT BKP3 Kabir yang wilayah kerja mencakup semua desa di Kecamatan Pantar Timur itu hanya difasilitasi dengan dua kendaraan roda dua.
Dia mengaku, hingga saat ini fungsi penyuluh yang sangat diharapkan oleh para petani itu belum berjalan secara maksimal karena para penyuluh tidak didukung dengan prasarana pendukung yang memadai.
”Pokoknya untuk kendaraan operasional, kami masih sangat kurang, ”kata penyuluh itu seadanya.
Selain kendaraan operasional, Kantor UPT BKP3 Kabir hingga saat ini belum didukung dengan sarana penunjang administrasi penyuluh.
”Sarana administrasi penyuluh belum juga tersedia. Tidak ada alat kantor sepereti komputer dan lain-lain. Masa sebuah UPT tidak dilengkapi dengan sarana administrasi yang memadai. Bagaimana kita mau kerja administrasi dengan baik, ”katanya.

Peran Penyuluh
Kekuatan perekonomian Negara kita masih bertumpu pada sektor pertanian dan kelautan (Negara agraris). Pertanyaan retoris untuk kita renungkan, bagaimanakah wajah para petani dan nelayan kita saat ini, sudah sejahterakah kehidupan mereka? Sudah majukah pertanian kita? Masih banyak pertanyaan yang masih perlu dikaji dan dijawab oleh kita semua. Salah satu alternative pemecahannya adalah ditetapkannya UU No. 16 tahun 2006. Lahirnya UU ini kiranya bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi penyelenggara penyuluhan pertanian dan memberikan perlindungan hukum bagi petani nelayan, petani hutan dan pelaku usaha pertanian lainnya dari resiko yang mungkin terjadi akibat kesalahan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Di tingkat Kabupaten Alor, sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mayoritas penduduknya adalah petani dan nelayan. Kondisi inilah yang mengilhami lahirnya Program Tri Krida (penguatan institusi pemerintah, peningkatan kwalitas SDM dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan). Secara statistik, Kabupaten Alor saat ini memiliki 17 kecamatan, 175 desa/kelurahan, 9 UPT/BPP dengan jumlah PPL PNS 57 orang, THL 63 orang, tenaga honor daerah 2 orang. Total seluruhnya sebanyak 122 orang. Dari aspek topografi, jumlah UPT atau BPP dan PPL tersebut sangatlah kurang. Selayaknya ke depan, di Kabupaten Alor harus memiliki 17 UPT/BPP dengan 175 orang PPL. Suatu kondisi yang sangat tendensius dan ambisius untuk membentuk UPT/BPP sebanyak itu. Namun yang perlu kita ingat adalah hal ini perlu diperjuangkan mengingat aka nada banyak dana dekonsemtrasi yang mengalir ke Alor. Selama ini, kran dana dekonsentrasi masih tersendat sebagai akibat belum terbentuknya Badan Pelaksana Sistem Penyuluhan di Kabupaten Alor untuk menindak-lanjuti amanat UU No. 16 Tahun 2006. Lahirnya UU tersebut harus dilihat sebagai suatu momentum penting dalam sejarah perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia. Secercah harapan baru bagi para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam menggapai masa depan secara bersama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Ketua DPD PERHIPTANI (Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia) Kabupaten Alor, Johanes Don Bosco Wolo, ketika ditemui media ini di Lembur Timur, Senin (19/4/10), memgemukakan, penyuluhan pertanian sebagai suatu system pendidikan bagi petani nelayan, pternak, pekebun dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan merupakan suatu kebutuhan mutlak yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini akan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya agar menjadi lebih produktif dan lebih menguntungkan dan lebih mensejahterakan kehidupan keluarganya.
Lahirnya UU No. 16 tahun 2006, jelas Ketua Perhiptani Alor, secara langsung atau tidak memberikan pengakuan atas profesi penyuluh. Dengan demikian para penyuluh bisa lebih maksimal melaksanakan penyuluhan. UU ini mengamanatkan agar penyuluhan dilaksanakan dalam suatu system terpadu. Sebagaimana Pasal 8 ayat (2) menyatakan, kelembagaan penyuluh di tingkat pusat disebut dengan Badan Penyuluhan, di tingkat Propinsi disebut Badan Koordinasi Penyuluhan, di tingkat kabupaten/kota disebut Badan Pelaksana Penyuluhan dan di tingkat Kecamatan disebut dengan Balai Penyuluhan, sedangkan di tingkat desa disebut dengan Pos Penyuluhan.
Amanat UU 16/2006 tersebut, jelas Johanes Don Bosco Wolo, belum ditindak-lanjuti oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor. Sejak tahun 2007, pihaknya sudah memperjuangkannya baik di tingkat pemerintah maupun DPRD Kabupaten Alor. Bahkan pihaknya sudah menggandakan bahan atau materi UU tersebut dan diserahkan kepada Bupati Alor, Kabag Orta dan DPRD Alor. Di tingkat DPRD, pada semua persidangan, fraksi-fraksi DPRD sudah menyuarakannya dan mendesak pemerintah agar membentuk kelembagaan penyuluh dan tidak boleh menggabungkan penyuluh dengan Badan Ketahanan Pangan. Pemerintah saat itu berargumentasi bahwa belum bisa membentuk kelembagaan penyuluh karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang kelembagaan penyuluh. Namun, argumentasi itu tentu tak bisa dipertahankan oleh karena sejak tahun 2009 lalu telah terbit PP Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. PP ini telah disahkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyonmo di Jakarta tanggal 8 Juni 2009 dan telah diundangkan tanggal 8 Juni 2009 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Andi Mattalatta.
Dengan terbitnya PP No. 43 Tahun 2009 tersebut, jelas Ketua Perhiptani Alor, tak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membentuk kelembagaan penyuluh. Pihaknya juga sudah menyerahkan copyan PP tersebut dan telah menemui Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor agar bisa direspon secara baik sehingga bisa secepatnya membentuk kelembagaan penyuluh. Alasannya, tak ada dasar hukum atau regulasu UU yang menggebungkan penyuluh dengan Badan Ketahanan Pangan.
Akibat dari penggabungan penyuluh dengan Badan Ketahanan Pangan, selama ini system penyuluhan tidak dilakukan secara maksimal karena berbagai keterbatasan biaya operasional. Sebagaimana amanat UU, kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan tingkat kabupaten/kota adalah jabatan struktural dengan Eselon II. Jika lembaga ini terbentuk, maka Badan Pelaksana Penyuluhan bisa menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan propinsi dan nasional. Selain itu, juga bisa melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupoaten dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati yang pembentukan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Kini, nasib penyuluh diserahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor. Jika ingin Program Tri Krida berhasil karena penyluh sebagai ujung tombak di lapangan, maka sangatlah tepat untuk membentuk kelembagaan penyuluh agar wajah pertanian dan kelautan di Alor ada perubahan. Perubahan dalam pola dan system penyuluhan serta pelaksanaan program sehingga kesejahteraan yang dikampanyekan banyak orang benar[benar terwujud.

Laporan: silnusa

RP. 61 JUTA UNTUK TAHAN THERTIUS LOBANG...???


foto 2: Tony Retika.

KALABAHI ON- Kejanggalan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik salah satu pengusaha Alor yang juga Pemilik Toko Aron, Tony Retika, oleh Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Thertius Lobang, akhirnya terungkap. Kuat dugaan, pengusaha Alor ini membayar Kasat Reskrim Polres Alor Iptu Wiwin Junianto Supr0iadi agar bisa menahan Thertius Lobang yang mengungkap kejanggalan proyek peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007-2008.
Kepolisian Resor Alor memang aneh. Dugaan kejanggalan proyek peningkatan mutu pendidikan melalui pengadaan komputer dan pengadaan buku pada Tahun 2007-2008 yang diungkapkan Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas pendidikan Kabupaten Alor Drs. Thertius Lobang tidak dijadikan sebagai pintu masuk melakukan proses hukum. Yang lucu, justru dugaan pencemaran nama baik yang diadukan Tony Retika ke Kepolisian yang justru menjadi fokus penyelidikan hingga penetapan tersangka. Mestinya, yang harus didahulukan penanganan dalam dua kasus ini adalah dugaan kejanggalan dalam pengadaan komputer dan pengadaan buku yang dilakukan Tony Retika. Bukan dugaan pencemaran nama baik atau pemfitnahan terhadap Tony Retika yang dilakukan oleh Thertius Lobang. Perilaku Penyidik Polres Alor seperti inilah yang kemudian memantik munculnya spekulasai bahwa tindak lanjut terhadap laporan polisi oleh masyarakat sangat tergantung kepada besarnya nilai rupiah yang disetor. Kejanggalan lain dalam penanganan kasus pencemaran nama baik yang memaksa Lobang harus berurusan dengan aparat penegak hukum adalah soal penerapan pasal terhadap Lobang. Dalam pemeriksaan awal yakni tanggal 8 Januari, 12 Januari dan tanggal 21 Januari 2010 lalu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Lobang berdasarkan Pasal 311 KUHP. Sesuai ketentuan, tersangka yang diperiksa berdasarkan pasal ini tidak bisa dilakukan penahanan. Supaya bisa dilakukan penahanan, pada pemeriksaan selanjutnya yakni pada tanggal 30 Januari 2010, tersangka malah dikenakan pasal 335 KUHP. Pasal ini masuk dalam pasal pengecualian sehingga tersangkanya bisa dilakukan penahanan. Informasi yang dihimpun media ini dari Polres Alor, menyebutkan, Tony Retika berkepentingan agar polisi harus menahan Lobang yang diduga mencemarkan nama baiknya. Untuk meloloskan keinginan Tony Retika ini, ia diduga membayar mahal Kasat Reskrim Polres Alor, IPTU Wiwin Junianto Supriadi, dalam dua tahap. Tahap pertama, Tony Retika memberikan Rp. 25 juta. Tetapi penmerapan pasalnya tidak masuk dalam pasal pengecualian sehingga penyidik kemudian menerapkan pasal baru yakni pasal 335 dengan jaminan Tony Retika menebusnya dengan menbbayar Rp. 36 juta dalam pembayaran tahap kedua. Lobang akhirnya dilakukan penahanan setelah dirubahnya penerapan pasal. Perilaku penyidik kepolisian ini memaksa publik berkesimpulan bahwa ternyata penerapan pasal terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian tergantung setoran. Menurut sumber resmi di Polres Alor menegaskan bahwa penerapan pasal seperti ini lebih banyak terjadi pada kasus yang berhubungan dengan uang. Sayangnya, dua hari yakni Selasa (12/04) dan Rabu (13/04) pekerja media di Kalabahi yang ingin mengkonfirmasi dugaan miring yang dialamatkan kepada Kasat Reskrim tidak berhasil. Pejabat Polres yang memiliki kompetensi untuk mengklarifikasi permasalahan ini tidak berada di tempat. Kapolres Alor, Wakapolres Allor dan Kasat Reskrim tidak berada di tempat. Secara terpisah, penasehat hukum Thertius Lobang yakni Ny. Elisabeth S. Suyono, SH kepada pers di Kalabahi mengaku karena pasal yang dikenakan terhadap klien sudah berubah dari 311 ke 335 tetapi tidak ada satu pun pertanyaan yang disampaikan kepada kliennya yang mengarah kepada penerapan pasal 335.
”Ini yang menurut saya aneh, ”tandasnya singkat. Elisabeth juga menegaskan bahwa penyidik ragu menerapkan pasal terhadap kliennya, karena biasanya polisi ngotot supaya seorang tersangka yang ditahan itu dapat diperpanjang masa tahanan setelah masa tahanan pertama berakhir. ”Ini bisa saja tidak ada bukti yang kuat untuk menetapkan klien saya sebagai tersangka,”. Jika analisa hukum Elisabeth ini benar, maka diduga kuat penahanan Thertius Lobang oleh penyidik Polres Alor karena sudah ada transaksi keuangan antara Kasat Reskrim dengan Tony Retika. Elisabeth mengaku tidak habis pikir dengan perlakukan penyidik Polres Alor terhadap kliennya. Dimana pada Sabtu (10/04) menjelang keluar dari tahanan, kliennya Thertius Lobang tanpa sepengetahuannya diminta oleh polisi untuk membuat surat penangguhan penahanan. Sehingga dengan dasar surat ini, kepolisian menangguhkan penahanan terhadap Lobang. Inforamsi lain yang dihimpun menyebutkan bahwa kejaksaan tidak menyetujui permintaan perpanjangan penahanan oleh pihak kepolisian dengan alasan tidak memiliki bukti. Karena tidak kehilangan nyali untuk memperpanjang masa tahanan terhadap Lobang, akhirnya polisi membujuk rayu Lobang untuk membuat surat penangguhan penahanan. Dengan dasar surat penangguhanan penahanan inilah akhirnya Lobang dibebaskan dari kurungan setelah 20 hari berada di sel tahanan Mapolres Alor. Elisabet mengaku, jika dari awal dirinya mengetahui permintaan polisi kepada kliennya untuk membuat surat penangguhan penahanan, maka ia akan menyarankan untuk tidak dibuatkan surat. Alasannya, tanpa surat penangguhan juga kliennya tetap dibebaskan dari kurungan. Sekedar tahu, kasus yang menimpa Thertius Lobang ini bermula dari pernyataan Lobang tentang pengadaan komputer dan pengadaan buku dalam proyek peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Alor yang dikerjakan Pemilik Toko Aron Tony Retika di Tabloid Buser Timur terbitan Kupang. Lobang di media itu menegaskan bahwa suplayer yang dipilih sekolah sangat tidak tepat karena dalam petunjuk teknis itu sudah diatur merk komputernya sehingga Aron yang ditunjuk sebagai suplayer sangat tidak tepat. Pemilik Toko Aron mengklaim ini sebagai sebuah pencemaran nama baik sehingga memaksa Lobang beurusan dengan aparat penegak hukum. Yang aneh, aparat kepolisian bukan menindaklanjuti kasus yang diungkapkan Lobang ke permukaan tetapi malah memfokuskan perhatian terhadap laporan dugaan pencemaran nama baik yang diadukan pemilik Toko Aron.
Di bagian terpisah, Pengusaha Aron, Tony Retika, yang ditemui di tokonya, Rabu (14/4) terkesan gugup dan berusaha menghindar dari wartawan seolah sibuk melayani pembeli di tokonya. Tony Retika membantah keras tudingan bahwa dirinya memberikan tips bagi Kasat Reskrim Polres Alor dengan maksud menahan Thertius Lobang yang menurutnya sudah mencemarkan nama baiknya.
”Tidak.....tidak.....tidak benar tu, ”katanya sambil menghindar dari wartawan.

Laporan: morisweni, walter, silnusa

BUPATI & KETUA DPRD ALOR; GOTONG MUSPIDA NONTON TINJU DI BATAM


foto: Bupati Alor, Drs. Simeon Th Pally, mengangkat tangan Ishak Yunior setelah dinyatakan sebagai pemenang dan Juara Kelas Bantam WBO Interim Asia Pasifik, Sabtu (10/4) di Batam.



Bupati Alor, Drs. Simeon Th. Pally dan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Markus D. Mallaka,SH rupanya sudah mati rasa. Sebagian besar petani di daerah ini sedang menjerit kelaparan akibat hasil tanam musim ini gagal panen karena dilanda kekeringan, tetapi Pally-Mallaka malah menggotong Muspida pergi pasiar nonton Kejuaraan Tinju WBO Interim Asia Pasifik di Batam, Sabtu (10/4/10) akhir pekan lalu dengan dalil memberikan dukungan moril kepada Ishak Letidena saat bertarung melawan Ruslee Shamoh asal Thailand.

KALABAHI ON- Rakyatnya menjerit lapar karena hasil tanam musim ini sudah pasti gagal panen. Laporan yang diterima dari tim pemerintah kabupaten melalui instansi teknis termasuk investigasi langsung media ini, menyebutkan, bahwa hampir semua petani di seantro Kabupaten Alor mengalami kekeringan. Gagal panen sudah pasti menghantui para petani. Kelaparan tak bisa terhindarkan. Tetapi apa lacur, Bupati Alor pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, Drs. Simeon Th. Pally sudah berani main curang dengan rakyatnya. Rakyat yang memilihnya sedang menjerit lapar tetapi sang pemimpin yang dipilih langsung itu seolah tak mau mendengar jeritan itu. Digotongnya para pimpinan daerah seperti Ketua DPRD Alor, Markus Dominggus Mallaka,SH, Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, H. Moh Su’ud,SH, Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, Firman Panggaben,SH, Dandim Alor Letkol. Kav Syarichal Siregar,SE dan beberapa pejabat lainnya oleh Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk berekreasi-menonton salah seorang putra terbaik Alor Isak Letidena atau yang lebih keren disapa Isak Yunior berlaga di GOR Tenggarong-Batam. Ini merupakan bukti bahwa para pemimpin daerah ini tidak mau tau dengan ribu ratus kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Tetapi, beberapa sumber terpercaya menyebutkan bahwa total anggaran yang digunakan untuk kepentingan perjalanan para pejabat ini mencapai Rp. 65 juta.
Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Setkab Alor, Yusak Magangsau,SE ketika dikonfirmasi mengaku bahwa Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally dan unsur Muspida Alor menghadiri acara pagelaran Kejuaraan Tinju WBO Interim Asia Pasifik di Batam untuk memenuhi undangan Komisi Tinju Indonesia (KTI). Bukan hanya Bupati Alor saja yang diundang. Unsur Muspida juga diundang oleh KTI untuk menghadiri acara tinju dimaksud.
Menurut Magang Sau, kehadiran Bupati Alor menyaksikan pertandingan tinju antara Isak dan lawannya Ruslee Shamoh dari Thailand itu merupakan suatu bentuk apresiasi dari pemerintah daerah memberikan dukungan moril kepada Isak.
”Apalagi Isak yang putra asli Pureman itu mewakili indonesia. Ini menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor, ”katanya.
Kehadiran Bupati Alor bersama Muspida di Batam ini, jelas Magang Sau, sama dengan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu yang mana salah satu putra terbaik kabupaten itu ikut bertarung mewakili Indonesia dalam ivent tinju paling bergengsi itu. Menanggapi pertanyaan wartawan soal sumber dana yang digunakan untuk membiayai keberangkatan para pejabat itu, Magang Sau mengaku, bersumber dari biaya operasional bupati dan bukan dari pos bantuan. Menurut Magang Sau, Bupati Alor dan Muspida bukan tidak peduli terhadap kondisi rawan pangan yang dialami para petani. Yang pasti ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi rawan pangan yang dialami para petani. Apa yang dilakukan Bupati Alor dan MUSPIDA ini hanya semata-mata merupakan sebuah apresiasi dan dukungan moril bagi salah satu putra terbaik daerah dalam hal ini Isak Yunior yang mampu mengaharumkan nama Alor di kancah tinju Asia Pasifik.

Laporan: Sil Nusa, Moris Weni

Surya Wonotirto: Moderen bukan berarti Mahal


foto: Surya Wonotirto.



DAMBAAN agar Kota Kalabahi maju dan indah kini mulai nampak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya investor-investor muda yang mau menanamkan modalnya di daerah ini seperti PT. Ombay Putra Mandiri yang berdiri sejak tahun 2009. Ide dari pendirian perusahaan yang akan berkonsentrasi di bidang real estate dan developer muncul dari pengusaha senior Enton Jodjana, seorang pengusaha lokal asal Kalabahi – Alor, yang menghendaki adanya suatu pembangunan kota Kalabahi secara terpadu dan indah.
Directur PT. Ombay Puri, Ir. Surya Wonotirto, yang juga adalah menantu dari Bapak Enton Jodjana, saat presentase dalam acara launcing pembangunan Ruko Kadelang Indah di aula Kantor Trans Nusa Alor, Senin (5/4/10), mengatakan, pihaknya akan memberikan yang terbaik bagi pembangunan di daerah Nusa Kenari.
“Awal dari partisipasi PT. Ombay Puri dalam pembangunan ini akan segera diwujudkan dan kami sudah memulainya sebelum ada orang lain yang membangun. Di Kadelang, pekerjaan sedang berjalan yang diperkirakan memakan waktu 1,6 tahun. Ke depannya, PT. Ombay Puri akan bergerak cepat untuk menghadirkan inovasi-inovasi yang berkonsentrasi di dalam penyediaan hunian dan pusat bisnis yang modern. Untuk itu, yang berminat langsung membooking Ruko Kadelang Indah, ”jelas Surya mempromosikan.
Lulusan Sarjana Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya ini, mengatakan, PT. Ombay Puri mempunyai Visi; Menjadi perusahaan terkemuka di bidang pengembangan properti di Kabupaten Alor pada khususnya dan Provinsi NTT pada umumnya. Sedangkan Misi; Menyediakan suatu konsep hunian dan pusat bisnis yang terpadu dengan suatu nilai estetika tinggi. Menyediakan produk-produk properti, baik ruko maupun rumah-rumah yang berkualitas baik dengan biaya yang efektif dan membantu pemerintah dalam program pengadaan perumahan sehat, sederhana dan layak huni.
Menurut Surya, bangunan yang dibangun di desain secara moderen yang tidak kalah jauh bedanya dengan bangunan moderen yang ada di kota-kota besar yang sudah maju.
“Tetapi jangan salah berpikir bahwa yang moderen itu berarti mahal, tetapi yang kami sediakan adalah bangunan yang bentuknya moderen tetapi bisa dijangkau oleh investor yang mau berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah Nusa Kenari, “ujarnya.
PT Ombay Putra Mandiri, berkomitmen dengan sungguh-sungguh membantu pertumbuhan dan pembangunan kota Kalabahi dan sekitarnya, untuk masa sekarang dan yang akan datang.
Ruko Kadelang Indah, kata Surya, mempunyai Spesifikasi Bangunan yaitu; Pondasi: Plat Setempat, Struktur: Beton Bertulang, Dinding: Batako, Plester, Aci, Finishing Cat;Lantai: Keramik 40X40 (utama), Keramik 30X30 (service); Atap: Kanal C (rangka), Zincalume 0.40 (penutup); Pintu Toko: Rolling Door/ Pintu Harmonika; Kusen : Almunium; Daun Jendela: Almunium; Pintu Km Mandi: PVC; Sanitair: INA atau setara; Air Bersih: PDAM dan Listrik: PLN.

Laporan: oktotefi

Jumat, 09 April 2010

Andi Leti Menjajaki Peringkat Nasional


foto: Andi Leti usai bertarung mengalahkan petinju peringkat 6 nasional James Moko Gito Sabtu (13/3) di ring tinju TVRI. Nampak Bupati Alor bersama pelatih dan manajer Alor Boxing Camp (ABC) Jakarta.



JAKARTA ON- Petinju kelahiran Nusa Kenari-Kabupaten Alor terus merambah ke tingkat nasional. Jika sebelumnya Ishak Letidena (Ishak Yunior) yang sudah berhasil menjadi juara sejati nasional di tiga kelas tinju, kali ini menyusul Andi Letding atau Andi Leti. Petinju kelahiran Langkuru yang menduduki Peringkat 8 nasional ini dalam pertarungan tinju di partai tambahan pada Ring Tinju TVRI Sabtu (13/3) lalu berhasil mengalahkan Petinju Peringkat 6 Nasional, James Moko Gito. Keduanya bertarung dalam 8 ronde di Kelas Bulu Yunior. Hasil pertandingan, masing-masing dewan juri memberikan nilai 79-74, 78-74 dan 77-75 dengan angka ini maka juri menetapkan Andi Leti sebagai pemenangnya.
Dalam pertarungan ini, Andi Leti cukup disiplin dengan double covernya sejak awal hingga akhir ronde ke delapan sehingga menyulitkan James Moko Gito untuk menyarangkan pukulan ke wajahnya. Bombardir pukulan James yang mengarah ke perut dan rusuk sama sekali tak mempengaruhi Andi Leti untuk mengamankan wajahnya dari gempuran James. Sebaliknya, pertahanan James yang rapuh akibat terlalu aktif melayangkan pukulan membuat Andi Letih lebih mudah menyarangkan pukulan straightnya ke wajah James. James sempat terperangah di ronde keempat setelah empat pukulan And mendarat mulus di wajah dan pipinya.
Pada paruh ronde kedua yakni ronde kelima, James sempat goyang setelah satu pukulan straight yang cukup keras bersarang ke wajahnya. Hingga ronde kelima berakhir, James hanya bisa menghindar untuk mempertahankan diri dari gempuran Andi. Di ronde ke enam, Andi Leti kembali mengatur tempo pukulan dengan hanya sesekali mengeluarkan pukulan. Memasuki ronde ke tujuh dan ke delapan, James yang berusaha bangkit dari ketertinggalan point hanya bisa mendaratkan beberapa pukulan ke wajah Andi, sedangkan Andi yang masih disiplin dengan pertahanan double cover juga melayangkan sejumlah pukulan telah sehingga beberapa kali terlihat James sempat terhuyung. Strategi, akurasi dan daya hindar Andi membuat James stress karena sejumlah pukulan langsung dibendung oleh double covernya Andi. James yang gagal menemukan terapi berusaha untuk melemahkan stamina Andi dengan memukul kea rah rusuk dan perut. Andi yang menang dengan angka mutlak tersebut kemudian mendapat pengalungan medali oleh Bupati Alor, Simeon Th Pally di ring tinju bersama Manejer ABC David Tuang dan Pelatih Utama ABC, Titus DS. Sementara di barisan depan di ring tinju juga terlihat Seprianus Beri, SH yang selalu saja nongol di ring tinju TVRI setiap kali petinju ABC naik ring. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Bupati Alor belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pendirian Sasana Tinju Alor Boxing Camp Jakarta. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Alor yang dikonfirmasi belum lama ini mengaku hingga saat ini usulan calon pengurus Sasana Tinju ABC belum diterbitkan SK oleh Bupati Alor.
“Sampai sekarang SK belum ada, dari mana Bupati Alor membiayai orang-orang yang selalu hadir di ring tinju TVRI? Kalau pun ada petinju ABC yang naik ring maka itu urusannya manejer dan pelatih ABC di Jakarta. Tidak perlu orang dari Alor pergi ke Jakarta karena yang tanda-tangan adalah manejer dan pelatih. Jangan sampai orang memanfaatkan Sasana ABC ini untuk dapat uang jalan ke Jakarta, “ujar Pontius Waly Mau mengeritik.

Laporan: silnusa

Tersandung Selingkuh dan Suap; ARJUNA Desak Bupati Alor Non Aktifkan Amirullah

Kalabahi ON-Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor Amirullah, SH, MAP digoyang Aliansi Rakyat Jelata Nusa Kenari (ARJUNA). Diduga menyuap Kasat Reskrim Polres Alor IPTU Wiwin Junianto Supriadi dalam kasus dugaan menggelapan coral milik Johan Imago dan kasus perselingkuhan dengan dr. Suci (mantan salah satu Direktur RSUD di Kalimantan) ARJUNA mendesak Bupati Alor Drs. Simeon Pally untuk menon-aktifkan Amirullah, SH, MAP dari jabatan Kepala IRDA.

Seperti berita media ini edisi 70 Tahun II Minggu II Februari 2010 bahwa dalam kaitannya dengan dugaan suap yang melibatkan Amrillah, SH, Ir. Ernna da Silva dan Drs. Isak Hopny Ally dengan Kasat Reskrim Polres Alor Iptu Wiwin Junianto Supriadi itu beredar rekaman penyerahan uang. Penyerahan uang sebesar Rp. 30 juta kepada orang yang diduga kuat Kasat Reskrim Polres Alor Iptu Wiwin Junianto Supriadi oleh tersangka kasus penggelapan terumbu karang milik Goan Kabir oleh Amirullah, SH, MAP ini sudah barang tentu untuk menghilangkan jejak penanganan kasus yang sudah bertahun-tahun dalam proses penyidikan di Polres Alor. Padahal dalam kasus dugaan penggelapan terumbu karang milik Johan Imago ini penyidik Polres Alor sudah menetapkan Amirullah, SH, MAP (Kepala IRDA Kabupaten Alor), Ir. Erna da Silva (Kadis Perikanan dan Kelautan) dan Drs. Isak Hopni Ally yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Infokom setempat. Setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 30 juta kepada Wiwin, Amirullah mengaku hanya ini yang bisa mereka berikan kepada Kasat Reskrim. Selanjutnya untuk tersangka lainnya (Erna Da Silva) yang dalam rekaman itu disebutkan sebagai beliau, Amirullah mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi. Kepada Wiwin, Amrilullah mengatakan lagi bahwa yang diberikan saat itu bersumber dari dirinya dan tersangka Isak Hopni Ally. Sedangkan untuk Erna Da Silva, Amirullah menegaskan bahwa mudah-mudahan dia memberikan minimal sama atau lebih dari nilai yang diberikan dirinya dengan Isak Hopni Ally. Kasus ini menurut Kapolres Alor AKBP Andi Harsito sedang dalam penanganan POLDA NTT. Sedangkan kasus perselingkuhan yang dibuka ARJUNA adalah kasus perselingkuhan antara Amirullah dan dr. Suci yang merupakan kasus lama yang terjadi ketika daerah ini masih dipimpin Ir. Ans Takalapeta dan Drs. Aba Maulaka. Kasus perselingkuhan ini diadukan hingga ke Propinsi dan Irjen sehingga Amirullah yang menjabat Kasat Pol PP Kabupaten Alor kala itu dinon aktifkan dari jabatan. Asal tahu, Dr. Suci adalah peserta Diklat Pim II bersama Amirullah di salah satu Kota Besar di Indonesia. Amirullah menjalin cinta terlarang dengan dr. Suci dan berjanji menikahinya. Kasus ini baru mengungkap ke permukaan ketika Amirullah ingkar janji untuk menikahinya. dr. Suci yang terlanjur menaruh harap pada Amirullah agar kelak menjadi suaminya merasa dihianati sehingga memaksa Amirullah harus berhadapan dengan pihak Banwasda Alor yang kala itu dipimpin Mikael Kabosu, SH. Dr. Suci bahkan rela meninggalkan tugas dan memilih mendatangi Alor untuk mengadukan kasus perselingkuhannya dengan Amirullah ini kepada Bupati Alor yang kala itu dijabat Ir. Ans Takalapeta. Akibatnya, Amirullah dinon aktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Pradja Kabupaten Alor. Dua kasus yang melibatkan orang nomor satu di IRDA Kabupaten Alor ini yang kemudian mendorong ARJUNA mendesak Bupati Alor Drs. Simeon Pally agar segera menon aktifkan Amirullah dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor. Dalam orasinya saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Alor di bilangan Batu Nirwala, Jumat (18/03) salah satu aktivis ARJUNA Dony Mooy mendesak agar Amirullah segera dinon aktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Irda karena kasus perselingkuhan yang melibatkannya dengan dr. Suci tidak jelas penanganannya. Apa yang bisa diharapkan dari penegakan superamasi hukum kalau Irda yang diberi peran sebagai ujung tombak penegakan supremasi hukum dalam rangka menyuskseskan program Tri Krida dijabat oleh pejabat tukang selingkuh dan penyuap. “Amirullah harus turun dari jabatan Kepala Irda. Segera copot dia. Kalau tidak copot maka dalam waktu dekat kami akan mengadukan kasus ini ke Gubernur NTT,” tandas Mooy dalam orasinya di pelataran Kantor Bupati Alor. Aktivis ARJUNA lainnya Walter Datemoly ketika didaulat berorasi juga mengemukakan hal yang sama. Datemoly minta agar Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally konsisten dengan isi fakta integritas yang sudah diteken bersama dengan pimpinan satuak kerja di daerah ini. “Bagaimana Amirullah dikasih jabatan sebagai Kepala Irda kalau terlibat dalam kasus perselingkuhan dan kasus dugaan penyuapan. Copot Amirullah , dia tadak layak jadi Kepala Irda. Kalau mau sapu lantai itu pakai sapu yang bersih,” tandas Datemoly sembari mengingatkan kepada Bupati Alor bahwa jika dalam satu minggu Amirullah tidak dicopot maka pihaknya akan mendatangi Kantor Irda dan segel kantor milik pemerintah itu. Desakan untuk menon aktifkan Amirullah dari jabatannya sebagai Kepala Irda Kabupaten Alor juga dating dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Wakil Ketua PKPI Kabupaten Alor Gerson Imanuel Mangsari juga mendesak Bupati Alor Drs. Simeon Pally untuk menon aktifkan Amirullah dari jabatannya sebagai Kepala Irda Kabupaten Alor. Mangsari menilai perbuatan Amirullah menyuap Kasat Reskrim Polres Alor adalah perbuatan pidana yang sangat memalukan. Apalagi yang bersangkutan sedang menjabat Kepala Irda. “Kita minta supaya Amirullah dicopt dari jabatan, kalau dia terlibat masalah begini siapa yang harus periksa dia,” tandas Mangsari bertanya. Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally terang Mangsari kalau benar-benar konsisten dengan fakta integritas yang sudah ditanda tangani bersama dengan para pimpinan instansi pemerintah ya Amirillah harus dinon jobkan dari jabatan yang sedang dijabat saat ini. “Bupati jangan hanya asal bekin fakta integritas tetapi faktanya tidak jalan. Kalau Bupati mau bukti penyerahan uang dari Amirullah kepada Kasat Reskrim kami siap kasih bukti rekaman,” katanya. Kepada Kasat reskrim Polres Alor dan Amrillah serta dua pejabat teras lainnya Mangsari menegaskan, kalau tidak benar melakukan suap dan menerima suap mengapa tidak memperkarakan media yang menulis ini kasus. ”kalau tidak betul memberi dan menerima suap kenapa Kasat Reskrim, Amirullah, Erna Da Silva dan Hopni Ally tidak gugat media. Kalau sampai tidak gugat media yang menulis suap itu artinya benar-benar terjadi suap. Kalau benar terjadi suap kenapa hanya orang-orang ini tidak dikenakan tindakan. Apakah mereka kebal hukum,” timpal Mangsari bertanya. +++ tim

Otonomi Alor Gusur Tutwuri Handayani


Mantaon: Logo Pemerintah Pusat Tidak Berlaku


Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya otonomi daerah maka semua logo pemerintah pusat termasuk Tutwuri Handayani tidak berlaku lagi di daerah. Berbagai atribut instansi vertikal yang telah menjadi satuan kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maka lambang-lambang atau logo pemerintah pusat tidak bisa digunakan lagi.

KALABAHI ON- Polemik soal penghapusan logo Tutwuri Handayani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Yulius Mantaon, akhirnya bergulir hingga ke telinga wakil rakyat. DPRD Kabupaten Alor melalui Komisi C DPRD akhirnya menggelar rapat kerja bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dengan agenda utama penjelasan terkait penghapusan logi Tutwuri Handayani dan persiapan Ujian Nasional (UN) tahun 2010. Rapat kerja yang berlangsung Rabu (10/3) lalu dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD, Seniriadin N.Badu, S.Sos, M.Si dan dihadiri para anggota komisi, sedangkan pihak pemerintah dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Yulius Mantaon bersama Kepala Sub Kepegawaian, Beth Amung,SE dan pejabat lainnya.
Di hadapan Komisi C DPRD Alor, Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Yulius Mantaon, menejlaskan, sejumlah lambang atau logo pemeirntah pusat yang tidak berlaku di daerah selain Tutwuri Handayani salah satunya adalah logo Departemen Penerangan yang di dalamnya tertera tulisan ‘Dian Nan Tak Kunjung Padam’. Khusus untuk Tutwuri Handayani, logo ini sebelumnya dipakai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian berubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 yang di dalamnya terdapat tulisan Tutwuri Handayani. Sementara soal penggunaan lambang pada pakaian dinas harian (PDH) di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 7 tahun 2008.
“Tidak dibenarkan oknum PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor yang menggunakan dua macam lambang pada pakaian dinas harian. Sedangkan penggunaan lambang pada naskah dinas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, yang kemudian diatur dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 13 tahun 2005 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Soal ini terakhir diatur dengan Permendagri Nomor 10 tahun 2008 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, “jelas Mantaon.
Di hadapan Komisi C DPRD Alor saat itu, Kepala Dinas Pendidikan, menjelaskan secara kronologis perihal tidak berlakunya lambang atau logo Tutwuri Handayani. Dijelaskannya, sejak berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemeirntah Daerah, maka sejumlah kewenangan pemerintah telah diserahkan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain sebagaimana pasal 7 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999. Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Kemudian dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan, ‘kewenangan pemerintah yang diserahkan ke pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 11 UU No. 22/1999 disebutkan pula; kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam pasal 7 dan yang diatur dalam pasal 9. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,. Perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
Desentralisasi kewenangan itu kemudian diatur lagi dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10 UU No. 32/2004 dikatakan ‘pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimalsud yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Pada pasal 14 UU No. 32/2004 dijelaskan, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi; perencanaan dan pengendalian pembangunan. Perencanaan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, pelayanan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah. Pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintah, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.
Selain itu, juga diatur dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Khusus pasal 7 ayat 2 UU No. 32/2004 disebutkan bahwa urusan wajib sebagaimana dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan dan perpustakaan.
Berdasarkan UU tersebut, jelas Mantaon, maka oleh pemerintah telah dibentuk berbagai peraturan pelaksanaannya antara lain PP 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, Keppres No. 5 tahun 2001 yang pelaksanaan pengakuan kewenangan kabupaten/kota terakhir diatur dengan PP 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang kemudian dibentuk pule dengan berbagai peraturan daerah (Perda).
Perda dimaksud, jelas Mantaon, adalah Perda No. 2 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Alor, Perda No. 3 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Alor. Perda terakhir adalah Nomor 6 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah sehingga terjadi penyatuan atau peleburan sejumlah besar instansi vertikal menjadi badan dan dinas daerah Kabupaten Alor sesuai kebutuhan daerah. Ia menyebutkan, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kandepdikbud) dihapus dan disatukan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Kantor Departemen Penerangan dirubah menjadi Dinas Informasi dan Komunikasi, terakhir menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. Kantor Departemen Koperasi menjadi Dinas Koperasi UKM. Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terakhir menjadi Dinas Perindag Koperasi dan UKM.
Beberapa instansi vertikal Departemen Dalam Negeri juga mengalami perubahan yakni Kantor Sosial Politik serta Markas Wilayah Pertahanan Sipil menjadi Badan Kesbang Linmas. Inspektorat Wilayah menjadi Banwas yang kemudian berubah lagi menjadi Inspektorat Kabupaten. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), kemudian berubah lagi menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Alor.

Laporan: Sil Nusa