Cari Blog Ini

Memuat...

Selasa, 30 November 2010

Dewan Direksi PDMAH dan Direktur PDAM Dikukuhkan

Dewan Direksi PDMAH dan Direktur PDAM Dikukuhkan


Kalabahi ON-Dewan Direksi Perusahaan Daerah Mutiara Harapan (PDMH) dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dikukukan oleh Bupati Alor, Kamis (21/10). Dalam pengukuhan itu, Singa Muda Illu, SE dipercayakan menjadi Direktur Utama PDMH. Sedangkan Agus Prayitno ditunjuk memimpin PDAM yang ditinggalkan Drs. JK Lapenangga.

Selain mengukuhkan Singa Muda Illu, SE sebagai Direktur Utama PDMH Kalabahi dan Agus Prayitno menjadi Direktur PDAM Nusa Kenari, juga dilakukan pengukuhan terhadap dewan direksi PDMH lainnya yakni, Alfons Gorang, S.Sos sebagai Direktur Keuangan, Benyamin Tobatonu, SE sebagai Direktur Usaha dan Stef Giri, S.Sos sebagai Direktur Kelembagaan.
Upacara pengukuhan dihadiri unsur Muspida, para pimpinan SKPD, pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat.
Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally dalam pengukuhan dewan direksi PDMH dan direktur PDAM itu mengatakan, jabatan yang diberikan ini adalah kepercayaan, karena itu harus dijunjung setinggi-tingginya dan mampu pertanggungjawabkan itu melalui tugas dan kerja keras.
Dua perusahaan daerah ini tambah Pally, merupakan perusahaan milik daerah yang ditugaskan untuk membantu pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai dewan direksi PDMH dan direktur PDAM yang baru, Bupati Alor mengharapkan agar melaksanakan hak dan kewajiban di perusahaan itu berdasarkan Peraturan Daerah sebagai landasan pijak mengembangkan perusahaan.
Dewan direksi dan direktur yang baru Pally mengharapkan lagi agar mampu menunjukan dua perusahaan itu pada sehat manajemen dan organisasi, sehat usaha dan sehat keuangan yang didasari pada akuntabel, karena pada saatnya nanti perusahaan itu akan diaudit untuk mengukur kminerja.
“pemerintah dan dewan tidak akan kasih dana penyertaan kalau kinerja pimpinan perusahaan diragukan,” ujar Pally sembari menambahkan, hingga saat ini sebanyak Rp. 3,6 miliar yang disertakan pemerintah untuk mengelola PDMH berdasarkan bidang usaha. Itu berarti kinerja ditentukan sisa hasil usaha.
Di PDMH itu jelas Pally, masih menyisahkan piutang yang mencapai Rp. 3 miliar lebih, karena masih dililit hutang sehingga pemerintah untuk sementara waktu belum bisa memberikan dana penyertaan. “Tagih hutang di pihak perusahaan di pihak ketiga dulu. Penagihan tetap dilakukan sesuai ketentuan,” pinta Pally.
Menurut Pally, untuk memajukan perusahaan daerah, dewan direksi yang baru harus mampu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan peluang usaha yang ada di daerah ini.
Bupati Pally juga minta agar dewan direksi harus memiliki kemampuan bekerja sama dengan staf secara profesional. Lebih dari pada itu dewan direksi harus memiliki jiwa usaha yang tinggi, bukan hanya bisa bicara dan memiliki kemampuan managemen. Jika jiwa usaha tidak dimiliki dewan direksi maka usaha perusahaan akan menjadi macet.
Pally mengingatkan kepada dewan direksi yang baru, jika terjadi temuan berdasarkan hasil audit auditor resmi negara maka selain dewan direksi akan diminta pertanggungjawaban, dewan direksi akan dipertimbangkan untuk dilakukan pergantian.
“Perusahaan daerah ini sebenarnya bisa mengendalikan ekonomi daerah. Bupati dan dewan akan memberikan intervensi kalau tugas ini berjalan dengan baik,” kata Pally setengah berjanji.
Untuk PDAM terang Pally, setiap tahun hanya menyumbangkan Rp. 25 juta bagi PAD, dan tidak pernah mengalami peningkatan.
Karena PDAM ini memiliki lahan usaha yang luas dan besar sehingga Pally minta agar pimpinan yang baru bisa menggerakan semua kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk terus memperluas jaringan air bersih agar bisa menjangkau masyarakat, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Pally mengharapkan agar kehadiran PDAM di daerah ini selain menggenjot PAD tetapi harus mendepankan aspek pelayanan dalam pengembangan usaha. +++ moris weni

Petani Desa Merdeka Belum Persiapkan Lahan Pertanian

Petani Desa Merdeka Belum Persiapkan Lahan Pertanian

Kalabahi ON-Sebanyak 322 Kepala Keluarga Petani di Wilayah Desa Merdeka Kecamatan Pantar Timur dikabarkan belum mempersiapkan lahan pertanian untuk musim tanam tahun 2010. Masyarakat dua dusun di wilayah itu sama sekali belum siapkan lahan karena curah hujan yang tidak menentu.

Kepala Desa Merdeka Kecamatan Pantar Timur Alfred Sir kepada Ombay News di Kalabahi, Senin (11/10) silam membenarkan bahwa umumnya masyarakat petani di desa yang dipimpinnya itu belum mempersiapkan lahan pertanian menyambut musim tanam tahun ini karena curah hujan yang tidak menentu.
Alfred mengaku, masyarakat di desa yang diarsiteknya itu umumnya bekerja sebagai petani ladang atau lahan kering yang hanya bisa menanam pada musim hujan, tetapi semua petani belum mempersiapkan lahan karena curah huja yang terjadi di wilayah itu secara terus menerus dalam beberapa bulan terakhir.
Bulan-bulan sekrang inikah bulan dimana masyarakat harus sibuk menyiapkan lahan tetapi karena hujan yang turun tidak berhenti ini mengakibatkan masyarakat belum dapat mempersiapkan lahan, kata Alfred.
Menurut dia, hingga saat ini lahan pertanian milik para petani di Desa Merdeka belum dibakar karena kondisi hujan yang mengguyur wilayah itu.
Orang nomor satu di Desa Merdeka itu mengaku hingga saat ini PPL yang ditugaskan di Desa Merdeka belum mengunjungi petani. “PPL ada tetapi di kecamatan, sampai dengan hari ini belum ke desa,” kata Alfred seadanya.
Dikatakannya, biasanya secara normal atau pada tahun-tahun sebelumnya, rata-rata para petani di desa itu mengerjakan kebuh atah lahan hingga mencapai 1 Ha, tetapi saat ini persiapan tak bakal mencapai 1 Ha karena kondisi hujan yang turun terus menerus, apalagi kita sudah berada di bulan Oktober.
Alfred mengaku bahwa masyarakat di desa yang dipimpinnya itu sudah sangat resah dengan kondisi cuaca yang demikian rumit. “Masyarakat saya rata-rata sudah sangat resah, bisa jadi para petani tidak bisa tanam karena lahan tidak tersedia,” katanya.
Ada petani yang sedang mempersiapkan lahan tetapi tidak bisa dibakar, begitu potong taruh, hujan siram kasih basah, katanya. +++ moris weni

Bukalabang Itu Kantong Kemiri Yang Tidak Ada Aspal

Bukalabang Itu Kantong Kemiri Yang Tidak Ada Aspal

Kalabahi ON-Bukalabang-Desa Merdeka sejak nenek moyang dikenal sebagai daerah kantong kemiri di Kecamatan Pantar Timur. Letaknya hanya sekitar 6 Km dari Bakalang-Ibukota Kecamatan Pantar Timur. Tetapi sayang, kondisi jalan yang mengubungkan wilayah itu masih berstatus jalan tanah atau jalan kuda.


Terletak persis di Puncak Bakalang-Ibukota Kecamatan Pantar Timur berdiri sebuah wilayah pemerintahan desa yang oleh tua-tua adat di wilayah itu disebut Desa Merdeka. Jarak tempuh Cuma hanya sekitar 6 KM dari Bakalang. Tetapi Desa Merdeka nyaris luput dari perhatian pemerintah.
Bupati berganti dari periode ke periode berikutnya, tetapi masyarakat di wilayah itu tidak tersentuh kebijakan pembangunan. Itu pasalnya yang mengakibatkan tak satu-pun jengkal ruas jalan yang mengubungkan Bakalng dengan Bukalabang atau Desa Merdeka yang beraspal.
Padahal bukan menjadi rahasia umum lagi kalau yang namanya Bukalabang-Desa Merdeka itu merupakan kantong utama jenis komoditi kemiri di Kecamatan Pantar Timur, disamping desa lain di wilayah itu.
Kepala Desa Merdeka Kecamatan Pantar Timur Alfred Sir kepada Ombay News di Kalabahi, Senin (11/10) mengatakan, kalau mau dibilang Desa Merdeka itu merupakan daerah kantong kemiri di Kecamatan Pantar Timur. Selain kemiri, ada jambu mente dan kenari. Semua petani di wilayah itu punya mamar kemiri, dari hasil penjualan, para petani bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menyekolahkan anak-anak.
Tetapi jelas Alfred, salah satu kendala utama yang diderita masyarakat di desa yang diarsiteknya itu dari tahun ke tahun adalah masalah jalan. “Karena jalan masih seperti jalan kuda dan tidak beraspal sehingga tidak satupun kendaraan yang melintasi desa itu. Jalan dari ibukota kecamatan ke Desa Merdeka belum ada,” tandas Alfred Sir seadanya.
Akibatnya demikian Alfred, petani komoditi di Desa Merdeka menjual hasil komoditi di Bakalang-Ibukota Kecamatan Pantar Timur dengan cara pikul. Karena hanya bisa pikul kemiri ke pasar sehingga palingan yang dibawah juga paling banyak itu mencapai 50 Kg, karena kekuatan orang pikul dengan jalan kaki itu hanya mencapai itu, kata Alfred.
Mengenai harga kemiri demikian Alfred, sudah tergolong bagus karena sudah mencapai Rp. 16.500/Kg, sedangkan jambu mente mencapai Rp. 7 Ribu/Kg. “Untuk kenari, biasa dijual pake ukuran gelas, dimana satu gelas Rp. 2 Ribu,” ujar Alfred.
Alfred Sir kemudian mengatakan, jika pemerintah yang berkuasa saat ini masih memiliki hati nurani maka masalah jalan yang merupakan pengeluhan masyarakat Desa Merdeka sejak berpuluh-puluh tahun bisa mendapatkan perhatian. Apalagi, Desa Merdeka merupakan salah satu daerah kantong kemiri-jenis komoditi unggulan di Kabupaten Alor.
Ternyata tidak hanya jalan yang menjadi keluhan warga di Desa Merdeka. Air juga menjadi salah satu masalah serius yang dilami oleh warga di desa itu.
Menurut Alfred, masyarakat di wilayah itu selama ini mencari air hingga mencapai lembah. Karena di lembah terdapat dua mata air dengan jarak tempuh sekitar 3 KM. “masyarakat biasa pikul dengan menggunakan jerigen,” tandas Alfred.
Dua sumber mata air yang terletak di lembah itu antara lain sumber mata air Jer Jasi dan satu lagi berasal dari sumber mata air Bu Jergen.
Orang nomor satu di Desa Merdeka ini mengaku, dari kedua sumber mata air ini, yang paling besar debit airnya adalag sumber mata air Jer Jasi, yang mengalir sepanjang hari hingga Kelurahan Kabir Kecamatan Pantar dan tidak pernah kering. Sedangkan air yang bersumber dari Bu Jergen itu kalaupun dikelola, hanya bisa mengalir di Padang Tenggara-Ibukota Desa Merdeka. Kepala Desa Merdeka mengharapkan agar kedua sumber mata air itu bisa dilakukan survei oleh instansi teknis, dan dikelolah sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. +++ moris weni

FN2K Minta Pansus Angket Bansos Bekerja Transparan

FN2K Minta Pansus Angket Bansos Bekerja Transparan

Kelompok masyarakat dari Forum Nurani Nusa Kenari (FN2K) melakukan aksi demo mendukung Pansus Angket Bansos untuk bekerja secara transparan sehingga ada kejelasan bagi masyarakat soal dana bantuan sosial (Bansos). Hal ini karena sejak pansus angket dibentuk sampai mau berakhir belum juga ada tanda-tanda kejelasan dari hasil kerja pansus.
Masa yang berjumlah 50 orang dengan mengunakan sepeda motor dan satu mobil pik-up, Kamis (21/10/10)mendatangi kantor Bupati Alor dan DPRD Alor.
Di halaman Kantor Bupati Alor, masa yang dipimpi Ketua Forum Nurani Nusa Kenari(FN2K), Walter Datemoly, SE dan Koordinator Aksi, Edward Karipuy, ST dan sejumlah aktifis seperti Viktor Sumaa, Yahuda Lanu, Ato Penton,Sadrak Peni, secara bergantian melakukan orasi untuk meminta pemerintah bisa memberikan keterangan kepada pansus angket DPDR Alor soal dana bantuan sosial (bansos). Menurut mereka, terjadi penyalah gunaan kewenagan dalam pemberian bansos. Dana bantuan sosial yang mesti diperuntukan bagi rakyat miskin kok diberikan kepada orang dan instansi yang mampu seperti Polres Alor, Kejaksaan Negeri Kalabahi, Pengadilan Negeri Kalabahi, pejabat birokrasi, istri-istri pejabat birokrasi, istri Bupati Alor dan istri Wakil Bupati Alor, sementara ada banyak saudar-saudara kita di Alor yang putus sekolah, tidak mampu berobat di rumah sakit karena miskin dan ada juga yang masih susah mencari makan yang patut mendapat bantuan sosial justru dibiarkan terlantar dalam kemiskinan sedangkan pemerintah justru lebih berpihak kepada orang/instansi yang mampu.
Setelah berorasi di halaman Kantor Bupati Alor masa mulai menuju gedung Kantor DPRD Alor untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka diterima Ketua DPRD Alor, Markus D. Malaka,SH, Wakil Ketua DPRD Alor, Deny Lalitan, Ketua Pansus Angket, Mathias Lily, Sekertaris Pansus Angket,Marthen Maure, SH dan Yonatan Maukay, anggota pansus di ruang komisi untuk berdialok secara langsung.
Ketua FN2K, Walter Datemoly, SE, menyampaikan tuntutan mereka bahwa FN2K sangat mendukung DPDR Alor dalam menggunakan hak angket untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan kewenagan dalam pemberian dana bantuan sosial (Bansos). Wujud dukungannya dengan meminta kepada tokoh agama untuk secara khusus mendoakan pansus angket untuk bekerja secara jujur dan transparan, FN2K juga meminta secara tegas kepada pansus angket dana bansos untuk mengusut tuntas dana 18 M yang diduga ada indikasi penyalah gunaan, FN2K mempertanyakan kepada pansus angket DPRD Alor yang sudah bekerja selama kurang lebih enam minggu belum juga nampak hasilnya karena tidak bisa menghadirkan penerima bansos dan pemberi bansos untuk dimintai keterangannya, dan mempertanyakan apa tujuan pembentukan pasnsus angket dan kemana hasil yang akan dicapai nanti.
Sementara itu Viktor Sumaa, meminta kepada DPRD Alor supaya panjar dana 5M oleh pemerintah supaya jangan di akomodir dalam perubahan APBD dan hasil dari pansus angket apabila ada penyalahgunaan keuangan langsung direkimendasikan kepada KPK sehingga langsung proses hukum.
Yahuda Lanu, menilai bahwa dalam pemberian dana bansos yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, oleh karena itu pansus angket harus bekerja secara sungguh-sungguh, jangan sampai pansus angket ini hanya sensasi saja sehingga nantinya ada main mata dan dil-dil antara DPRD Alor dan Eksekutif sehingga terjadi satu pasang pengantin yang penuh dengan kemesraan.
Terhadap tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran, Ketua DPRD Alor, Markus D.Malaka, SH, mengatakan DPRD Alor menggunakan hak angket dalam menyikapi dugaan dana bansos dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus Angket)yang diusulkan oleh inisiator dan mendapat persetujuan dari 23 anggota DPRD Alor dan di tetapkan dalam sidang paripurna DPRD Alor, sehingga pansus angket sementara dalam melaksanakan tugasnya sampai masa 60 hari kerja, untuk itu dukungan ataupun kritikan yang disampaikan oleh masyarakat sangat di hargai seingga apapun yang di sepakati pansus harus melalui paripurna DPRD Alor.
Hal-hal yang berkaitan dengan tekni kerja pansus dijelaskan Ketua pansus angket, Matias Lily dan sekertaris Marthen Maure, SH, mengatakan pansus angket semetara bekerja dan sudah memanggil para penerima bansos, ada yang memenuhi panggilan pansus, seperti istri Bupati dan istri Wakil Bupati, Ketua Pengadilan Negeri, Kodim 1622 Alor,Ketua KPUD Alor, Ketua Panwaslu Alor, Ketua DEK/DEL dan sejumlah orang penerima bansos, ada juga yang belum memenuhi panggilan pansus meskipun telah disurati dua sampai tiga kali, dalam sisa beberapa hari ini kami terus bekerja dan sejumnlah orang yang mau memberikan keterangan seperti mantan Bupati Alor Ir. Ans Takalapeta sudah bersedia datang untuk memberikan keterangan, jelas Maure.
Sementara itu, ketua pansus angket, Matias Lily, menegaskan bahwa pansus bekerja secara transparan dan sesuai dengan target. Target yang mau dilakukan pansus adalah untuk meneliti apakah pemberian bansos ada pelanggaran atau tidak, jika ada pelanggaran disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Alor untuk di rekomendasikan kepada KPK untuk dilakukan proses hukum.
Menurut Lily, pansus tidak mencari siapa yang salah atau benar dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa semua penerima bansos itu salah, karena instansi vertikal bukan lembaga pengemis yang meminta-minta bantuan tetapi mereka juga perlu di danai untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan yang mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian yang sekarang kita rasakan di negeri Nusa Kenari ini.
Menyangkut tidak tegasnya pansus angket dalam memanggil pemerintah daerah, Lily mengatakan bahwa pansus tetap tegas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme pansus yang di amanatkan oleh Undang-undang, jadi ada kelompok masyarakat yang datang memberikan dukungan kepada pansus angket kami berterima kasi dan ada yang datang menuntut pasnsus dibubarkan juga kami berterima kasi karena itu suatu bentuk dukungan yang mencas pansus untuk bekerja lebih maksimal lagi dan ketidak hadiran pemerintah dalam panggilan pansus itu haknya Pemerintah Daerah dan silahklan Pemerintah Daerah melawan dengan Undang-undang, tegas Lily.====>oktotefi

Jalan Menuju SMK Negeri Kalabahi Terancam Putus

Jalan Menuju SMK Negeri Kalabahi Terancam Putus

Kalabahi ON-Ruas jalan yang menghubungkan Jalan Poros Kalabahi dengan SMK Negeri I Kalabahi di Desa Lendola, Kota Kalabahi mengalami rusak parah dan terancam putus. Saat ini kendaraan roda empat dan enam sudah jarang melintas ruas jalan dimaksud.

Sebagaimana yang disaksikan media ini, jalan di Desa Lendola saat masuk dari pertigaan cabang jalan utama sekitar wilayah Gereja Pola Tribuana-Kalabahi, badan jalannya sudah banyak yang berlubang di sepanjang ruas jalan tersebut.
Kondisi paling parah terlihat di dekat kantor Desa Lendola. Di lokasi itu ada tiga titik lubang yang berdekatan, dimana badan jalannya terancam putus akibat banjir. Saluran got yang ada di lokasi itu telah rusak, bahu jalan telah roboh bahkan sebagian badan jalan terkikis banjir.
Kondisi ini membuat kendaraan roda empat tidak dapat melintasi ruas jalan itu. Padahal di wilayah itu terdapat sejumlah sarana umum seperti kantor desa Lendola dan SMKN I Kalabahi.
Selain itu, di wilayah tersebut ada sumber air yang setiap harinya mobil tangki dari Kalabahi selalu mengambil air dari sumber air itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kalabahi.
Akibat kondisi jalan terancam putus maka saat ini kendaraan roda empat yang ingin ke Desa Lendola harus melalui jalur lain yakni, dari cabang Kampung Baru baru ke pusat Desa Lendola.
Kepala Desa (Kades) Lendola, Constan Ouw , Sabtu (9/10/2010), mengatakan, warga Desa Lendola kecewa karena merasa tidak ada perhatian pemerintah untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Selama ini, katanya, pemerintah hanya berjanji saja kepada masyarakat Desa Lendola.
"Jalan rusak sudah sejak lama dan masyarakat di Kalabahi, termasuk pejabat tahu soal ini. Namun tidak ada perhatian, padahal masyarakat setiap tahun mengusulkan lewat Musrenbang. Desa ini ada fasilitas umum selain SMKN juga sumber air untuk kebutuhan masyarakat Kalabahi. Jalan rusak dan hampir putus akibat mobil tangki setiap hari masuk-keluar desa ditambah air hujan menggerus badan jalan yang ada," tandasnya.
Ouw mengaku jalan tersebut dibangun sejak 1978 hingga saat ini belum pernah diperbaiki.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Lendola, John Maro mengatakan, pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan jalan di Desa Lendola itu. Sebab di desa itu terdapat sejumlah sarana umum, seperti sekolah dan sumber air yang menghidupkan warga kota. "Saya amati, jalan yang masih baik tapi diperbaiki pemerintah. Sementara jalan yang sudah hancur seperti di desa kami koq tidak diperhatikan," keluhnya.
Salah seorang warga Desa Landola mengaku, beberapa hari silam menjelang malam, salah seorang warga jatuh di lobang jalan yang nyaris putus itu karena dikikis banjir. “Dia kira jalan anteru jadi dari jauh dia sudah ambil pinggir, padahal pinggiran jalan sudah jadi lubang. Karena tidak tahu, dia akhirnya jatuh di lubang,” kata salah seorang warga yang enggan dikorankan namanya itu. +++ moris weni

Alor Kirim Sebelas Cabang Olahraga di Arena POPROP

Alor Kirim Sebelas Cabang Olahraga di Arena POPROP

Kalabahi ON-Kabupaten Alor mengirim atlit dari sebelas cabang olahraga untuk bertarung di arena pekan olahraga propinsi (PORPROP) yang digelar, Kamis (21/10) selama satu pekan. Karena semua cabang olahraga yang dipertandingkan dalam POPROP NTT ini diikuti oleh anak-anak Nusa Kenari sehingga Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally menaruh harap agar bisa meraih juara umum.

Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally ketika melepas kontingen Alor di ajang olahraga bergengsi tingkat Propinsi NTT, Selasa (19/10) mengatakan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor memberikan kepercayaan untuk mengirim para atlit dari sebelas cabang olahraga sebagai duta daerah di ajang pekan olah propinsi.
“Alor harus bisa keluar sebagai juara umum. Tetapi kalau tidak juara juga pemerintah siap menerima kedatangan atlit peserta pekan olahraga tingkat propinsi,” katanya.
Meski bergurai tetapi orang nomor satu di Kabupaten Alor ini mengharapkan agar anak-anak nusa kenari bisa meraih prestasi di ajang olahraga ini sehingga terpilih mengikuti Pra PON dan kemudian menuju PON, itu harapan pemerintah dan masyarakat di daerah ini.
Menurut Pally, karena ini namanya perlombaan sehingga tantangan yang dihadapi para atlit adalah target meraih juara yang juga dipatok oleh kontingen dari kabupaten lain di NTT. Semua kabupaten pasti mau jadi juara, karena itu target untuk menang harus ada dalam benak setiap atlit yang bertanding.
Nama besar daerah ini perlu dijaga sehingga tetapi diperhitungkan oleh kontingen lain di ajang tingkat propinsi seperti ini, pinta Pally.
Sedangkan Ketua Kontingen Porprop asal Alor Ruski Bere, BA mengatakan, pekan olahraga propinsi ini merupakan para pertemuan para juara dari pekan olahraga tiga daratan yang digelar bebera waktu silam.
Karena itu demikian Bere, hasil pekan olaharaga propinsi, khsus untuk para atlit berprestasi akan diikutsertakan dalam eleksi Pra PON. Dan yang lolos seleksi Pra PON berkesempatan mengikuti pekan olahraga nasional (PON) di tahun 2012 yang akan datang.
Menurut Bere, dalam ajang olahraga bergengsi tingkat propinsi ini, Kabupaten Alor mengirim atlit yang berasal dari sebelas cabang olahraga. Sebenarnya dua belas cabang olahraga yang harus diikuti kontingen Kabupaten Alor, tetapi untuk cabang olahraga sepak bola, kabupaten/kota yang mendaftar hanya dua yakni Kabupaten Ende dan Kabupaten Alor sehingga untuk cabang olahraga sepak bola tidak dipertandingkan dalam pekan olahraga propinsi kali ini.
Selanjutnya terang Bere, sebelas cabang olahraga yang diikuti kontingen Kabupaten Alor dalam arena pekan olahraha propinsi adalah atletik, bola voly (putri), bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, sepak takrow, tinju, kempo, pencak silat, teikwondo dan cabang olahraga karate dengan jumlah atlit 196 orang. +++ moris weni

Senin, 29 November 2010

Usai Latihan Kewirausahaan Nelayan Dapat Paket Bantuan

Usai Latihan Kewirausahaan Nelayan Dapat Paket Bantuan

Kalabahi ON-Usai mengikuti pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan, 50 Ketua Kelompok Nelayan di Kabupaten Alor menerima paket bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor. Paket bantuan itu berupa perahu lengkap dengan mesin dan satu paket alat tangkap.

Paket bantuan yang diberikan kepada 50 Ketua Kelompok Nelayan itu antara lain satu unit perahu, lengkap dengan mesin merk yanmar TF 10,5 HP 2 GT dan dilengkapi dengan satu paket alat pancing untuk masing-masing kelompok.
Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally sebelum menyerahkan paket bantuan itu mengatakan, sesuai laporan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat bahwa jumlah nelayan di daerah ini mencapai kurang lebih 10 ribu nelayan. Jika sudah 10 ribu lebih yang mendapatkan paket bantuan sejak tahun 2008, berarti 9 ribu lebih yang belum disentuh bantuan.
Seribu nelayan yang sudah mendapatkan paket bantuan dari pemerintah, termasuk lima puluh ketua kelompok nelayan yang menerima bantuan pada kesempatan ini harus menyatakan syukur, karena ditengah kesulitan nelayan yang lain mendapatkan alat tangkap dan perahu, pemerintah memberikan paket bantuan.
Bupati Pally mengharapkan agar yang menerima paket bantuan kali ini memenuhi syarat, artinya mereka yang hidup di pesisir, bisa mencari, bisa menangkap dan bisa memasarkan hasil tangkap.
“Lima puluh kelompok nelayan yang menerima paket bantuan ini dinilai layak dan pantas untuk mendapatkan bantuan,” kata Pally.
Pally kemudian menasehati kelompok nelayan penerima paket bantuan bahwa di pantai itu ikan tidak dipelihara, dia hidup dan berkembang sebdiri di laut. Manusia diberi akal dan hikmad untuk menangkap dan memasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kelompok nelayan untuk mendapatkan paket bantuan.
Paket bantuan ini terang Pally, bersifat kredit, sehingga kelompok nelayan penerima bantuan ini diharapkan mencicilnya sehingga nelayan lain juga pada saatnya bisa diberikan kemudahan seperti kelompok nelayan yang menerima paket bantuan saat ini. “Ini wujud kesetiakawanan diantara sesama nelayan,” katanya.
Menurut Pally, sebelum diberikan paket bantuan, para nelayan diberikan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan supaya setelah melakukan penangkapan ikan, para nelayan memiliki strategi memasarkannya. “Tangkap untuk makan tetapi harus sisikan untuk dipasarkan,” pinta Pally sembari mengingatkan para nelayan penerima paket bantuan agar jangan jual perahu yang dibantu pada kesempatan ini.
Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor Ir. Erna Da Silva mengatakan, dari 10 nelayan yang di daerah ini, sekitar seribu lebih yang baru mendapatkan paket bantuan dari instansi pemerintah yang dipimpinnya.
“dari tahun 2004 sudah sekitar 250 paket bantuan yang diberikan kepada nelayan di Kabupaten Alor. 1 Kelompok Nelayan berkisar antara 3 hingga 5 orang nelayan,” katanya.
Menurut Erna, sebelum diberikan paket bantuan, para nelayan penerima paket bantuan ini dilatih ketrampilan dan kewirausahaan selama dua hari yakni dari tanggal 18-20 Oktober 2010.
Lima puluh ketua kelompok nelayan penerima paket bantuan ini terang Erna, sudah menyetor uang cicilan untuk sepuluh bulan sebesar Rp. 3 juta. Jadi, nanti sampai bulan ke sebelas bari dibayar cicilan sebesar Rp. 250 ribu sampai dengan bulan yang ke tiga puluh.
Erna mengaku memberikan paket bantuan ini berdasarkan proposal yang diajukan kelompok nelayan.
Menanggapi pertanyaan media soal adanya informasi bahwa terjadi kemacetan dalam membayar cicilan, Erna mengaku, sebelumnya ada nelayan juga yang sadar untuk membayar cicilan, tetapi ada juga yang tidak. “memang masih ada tunggakan tetapi hanya sebagian kecil saja. Nelayan bukan tiak mau cicil tetapi hanya karena jarak yang terlalu jauh dengan kalabahi. Karena itu terkadang ada petugas dari dinas yang turun meberikan pembinaan sekaligus melakukan penagihan,” katanya.
Dia menjelaskan, lima puluh kelompok nelayan penerima paket bantuan ini sudah sepakat untuk membentuk kelompok usaha bersama. Jika berhasil dalam perkembangannya maka akan diarahkan kepada pembentukan koperasi sebagai wujud komitmen Kabupaten Alor untuk mendukung Propinsi Koperasi yang dicanangkan Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya. +++ moris weni

Bupati Minta Pemuda Bantu Pemerintah Jaga Keamanan

Bupati Minta Pemuda Bantu Pemerintah Jaga Keamanan

Kalabahi ON-Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally menyadari benar strategisnya posisi pemuda dalam mencipatakan kemanan di lingkungan dimana pemuda berada. Karena itu orang nomor satu di Kabupaten Alor ini minta agar pemuda membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

Demikian dikemukakan Bupati Alor ketika mengukuhkan kelompok pemuda sadar hukum untuk Kelurahan Kalabahi Tengah dan Kelurahan Kalabahi Timur di Kalabahi, satu pekan silam.
Menurut Pally, keamanan dan ketertiban merupakan hak asasi manusia yang perlu di jaga dan di pelihara secara baik. Tanpa rasa aman orang tidak bisa berinvestasi di daerah kita.
Untuk itu 20 anggota pemuda pelopor sadar hukum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 195/HK/KEP/2010 tentang Pembentukan Kelompok Pemuda Pelopor Sadar Hukum (POKDARKUM) ini diharapkan untuk membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, pinta Pally.
Dijelaskannya, masyarakat Kabupaten Alor adalah masyarakat yang majemuk karena itu dari kemajemukan itu harus dijaga sehingga ada perdamaian di dalam perbedaan yang ada. “Untuk menghilangkan gesekan-gesekan yang ada perlu ada pelopor pengerak hukum dan ini peran pemuda sangat di butuhkan,” ujarnya.
Sebagai bukti, kata Pally, sudah ada perubahan yang terjadi di kalangan pemuda masa kini dan pemuda masa lalu. ”Pemuda Kelurahan Wetabua dan Pemuda Kelurahan Nusa Kenari sekarang sudah hidup rukun dan damai, untuk itu terus dijaga dan dipelihara sehingga menjadi contoh bagi pemuda di daerah lainnya,” harap Pally.
Bantulah pemerintah dan masyarakat untuk membangun negeri dalam nuansa kebersamaan, jadilah pemuda di daerah masing-masing dengan mengiventarisir berbagai persoalan yang terjadi, dan carilah solusi pemecahan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang ada,” pinta Pally menambahkan.
Ketua DPRD Kabupaten Alor Markus D Malaka, SH menyatakan apresiasi kepada kelompok pemuda yang mau menjadi pelopor dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.
Untuk itu kedepan kelompok-kelompok sadar hukum perlu dibentuk di samua desa/lurah yang ada di Kabupaten Alor. ”Saya minta Bagian Hukum dan HAM untuk menjaring pemuda-pemudi di Kabupaten Alor supaya menjadi pelopor sadar hukum, tidak saja pemuda tetapi kedepan ada juga pemudi (perempuan) yang juga menjadi pelopor sadar hukum,” pinta Malaka.
Menurut Malaka, pemahaman dan penyadaran hukum oleh masyarakat pada umumnya masih sangat minim. Sebagai contoh terang Mallaka, orang belum sadar hukum soal pengguna helem saat mengendarai sepeda motor di jalan raya, padahal undang-undang lalu lintas sudah mengaturnya.
Pemuda sebagai pelopor sadar hukum, kata Malaka, merupakan satu tim yang harus bekerja secara bersama-sama sehingga persoalan yang terjadi di lingkungan bisa teratasi.
Sementara itu Kepala Bagian Hukum dan HAM, Setkab Alor, Terince Mabilehi, SH dalam laporannya mengatakan, salah satu upaya strategis pemerintah Kabupaten Alor adalah membentuk Kelopok Pemuda Pelopor Sadar Hukum (PORDARKUM) guna menjawab dinamika dan fenomena pemuda yang berkembang dengan adanya kecenduran mengabaikan nilai-nilai adatiah/budaya. Sementara disisi lain pemuda memiliki potensi diri yang mampu menjaga ketentraman dan ketertiban, mempertahankan nilai-nilai adatiah/budaya positif yang diharapkan berfungsi menjadi pelopor dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda, demi terciptanya rasa aman dan tertib dalam masyarakat.
Maksud dibentuknya Kelompok Pemuda Pelopor Sadar Hukum (POKDARKUM, kata Mabilehi, sebagai wadah berhimpunnya pemuda-pemuda potensial yang memiliki komitmen dan persamaan kehendak dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahannya masing-masing, sedangkan tujuannya memelopori adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum sebagai prasyarat suksesnya penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Alor.
Menurut Mabilehi, untuk mencapai kemandirian, kelompok pemuda pelopor Sadar Hukum (POKDARKUM) dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan 3(tiga) kali yaitu Orientasi/perkenalan yang sudah digelar 26 Juli 2010. Pembinaan dilaksanakan 13 Oktober 2010 dan dan Pengukuhan dilaksanakan 20 Oktober 2010 bertempat di Hotel Nusa Kenari Kalabahi.
Setelah pengukuhan, Bupati Alor Drs.Simeon Th. Pally, menyerahkan Surat Keputusan Bupati Alor, Kartu Anggota, Buku Panduan, Buku Saku dan Kostum POKDARKUM kepada 20 anggota Kelompok Pemuda Pelopor Sadar Hukum Kelurahan Kalabahi Timur dan Kalabahi Tengah. +++ oktotefi

Bupati Alor Minta LPA Perjuangkan Hak Anak

Bupati Alor Minta LPA Perjuangkan Hak Anak

Kalabahi ON-Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally, Jumat pekan silam mengukuhkan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Alor.
Di kesempatan pengukuhan itu Bupati Pally minta agar organisasi pimpinan Lodiah Lahtang, S.Pd, M. Div itu lebih gigih memperjuangkan hak-hak anak.


Lembaga yang kepengurusannya dikukuhkan pada kesempatan ini diminta dan diharapkan untuk terus bersuara memperjuangkan hak-ahak anak demi kepentingan dan keselamatan anak.
LPA demikian Pally adalah salah satu organisasi kemasyarakatan, karena itu harus menjalankan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. LPA harus melakukan pendekatan-pendekatan dan advokasi terhadap hak-hak anak. LPA harus memperjuangkan pengeluhan-pengeluhan atau masalah tentang anak, dan harus membuka diri dengan orgnaisasi lain dan melakukan koordinasi tentang keadaan anak di Kabupaten Alor, sehingga anak bisa diurus dengan baik.
Menurut Pally, persoalan anak dan perempuan adalah merupakan persoalan bangsa, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu siapapun dia dan darai mana pun asalnya memiliki kewajiban untuk terus membela hak–hak anak dan perempuan di daerah ini.
Anak dan perempuan adalah orang-orang lembah yang perlu diurus oleh bangsa, karena anak merupakan asat bangsa yang perlu dilindungi untuk meneruskan kepemimpinan bangsa dan negara, katanya.
Dia menjelaskan, LPA dibentuk berdasarkan dua hal yakni, hak asasi anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak memiliki hak asasi dan memiliki hak hidup yang layak, sejahtera dan harus dijamin keamanannya.
Perlakuan kekerasan terhadap anak di masyarakat dan keluarga akan berdampak pada anak. Dan anak merasa diri tidak memiliki tempat di rumah dan tidak lagi diperhatikan oleh keluarga, ujarnya sembari menambahkan, jika demikian maka anak sering keluar rumah dan menghadapi berbagai persoalan di luar rumah. Karena itu orang tua harus lebih perlu mencipkatan situasi yang kondusif agar anak menjadi betah berada di rumah.
Menurut Pally, kadang-kadang anak mengeluh karena sering dipaksakan, dan orang tua tidak berlaku adil terhadap anak. Akibatnya orang tua sering melakukan kekerasan terhadap anak. Karena terjadi kekerasan terhadap anak sehingga anak merasa tak aman di dalam rumah. Apalagi kebiasaan orang tua yang mempekerjakan anak dibawah umur dan kini menjadi persoalan.
Dikatakannya, secara fisik, terkadang orang dewasa menggunakan anak untuk kepentingan orang dewasa, karena itu menjadi tugas dan pekerjaan rumah kepengurusan LPA untuk mengawal ini agar anak-anak harus diselamatkan.
Bupati Alor minta agar LPA juga harus lebih berani melakukan advokasi terhadap hak-hak anak dan harus bersuara tentang hak anak di media massa sebagai bentuk sosialisasi demi keselamatan anak di Kabupaten Alor.
Pally minta agar LPA dengan kepengurusan yang baru ini harus memiliki program kerja ke depan. +++ joka

PDIP Alor Dukung Proses Hukum Terhadap Hermanto

PDIP Alor Dukung Proses Hukum Terhadap Hermanto
+++ Tetapi Harus Obyektif dan Tidak Mengada-ada

Kalabahi ON-Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Alor menegaskan sikapnya mendukung proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap salah seorang kadernya Hermanto Djahamouw. Tetapi proses penegakan hukum yang dilakukan itu harus obyektif dan tidak mengada-ada.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor Ny. Eny Anggrek kepada pers di kediamannya menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan pihak kepolisian terhadap salah satu kader PDIP, tetapi upaya hukum yang sedang dilakukan itu harus obyektif dan tidak mengada-ada.
Meski baru seumur jagung memimpin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor tetapy Anggrek berjanji siap mengawal proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap salah seorang kader PDI Perjuangan dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap Omri Manilani yang dituduhkan kepadanya.
“Prinsipnya kalau benar ya benar, tetapi kalau salah juga harus dinyatakan bersalah,” timpal pemilik toko Pantai Laut ini.
Menurut Anggrek, jika pihak keluarga mengalami kesulitan dalam menyiapkan penasehat hukum untuk mendampingi Hermanto maka pihak DPC bisa menyiapkan penasehat hukum. +++ moris weni

Ketua DPRD Alor Akui Pelayanan RSU Terbengkelai

Ketua DPRD Alor Akui Pelayanan RSU Terbengkelai
+++ Gara-gara Terlambat Bahas Perubahan APBD

Kalabahi ON-Ketua DPRD Kabupaten Alor Markus D. Mallaka, SH mengaku bahwa keterlambatan pihaknya membahas perubahan APBD 2010 membuat pelayanan di Rumah Sakit Umum Kalabahi terbengkelai. Kita harus akui bahwa keterlambatan ini akan mempengaruhi pelayanan masyarakat di RSU, tandas Mallaka.

Pengakuan orang nomor satu di DPRD Kabupaten Alor ini disampaikan ketika menanggapi pernyataan salah seorang aktivis ARAPKH Daud Dollu, yang dalam dialog dengan pimpinan dan anggota dewan, Senin (18/10) menuding, bapak-bapak (maksudnya anggota DPRD Alor-Red) pembunuh masyarakat Kabupaten Alor.
Menurut Daud Dollu, obat-obatan di rumah sakit bisa saja tidak bisa diadakan karena sikap DPRD Alor yang mengulur-ulur jadwal sidang sehingga terlambat menetapkan perubahan APBD Tahun 2010. “Oksigen tidak ada, ambulance tidak bisa isi minyak karena uang belum ada. Mau ambil uang dari mana kalau terlambat bahas perubahan APBD,” katanya.
Malla dihadapan aktivis ARAPKH mengatakan, pihaknya mengakui secara jujur bahwa sudah sangat terlambat membahas perubahan APBD Alor Tahun Anggaran 2010.
Terutama belanja publik demikian Mallaka, banyak yang tidak bisa diakomodir, kecuali belanja rutin.
Dia mengaku, ini menjadi pengalaman penting untuk diperhatikan di tahun-tahun mendatang.
Tidak Ada Gejolak di Masyarakat!
Pada bagian penjelasan lain Fajar Lema minta agar Pansus Angket DPRD yang dinilai sebagai pemicu keterlambatan pembahasan perubahan APBD 2010 supaya dibubarkan.
Menurut Lema, tidak ada gejolak di masyarakat yang mempersoalkan pemanfaatan bantuan sosial.
Wakil Ketua DPRD Aloe Deny Lalitan yang didaulat menanggapi permintaan aktivis ARAPKH mengaku, sidang-sidang hak angket Pansus Bantuan Sosial tidak mengganggu jadwal pembahasan anggaran.
Pernyataan wakil rakyat dari Partai Demokrat ini langsung memantik amarah aktivis ARAPKH sehingga nyaris terjadi adu jotos di dalam ruang kerja Ketua DPRD Alor.
Wakil ARAPKH yang diutus berdialog dengan dewan itu langsung bergerak bangun dari tempat duduknya sambil mengarahkan telunjuk ke arah Lalitan yang mengambil posisi disamping Mallaka untuk berhenti bicara.
Lalitan akhirnya tidak melanjutkan pembicaraan dan menyerahkan kepada Ketua DPRD.
Berdasarkan catatan media ini, terjadi kericuhan sebanyak tiga dalam dialog itu karena sejumlah anggota DPRD tak mampu memberikan argumentasi terhadap permintaan ARAPKH sesuai ketentuan yang berlaku. +++ moris weni

Tidak Gampang Kejaksaan Menangguhkan Penahanan Tersangka

Tidak Gampang Kejaksaan Menangguhkan Penahanan Tersangka

Kalabahi ON-Kejaksaan Negeri Kalabahi menegaskan bahwa adalah tidak gampang bagi pihaknya untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang sudah ditahan terlebih dahulu oleh aparat kepolisian. Pasalnya, jika melakukan penangguhaan penahanan maka harus meminta petunjuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kalabahi Sudarto kepada Ombay News belum lama ini di Kalabahi menegaskan, jika kepolisian sudah melakukan penahanan terhadap seorang tersangka dan berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, maka pihak kejaksaan tidak gampang untuk melakukan penangguhan berdasarkan permintaan tersangka dan keluarga.
“Ini berdaskan petunjuk dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kalau sampai ada maka harus meminta meminta petunjuk dari kejaksaan agung. Jadi, nggak gampang kita tangguhkan penahanan seorang tersangka,” tandas Sudarto.
Demikian Sudarto ketika menanggapi keberatan pihaknya melakukan penangguhan penahanan terhadap Imanuel Basi dalam kasus pengeroyokan terhadap salah seorang warga hingga berkasnya diajukan ke pengadilan.
Dia menambahkan, kalau polisi tidak melakukan penahanan terhadap seorang tersangka dan baru dilakukan penahanan di kejaksaan, maka penangguhan penahanannya hanya meminta pertimbangan Kajari, itupun harus membuat laporan dan disampaikan kepada pimpinan kejaksaan secara hirarki.
Sudarto kemudian menjelaskan, sesuai surat edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE.001/A/JA/02/2009, Tanggal 9 Februari 2009 yang diteken Kepala Kejaksaan Agung RI Abdul Rahman Saleh itu disebutkan bahwa berdasarkan
Ketentuan perundang-undangan, jaksa baik sebagai penyidik maupun penuntut umum mempunyai kewenangan penahanan, pengalihan jenis penahanan, serta penangguhan penahanan berdasarkan prinsip kejaksaan satu dan tidak terpisahkan.
Dalam surat edaran itu diitegaskan, tidak dibenarkan mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain baik kota maupun rumah menjadi tahanan Rutan.
Selanjutnya masih menurut surat edaran Kepala Kejaksaan Agung RI disebutkan bahwa jaksa penyidik maupun jaksa penuntut tidak dibenarkan melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka berdasarkan Pasal 31 (1) KUHAP.
Jika jaksa penyidik maupun penuntut memutuskan untuk melakukan penangguhan penahanan maka terlebih dahulu melaporkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. “Laporan kepada Kejagung RI harus dengan alasan dan pertimbangan yang matang,” kata Sudarto. +++ moris weni

Tidak Ada Peraturan Bupati Tentang BANSOS Selama Ini

Tidak Ada Peraturan Bupati Tentang BANSOS Selama Ini

Kalabahi ON-DPRD Kabupaten Alor hanya asal bunyi. Dalam pertemuan dengan wakil ARAPKH, Ketua Pansus Hak Angket Mathias Lily mengaku pada tahun 2007 sudah ada Peraturan Bupati Alor tentang Bantuan Sosial. Padahal selama 10 tahun terakhir, tidak ada peraturan bupati yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatur belanja Bantuan Sosial.

Ketika salah seorang wakil ARAPKH mempertanyakan kepada anggota DPRD Alor Marthen Maure, SH dalam dialog antara ARAPKH dengan pimpinan dan anggota DPRD, Senin (18/10) bahwa apakah selama ini ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Belanja Bantuan Sosial yang diakomodiri di APBD Kabupaten Alor.
Pertanyaan ini diarahkan kepada Maure karena yang bersangkutan sudah menjabat anggota DPRD sejak tahun 2004, sehingga bisa saja dalam pandangan ARAPKH Maure yang memiliki referensi tentang ada tidaknya Peraturan Bupati Alor tentang belanja Bantuan Sosial.
Tetapi belum dijawab Maure, Ketua Panitia Khusus Hak Angket menegaskan bahwa Peraturan Bupati Alor tentang belanja Bantuan Sosial sudah ada sejak tahun 2007. Sayangnya, Lily tidak mampu menunjukan dimana Peraturan Bupati Alor yang ia maksudkan. Beberapa kali dalam dialog dengan wakil ARAPKH itu, ia mempersilahkan staf Sekretariat DPRD Alor untuk mendatangkan Peraturan Bupati Alor yang ia maksudkan tetapi tak satupun staf Sekretariat Dewan yang bergerak untuk memberikan peraturan yang ia maksudkan.
Nanti baru diketahui kalau ternyata selama ini 10 tahun terakhir bahkan selama pemerintah Kabupaten Alor ini ada, tidak pernah ada peraturan yang namanya Peraturan Bupati Alor yang mengatur tentang belanja Bantuan Sosial.
Asisten I Sekretaris Kabupaten Alor Drs. Octo Lasiko menegaskan, selama ini tidak ada Peraturan Bupati Alor tentang belanja Bantuan Sosial. “Belanja bantuan sosial selama ini ada di penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Perda, tidak ada yang namanya Peraturan Bupati tentang belanja Bantuan Sosial,” tandasnya.
Secara terpisah Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kabupaten Alor Ny. Terince Mabilehi, SH menegaskan bahwa hingga tahun 2009, tidak pernah ada Peraturan Bupati Alor yang diterbitkan secara khusus mengatur tentang belanja Bantuan Sosial.
Mantan Camat Alor Selatan ini mengaku, baru pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Alor menerbitkan Peraturan Bupati Alor yang mengatur tentang belanja Bantuan Sosial.
Peraturan Bupati Alor ini jelas Mabilehi, diundangkan pada Juli Tahun 2010. +++ moris weni

Berkas Mohammad Syamsul Enga Segera Dilimpahkan Ke Pengadilan

Berkas Mohammad Syamsul Enga Segera Dilimpahkan Ke Pengadilan

Kalabahi ON-Masih ingat kasus pencurian seperangkat komputer milik UNFPA di Kantor Bappeda Alor yang diduga melibatkan Mohammad Syamsul Enga, SE, M.Si? Berkas perkara dari kasus yang menetapkan Enga sebagai tersangka tunggal ini segera dilimpahkan ke pengadilan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kalabahi Sudarto, SH kepada Ombay News belum lama berselang di Kalabahi membenarkan bahwa berkas perkara tersangka Mohammad Syamsul Enga dalam kasus pencurian komputer milik UNFPA di Kantor Bappeda Alor sudah lengkap atau P21.
“Berkasnya sudah siap sehingga dalam waktu dekat siap dilimpahkan ke pengadilan,” tandas Sudarto yang saat dikonfirmasi menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi.
Sudarto mengaku, pihak kejaksaan sudah menugaskan Tony Juswanto sebagai jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus ini.
Sebelum Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Alor, IPTU Anthonius Mengga seperti berita media ini edisi 92 mengatakan bahwa hasil kerja tim penyidik yang beranggotakan 8 (delapan) orang penyidik dibawah koordinir Bripka Madhi Ibrahim, SH itu sudah dikirim berkasnya ke Kejaksaab Negeri Kalabahi.
Mengga menegaskan kembali bahwa untuk menangani kasus pencurian komputer di Bappeda Alor ini, pihaknya membentuk tim penyidik yang beranggotakan delapan orang penyidik.
Hasilnya terang Mangga, penyidik berhasil menetapkan Mohammad Syamsul Enga sebagai tersangka. “Berkas perkaranya sudah kami kirim kepada jaksa,” tandas Mengga.
Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Mohammad Su’ud, SH yang sudah hijra ke Cirebon kala itu membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima berkas perkara tersangka Mohammad Syamsul Enga yang diduga terlibat dalam kasus pencurian komputer milik UNFPA di Bappeda Alor.
“kami sudah terima berkas perkara atas nama Mohammad Syamsul Enga dari penyidik kepolisian,” ujar Su’’ud sembari menambahkan, pihaknya sedang dalam tahapan menelitian berkas di kejaksaan.
Dalam tujuh hari melakukan penelitian, terang Su’ud, barulah jaksa dapat mengambil sikap, apakah berkasnya P18, P19 atau P21.
Su’ud mengaku, biasanya kasus pencurian itu prosesnya cepat, tidak sama dengan kasus pidana lainnya.
Dalam kapasitas sebagai tersangka, Enga menjalani pemeriksaan selama dua. Enga yang nyaris tidak tersentuh ketika Satuan Reskrim Polres Alor masih dijabat IPTU Wiwin Junianto Supryadi dibuat kelabakan ketika Sat Reskrim Polres Alor dialihkan ke IPTU Anthonius Mengga.
Dengan dukungan publik, Mengga akhirnya membentuk tim khusus yang dipimpin Kanit Tindak Pidana Korupsi BRIPKA Ibrahim Madhi. Tim khusus yang dibentuk untuk menangani kasus yang sempat menghebokan warga nusa kenari ini beranggotakan 8 (delapan) orang penyidik.
Tim mengawali tugas berat ini dengan terlebih dahulu melakukan reka ulang (rekonstruksi) di tempat kejadian perkara, dalam hal ini Kantor Bappeda Kantor Kabupaten Alor pada senin tiga pekan silam.
Sukses melakukan reka ulang, tim penyidik secara marathon terus mengembangkan penyidikan. Sejumlah pejabat Bappeda Alor seperti Sekretaris Bappeda Niko Tellu dan beberapa pejabat dibawahnya ikut dibidik polisi.
Yang menarik, penjaga Kantor IRDA Alor Kasmirus Asamani yang pernah mengaku bahwa ia diminta oleh Moh. Syamsul Enga untuk membawah perangkat komputer itu ke rumahnya di bilangan Padang Tekukur itu juga sudah kembali kepada keterangan awalnya.
Dua anak kecil tidak berdosa yakni, Yosua Mabileti dan Timtaius yang dalam masa Wiwin menjadi Kasat Reskrim ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan juga berubah total statusnya. Status mereka saat ini hanya dijadikan sebagai saksi. Pun sudah dimintai keterangannya.
Dari hasil reka ulang dan pemeriksaan saksi, Ibrahim Madhi dan anggota penyidik berkesimpulan bahwa Mohammad Syambul Enga yang kini menjabat salah satu Kepala Bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan Enga sebagai tersangka itu, kata Mengga, berdasarkan bukti-bukti awal, diantaranya keterangan para saksi yang diperiksa polisi.
Salah satu keterangan saksi yang memperkuat dugaan keterlibatan Enga, katanya, adalah Kasimirus Asamai, PNS di kantor Irda Kabupaten Alor. Saat diperiksa polisi, Asamai mengaku diminta Enga untuk mengambil komputer yang sudah ditaruh di teras depan kantor Bappeda Alor.
Asamai kemudian menyuruh adiknya, Thimotius (15) untuk mengambil komputer tersebut. Thimotius selanjutnya mengajak Yosua (11) untuk bersama-sama mengambil komputer tersebut di teras depan kantor Bappeda Alor.
"Keterangan awal Kasimirus mencuat seperti ini. Kemudian dalam perkembangan pemeriksaan, Kasimirus memberikan keterangan berbeda. Setelah dilakukan rekonstruksi, penyidik melakukan pemeriksaan secara rutin, akhirnya Kasimirus buka mulut dan kembali kepada keterangan awal,” jelas Mengga.
Keterangan lainnya yang menguatkan keterlibatan Enga dalam kasus ini, kata Mengga, berupa keterangan beberapa pegawai Bappeda.
"Penjaga malam mengatakan bahwa satu hari sebelum kejadian, Enga minta kunci pintu kantor kepadanya. Pegawai Bappeda lainnya mengungkapkan bahwa waktu hari Minggu dia datang ke kantor Enga sudah ada di kantor Bappeda. Saat itu pintu ruang Bidang Sosbud, tempat komputer itu disimpan dalam keadaan terbuka. Namun Enga minta pegawai itu untuk ambil kunci aula di penjaga kantor," jelas Mengga.
Ditanya tentang motif Enga mengatur skenario pencurian komputer tersebut, Mengga mengaku belum mengetahui persis. "Mungkin saja mau menghilangkan data atau apa. Sebab komputer yang dicuri itu diacak. Monitor diambil dari CPU komputer lain dan monitornya juga ditukar," katanya. +++ joka

Karsoma Tersangka Tunggal Dugaan Korupsi Dinkes Alor

Karsoma Tersangka Tunggal Dugaan Korupsi Dinkes Alor

Kalabahi ON-Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Yulin Karsoma hingga saat ini tidak mau buka mulut terhadap keterlibatan orang lain dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkannya. Karena itu ia ditetapkan sebagai tersangka tunggal oleh pihak Kejaksaan Negeri Kalabahi.


Untuk sementara Yulin Karsoma sendirian ditetapkan sebagai tersangka. Bendahara itu terkesan tidak mau libatkan orang lain dalam kasus ini. Tetapi kemungkinan untuk bertambahnya tersangka lain sangat bergantung kepada hasil pemeriksaan. Jaksa masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi, demikian pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Sudarto, SH kepada Ombayi News pekan silam di Ruang Kerjanya.
Berdasarkan analisa penyidik kejaksaan kata Sudarto, kerugian daerah yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Karsoma adalah mencapai Rp. 318 juta lebih, semuanya merupakan anggaran untuk kegiatan yang tersebar di empat bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
Sebelumnya media ini memberitakan bahwa kasus dugaan korupsi dana program di Dinas Kesehatan Kabupaten Alor sebesar Rp 400 juta lebih yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalabahi ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagaimana kata mantan Kepala Kejari Kalabahi, Mohammad Su'ud, S.H.
Su'ud menjelaskan, dirinya baru menerima laporan dari Kasi Pidsus mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di Dinkes Alor yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah.
Kasus tersebut, ungkap Su'ud, telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal ini karena kejaksaan telah memiliki bukti-bukti yang cukup terkait pemeriksaan kasus ini.
"Perkembangan pemeriksaan kasus ini, bendahara Dinkes Alor merupakan calon tersangka tunggal," tandas Su'ud sudah hijrah menjadi Kajari Cirebon, Jawa Barat.
Kasi Pidsus, Sudarto, di ruang kerjanya menegaskan, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, maka kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Menurut Sudarto, jaksa akan segera memanggil saksi untuk diperiksa dalam tahap penyidikan ini, setelah itu baru dipanggil bendahara Dinkes Alor sebagai tersangka untuk diperiksa.
"Bendahara ini kita sudah tanya berkali-kali jangan sampai dana ini juga dipakai orang lain. Tetapi dia tutup mulut. Jadi kita proses sesuai keterangannya saja,"ungkapnya.
Sudarto mengatakan, bendahara ketika diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyelidikan lalu tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan yang bersangkutan membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan tersebut.
Namun Sudarto menandaskan, dokumen pertanggungjawaban yang dibuatnya diragukan administrasi keuangannya. Pasalnya, kuitansi yang dibuatnya ditandatangani bendahara sendiri, tidak ada tanda tangan pihak verifikasi dan kepala dinas.
"Biasanya di kuitansi pertanggungjawaban pemerintah ada tiga pihak yang tanda tangan. Tetapi ini ditandatagani bendahara sendiri. Jadi kita ragukan administrasi keuangannya,"tandasnya.
Dia menambahkan, pemeriksaan kasus ini didasari temuan dari pemeriksaan auditor. Dalam pengembangan pemeriksaan jaksa, dari temuan Rp 400 juta lebih setelah diperiksa lagi diestimasi penyimpangan yang terjadi sebesar Rp 318.555.658.
Dari jumlah penyimpangan ini, ia merincikan, akumulasi dari dana bidang yang terdiri dari Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Rp 63.375.000, dari jumlah dana di bidang itu Rp 125.140.000. Bidang Kesehatan Keluarga terjadi penyimpangan Rp 85.248.741 dari total dana Rp 367.750.000. Bidang lainnya, Pendidikan dan Penyuluhan terjadi penyimpangan Rp 157.434.500 dari total dana Rp 239.166.500, dan bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) terjadi penyimpangan sebesar Rp 12.497.367 dari total dana Rp 116.212.367.
Penyimpangan dana di Dinkes Alor, sebut Sudarto, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Alor tahun anggaran 2009. "Penyimpangan ini melanggar Permendagri 13/ 2006 jo nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah," tambahnya. +++ moris weni

Polisi Tahan Hermanto Djahamouw

Polisi Tahan Hermanto Djahamouw


Kalabahi ON-Teka-teki soal apakah anggota DPRD Kabupaten Alor Hermanto Djahamouw ditahan atau tidak dalam kasus dugaan penganiayaan dan pengrusakan mobil milik Sekretariat Dewan akhirnya terjawab. Setelah memenuhi panggilan dan dilakukan pemeriksaan, Senin (11/10) Djahamouw akhirnya ditahan polisi.



Kapolres Alor AKBP. Andi Harsito, SIK melalui Kepala Satuan Reskrim Polres Alor IPTU Anthonius Mengga kepada pers di Mapolres Alor, Senin petang (11/10) mengatakan, surat perintah penahanan sudah diteken oleh Kapolres Alor dan suda ada.
Oknum anggota DPRD Alor Hermanto Djahamouw selaku tersangka menurut penyidik polisi melanggar pasal 170 dengan ancaman hukuman diatas lima tahun.
Sebagaimana yang disaksikan awak media ini di Mapolres Alor, Djahamouw mendatangi Mapolres Alor sekitar pukul 10.00 wita dengan sejumlah anggota DPRD yakni Marthen Maure, Mathias Lily, Soleman B. Gorang Mau dan Sulaiman Sings dengan menggunakan mobil dinas dengan nomor polisi DH 195 F, DH 194 F dan DH 191 F. Selain sejumlah kolega di parlemen, kehadiran Djahamouw memenuhi panggilan kedua penyidik Polres Alor itu didampingi oleh sejumlah kerabat dekat dan keluarga.


Djahamouw ketika mendatangi Mapolres Alor kala itu mengenakan jas kebesaran anggota dewan berwarna gelap dipadu dengan celana kain dengan warna yang sama. Sebelum menuju Ruang Satuan Reserse dan Kriminal Polres Alor, Djahamouw dengan santun melaporkan diri terlebih dahulu di Pos Penjagaan. Setelah itu baru kemudian dipersilahkan petugas piket menuju Satuan Reserse dan Kriminal yang terletak di bagian belakang Mapolres Alor.
Karena beberapa agenda sidang yang tidak bisa ditinggalkan sejumlah kolega anggota dewan yang mengantar Djahamouw, sehingga mereka meninggalkan Satuan Reserse dan Kriminal setelah beberapa saat menemaninya.
Beberapa saat kemudian, Djahamouw diperiksa Ketua Tim Penyidik Bripka Ibrahim Madhi, SH di Ruang Kerja KBO Sat Reskrim Polres Alor.
Meski Djahamouw mengaku hanya memenuhi panggilan polisi sebagai wujud dari keberadaannya sebagai warga negara yang baik. Kehadirannya di polisi hanya melakukan koordinasi dan belum dilakukan pemeriksaan. Tetapi Bripka Ibrahim Madhi, SH menegaskan bahwa ia sudah melakukan pemeriksaan.
Sekedar tahu, untuk menangani kasus ini, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Alor membentuk tim penyidik yang beranggotakan delapan orang penyidik. Tim ini dipimpin Bripka Madhi Ibrahim, SH yang keseharian menjabat sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Kanit Tipikor) Sat Reskrim Polres Alor.
Baru pada menjelang sore, Kapolres Alor menanda tangani surat perintah penahanan terhadap Hermanto Djahamouw. Djahamouw yang menganggap tidak wajar terhadap penahanan ini menolak menanda tangani surat perintah penahanan, tetapi polisi tidak bergeser dari keputusannya untuk menahan wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu. Dalam keadaan terpaksa, Djahamouw akhirnya menjalani tahanan kepolisian sejak Senin sore (11/10) silam.
Kapolres Alor AKBP Andi Harsito, SIK melalui Kasat Reskrim, IPTU Anthonius Mengga mengatakan, polisi sudah mempunyai alat bukti, termasuk keterangan saksi. “sudah dua alat bukti yang polisi punya. Dia ditahan karena melanggar pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan,” tandas Mengga. Kalau tersangka merasa keberatan dengan penahanan ini, silahkan menempuh jalur hukum. Yang pasti, polisi memiliki bukti permulaan yang cukup atas penahanan ini, jelasnya menambahkan.
Menurut Mengga, masalah keberatan tersangka itu merupakan hak semua orang, karena itu jika merasa keberatan maka ada jalur hukum lain yang bisa digunakan, misalnya mempraperadilan polisi.
Menanggapi pertanyaan media, mengapa yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan tetapi langsung ditetapkan sebagai tersangka, Mengga menegaskan, yang diatur dalam KUHP itu kalau polisi sudah memiliki alat bukti, mengapa harus kembali ke penyedilikan, polisi bisa langsung ke penyidikan jika memiliki alat bukti. Kalau polisi sudah memiliki alat bukti tetapi masih dalam tahapan lidik itu sudah mundur.
Pemeriksaan saksi dan mengumpulkan barang bukti itu jelas Mengga, sudah termasuk bagian dari kerja polisi melakukan penyelidikan, jika polisi sudah mendapatkan itu maka polisi bisa langsung ke penyidikan.
Kalau tersangka berpendapat lain, pada dasarnya kami hargai karena itu merupakan hak tersangka. “Itu ada jalur hukumnya, bisa tempuh jalur hukum lain,” katanya memberi saran.
Menanggapi dugaan adanya konspirasi sebagaimana yang dikemukakan tersangka kepada pers di Mapolres Alor sesaat sebelum dilakukan penahanan, Mengga menegaskan, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, murni berdasarkan hukum, tidak ada konspirasi untuk menjatuhkan siapa-siapa. “Saya Kasat Reskrim yang berbicara, tetapi kalau ada orang yang berpendapat lain ya silakan, itu haknya untuk berpendapat. Tetapi kami kerja berdasarkan hukum,” tandas Mengga. +++ moris weni

Pansus Angket Bantuan Sosial Sengsarakan Rakyat Alor

Pansus Angket Bantuan Sosial Sengsarakan Rakyat Alor

Kalabahi ON-Bencana banjir dan rusaknya jalan serta jembatan yang diderita masyarakat Kabupaten Alor karena derasnya hujan beberapa waktu belakangan ini tidak bisa diatasi pemerintah. DPRD Alor dituding sebagai pemicunya. Wakil rakyat kita hanya sibuk dengan Pansus Hak Angket sehingga jadwal membahas anggaran untuk rakyat selalu ditunda-tunda. Itu pasalnya yang memantik ARAPKH pada kesimpulan bahwa Pansus Hak Angket DPRD Alor hanya menyengsarakan rakyat.


Apolos Well-salah seorang aktivis ARAPKH dalam orasinya ketika melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Alor, Senin (18/10) menegaskan bahwa panitia khusus hak angket bantuan sosial yang sedang melakukan penyilidikan terhadap penggunaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Alor Tahun 2009 dapat menyengsarakan rakyat di daerah ini.
Karena itu, kedatangan pihaknya di gedung wakil rakyat ini mempertanyakan ketegasan sikap anggota dewan tentang landasan hukum yang mendorong semangat mereka membentuk Pansus Hak Angket.
Well menilai, anggota DPRD Alor saat ini hanya memperjuangkan kesejahteraan pribadi dari pada kesejahteraan rakyat yang mereka wakili. Ini yang kita kecewakan, tandasnya singkat.
Menurut Well, jika anggota DPRD Alor lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat maka penetapan perubahan APBD Alor yang mengakomodir hak-hak rakyat tidak sampai terlambat dilakukan pembahasan dan penetapan.
Sesuai ketentuan demikian Well, APBD Perubahan itu sudah harus ditetapkan pada bulan September, tetapi hingga saat ini belum juga disentuh pembahasannya oleh DPRD Alor.
Padahal filosofis APBD Perubahan itu untuk menampung dan membiayai kegiatan di masyarakat yang sifatnya mendesak seperti bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Alor belum lama ini.
Tetapi pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena ulah DPRD Alor yang lebih bersemangat melakukan sidang-sidang Pansus Hak Angket dari pada pembahas anggaran tentang rakyat.
Well menegaskan lagi bahwa anggota DPRD itu ditugaskan negara bersama pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dia menuding DPRD Alor terlalu arogan, dan lebih mengutamakan hak-hak DPRD dan kepengtingan diri lalu mengorbankan kepentingan rakyat yang mereka wakili.
Mestinya tembah Well, DPRD Alor harus memberikan teguran kepada pemerintah kalau pemerintah tidak serius mengurus kepentingan rakyat, tetapi kalau pemerintah sedang serius bekerja melayani rakyat maka DPRD sebenarnya tidak perlu ribut.
Karena sudah terlambat melakukan pembahasan dan penetapan APBD Perubahan, Well dai ARAPKH mengingatkan kepada DPRD Alor agar tidak melakukan menjadwalkan waktu untuk membahas APBD Perubahan Tahun 2010 dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Bupati tentang APBD Perubahan Tahun 2010, agar rakyat yang jangan dikorbankan.
“Kalau DPRD benar-benar mewakili rakyat maka mendukung pemerintah untuk menerbitkan peraturan bupati tentang APBD Perubahan Tahun 2010,” pinta Well.
Aktivis ARAPKH lainnya, Fajar Lema, ST dalam dialog dengan DPRD mengatakan, akibat dari pada adanya Pansus Hak Angket Bansos, agenda-agenda dewan yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat menjadi terabaikan.
Pembahasan APBD Perubahan yang diamanatkan oleh ketentuan paling lambat selesai September saja tidak diindahkan oleh DPRD Alor, padahal APBD perubahan ini bersentuhan langsung dengan rakyat, katanya.
DPRD Alor tembah Lema, hanya lebih fokus kepada Pansus Hak Angket yang tidak jelas dasar hukumnya. Ini memuakan sehingga harus dibubarkan.
Ketua DPRD Alor Markus D. Mallaka, SH mengaku, karena Pansus Hak Angket ini ditetapkan di paripurna sehingga pembubaran juga harus melalui paripurna dewan. +++ moris weni

Ada Konspirasi Besar Untuk Menahan Saya

Ada Konspirasi Besar Untuk Menahan Saya

Kalabahi ON-Begitu dikabari Kasat Reskrim Polres Alor IPTU Anthonius Mengga bahwa Kapolres Alor AKBP sudah menekan surat perintah penahanan terhadapnya, Hermanto Djahamouw mengumpulkan pekerja media yang sudah menunggu sejak pagi dan memberikan keterangan pers. Dalam keterangan persnya, Djahamouw menegaskan bahwa ada konspirasi besar untuk menahannya sejak awal.


Ini sudah ada konspirasi besar, saya punya alat bukti. Dari awal saya sudah tahu, saya akan ditahan. Pemberi uang punya mau, saya harus masuk sel dan dorang datang lihat saya di sel. Tinggal Kapolres Alor buktikan, apa terima atau tidak terima uang, tandas Hermanto Djahamouw di Mapolres Alor.
Ketika mendapat kabar dari Kasat Reskrim Polres Alor bahwa sudah ada surat perintah untuk menahannya dari Kapolres Alor, Djahamouw mengaku sempat menanyakan kepada Kasat Reskrim apa dasar hukum sehingga dilakukan penahanan terhadapnya.
Terhadap pertanyaan ini demikian Djahamouw, Kasat Reskrim memberikan jawaban bahwa pihaknya memiliki alat bukti awal yang cukup, disamping ancaman hukuman lebih dari lima (5) tahun, sehingga harus ditahan.
Djahamouw mengaku pertanyaannya yang belum dijawab yaitu ia ditahan ini sebagai tindak lanjut dari statusnya sebagai tersangka karena melanggar Pasal 170 KUHP. Tersangka itu apa unsurnya?
“Katanya sudah memiliki dua alat bukti yakni keterangan saksi dan hasil visum. Saya minta lihat itu, karena saya pernah lihat ketika Kasat Reskrim masih dijabat Iptu Wiwin Junianto Supriyadi bahwa orang datang sendiri, pulang juga sendiri, tidak memar. Koq bisa dijadikan alat bukti,” katanya mempertanyakan.
Djahamouw mempertanyakan lagi apa akibat dari tindakannya yang membuat dia cedra, luka atau tidak, sehingga betul-betul melanggar hukum atau tidak.
“Saya berani membela diri, dari awal saya sudah tegaskan di media bahwa saya akan segera menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Djahamouw mengaku menyayangkan Kapolres Alor karena arogan, bukan perintah dengan kuasa untuk tahan orang. Sebelum dieksekusi, ini harus dijelaskan.
Wakil Ketua Pansus Angket Bantuan Sosial DPRD Alor ini mengaku, sampai dengan dikeluarkannya izin Gubernur NTT, ia belum dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Alor.
Sebagai warga negara yang baik, saya memiliki itikad baik mendatangi kepolisian dalam rangka memenuhi panggilan. Tidak ada niat sama sekali dari pihaknya untuk menghambat proses hukum yang dilakukan kepolisian.
“Kalau kita pejabat saja dipimpong, bagaimana dengan rakyat kecil. Atau tahan saya untuk hambat proses Pansus Angket Bantuan Sosial yang sedang melakukan penyelidikan. Karena lembaga ini menerima bantuan banyak sekali. Dari Kapolres hingga anggota menerima bantuan,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Fraksi PDIP Peruangan ini mengaku sangat menyesal cara kerja seperti ini, yang dikehendaki Djahamouw, polisi harus menjelaskan memenuhi unsur apa sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka.
Ia juga mempertanyakan laporan pencemaran nama baik yang sudah dilaporkannya kepada polisi sejak tanggal 04 Agustus 2010 silam.
“Saya sudah lapor dengan memberikan alat bukti selengkap-lengkapnya,” katanya. +++ moris weni

Kapolres Alor Persilahkan Hermanto Buka Rekaman Suap

Kapolres Alor Persilahkan Hermanto Buka Rekaman Suap

Kalabahi ON-Kapolres Alor AKBP Andi Harsito, SIK sama sekali tidak gentar dengan pengakuan Hermanto Djahamouw bahwa ia memiliki bukti rekaman soal dugaan suap yang melibatkannya. Kalau dia punya bukti rekaman suap ya silahkan saja dia buka, pinta Harsito menjawab wartawan di Ruang Kerjanya, Selasa (12/10) silam.

Kalau saya dinilai merekayasa ... rekayasa apa ... apa kepentingan saya. Kepentingan saya cuma satu, menegakan aturan sesuai prosedur. Yang namanya politik saya kesampingkan dan tidak mau terlibat dalam hal tersebut. Saya tidak mau dikaitkan dengan politik. Kalau dia punya bukti rekaman suap ya silahkan saja dia buka, tandas Harsito kepada pers sehari setelah Djahamouw ditahan.
Menanggapi pertanyaan wartawan soal sikap Djahamouw yang menolak menandatangani surat perintah penahanan terhadap dirinya, Harsito menegaskan bahwa itu hak dia, tetapi itu justru akan memberatkannya.
Meski yang bersangkutan menolak menandatangani surat perintah penahanan tetapi di kepolisian ada mekanisme yakni, dibuatkan berita acara bahwa yang bersangkutan tidak mau mendatangani. “Tidak masalah, itu diatur oleh sistim, prosedur dan aturan,” katanya.
Harsito mengaku yang bersangkutan ketika ditanya penyidik, tidak mau memberikan keterangan, padahal keterangan dia itulah yang akan dibawah ke pengadilan dan dijadikan pertimbangkan oleh majelis hakim agar yang bersangkutan bisa diringankan atau diberatkan. Yang bersangkutan seharusnya bisa memberikan keterangan terhadap apa yang diketahui sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hakim yang bisa saja meringankannya.
Dia menjelaskan bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP, kepolisian bisa menahan seseorang apabila sudah memiliki bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwah.
Dalam kasus yang menimpah Hermanto Djahamouw demikian Harsito, dua unsur sudah terpenuhi. “berdasarkan itu maka penyidik kepolisian mempertimbangkan untuk menahan yang bersangkutan,” timpal Harsito.
Pertimbangan penahanannya antara lain pertimbangan yuridis yakni kemungkinan tersangka melarikan diri, penghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu ada pertimbangan subyektif dan obyektif berdasarkan mekanisme-mekanisme dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik.
Menurutnya, jika baru dilakukan penahanan terhadap Djahamouw itu bukan karena dipengaruhi oleh apapun tetapi hanya karena kepolisian mengikuti mekanisme dan aturan untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap yang bersangkutan. Karena Djahamouw itu anggota DPRD maka polisi harus terlebih dahulu meminta ijin gubernur untuk melakukan pemeriksaan. Itu aturan yang harus dipenuhi penyidik. Menurutnya, polisi sudah mendapatkan surat ijin pertama tetapi terjadi kekeliruan sehingga diajukan surat ijin kedua. Jadi, “tidak serta merta atau tidak seketika, kecuali tertangkap tangan, ya serta merta,” katanya menambahkan.
Harsito kemudian menunjukan kepada pekerja media tentang beberapa SMS yang dikirim kepadanya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. SMS itu bersifat mengancam sikap lembaga yang dipimpinnya terhadap penahanan anggota DPRD Alor dari Fraksi PDI Perjuangan itu. Tetapi Harsito menanggapinya dengan dingin dan mengatakan bahwa yang begini sudah sering dialaminya.
Menanggapi penyesalan Djahamouw terhadap laporan pencemaran nama yang dilaporkan sejak 4 Agustus silam tetapi belum juga disentuh polisi, Harsito mengatakan, yang namanya pencemaran nama baik dalam kasus yang sama itu tunggu nanti terbukti atau tidak di pengadilan.
Jika di pengadilan nanti bahwa kasus yang sedang menimpah Djahamouw ini tidak terbukti secara hukum maka dengan sendirinya laporan pencemaran nama baik dibenarkan dan karena diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi sebaliknya jika Djahamouw terbukti bersalah secara hukum menurut majelis hakim pengadilan negeri maka laporan pencemaran nama baik yang diadukannya gugur dengan sendirinya.
Jadi, “kita lihat saja seperti apa keputusan pengadilan nanti. Dua kasus ini tidak bisa jalan bersamaan,” katanya. +++ moris weni

Massa ARAPHK Duduki Gedung DPRD

+++ Tuntut Bubarkan Pansus Angket Bansos
Massa ARAPHK Duduki Gedung DPRD

Kalabahi ON-Kurang lebih dua ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Alor Penegak Hukum dan Kebenaran (ARAPHK) menduduki Gedung DPRD Kabupaten Alor, Senin (18/10) silam. Mereka datang dengan tuntutan tunggal. Bubarkan Panitia Khusus Hak Angket. Karena tidak ada dasar hukum yang kuat bagi nafsu besar 22 angota dewan yang mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket. Menurut ARAPHK Pansus Hak Angket itu ilegal.


Dua ratus lebih massa ARAPHK ini datang dari beberapa desa/kelurahan termasuk beberapa kecamatan di sekitar Kota Kalabahi. Sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Alor, massa berkumpul di Lapangan Mini Kalabahi sejak pagi hari sekitar pukul 08.45 wita.
Baru sekitar pukul 10.10 wita, dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian, massa bergerak menuju gedung DPRD Alor dengan menggunakan ratusan kendaraan roda dua, dua unit truck dan satu unit pick up.
Tiba di gedung DPRD, salah seorang aktivis ARAPKH Apolos Well langsung melakukan orasi di pelataran Kantor Wakil Rakyat itu.
Dalam orasinya, Well menuding bahwa anggota DPRD saat ini hanya mengutamakan kesejahteraan diri dari pada kesejahteraan rakyat yang mereka wakili.
Alasannya demikian Well, anggota dewan kita lebih bersemangat dan sibuk dengan sidang-sidang angket kemudian mengabaikan sidang untuk membahas perubahan APBD Tahun 2010 yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat Kabupaten Alor.
Melalui ARAPHK, Well minta agar Pansus Hak Angket Banso segera dibubarkan karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Mestinya terang Well, sebelum sampai di angket, dewan terlebih dahulu melakukan interplasi terhadap pemerintah. Tetapi itu tidak dilakukan oleh dewan.
Setelah beberapa saat melakukan orasi, massa ARAPHK akhirnya diterima Ketua DPRD Alor Markus D. Mallaka, SH dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Enam wakil ARAPHK akhirnya disepakati untuk bertemu pimpinan dan anggota dewan di Ruang Kerja Ketua DPRD Alor untuk melakukan dialog. Sebelumnya melakukan dialog, Apolos Well membacakan pernyataan sikap ARAPHK yang disampaikan kepada Ketua DPRD Alor yang ditembuskan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI, Ketua DPR RI, Ketua Partai Politik Pusat, Ketua Partai Politik Propinsi NTT, Gubernur NTT, Ketua DPRD Propinsi NTT, Ketua Partai Politik Kabupaten, Bupati Alor dan Muspida Kabupaten Alor.
Dalam pernyataan sikapnya, ARAPKH menegaskan, sehubungan dengan polemik yang mengemuka akhir-akhir ini di beberapa media cetak terkait penggunaan Hak Angket oleh DPRD Kabupaten Alor periode 2009 – 2014 tentang Dana Bantuan Sosial senilai kurang lebih 18 Miliar telah menimbulkan salah tafsir yang berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Alor.
Bahwa pemberantasan korupsi demikian ARAPHK, merupakan komitmen dan perjuangan kami, untuk itu siapapun yang terlibat korupsi harus ditindak sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku, karena negara kita adalah negara hukum. Bahwa Pemerintah tetap konsisten untuk melakukan pemberantasan korupsi karena merupakan amanat undang-undang yang sejatinya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
Hak Angket terang ARAPKH merupakan hak dari DPRD Kabupaten Alor yang mesti dihargai dan dihormati namun yang lebih penting dari itu adalah substansi persoalan dari Hak Angket itu, karena menurut kami hak angket harus terpenuhi unsur- unsur sesuai PP No: 6 Tahun 2005.
Dijelaskan, sesuai dengan tata tertib DPRD, maka semestinya sebelum DPRD Kabupaten Alor menggunakan Hak Angket, seharusnya terlebih dahulu menggunakan Hak Interpelasi. Sesuai Pasal 28 ayat 2 PP No: 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Sebelum DPRD Kabupaten Alor menggunakan Hak Angket dan Hak Interpelasi terkait dugaan penyelewengan dana Bansos senilai 18 Miliar itu, seharusnya sebagai langkah awal sesuai mekanisme, terlebih dahulu DPRD Kabupaten Alor memanggil Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai auditor negara untuk didengar atau Bupati Alor sesuai Hak Interpelasi sebelum Hak Angket digunakan, sementara Dana Bansos sudah merupakan kebijakan anggaran antara Pemerintah Daerah dan DPRD Alor, yang mekanismenya tidak bisa dengan Hak Angket,” tulis ARAPKH dalam pernyataan sikap yang diterima media ini.
Dalam pandangan ARAPKH, kenyataan yang terjadi justru tidak sesuai mekanisme, karena DPRD Kabupaten Alor secara langsung menggunakan Hak Angket terhadap dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial senilai 18 Miliar, yang semestinya sesuai tata urutan penggunaan hak- hak DPRD, maka seharusnya belum waktunya DPRD Kabupaten Alor menggunakan Hak Angket tersebut (Prematur).
Ketua DPRD Alor Markus D. Mallaka, SH dalam dialog dengan wakil ARAPKH di Ruang Kerjanya menyatakan sikap setuju terhadap ARAPKH bahwa semestinya sebelum DPRD Kabupaten Alor menggunakan Hak Angket, seharusnya terlebih dahulu menggunakan Hak Interpelasi. Sesuai Pasal 28 ayat 2 PP No: 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Tetapi dasar hukum yang digunakan oleh anggota dewan yang mengusulkan digunakannya hak angket juga harus dihargai.
Karena itu demikian Mallaka, karena pembentukan Pansus Angket ini dilakukan di sidang paripurna sehingga pembubarannya juga harus melalui paripurna dewan. “Permintaan ARAPKH untuk membubarkan Pansus Angket ini akan ditampung dan dibawah dalam mekanisme dewan,” katanya.
Berikut beberapa bagian pernyataan sikap ARAPKH yang dikutip utuh, bahwa lembaga DPRD adalah lembaga legislatif bukan lembaga yudikatif (BPKP, BANWAS, JAKSA,POLISI, dan KPK ) karena lembaga yudikatiflah yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus dugaan korupsi, bukan lembaga DPRD. Dan hak angket bukan untuk menurunkan bupati dan wakil bupati terpilih, oleh karena itu jika hasil akhir dari hak angket hanyalah sebatas sebuah rekomendasi dari badan legislatif untuk proses hukum bupati dan wakil bupati terkait dugaan penggunaan dana bantuan sosial senilai 18 miliar, maka akan lebih arif , bijaksana , efektif, dan efisien, jika DPRD Kabupaten Alor menyampaikan secara langsung baik secara lisan maupun tertulis kepada lembaga pemeriksa keuangan, dan lembaga penegak hukum, berdasarkan asumsi-asumsi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Alor. Karena menurut pengetahuan kami menyangkut penggunaan dana bantuan sosial senilai 18 miliar, sudah ada hasil pemeriksaan dari BPKP propinsi NTT dan tidak ditemukan adanya kerugian negara, karena dana tersebut telah digunakan sesuai peruntukannya.
Bahwa dalam memasuki akhir tahun anggaran, hendaklah DPRD dan pemerintah yang adalah mitra kerja dalam menjalankan roda pemerintahan, harus lebih serius dalam memperhatikan agenda-agenda dan kelender kerja, yang juga menjadi agenda nasional yang pemberian batas akhir pembahasan anggaran diatur dengan undang- undang, dan hal ini bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak dan daerah, khususnya pembahasan dan penetapan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2009 masi dalam proses yang diprediksi berakhir pada bulan oktober 2010, dan hal ini berpengaruh pada 2 masa sidang yaitu, Perubahan APBD tahun 2010, dan APBD murni 2011, disinilah letak fungsi DPRD.
Bahwa kami menilai ada indikasi Anggota DPRD Alor dengan sengaja menggunakan Hak Angket sesuai kewenangan lembaga DPRD, dengan memasukan jadwal Angket kedalam jadwal sidang paripurna DPRD untuk perhitungan APBD 2009, menjadi rancu, dan apakah itu sudah sesuai dengan undang- undang..?, kami sangat menyesal, Hak Angket menggeser keluar 7 buah Ranperda dari jadwal sidang yang ditetapkan oleh Banmus (perubahan pertama), karena apakah Hak Angket lebih penting daripada Ranperda yang mengatur kepentingan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan..?.
Bahwa kami menyesal, jika sidang perhitungan anggaran dipersulit dengan alasan adanya hasil audit BPK, sedangkan tidak ada ketentuan perundang- undangan yang mengatur tentang itu, karena hasil rekomendasi BPK, pemerintah berkewajiban untuk menindaklanjuti.
Bahwa kami menyesal pernyataan anggota DPRD dalam setiap masa sidang tim sukses selalu dikaitkan dengan Bupati dan Wakil Bupati; padahal sesuai undang- undang, Bupati dan Wakil Bupati adalah milik seluruh rakyat.
Bahwa sepengetahuan kami, apakah Dana Bansos 18 Miliar lebih tersebut terindikasi kerugian?, karena ada 18 komponen di dalam angka tersebut, perlu pengujian cermat supaya tidak salah menduga, apalagi sudah di publikasikan.
Bahwa menurut hemat kami, Hak Angket dimasukan dalam sidang Paripurna pembahasan perhitungan APBD 2009, merupakan kesalahan, karena Hak Angket harus menggunakan sidang paripurna khusus, sebab Hak yang digunakan dalam sidang Paripurna sekarang tidak dijabarkan dalam kegiatan lebih lanjut dalam sidang- sidang berikutnya.
Bahwa Jika hal ini tidak diperhatikan secara baik, maka kami berjanji dalam waktu dekat kami akan melakukan hal-hal sebagai berikut ;
1. Kami sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tetap, akan bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Alor, untuk melakukan Demonstrasi menuntut DPRD Alor secara kelembagaan dan Anggota DPRD dari perwakilan wilayah masing-masing, untuk bertanggungjawab atas semua persoalan yang timbul akibat lambatnya proses pembahasan anggaran untuk 3 masa sidang.
2. Kami sebagai representasi dari masyarakat Alor, akan meminta kepada pimpinan masing- masing partai baik ditingkat Propinsi dan Pusat untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggota DPRD Alor dari masing- masing partai, yang menjalankan tugas tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
3. Kami berjanji akan terus mengawal kinerja lembaga DPRD kabupaten Alor yang anggotanya adalah utusan kami masyarakat alor dari masing- masing daerah pemilihan, untuk itu anggota DPRD Alor selayaknya harus bekerja untuk kepentingan masyarakat alor. +++ moris weni/humas araphk

Balai Wilayah Sungai II Nusa Tenggara Janji Benahi Mali

Balai Wilayah Sungai II Nusa Tenggara Janji Benahi Mali

Kalabahi ON-Sabtu (01/10) dan Minggu (02/10) Kepala Balai Wilayah Sungai II Nusa Tenggara Ir. Teuku Iskandar bersama semua pejabat teras balai mengunjungi Kabupaten Alor. Kunjungan itu dimaksudkan untuk memenuhi permintaan Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally yang sebelumnya medatangi Kantor Balai yang terletak di Jalan Raya El Tari II Kupang. Dalam kunjungan dua hari di Alor itulah muncul tekad orang nomor satu di Balai Wilayah Sungai II Nusa Tenggara itu untuk membenahi lokasi wisata Pantai Mali. Tak tanggung-tanggung, Teuku Iskandar janji memulai dengan Rp. 6 miliar untuk tahap awal benahi lokasi wisata dimaksud.

Dalam kunjungannya di Pantai Mali itu Teuku Iskandar mengaku sangat prihatin dengan kondisi pantai Mali yang nyaris ludes terkikis gelombang.
Darah kelahiran Aceh ini minta agar pemerintah daerah bisa melakukan pencegahan terhadap pengambilan bahan material berupa pasir di sekitar lokasi pantai itu karena bisa mengakibatkan abrasi pantai yang mengancam kehidupan masyarakat. “Masyarakat boleh ambil tetapi kalau untuk bangun rumah penduduk seadanya tidak menjadi soal. Yang soal kalau bangun ambil pasir di pantai itu untuk bangun proyek-proyek pemerintah yang besar,” kata pria berbadan tegak ini seadanya.
Setelah melihat dari dekat keadaan lokasi wisata Mali, Teuku Iskandar berjanji akan memulai membenahi lokasi wisata itu pada tahun 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6 miliar.
Membangun pantai seperti ini terang Iskandar, membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, tetapi kita akan mencoba dengan memulai pembangunan pada tahun 2011 dengan alokasi dana senilai Rp. 6 miliar. Selanjutnya pada tahun berikut setelah tahun 2011 pihaknya akan berupaya hingga mencapai hasil yang diharapkan.
Yang menarik Iskandar mengaku, membangun di kawasan pantai seperti ini sangat membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan anggaran yang besar, karena itu tidak bisa dibangun sekaligus dalam kawasan pantai seperti Mali. “Bisa saja tahun depan, dana senilai Rp. 6 miliar ini hanya dibangun sekitar 200 meter, tetapi nanti kita desain secara teknis terlebih dahulu,” katanya.
Iskandar mengharapkan agar masalah tanah di kawasan pantai Mali yang akan dibangun tahun depan ini jika ada yang masih merupakan tanah milik masyarakat maka pemerintah bisa memfasilitasi untuk dilakukan pembabasan tanah. “Balai hanya mengalokasikan anggaran untuk membangun pantai, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten,” katanya.
Menurut Iskandar, pihaknya merencanakan untuk membangun kawasan Pantai Mali sama seperti yang telah dibangun Balai Wilayah Sungai II Nusa Tenggara II di Pantai Oeba Kupang, Pantai Maumere di Kabupaten Sikka dan salah satu Pantai di Pulau Sumba.
Karena Kawasan Pantai Mali merupakan daerah wisata, sehingga akan dibangun untuk mendukung pengembangan pariwisasa di Kabupaten Alor. Iskandar mengaku tidak terlalu sulit untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun kawasab Pantai Mali, apalagi Pantai Mali adalag salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten Alor. Berdasarkan pengalaman demikian Iskandar, pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan pariwisata sehingga rencana pengembangan Pantai Mali yang direncanakan dimulai tahun 2011 ini, pihaknya berkeyakinan mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Soal seperti apa desain pantai yang dibangun tahun depan, Iskandar mengaku, hasilnya diharapkan sama dengan yang telah dibangun pihaknya di lokasi Pantai Oeba Kupang dan beberapa lokasi di NTT. +++ moris weni

Kabir Langsung Dibantu, Rp. 3 Miliar Untuk Sumur Bor Tahun 2011

Kabir Langsung Dibantu, Rp. 3 Miliar Untuk Sumur Bor Tahun 2011

Kalabahi ON-Kehadiran Kepala Balai Sungai II Wilayah Nusa Tenggara Ir. Teuku Iskandar, MT membawa berkat bagi masyarakat Kabupaten Alor. Mau bukti, Kali Kabir yang terkena abrasi belum lama ini langsung mendapatkan beronjong 200 unit dan 10 ribu karung plastik. Sedangkan, Kabupaten Alor mendapat jatah Rp. 3 miliar untuk pembangunan air tanah atau sumur bor pada Tahun 2011.

Yang sudah masuk dalam pagu Balai dan sudah pasti dibangun tahun 2011 untuk Kabupaten Alor adalah air tanah atau sumur bor senilai Rp. 3 miliar. Sumur bor atau air tanah ini dilengkapi dengan sarana pendukung berupa bak-bak penampung dan perpipaan sepanjang 3 KM yang diharapkan membantu masyarakat akan kebutuhan air di lokasi yang akan menjadi sasaran air tanah, kata Kepala Balai Sungai II Wilayah Nusa Tenggara, Ir. Teuku Iskandar di sela-sela kunjungannya di Maliang Kecamatan Pantar Tengah.
Menurut Iskandar, masalah air adalah masalah pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, karena itu perencanaan pembangunan sumber daya air selama ini dan di tahun mendatang, pihaknya tidak mengedepankan aspek pemerataan tetapi lebih mempertimbangkan aspek kebutuhan.
Karena itu demikian Iskandar, kedatangan pihaknya bersama pejabat inti Balai Sungai II Wilayah Nusa Tenggara II dimaksudkan untuk melakukan pemantauan dan melihat dari dekat seperti apa persoalan sumber daya air di Kabupaten Alor. “Prinsipnya kita tidakk gunakan aspek pemerataan, daerah mana yang sangat butuhkan air tetapi tidak ada air kita cari solusi untuk bangun,” kata Iskandar.
Bantuan Balai untuk mengatasi abrasi kali Kabir, Iskandar mengharapkan agar bantuan ini begitu diterima pihak kabupaten, langsung disalurkan untuk membangun beronjong di Kali Kabir. “Jangan ambil bantuan habis simpan di kantor, masyarakat sudah sangat membutuhkan,” pinta Iskandar.
Dalam kunjungan di Kabir Kecamatan Pantar, Teuku Iskandar memimpin rombongan balai, langsung melakukan peninjauan abrasi kali Kabir yang tingkat kerusakannya sudah mengancam kenyamaman hidup warga Kelurahan Kabir yang berdomisili di sekitar Kali Kabir.
Merasa prihatin dengan abrasi Kali Kabir yang belum mendapatkan perhatian pemerintah, Iskandar di lokasi Kali yang terkenan abrasi itu langsung memerintahkan salah staf yang secara teknis menangani kali di Balai yang dipimpinnya itu untuk menghitung berapa kebutuhan yang bisa dibantu untuk membantu masyarakat di wilayah itu.
Setelah dihitung, Iskandar langsung memerintahkan staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yang ikut dalam rombongan itu untuk segera mengambil bantuan beronjong di Kupang dalam waktu dekat. “Soal bantuan ini tidak sulit, kebetulan masih ada sehingga segera ke Kupang untuk ambil bantuan dan bangun di Kabir,” pintanya.
Dari Kabir Pantar, rombongan Balai bergerak menuju Maliang-Kecamatan Pantar Tengah. Tiba di Maliang-Pantar Tengah, Iskandar yang baru pertama kali menginjak kaki di wilayah itu tak mampu membendung air mata.
Putra Nangroe Aceh Darusalam ini sempat meneteskan air mata, karena mengaku prihatin dengan betapa sulitnya warga di Pantar Tengah untuk mendapatkan air.
Merasa tergerak hati untuk mengatasu kesulitan air di wilayah itu, tanpa mencari tahu dimana tiga titik sumur bor yang menurut rencana akan dibangun pihaknya pada tahun 2011, Iskandar langsung berjanji dihadapan warga Maliang bahwa tahun depan, Maliang dapat satu sumur bor atau air tanah. “pembangunan air tanah ini tidak sekaligus mengatasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat Maliang terhadap air, tetapi minimal bisa membantu masyarakat seadanya,” kata Iskandar dalam pertemuan dengan masyarakat dan aparat pemerintah kecamatan wilayah itu.
Sebelum melakukan kunjungan lapangan, Teuku Iskandar dan rombongan diterima pemerintah Kabupaten Alor di Rumah Jabatan Bupati Alor. Dalam acara penerimaan itu Teuku Iskandar mengatakan, dalam kunjungannya di Kabupaten Alor kali ini, ia membawah 12 orang Balao, semuanya pejabat inti yang mencoba untuk melihat seperti apa kebutuhan masyarakat terhadap air. Prinsipinya terang Iskandar, pihaknya ingin melihat langsung dari dekat dan melaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Balai.
Pada kesempatan pertemuan dengan Bupati Alor itu, Iskandar meminta ijin kepada pemerintah setempat untuk mengunjungi Pulau Pantar, dalam rangka melihat seperti apa kesulitan masyarakat di wilayah itu untuk mendapatkan air. “Selama ini banyak orang Pantar yang datang di Kantor Balai dan minta air. Karena itu saya mau ke Pantar untuk melihat sendiri,” katanya.
Iskandar mengaku selalu ditanya oleh staf mengapa selalu pergi ke daerah yang sulit-sulit, tetapi dengan sabar dan tabah ia meladeni pertanyaan itu dengan mengatakan, daerah yang gampang-gampang itu sudah terlalu banyak yang urus, karena itu saya mau lihat langsung daerah yang benar-benar kesulitan air.
Sedangkan Bupati Alor Drs. Simeon Pally dalam kesempatan itu mengharapkan agar kehadiran Kepala Balai Sungai II Wilayah Nusa Tenggara dan pejabat inti Balai ini diharapkan membantu masyarakat untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan mendapatkan air. +++ moris weni

Pemkab Alor Kecewakan Warga Desa Lewalu

Pemkab Alor Kecewakan Warga Desa Lewalu

Kalabahi ON-Warga Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL) khususnya warga yang rumahnya tidak layak huni merasa dikecewakan Pemetintah Kabupaten Alor dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Alor. Pasalnya, bantuan yang dijanjikan melalui program P2LDT (Program Pemugaran Perumahan Desa Tertinggal) hingga saat ini belum diterima masyarakat.

Kepala Desa (Kades) Lewalu, Syarifuddin Dupong, Sabtu (11/9/2010), mengatakan, tahun 2008 Pemerintah Desa Lewalu mengusulkan kepada pemerintah kabupaten melalui Badan PMD Alor untuk membantu program perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Menurut Dupong, Pemdes Lewalu mengusulkan 35 unit rumah masyarakat yang pantas mendapat bantuan program itu. Usulan dilanjutkan dalam musrenbang di tingkat kecamatan. Petugas dari Badan PMD sudah mengumumkan desa sasaran yang mendapat bantuan program itu, termasuk warga Desa Lewalu dan sejumlah desa lainnya di Kecamatan ABAL.

Informasi ini direspon masyarakat yang rumahnya diusulkan mendapat program perbaikan dengan melakukan persiapan. "Masyarakat secara swadaya membongkar rumah mereka, bangun fonderen/fondasi hingga ada yang bangun dinding tembok, siapkan bahan lokal sambil menunggu bantuan dari pemerintah untuk menyempurnakan rumah mereka," jelas Dupong.

Dia mengaku masyarakat telah menyiapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat program bantuan, seperti dokumen kepemilikan tanah. Namun lama menunggu bantuan itu tak kunjung datang. Tak ayal masyarakat kecewa terhadap pemerintah.

"Saya selaku kepala desa menjadi sasaran amarah masyarakat. Program ini biasanya pemerintah bantu seng, paku, dan sebagainya. Masyarakat hanya menunggu sebab masyarakat sudah mempersiapkan semuanya, tetapi tidak direalisasi. Saya ke Badan PMD tapi mendapat jawaban tidak dapat dilayani karena dana tidak ada," keluh Dupong.

Dia mengaku masyarakatnya sangat kecewa dengan janji pemerintah karena dinilai sudah ingkar janji atau kasarnya membohongi warga. Akibat masalah itu, kata Dupong, dirinya sudah bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor dan Dewan sudah bersurat kepada pemerintah agar melayani kebutuhan masyarakat terkait bantuan dari program itu.

"Kita berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Kasihan juga rumah masyarakat yang ada telah dibongkar dan masyarakat telah menyiapkan bahan-bahan lokal, ternyata tidak dapat melanjutkan pembangunan rumah mereka karena bantuan tidak kunjung diberikan pemerintah," tandasnya. +++ pk/joka

Kapal Visit Bahari Dibawa Kabur

Kapal Visit Bahari Dibawa Kabur


Kalabahi ON- Kapal Motor Visit Bahari Putra Alor milik Muhammad Rizal, warga Kadelang, Kalabahi, hilang dibawa kabur sekelompok orang, Rabu (29/9/2010). Kasus ini sudah dilaporkan Rizal ke Polres Alor.

Kepada pers di Kantor Polres Alor, Kamis (30/9/2010), Rizal menjelaskan, kapal motor kayu yang hilang tersebut memiliki berbagai dokumen kepemilikan sah yang dikeluarkan syahbandar, yaitu surat ukur, akta jual-beli hingga surat kepemilikan.

Menurut Rizal, kapal dengan kapasitas 18 MT atau sekitar 20 ton dengan ukuran panjang 16 meter, lebar 4,8 meter warna dasar hijau campur putih dan biru. Pada bodi kapal bertuliskan Visit Bahari Alor 2010 dan berlukiskan biota laut.
Rizal melanjutkan, kapal tersebut hilang dari tempat berlabuhnya di perairan laut dekat Pantai Kadelang sekitar pukul 05.30 wita.

Menurut saksi mata, ungkap Rizal, sebelum kapal itu dibawa kabur, ada sebuah perahu motor kecil yang datang merapat ke kapal tersebut. Ada orang dari perahu motor itu memindahkan sejumlah barang ke kapal Visit Bahari, seperti kompor, bahan bakar minyak, dan makanan.

Rizal mengatakan, orang-orang ini bisa membawa kabur kapal tersebut karena kebetulan di kapal ada dua unit mesin kapal dengan kekuatan 300 PK dan 280 PK. Engkol kapal juga berada di atas kapal tersebut.

Rizal mengungkapkan, kapal itu selama ini hanya beroperasi kecuali ada carteran untuk mengangkut barang milik masyarakat ke pulau-pulau di Kabupaten Alor. Pasalnya, izin trayek dari pemerintah pusat untuk pengangkutan penumpang bagi kapal itu belum keluar.

Rizal menandaskan, dirinya mencurigai sejumlah oknum yang dikenalnya membawa kabur kapal tersebut. Namun, Rizal mengatakan, dirinya belum bisa menyebutkan oknum dimaksud. Dia berharap polisi dapat melacak orang-orang tersebut.

"Ada tiga orang yang diduga melakukan pencurian kapal ini. Dua orangnya saya tahu, sedangkan satunya saya tidak kenal. Tetapi saat ini saya tidak bisa sebutkan nama-nama orang itu," jelasnya.

Menurutnya, kapal tersebut beberapa waktu lalu pernah diproses hukum mengenai kepemilikannya yang diklaim oleh orang lain, tapi dalam perkembangan pemeriksaan, polisi mengembalikan kapal tersebut kepada dirinya sebagai pemilik.

"Saya sudah laporkan kasus ini kepada polisi setelah terjadi kehilangan kapal tersebut untuk dilacak dan pelakunya bisa ditangkap," pintanya.

Pantauan Pos Kupang di Reskrim Polres Alor, Rizal datang ke Polres Alor bersama istrinya. Rizal membawa dokumen lengkap kapal untuk diserahkan kepada polisi guna mencari kapal tersebut. +++ joka

Pemkab Kupang Tuntut Ganti Rugi


 Terkait Pencemaran Laut Timor

Laporan: John Gerimu
Kupang, ON- Meledaknya ladang minyak Montara di perairan laut australia 20 Agustus silam, menyisahkan piluh bagi 34 kelompok petani rumput laut di Kabupaten Kupang. Para petani hanya bisa mengurut dada, akibat hasil panen rumput laut pasca pencemaran yang sangat memprihatinkan, bahkan bisa dikatakan gagal total.
Tak tinggal diam akan nasib yang dialami para petani rumput laut ini, Pemerintah Kabupaten Kupang telah mengusulkan klaim ganti rugi ke pemerintah Australia melalui Kementrian Kelautan RI di Jakarta.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kupang Charles Banamtuan, Senin (29/11) di Kupang.
Disebutkan, dalam klaim tersebut, Pemkab Kupang meminta agar petani rumput laut yang terkena dampak pencemaran diberi ganti rugi akibat rusaknya sebagian besar rumput laut yang selama ini menjadi satu-satunya sumber mata pencarian mereka.
Disebutkan, petani rumput laut di kabupaten Kupang yang terkena dampak pencemaran berada lima kecamatan masing-masing Kupang Barat, Semau, Amarasi Selatan, Naikliu dan Sulamu.
Tanggap akan dampak ini, kata Banamtuan, pihaknya telah melakukan upaya penyelamatan kepada petani rumput laut dengan menggerakan sejumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan sanitasi dan pembersihan terhadap rumput yang masih bisa di budi daya.
Menanggapi hasil panen rumput laut yang merosot tajam tahun ini, para petani diminta untuk membuka usaha alternatif yang bisa memberikan kontribusi untuk kebutuhan ekonomi keluarga.
Ditambahkan, tahun ini, pihaknya tetap akan memberikan bantuan bibit dan perangkat penunjang usaha rumput laut bagi petani, dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan cara budi daya rumput laut yang benar. ***

6000 Pelanggan PLN di NTT Gunakan Listrik Prabayar


Laporan: John Gerimu
KUPANG, ON- Pelanggan Perusahan Listrik Negara (PLN) pengguna layanan listrik prabayar di Nusa Tenggara Timur, setiap saat terus bertambah. Sesuai data perseroan ini, tercatat hingga Nopember 2010, sudah ada 6000 pelanggan yang menggunakan layanan listrik modern ini.
Hal ini dikarenakan, listrik prabayar banyak memberi kemudahan, keamanan serta penghematan dapat dengan mudah dilakukan para pelanggan.
Hal ini disampaikan Manejer PT PLN Cabang Kupang, Suroso dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di aula kantor Dinas Kominfo NTT, Kamis (25/11) lalu.
Suroso dalam penjelasannya terkait pelayanan listrik prabayar membeberkan banyak hal terkait kelebihan serta keuntungan bagi pelanggan yang menggunakan layanan tersebut.
"Banyak kemudahan yang diperoleh kalau pelanggan menggunakan pelayanan listrik prabayar. Pelanggan tidak perlu menunggu petugas pencatat meteran atau antre di loket berjam-jam. Sehingga, secara langsung privasi Anda tidak terganggu. Selain itu, Anda akan terhindar dari pemutusan jaringan seperti sistem sebelumnya," jelas Suroso.
Suroso menguraikan, setelah melalui sosialisasi dan diberlakukan sejak September lalu, jumlah pelanggan yang menggunakan pelayanan tersebut mencapai 3.000 orang. Namun, untuk keseluruhan NTT mencapai 6.000 pelanggan.
Menurut Suroso, jumlah ini akan terus bertambah. "Cabang Kupang ini hanya melayani pelanggan dari daratan Timor, Sabu, Alor dan Rote sehingga secara keseluruhan kita belum tahu. Jumlahnya sekitar 3.000 pelanggan," sebutnya.
Beberapa kemudahan lagi tambah Suroso, pelanggan dapat meninggalkan rumah dalam waktu lama, namun tidak akan terjadi pemutusan aliran. Pasalnya, pelanggan yang menggunakan layanan listrik prabayar dapat membayar rekening listrik melalui beberapa fasilitas pendukung seperti bank dan outlet terdekat.
"Jadi konsepnya, pelanggan dapat membeli token atau voucher yang berisi 20 digit angka kemudian angka tersebut diisikan ke dalam meter prabayar dan listrik sudah bisa digunakan. Jika tidak diisi ulang pada saat kredit KWH habis, sambungan listrik akan terputus secara otomatis hingga pengisian ulang berikutnya," jelas Suroso.
Dia mengungkapkan, salah satu keuntungan lagi bahwa jumlah kredit yang dibeli tidak dibatasi. Pemakaiannya juga tidak terbatas waktu hingga habis terpakai. "Melalui pelayanan sistem ini kita harapkan dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada pelanggan kita. Kita terus upayakan untuk menghindari pemadaman. Karena sejauh ini kita sudah memiliki cukup daya untuk melayani pelanggan. Namun kita akui bahwa banyak hambatan di lapangan. Tapi kami sudah komitmen untuk siap dikritik atau dimarahi pelanggan. Karena itu memang konsekwensi kita sebagai pelayan publik," akunya.***

Gerindra Tetapkan Calon Walikota Kupang



Laporan: John Gerimu

Kupang,ON- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nusa Tenggara Timur, Rabu (17/11) mengumumkan calon walikota Kupang periode 2012-2017.
"Kita sudah tetapkan Libert Foenay sebagai calon walikota Kupang dari Partai Gerindra," kata pengurus Dewan Piimpinan Pusat Partai Gerindra, Fary Francis ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kupang.
Menurut dia, penetapan calon walikota Kupang ini memang terlalu dini, karena Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kupang baru akan berlangsung pada tahun 2012 mendatang. Namun, partai Gerindra punya pertimbangan sendiri, karena pilkada Kota Kupang merupakan barometer bagi Gerindra untuk menghadapi pemilu presiden (Pilpres) 2014.
"Kita ingin melakukan konsolidasi lebih awal agar bisa menang dalam Pilkada Kota Kupang, karena Kupang merupakan barometer bagi Gerindra menghadapi Pilpres," katanya.
Berdasarkan penjaringan yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Kupang dan survei DPP Gerindra, lanjut anggota DPR-RI ini, Gerindra telah menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra NTT, Libert Foenay sebagai calon walikota Kupang yang diusung Gerindra.
Penetapan Libert Foenay ini, menurut dia, karena memenuhi kriteria yang diajukan Gerindra, diantaranya miliki tingkat elektribilitas, kompetensi dan loyalitas. "Libert Foenay memenuhi tiga kriteria tersebut," katanya.
Dengan penetapan ini, tambahnya, maka partai Gerindra sudah mulai bekerja untuk memenangkan calon walikota dari Gerindra. Sistem yang digunakan yakni 'dor to dor'. "Dalam rentan waktu satu tahun ini, kita akan mengetuk pintu rumah warga Kota untuk menyampaikan tentang calon kita," katanya.
Diharapkan dari 280 ribu pemilih di Kota Kupang, sekitar 40 persen pemilih sudah mengetahui keberadaan calon dari Gerindra. Untuk mengusung calon walikota, lanjutnya,Gerindra akan melakukan koalisi dengan beberapa partai politik, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sementara itu, Libert Foenay menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada walikota Kupang. "Saya siap untuk bertarung dalam Pilkada Kota Kupang, karena sudah dipercayakan partai," katanya singkat. ***