Cari Blog Ini

Memuat...

Rabu, 15 Juni 2011

Djobo Minta Bupati Perpanjang Okto Lasiko


foto, Drs. Amon Djobo

Kalabahi ON-Dari sisi Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Drs. Amon Djobo menempati rangking teratas di daereah ini, karenya layak dipromosi ke jabatan puncak sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. Tetapi Djobo bukan tipikal pamong praja yang serakah. Di tengah teka-teki soal siapa Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Amon Djobo justru minta Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk memperpanjang Drs. Okto Lasiko di jabatan karier tertiggi di daerah itu.

Ketika dikonfirmasi ON di Ruang Kerjanya, Kamis pekan silam soal siapa Calon Sekda pasca Drs. Okto Lasiko, termasuk meminta tanggapan soal namanya yang ikut meramaikan bursa Calon Sekda Alor, Drs. Amon Djobo mengusulkan kepada Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk memperpanjang Drs. Okto Lasiko yang saat ini menjabat pelaksana tugas Sekda Alor dalam jabatannya.
“Kalau aturan memungkinan dan Pak Bupati setuju, maka Pak Okto itu bisa sekali untuk diperpanjang dalam jabatan sebagai pelaksana tugas Sekda Alor,” terang Djobo yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Bupati Alor bidang hukum dan pemerintahan.
Menjawab Ombay News soal namanya yang disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat Sekda Alor, Drs. Amon Djobo langsung menepis bahwa ia tidak mau mendahului keputusan Bupati Alor. Alasannya terang Djobo, penempatan orang di jabatan puncak ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati Alor. Apalagi demikian Djobo, untuk saat ini terlalu banyak kader birokrasi yang memenuhi syarat untuk ditempatkan pada jabatan Sekda. Djobo kemudian menyebut beberapa nama yang layak untuk ditempatkan di jabatan itu. Nama-nama itu diantaranya, Drs. YO Buling, M.Si, Hopni Bukang, SH; Drs. Aba Malaum; Drs. Nus Turwewi; Moh Bere, SH; Dra. Sri Inang Ananda Enga; Drs. Urbanus Bella. Amirullah, SH, M.AP dan Fredy Lobang Paly, SH.
Untuk menentukan siapa yang bakal ditempatkan pada Jabatan Sekda jelas Djobo, sepenuhnya menjadi hak prerogative Bupati Alor, tidak bisa dipengaruhi oleh siapaun dan dengan kekuatan apapun. “Masukan-masukan dari kelompok masyarakat soal siapa yang mau jadi Sekda itu hanya bisa dijadikan sebagai pertimbangan, tetapi tidak bisa mengkultuskan kepada pejabat tertentu. Apa yang disampaikan Pak Sulaiman Sing sebagai berita salah satu media yang terbit di Kalabahi itu kita hargai tetapi harus diingat bahwa soal siapa yang harus ada di jabatan itu, merupakan hak otonomi bupati alor,” kata Djobo menjelaskan.
Menurut Djobo, sudah kurang lebih tiga tahun memimpin daerah ini, Bupati Alor sudah pasti memiliki file siapa kader daerah yang bisa ditempatkan pada jabatan Sekda, tetapi secara pribadi, Djobo mengaku setuju kalau bupati memperpanjang Drs. Okto Lasiko pada jabatan pelaksana tugas Sekda Alor, kalau aturan memungkinkan dan bupati menghendakinya. Tetapi kalau bupati menentukan yang lain maka semua pihak juga harus memberikan penghargaan karena itu merupakan hak otonomi bupati.
Djobo menjelaskan, penempatan orang pada jabatan Sekda itu bukan hanya mempertimbangkan aspek kamampuan dan kompetensi, tetapi harus menempatkan orang yang memiliki kemampuan untuk membangun tim work yang handal untuk membantu bupati mendukung program pembangunan daerah yang telah dicanangkan oleh kepala daerah. “Tugas ini yang menurut saya sangat penting,” tandasnya.
Djobo kemudian merinci, jika bupati ingin menempatkan Calon Sekda berdasarkan ‘urut kacang’ maka dari daftar urutan kepangkatan setelah dirinya (Drs. Amon Djobo-Red), ada Drs. Nus Tuwewi dan Drs. YO Buling. Dibawah tiga pejabat ini, ada Hopni Bukang, SH; Moh Bere, SH; Drs. Aba Malaum; Drs. Urbanus Bella dan Edy Lobang Paly, SH. “Orang-orang yang saya sebut ini saya tahu persis kemampuan mereka selama belasan tahun saya menjadi Asisten III,” kata Djobo.
Tetapi yang menentukan siapa yang bakal menjadi Sekda Alor itu sekali lagi ditegaskan Djobo bahwa itu sepenuhnya menjadi hak otonomi Bupati Alor. Apakah Bupati Alor mau gunakan pendekatan urut kacang, atau mau lompat, semuanya tergantung kepada bupati dan tidak bisa karena tekanan.
Olah karena itu Amon Djobo mengaku menyampaikan terima kasih kepada beberapa kalangan yang memberikan apresiasi terhadap kader yang ada tetapi mari kita serahkan semuanya kepada bupati agar tidak membuat beban dalam menentukan siapa yang layak untuk membantunya di jabatan Sekda. morisweni

Rapi, Administrasi SPPD Fiktif Pejabat Alor

Kalabahi ON-Ini pandangan salah satu politisi Partai Golkar Kabupaten, Lukas Atallo, SH terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) para pejabat teras lingkup pemerintah Kabupaten Alor. Banyak SPPD yang dalam pandangannya fiktif tetapi rapi di administrasinya. Bagaimana ada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang keluar daerah hanya satu hari terus kembali, lalu keluar daerah lagi tetapi auditor tidak pernah menemukan terjadinya peyimpangan SPPD.


Saya menjadi tidak mengerti, apakah ini karena auditor yang tidak memiliki referensi untuk melakukan pemeriksaan, atau administrasi SPPD yang diduga fiktif yang terlalu rapi. Masa ada pimpinan SKPD yang keluar daerah hanya satu hari saja kembali Alor, terus pergi lagi tetapi tidak pernah ditemukan penyimpangan, tandas pendatang baru di Partai Golokar ini seadanya.
Atallo minta kepada Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk mengendalikan perjalanan dinas yang dilakukan para pejabat di daerah ini. “Kegiatan di luar daerah yang bisa dijangkau dengan kemudahan sarana komunikasi yang adab saat ini saya kira pejabatnya tidak harus keluar. Ini supaya kita bisa menghemat anggaran untuk belanja pembangunan,” pinta Atallo.
Atallo mengaku prihatin dengan mondar-mandirnya para pejabat daerah yang suka doyan keluar daerah, menghamburkan uang rakyat tetapi tidak ada hasil yang dibawah pulang untuk dinikmati oleh masyarakat di daerah ini.
Dalam pandangannya demikian Atallo, ada pejabat kibuli bupati untuk meneken SPPD dengan proposal untuk mendapatkan anggaran di kementrian, tetapi tidak pernah ada hasilnya. Atallo menyarankan kepada Bupati Alor untuk memberikan kemudahan perjalanan dinas hanya kepada pejabat di daerah ini yang memiliki akses untuk mendatangkan uang di Alor. “Yang tidak memiliki akses untuk mendatangkan uang dari Jakarta sebaiknya jangan diberikan SPPD. Kecuali kegiatan yang benar-benar membutuhkan kehadiran secara fisik dari pejabat yang bersangkutan,” ungkap staf pengajar Fakultas Hukum Untrib Kalabahi ini.
Kepada lembaga fungsional yang dipercayakan oleh Negara untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah supaya memperketat pengawasan sehingga para pejabat daerah ini tidak mondar-mandir dari Bandar udara yang satu Bandar udara yang lain, pintanya.
Menurut dia, jika auditor Negara jeli dan memperketat pengawasan maka SPPD Fiktif yang saya duga lebih banyak dilakukan oleh para pejabat di daerah ini bisa ditemukan.
Yang aneh, beberapa pimpinan SKPD di daerah ini yang tidak mendatangkan keluarga di Alor sehingga melakukan pendekatan dengan berbagai cara untuk menggunakan uang daerah tetapi tujuannya untuk menjenguk keluarga. Banyak pejabat di daerah ini yang jelas Atallo memanfaatkan moment untuk melakukan perjalanan dinas, tetapi tidak jelas seperti apa manfaatnya bagi kepentingan rakyat.
Dijelaskannya, kalau berani dilakukan pemeriksaan maka bisa saja ada staf di SKPD tertentu yang membongkar aib pimpinannya di pos perjalanan dinas. Kemungkinan ini terang Atallo, bisa saja terjadi karena ada pimpinan SKPD yang memonopoli perjalanan dinas di instansi pemerintah yang dipimpinnya. “Saya yakni ada staf yang bongkar aib pimpinan tetapi hanya karena takut. Tapi kalau dikasih jaminan, pasti ada staf yang mau bongkar aib pimpinan dalam menggunakan anggaran perjalan dinas,” kata Atallo.
Di beberapa SKPD berdasarkan bocoran yang diterima pihaknya diperoleh kabar bahwa ada pimpinan SKPD yang hubungannya sudah tidak harmonis lagi dengan staf di kantornya karena terlalu serakah dalam menggunakan anggaran perjalanan dinas. Pimpinan SKPD seperti ini demikian Yahuda, cepat atau lambat akan menjadi tidak berwibawa di mata staf. “Staf bakalan tidak akan hargai sama sekali kalau lebih utamakan perjalanan dinas keluar daerah dari pada tugas rutin di kantornya. Lebih serakah lagi kalau perjalanan dinas untuk staf juga dibabat habis oleh pimpinan SKPD,” tandas Atallo. morisweni

Kejaksaan Pulbaket Proyek RTRW Kabupaten Alor


foto, Tri Sujoko, SH, MH

Kalabahi ON-Kejaksaan Negeri Kalabahi mencium aroma tak sedap dalam proyek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Alor yang dikelola Bappeda Setempat. Proyek dikerjakan perusahaan Milik Taufik Ambao dengan dana yang bersumber dari APBD Alor Tahun Anggaran 2010 ini dikabarkan bermasalah. Kejaksaan setempat sudah memulai proses hukum dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket dan puldata).

Informasi yang berhasil dihimpun media ini dari beberapa sumber menyebutkan, proyek RTRW Kabupaten Alor dikerjakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011 senilai Rp. 375 juta oleh perusahaan milik Tauvik Ambao. Dalam perkembangan penyusunan RTRW oleh rekanan diklaim bahwa ternyata alokasi anggaran yang diakomodir dalam APBD 2010 tidak mencukupi untuk merampungkan proyek dimaksud. Karenanya, pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010, ditambah anggaran sebesar Rp. 1,2 milyar.
Yang jadi masalah, rekanan belum juga menyelesaikan pekerjaan dengan anggaran yang sudah diakomodir terlebih dahulu melalui APBD 2101, tetapi diakomodir lagi anggaran senilai Rp. 1,2 milyar.
Mestinya RTRW Kabupaten Alor ini sudah harus rampung sehingga dijadikan rujukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Kalabahi, tetapi RTRW yang dikerjakan Taufik Ambao ini belum juga rampung, bahkan masih terkatung-katung nasibnya tetapi RTRK Kalabahi sudah rampung dikerjakan dengan dana Rp. 700 juta lebih.
Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Tri Sujoko, SH, MH ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data (puldata) terhadap dugaan penyimpangan dalam penyusunan RTWA di Bappeda Kabupaten Alor tahun 2010 ini. morisweni

Tidak Ada Dagang Jabatan di BKD


foto, Drs. Yulius Plaikol

Kalabahi ON-Meski masih menuai polemik, tetapi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Alor menegaskan bahwa tidak ada dagang jabatan atau komersialisasi jabatan di instansi pemerintah pimpinan Drs. Yulius Plaikol itu. PNS yang diangkat dalam jabatan adalah PNS yang memiliki syarat kepangkatan, kualifikasi pendidikan, kemampuan. Lebihnya, PNS yang ditempatkan di jabatan struktural juga harus memiliki loyalitas dan kesetian terhadap pimpinan dan memiliki kemampuan untuk bisa bekerja sama.


Kepala BKD Kabupaten Alor, Drs. Yulius Plaikol kepada ON di Kalabahi menegaskan, penempatan seseorang dalam jabatan struktural itu harus memenuhi persyaratan kepangkatan, pengalaman, jabatan dan kualifikasi pendidikan. Selanjutnya, PNS yang diangkat dalam jabatan juga harus mempunyai kesetiaan dan loyalitas terhadap pimpinan dan mempunyai kemampuan untuk bisa bekerja sama.
Kemudian dalam kaitannya dengan mutasi jabatan terakhir belum lama ini demikian Plaikol, persyaratan-persyaratan ini menjadi perhatian BKD, dan selanjutnya draft dari calon pejabat yang hendak dipromosikan di jabatan, diajukan ke Baperjakat.
Baperjakat terang Plaikol, kemudian memberikan pertimbangan teknis dari sisi kemampuan, kepangkatan, kualifikasi pendidikan, pengalaman dan prestasi kerja.
Setelah Baperjakat memberikkan pertimbangan baru kemudian diajukan kepada Bupati Alor untuk diambil keputusan mengenai pejabat mana yang pantas menjadi pembantu bupati untuk suatu jabatan, jelas Plaikol.
Dengan demikian jelas Plaikol, sesungguhnya tidak ada komersialisasi jabatan di BKD Kabupaten Alor. Yang ada adalah tambah Plaikol, proses penempatan calon pejabat untuk menduduki suatu jabatan melalui mekanisme dan prosedur yang ada. Oleh karena itu, tidak benar kalau ada yang beranggapan bahwa ada jual beli jabatan di BKD Alor, ujar orang nomor satu di BKD Alor ini.
Plaikol kemudian menyarankan bagi mereka yang memiliki bukti tentang jual beli jabatan di BKD Alor kepada pihak yang berwewenang. Dia menjelaskan bahwa PNS itu pada prinsipnya memiliki tiga jabatan, yakni jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
Bagi PNS yang tidak mendapat jabatan struktural dan jabatan fungsional jelas Plaikol, secara otomatis mendapat jabatan fungsional umum. Dengan demikian, seorang PNS itu melekat jabatan, terutama jabatan fungsional.
Ditambahkannya, berkaitan dengan jabatan struktural, PNS harus melihat ini bukan sebagai hak, tetapi harus dilihat dari sisi kepercayaan atasan. Karena itu seorang PNS boleh memiliki kepangkatan, pensyaratan dari sisi kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja tetapi belum mendapatkan jabatan struktural maka tidak pantas untuk dipersoalkan. moris weni

Masyarakat Desa Munaseli Mengeluh Soal Pembagian Beras Raskin

Kalabahi ON-Pembagian beras Raskin (beras untuk rakyat miskin) yang terjadi di Desa Munaseli Kecamatan Pantar dirasakan oleh masyarakat sangat tidak adil, hal ini dikatakan Nikanor Hibu warga RT.05 desa Munaseli kepada Ombay News di Kalabahi, Selasa (12/4/2011).

Nikanor Hibu berada di Kalabahi sejak hari Senin, (11/4/2011) hendak menyampaikan keluhan masyarakat desa Munaseli kepada pihak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Alor supaya melakukan peninjaun langsung di lokasi Desa Munaseli untuk melihat dan mendapat informasi secara langsung dari masyarakat seperti apa pembagian Raskin yang di lakukan oleh aparat pemerintah di Desa Munaseli Kecamatan Pantar.
Menurut Nikanor, pembagian Raskin yang terjadi selama ini tidak transparan dan administrasinya juga tidak jelas, bahkan apa yang menjadi hak masyarakat tidak diberikan secara utuh tetapi selalu dikurangi, hal ini bukan saja baru terjadi tetapi sudah berulang-ulang kali sejak adanya pembagian Raskin.
Untuk pembagian beras Raskin, satu kepala keluarga (KK) mengumpulkan uang sebeasar Rp. 32.000 untuk mendapatkan 17 KG tetapi kenyataan yang terjadi beras yang kami dapat tidak mencapai 17 KG tetapi ada yang kurang 1-2 KG sehingga ada yang hanya mendapat 16 atau 17 KG.
Menurut Nikanor, sistim pembagian beras Raskin yang dilakukan aparat Desa Munaseli tidak transparan karena setiap kali pengambilan beras, masyarakat tidak dilibatkan dalam menimbang tetapi masyarakat hanya datang dan membawa karung yang diserahkan kepada petugas dan petugas yang sendiri melakukan timbangan sehingga tidak diketahui berapa kilo gram yang ditakar sehingga ada masyarakat yang sampai dirumah dan menimbang ulang ternyata mengalami kekurangan. Disamping itu juga setiap kali penerimaan masyarakat yang menerima juga tidak pernah tanda tangan formulir tanda terima tetapi petugas yang menerima karung yang sendiri kruis pada daftar.
Nikanor menuturkan, pengeluhan soal kekurangan beras Raskin ini sudah di sampaikan kepada Kepala Desa Munaseli tetapi tidak digubris, bahkan Kepala Desa menyuruh masyarakat untuk berurusan dengan Kaur Desa yang menangani pembagian beras Raskin.
“Kami masyarakat Desa Munaseli sangat sesalkan tindakan Kepala Desa yang tidak mau menyelesaikan masalah pembagian beras yang tidak adil oleh aparat desa, ini menunjukan adanya indikasi kerja sama aparat desa untuk mengurangi hak-hak rakyat. Kita bisa bayangkan saja untuk Desa Munaseli kurang lebih ada 500 KK yang berhak menerima Raskin. Kalau dipotong masing-masing 1-2 KG itu bisa lebih dari 500 KG, yang menjadi pertanyaan dikemanakan hak-hak rakyat itu,” ungkap Nikanor. +++ oktotefi

LKPD Tahun 2010 Belum Rampung


foto,Drs. Urbanus Bella

Kalabahi ON-Hingga minggu terakhir April 2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 belum rampung disusun. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset menegaskan bahwa pihaknya dalam proses merampungkan LKPD dimaksud. Pasalnya, setelah rampung disusun, akan diserahkan kepada Irda untuk dilakukan reviw sebelum diperiksa Badan Pemerikswa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT.

Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Drs. Urbanus Bella mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan LKPD Tahun Anggaran 2010. Setelah rampung, akan diajukan kepada Irda Alor untuk dilakukan reviw sebelum diperiksa BPK RI Perwakilan NTT.
Kita harapkan dalam minggu-minggu ini sudah bisa diajukan ke IRDA untuk dilakukan reviw, kata Belle menjelang libur paskah.
Dia mengaku, sesuai ketentuan, LKPD sebelum dilakukan pemeriksaan, harus direviw terlebih dahulu oleh IRDA setempat.
Menurut Bella, LKPD itu menjadi kewenangan instansi pemerintah yang dipimpinnya untuk menyiapkannya, sedangkan LKPJ Kepala Daerah menjadi kewenangan Bappeda mempersiapkannya. LKPD dan LKPJ boleh diajukan secara bersamaan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan, tetapi pembahasannya dilakukan secara terpisah. “pembahasan sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD sesuai jadwal kerja,” katanya.
Dijelaskannya, LKPD yang sedang disiapkan pihaknya terdiri dari empat buku yakni neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. “Sebagian dari buku ini sudah digandakan,” ungkap Bella.
Sesuai ketentuan demikian Bella, tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, LKPJ dan LKPD sudah harus disampaikan kepada DPRD setempat untuk dilakukan pembahasan. Karena itu terang Bella, dari sisi waktu, sebenarnya kita sudah terlambat.
Menurut dia, APBD murni Tahun Anggaran 2011 juga baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2011 ( ini juga terlambat). Bella berjanji akan mengupayakan agar antara Juni-Juli itu sudah harus ditetapkan LKPD. moris weni

PKB Jadi Juru Selamat Pally-Tahir di Pemilukada 2008

Kalabahi ON-Ini pengakuan secara tulus dan iklas dari Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Orang nomor satu di Nusa Kenari tercinta ini menegaskan bahwa PKB menjadi juru selamat bagi ia dan Drs. Haji Jusran Moh. Tahir di hajatan politik paling bergengsi 2008 silam. Waktu itu ada PBB, PKPB, PBR, Partai Patriot Pancasila dan beberapa partai lainnya. Tetapi baru mencapai empat belas koma sekian persen perolehan suara. Begitu ada komitmen PKB untuk bergabung baru mencapai lima persen lebih perolehan suara.

Hal ini disampaikan Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Cabang I DPC PKB Kabupaten Alor di Kalabahi beberapa waktu berselang.
Oleh karena dengan jiwa besar Pally menyampaikan terima kasih kepada jajaran PKB yang ikut melahirkan pimpinan daerah. “Saya yakin PKB bisa dapat kursi di DPRd Alor pada Pemilu anggota DPR tahun 2014 mendatang. Jika tidak maka sia-sia kita selenggarakan Muscab I PKB saat ini,” kata Pally.
Kader-kader PKB yang ada terang Pally, berpeluang untuk meraih keberhasilan, kalau kerjanya dari sekaran dan tidak perlu menunggu. Minimal satu kursi di DPRD Alor, tetapi jika bisa meraih lebih dari dua kursi itu sudah sangat luar biasa. Komitmen untuk meraih kemenangan sudah harus dibangun, tidak boleh rapuh, kalau ini tidak dilakukan maka target untuk mendapatkan kursi di DPRD tidak mungkin tercapai.
Kepada DPC PKB Alor terpilih, Pally meningatkan agar jika terjadi masalah di intern partai maka sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme organisasi di dalam partai, jangan sekali-kali menyelesaikan masalah interen partai di luar organisasi.
Pally berjanji akan memberikan perhatian kepada PKB di Alor, baik dalam kapasitas sebagai pemerintahan maupun sebagai pribadi.
Pally menjelaskan, partai politik memiliki nilai yang sangat strategis dalam sistim penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu demikian Pally, keberadaan Partai Politik diuandangkan. Partai Politik berjuang untuk memerdekakan negara, dari Partai Politik terbentuk lembaga perwakilan rakyat, baik yang ada di pusat sebagai DPR RI maupun yang ada di propinsi dan kabupaten/kota atau DPRD.
Ditambahkannya, Partai Politik dalam sejarah, dapat melahirkan pemimpin dan turut menentukan kebijakan pembangunan melalui wakil-wakilnya di DPR, baik itu DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Karena memiliki posisi strategis yang teramat penting dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan sehingga partai politik dapat dijadikan sebagai mitra pemerintah, sebagai mitra kami ingin mengawal penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pemerintahan.
Ketua DPW PKB Propinsi NTT, Drs. Yucundianus Lepa, M.Si menegaskan, PKB dari pusat hingga daerah menyatakan sikap sebagai partai pemerintah.
PKB jelas Lepa, ingin menjadi mitra yang baik untuk membangun negara dan daerah. “Saat ini ada dua kader PKB yang menjadi menteri. Sebagai mitra, kami ingin menjadi mitra yang baik dan tidak mau berkhianat,” tandas Lepa menambahkan.
Tetapi, “teman atau mitra yang baik itu harus puji saat pemerintah berhasil dan berikan kritik ketika pemerintah lalai urus rakyat,” ujar Lepa sembari menambahkan, tidak ada demokrasi tanpa adanya partai politik, karena partai politik memiliki kontribusi dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. +++ moris weni

PKB Tidak Lahirkan Premanisme Politik Untuk Rebut Kekuasaan


foto, MUSCAB PKB: Drs. Yucundianus Lepa (kiri) bersama Bupati Alor di Muscab PKB

Kalabahi ON-Sebagai partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa pihaknya tidak mau melahirkan premanisme politik untuk merebut kekuasaan. PKB memiliki komitmen untuk melahirkan kader-kader partai yang berkualitas untuk dipilih menjadi pemimpin. Sejak didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 hingga kini, PKB adalah partai berjiwa nasional, religius yang mengedepankan nilai-nilai moral politik.

Demikian ditegaskan Ketua DPW PKB Propinsi NTT Drs. Yucundianus Lepa, M. SI ketika menyampaikan pidato politik pada Musyawarah Cabang I DPC PKB Kabupaten Alor di salah satu hotel terkemuka di Kalabahi beberapa waktu silam.
DPC PKB Kabupaten Alor tidak perlu merasa berkecil hati karena tidak berhasil mengantarkan satu wakilpun di DPRD setempat pada Pemilu 2009, tetapi harus berjiwa besar, bekerja keras secara cerdas untuk meraih kemenangan di hajatan-hajatan politik yang berada di depan.
Menghadapi Pemilu Legislative tahun 2014 yang akan datang, Yucun Lepa menanyakan kesanggulan Latif Daka, SH (Ketua DPC PKB Alor terpilih) dan pengurus DPC lainnya untuk mengantarkan wakil PKB di DPRD setempat. Latif dan Kepengurusan DPC lainnya menyanggupi untuk mengantarkan masing-masing satu kursi di tiga daerah pemilihan untuk anggota DPRD Alor di Pemilu 2014. Jika minimal satu kursi di masing-masing daerah pemilihan demikian Yucun lepa, DPC PKB Alor hasil Muscab I ini harus menjadikan ini sebagai cambuk untuk bekerja secara cerdas menuju tercapainya target yang telah dipatok.
Ke depan tambah Lepa, PKB harus menjadi fraksi murni di DPRD Alor sehingga bisa mengajukan calon murni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ketika menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Alor Tahun 2013 mendatang.
“PKB jangan jadi anak cengeng, harus jadi kader yang benar-benar berjuang keras untuk kesejahteraan rakyat,” pinta Lepa mengingatkan.
Sejak terbetuk pada tahun 1998 hingga Pemilu 2009, PKB belum berhasil mengantarkan satu wakil pun di DPRD Kabupaten Alor berarti ada yang salah. Kesalahan ini yang harus diperbaiki dalam momentum strategis saat ini sehingga tidak lagi terulang kembali di hajatan-hajatan politik yang akan datang.
Menurut Lepa, PKB secara hirarkis dari pusat hingga daerah menyatakan sikap bahwa pihaknya tidak sekedar gerombolan orang tetapi organisasi politik yang jelas keanggotaannya, yang memiliki cita-cita luhur memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. +++ moris weni

Baru Dua Pulu Prosen Guru di Alor Yang Disertifikasi


foto,Drs. Simeon Bayang

Kalabahi ON-Guru memang saat ini menerima dua kali gaji sebulan sejak diberlakukannya tunjangan sertfikasi. Tetapi di Kabupaten Alor, tidak semua guru menikmati tunjangan sertfikasi. Ironisnya, sebagian besar guru atau sekitar 80 prosen dari tiga ribuan guru yang belum menikmati tunjangan sertfikasi dimaksud. Pasalnya, baru 20 proses lebih guru yang mengantongi sertifikasi sehingga berhak mendapatkan tunjangan dimaksud.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Simeon Bayang kepada Ombay News belum lama ini mengatakan, dari tiga ribu lebih guru di Kabupaten Alor, baru sekitar 20 prosen yang mengantongi sertfikat sehingga berhak untuk mendapatkan tunjangan sertfikasi. Sisanya sekitar 80 prosen lebih yang belum mendapatkan sertifikat guru sehingga tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.
Meski baru mencapai 20 prosen lebih guru yang mengantongi sertifikat, tetapi demikian Bayang, batas waktu sertfikasi guru starata satu dan non strata satu akan berkahir hingga tahun 2013. “Guru yang tidak disertfikasi hingga tahun 2013, tidak berhak untuk mengajar. Karena itu kita sedang mengupayakan agar semua guru di Alor dapat disertfikasi,” kata Bayang. Menurut Bayang, mulai tahun 2013 ke atas, PNS yang diangkat dalam jabatan guru adalah mereka yang memiliki selain ijasah guru, juga harus dilengkapi dengan ijasah provesi. Karena itu terang Bayang, seorang calon guru, setelah mengantongi ijasah guru di suatu perguruan tinggi, harus mengikuti kuliah sertfikasi guru selama dua tahun. “Saat ini kuliah sertfikasi guru sudah dibuka di Universitas Nusa Cenada Kupang. Di NTT hanya Undana,” kata Bayang sembari mengharapkan agar Perguruan Tinggi yang memiliki program keguruan harus memprogramkan kuliah lanjutan bagi calon guru.
Di Kabupaten Alor terang Bayang, dalam tahun 2011, quota sertfikasi gusu mencapai 262 guru. Mereka sudah melengkapi fortofolio. Setelah melengkapi bahan, akan kita usulkan ke Undana Kupang atau Lembaga Pengembangan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk dilakukan ferivikasi data sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang lolos ferivikasi berhak mendapatkan sertfikat, sedangkan yang tidak lolos ferivikasi akan diberikan pendidikan dan pelatihan oleh Undana Kupang atau LPTK . Setelah itu baru diberikan sertfikat. “Karena quota sertfikasi guru ini ditentukan oleh pusat sehingga semua guru yang hendak disertfikasi begitu diminta pusat, dinas siap memfasilitasi,” ungkat Bayang. Menurut Bayang, 262 orang guru yang sudah mempersiapkan kelengkapan dalam tahun 2011 ini ditentukan sendiri oleh pusat. “Semua data guru di Alor inikan sudah ada di pusat. Sehingga siapa guru yang berkesempatan dalam tahun tertentu untuk mendapatkan serfikat guru itu sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kami di dinas pendidikan ini hanya memfasilitasi mereka untuk melengkapi bahan,” jelasnya.
Bayang mengaku, sertifikasi guru ini diberlakukan bagi semua guru di jenjang pendidikan yang ada, dari TK hingga Perguruan Tinggi. Tetapi dengan syarat, untuk guru yang mengantongi ijasah sarjana, baru bisa diusulkan mendapatkan sertfikasi guru jika memiliki masa tugas minimal mencapai enam tahun atau minimal enam tahun masa kerja dalam jabatan guru. Sedangkan untuk guru yang hanya mengantongi ijasah SPG, minimal harus memiliki golongan ruang IV A dengan masa kerja 20 tahun ke atas, dimana usianya 50 tahun keatas. moris weni

Selasa, 14 Juni 2011

Desa Binaan Praktek Penyusunan Produk Hukum Desa



Satu Jam Bersama Desa Tuleng

foto,DANA PEMBINAAN: Plt Kabag Hukum menyerahkan dana pembinaan kepada Kades Tuleng, Markus Samay

Tuleng ON-Jumat pekan silam, awak media ini bersama Plt. Kepala Bagian Hukum Setkab Alor Melkson Bery, SH, M.Si berada di Desa Tuleng untuk mengikuti paripurna musyawarah BPD membahas Rancangan Peraturan Desa Tuleng tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Tata Cara Penyelesaian Masalah. Satu jam lebih menyaksikan BPD dan aparat Desa Tuleng bersidang, dinamika anggota BPD mengemukakan pendapat dan tanggapan pemerintah desa bak layak seperti sidang-sidang DPR.

Menariknya, Rancangan Paraturan Desa (Ranperdes) tentang Tata Cara Penyelasaian Masalah merupakan Ranperdes yang diusulkan atas inisiatif BPD Desa Tuleng. Sedangkan Ranperdes BUMDES merupakan usulan Pemerintah Desa Tuleng.
Paripurna BPD Desa Tuleng membahas Ranperdes BUMDES dan Tata Cara Penyelesaian Masalah, Jumat (15/04) silam itu dipimpin Ketua BPD Tuleng, Yoksan Samay. Dari unsur pemerintah desa, hadir Kepala Desa Tuleng Markus Samay dan Sekdes, Eduard Mauleti.
Anggota BPD Tuleng yang hadir dalam musyawarah paripurna itu diantaranya, Yohanes Saufa (Wakil Ketua BPD), Albinus Lau Leti (Sekretaris BPD), Anderias Kawangfa, Daud Manilani dan Anderias Mauleti masing-masing sebagai anggota.
Musyawarah paripurna diawali dengan sambutan Kepala Desa Tuleng, Markus Samay setelah dipersilahkan Ketua BPD, Yoksan Samay.
Markus Samay dalam sambutannya mengaku menyambut baik digelarnya musyawarah paripurna untuk membahas dan menetapkan dua Ranperdes. Dia mengharapkan agar Ranperdes yang segera dilakukan pembahasan ini segera ditetapkan menjadi Perdes sehingga bisa mengantarkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tuleng.
Usai Kades Tuleng memberikan sambutan, Ketua BPD Tuleng Yoksan Samay melakukan rolcoll untuk memastikan quorum tidaknya dimulai musyawarah paripurna. Setelah dilakukan rolcoll, hanya satu diantara tujuh anggota BPD yang tidak hadir sehingga paripurna dinyatakan quorum untuk mengambil keputusan.
Disaksikan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum dan HAM, Melkson Bery, SH, M.Si dan Kasubag Aristianus Boling, SH, Camat Lembur dan sejumlah staf Bagian Hukum dan HAM, Ketua BPD Tuleng mengetuk palu tertanda dimulainya musyawarah paripurna BPD untuk membahas Ranperdes BUMDES dan Ranperdes Tata Cara Penyelesaian Masalah.
Setelah ditawarkan Ketua BPD, peserta paripurna menyetujui untuk membahas Ranperdes poin per poin. Dinamika parpiurna hidup dan berkembang tetapi sesekali alot ketika lima anggota BPD mengajukan usul saran, khusus pada isi Ranperdes yang dinilai krusial.
Seperti disaksikan ON, sebelum digelar musyawarah paripurna BPD, diawali dengan arahan Pelaksana Tugas Kabag Hukum dan HAM Setkab Alor, Melkson Bery, SH, M.Si setelah diberikan kesempatan salah seorang Kasubag di Bagian Hukum dan HAM, Aristianus Boling, SH sebagai pemandu acara.
Melkson Bery dalam arahan mengawali musyawarah pembahasan Ranperdes mengatakan, hari ini kita memulai proses dalam kaitannya dengan pembahasan Ranperdes dalam musyawarah paripurna BPD Desa Tuleng.
Musyawarah paripurna ini kata Bery, merupakan bagian dari kegiatan pembinaan Desa Tuleng yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 122 Tahun 2010 sebagai desa binaan praktek penyusunan produk hukum desa .
Menurut Bery, yang lebih diutamakan dalam semua rangkaian musyawarah ini adalah keseriusan aparat BPD dan pemerintah desa dalam proses pembahasan. Jika proses pembahasan berjalan dengan baik maka sudah tentu tujuan yang dicapai akan menjadi lebih baik. Jadi, “proses lebih diutamakan. Bila prosesnya baik maka otomatis tujuan akan lebih baik pula,” jelas Bery.
Bery menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tri Krida Kabupaten Alor yakni Krida kelembagaan dan peningkatan SDM. Oleh karena itu kepada fasilitator supaya menyusun pentujuk teknis pelaksanaan yang mengatur proses penyusunan hingga penetapan Perdes. Penunjukan Desa Tuleng sebagai desa binaan praktek penyusunan produk hukum desa adalah baru, bahkan di Propinsi NTT, ini merupakan yang pertama kali. Oleh karena itu harus dicari pola yang tepat agar menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD sehingga bisa mencapai target sebagaimana yang diharapkan.
Pada kesempatan itu Bery menyerahkan dana pembinaan seadanya untuk mendukung suksesnya pembahasan hingga penetapan Ranperdes di wilayah itu. +++ moris weni

DPRD Alor Agendakan Paripurna Pemekaran Kabupaten


foto, Markus D. Mallaka, SH (kanan) bersama Ketua Golkar, Azer D. Laoepada, SH

Kalabahi ON-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alor melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus) mengagendakan rapat paripurna mengenai pemekaran Kabupaten Alor. Daerah yang akan mekar adalah Pulau Pantar menjadi Kabupaten Pantar.

Ketua DPRD Alor, Markus Dominggus Malaka, SH mengatakan itu usai rapat Banmus di Kantor DPRD Batunirwala, Rabu (20/4/2011). Rapat paripurna mengenai pembentukkan kabupaten Pantar tersebut akan digelar setelah selesai libur  paskah.
Mallaka mengatakan, rapat paripurna tersebut bertujuan melahirkan keputusan  persetujuan Calon Kabupaten Pantar. Hal ini, jelas Mallaka, berdasarkan aspirasi  masyarakat yang telah disampaikan ke DPRD pada beberapa waktu lalu. Menurut Malaka, keputusan DPRD nanti merupakan salah satu dokumen penting dari  beberapa dokumen lainnya yang akan diusulkan ke Gubernur. Dokumen yang lain,  Mallaka menyebutkan, yakni aspirasi masyarakat, hasil kajian daerah, peta  wilayah calon kabupaten, dan keputusan Bupati.
"Syarat tersebut memang diatur dalam PP No.78 tahun 2007 tentang pembentukkan,  penghapusan, dan penggabungan daerah. Syarat ini persisnya dijelaskan dalam  pasal 16 huruf d,"jelas Malaka.
Data yang dimiliki media ini menyebutkan, sejumlah Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Alor seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, PDK, Gerindra, PKDI dan beberapa partai lainnya memberikan dukungan terhadap aspirasi rakyat Pulau Pantar menjadikan wilayah itu sebagai daerah otonom baru di Propinsi NTT.+++ oktotefi

Bupati Minta Pesrta Peda Tani-Nelayan Jaga Kehormatan Daerah


foto,PEDA: Bupati menyamatkan tanda peserta kepada dua utusan Peda

Kalabahi ON-Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally minta kepada peserta Pertemuan Daerah (Peda) Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor untuk menjaga nama baik dan kehormatan daerah selama berada di ajang Tani-Nelayan paling bergengsi itu di Kabupaten Manggarai Barat. Yang berangkat dalam Peda Tani-Nelayan adalah duta atau perwakilan Kabupaten Alor. Jaga harkat dan martabat daerah ini di ajang Peda Tani-Nelayan.

Permintaan ini disampaikan Bupati Pally ketika melepas rombongan Peda Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor, Senin (26/04) di Ruang Kerja Bupati Alor. Acara pelepasan ini dihadiri oleh Plt. Sekab Alor, Drs. Okto Lasiko, Asisten II Setkab Alor Hopni Bukang, SH; Kepala Bappeda Alor, Drs. Marthen Hitikana dan beberapa pejabat teras lingkup pemkab Alor lainnya.
Pally pada kesempatan itu terus mengingatkan kepada peserta Peda Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor ajar junjung tinggi harkat daerah yang ada di pundak ketika berada di Peda tani-Nelayan melalui lomba yang diikuti. Tidak boleh ada berita lain selama peserta Peda Tani-Nelayan asal Kabupaten Alor berada di Manggarai Barat, kecuali menjaga nama baik dan kepercayaan daerah, pintaya menambahkan.
Pally juga mengharapkan agar kontingen Peda Tani-Nelayan asal kabupaten ini bisa masuk dalam nominasi di ajang bergengsi Tani-Nelayan ini. “Harus percaya diri dalam mengikuti loma agar bisa berhasil,” pinta Pally.
Dia mengingatkan agar menjaga kekompakan tim. Jika ada perbedaan anggota tim harus diselesaikan sercara baik agar tidak mengganggu kekompakan tim dalam mengikuti lomba.
Peserta Peda Tani-Nelayan diharapkan mengikuti semua kegiatan di ajang Peda Tani-Nelayan ini karena kontingen asal Kabupaten Alor tidak saja mempromosi daerah tetapi harus bisa belajar dari daerah lain di ajang Peda, ungkapnya.
Tunjukan tingka laku yang baik kepada warga asal Alor yang sudah bersedia menerima dan memfasilitasi kontingen Peda Tani-Nelayan di Manggarai Barat. Dan miliki komitmen untuk meraih prestasi
Pally juga menaruh harap agar peserta tidak membuat masalah di Peda. Apapaun persoalan yang dihadapi peserta Peda Tani-Nelayan diharapkan dapat dikoordinasikan dengan pimpinan rombongan untuk doselesaikan.
Menurut Pally, beberapa pejabat di dearah ini, belum pernah mengunjungi Manggarai Barat, tetapi petani bisa sampai di Manggarai Barat. Hal ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap Tani-Nelayan dalam mengembangkan diri. Karena itu Tani-Nelayan yang menjadi peserta kegiatan Peda Tani-Nelayan ini harus berterima kasih kepada pemerintah, dimana melalui kegiatan ini Petani dan Nelayan bisa menjangkau daerah lain.
Ditambahkan Pally, jika ada diantara peserta yang sakit maka otomatis akan mengganggu keberadaan tim di ajang Peda ini. Karenanya orang nomor satu di Kabupaten Alor ini minta agar para peserta Peda Tani Nelayan III di Manggarai Barat supaya bisa menjaga makan minum dan menjaga kesehatan selama berada di lokasi kegiatan.
Hari ini demikian Pally, saya melepaskan rombongan Peda Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor menuju Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah peserta yang saya lepas hari ini ke Manggarai Barat, harus pulang juga dengan jumlah yang sama.

Mangga Alor dan Kenari!
Sementara itu Kepala BKP3 Kabupaten Alor, Ir. Johanes Franscis dalam laporannya mengatakan, dua jenis komoditi unggulan yakni mangga Alor dan kenari akan dipromosi di ajang Peda Tani Nelayan, di Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 3-6 April 2011.
“Anakan kenari dan mangga Alor akan dibawah peserta Peda Tani-Nelayan asal Alor untuk dipromosi,” kata Franscis. Menurut Francis, persiapan peserta Peda Tani Nelayan III asal Kabupaten Alor sudah dilakukan sejak satu tahun silam. Dimana pada saat itu Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally menegaskan dalam pembukaan loma Tani-Nelayan bahwa peserta yang juara berhak mengikuti Peda di Kabupaten Manggarai Barat.
Pedserta yang menjuarai lomba sebagaimana yang diarahkan Bupati Alor itulah yang kata Francis diakomodir semua sebagai peserta Peda Tani-Nelayan III asal Kabupaten Alor.
Dihadapan Bupati Alor, Franscis mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan paguyuban Alor yang ada di Manggarai Barat. “Paguyuban Alor di sana sudah bersedia untuk menyembut kongtingen Peda Tani-Nelayan III asal Alor,” katanya.
Francis kemudian merinci kontingen Peda Tani-Nelayan III asal Alor yang terdiri dari peserta utama, peninjau dan pendamping. Semua peserta dalam kegiatan Peda Tani-Nelayan III di Kabupaten Manggarai Barat ini diasuransikan. moris weni

PJOK Proyek Bencana Terjunkan Tim Teknis

Respon Terhadap Keluhan Masyarakat

Kalabahi ON-Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Proyek Bencana Alam tahun 2010, Abdul Jalal, ST mengaku sudah mendengar keluhan masyarakat tentang mutu pekerjaan jalan senilai  Rp 2,2 miliar di Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat. Pasalnya segera diterjunkan tim teknis untuk melihat langsung kondisi pekerjaan di lapangan.

Menurut dia, pembangunan jalan yang dikerjakan PT Graha Megah Perkasa sesuai standar.  Namun petugas teknis PU tetap turun ke lokasi untuk melihat  langsung mutu jalan sebagaimana dikeluhkan masyarakat.
Jalal yang juga Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Alor menjelaskan , setelah mendengar keluhan masyarakat, dia langsung bertanya kepada konsultan pengawas. Menurut konsultan pengawas, pekerjaan  kontraktor sesuai standar.
Untuk memastikan mutu jalan tersebut, lanjut Jalal, akan dilakukan pengecekan dengan eksavator saat mobilisasi alat berat dari kampung tetangga.
"Soal keluhan masyarakat yang katanya hanya dicor 2-3 cm saja itu perlu kita lihat.  Nanti saat eksavator lewat baru dapat membuktikan benar atau tidak. Hasil pantauan yang ada cor yang dilakukan 10 cm, yakni cor beton, dan pasangan batu kosong 15/20 di bawahnya," ungkap Jalal.
Dia  mengakui, keluhan  masyarakat merupakan masukan yang positif. Bila jalan tidak berkualitas, maka hal itu menjadi tanggung jawab kontraktor untuk memperbaiki.
"Pekerjaan ini baru belum selesai. Masa akhir proyek tanggal 3 Juni 2011 nanti. Jadi kalau ada kerusakan atau kekurangan pekerjaan tersebut maka akan diperbaiki," tandasnya.
Dia menegaskan, volume pekerjaan jalan tidak dipotong. Malah yang terjadi dari volume cor 75 meter ditambah atau naik menjadi 600 meter. Pekerjaan yang dikurangi  hanya galian. Hal ini karena kondisi jalan membutuhkan cor jalan lebih banyak.
Ia menjelaskan, perencanaan awal proyek jalan tersebut dititikberatkan untuk trase baru atau titik berat ke galian. Tetapi saat pelaksanaan kondisi badan jalan parah.
"Kita selalu berkoordinasi dengan konsultan pengawas. Laporan yang ada hasil pekerjaannya baik. Laporan hasil pekerjaan baik ini bukan hanya dari konsultan pengawas tapi juga dari staf Dinas PU yang turun periksa di lapangan," ujarnya.
Dia menambahkan, pada Selasa (19/4/2011) petugas Dinas PU Alor, konsultan dan kontraktor berangkat ke Desa Tamakh untuk melihat hasil pekerjaan. "Saya minta petugas PU melihat secara teliti dan memberikan laporan obyektif," pintanya. Hasilnya demikian Jalal, tidak seperti yang dilaporkan bahwa mutu pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan. Karena itu terang Jalal, Kepala Desa Tamakh menyampaikan permohonan maaf kepada rekanan yang mengerjakan proyek bencana dimaksud. mw/pk

Koordinasi Lokasi KTM Dilakukan Dari Tahapan Sosialisasi


foto,Jhoni Tulimau, SE, M.Si

Kalabahi ON-Ini boleh jadi klarifikasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Alor terhadap pernyataan Kepala Dinas Kehutanan setempat, Ephanetus Bery, S.TP bahwa koordinasi membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Tanglapui baru dapat dilakukan setelah ketahuan kalau lokasi itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Pihak Dinsosnakertrans menegaskan bahwa koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Kehutanan sudah dilakukan sejak tahapan sosialisasi.

Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Alor, Jhoni Tulimau, SE, M.Si kepada ON di Ruang Kerjanya, Kamis pekan silam menegaskan, tugas dinas itu pada prinsipnya melakukan sosialisasi program, khusus untuk pengembangan KTM dan PTB. Setelah dilakukan sosialisasi, ternyata masyarakat di wilayah Tanglapui dan sekitarnya menerima program yang disampaikan pihaknya dalam sosialisasi dimaksud.
Karena masyarakat di wilayah itu menerima program KTM dan PTB sehingga pihaknya melakukan koordinasi dengan Kemantrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. “kami tahu dari awal bahwa lokasi yang diserahkan masyarakat itu masuk dalam kawasan hutan. Karena itu kami bangun koordinasi dengan Dinas Kehutanan,” tutur Tulimau.
Menurut Tulimau, KTM ini bukan sudah jadi dibangun, tetapi masih dalam proses, karena itu koordinasi dengan instansi terkait sudah, sedang dan masih terus dilakukan pihaknya hingga program ini sukses dibangun dan hasilnya dinikmati masyarakat.
Tulimau menegaskan bahwa rencana pengembangan KTM di Tanglapui dan sekitarnya itu masih dalam tahapan sosialisasi saja sudah dilakukan koordinasi, dimana saat itu posisi Ephanetus Bery masih menjabat sebagai pelakasana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Alor. “Hanya dari Kehutanan yang tidak terlalu respon. Jika mau jujur, Kehutanan juga harus sosialisasi kepada masyarakat bahwa stataus hutan yang menjadi lokasi KTM itu masih berada dalam kawasan hutan lindung,” ujar Tulimau.
Jika masyarakat menunjuk dan menyerahkan lokasi untuk KTM tetapi kemudian oleh Kehutanan mengatakan bahwa itu termasuk dalam kawasan hutan lindung maka sebenarnya masyarakat selama ini belum mengetahui kalau lokasi yang diserahkan untuk lokasi KTM itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Karena itu Tulimau menyarankan agar jangan saling mempersalahkan satu sama lain tetapi mari bersinergi membangun koordinasi agar program mulia untuk mengembangkan Tanglapui dan sekitarnya menjadi KTM itu dapat terwujud dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak.
Tulimau menyarankan kepada Dinas Kehutanan setempat agar meninjau kembali status hutan yang ada di sekitar Tanglapui dan sekitarnya sesuai keadaan terkini.
Dia mengaku heran karena lahan pemukiman yang rata itu justru masuk dalam kawasan hutan lindung sedangkan gunung-gunung yang dekat dengan daratan tidak termasuk dalam kawasan hutan. “Saya mau pertanyakan, dimana fungsi hutan yang sesungguhnya. Saya kira lebih bermanfaat kalau gunung-gunung itu yang masuk dalam kawasan hutan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata jebolan magister UGM Jokjakarta ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Ephanetus E. Bery, S.TP mengatakan, pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang diarsiteknya. Nanti setelah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengetahui bahwa sebagian lokasi yang menurut rencana akan dijadikan sebagai lokasi KTM itu berada di kawasan hutan lindung, barulah mereka melakukan koordinasi. Bery menegaskan bahwa sebagian lokasi yang hendak dijadikan sebagai lokasi pengembangan KTM itu berada dalam status hutan RTK 02 yang dukukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 579/KPTSN/UM/9/1978 dan tercatat dalam Register Tanah Kehutanan (RTK) 02 Kawasan Hutan Gunung Besar dengan fungsi sebagai Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam.
Menurut Bery, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh dibangun apapun di kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi, kecuali dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Karena kewenangan mengelola kawasan hutan itu hingga kini masih merupakan kewenangan pemerintah pusat, kata Bery. Jadi, kebijakan strategis untuk mengubah status kawasan sepenuhnya menjadi mewenangan Menteri Kehutanan RI, jelasnya.
Bery mengaku dalam kaitannya dengan rencana pembangunan KTM yang lokasinya separuh berada di kawasan hutan ini, pihaknya sudah memberikan pertimbangan kepada Bupati Alor.
Tetapi prinsipnya untuk mengubah kawasan hutan itu harus dengan persetujuan Menteri Kehutanan. Di beberapa daerah demikian Bery, ada lokasi KTM yang dibangun di kawasan hutan, tetapi pihaknya belum mengetahui seperti apa prosedur mendapatkan ijin dari Kementrian Kehutanan.
Bery yang baru beberapa waktu memimpin Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ini menegaskan, bukan pihaknya yang tidak mau untuk dibangun KTM di lokasi kawasan hutan tetapi ini semata-mata hanya karena perintah ketentuan. Kalaupun sampai ada kebijakan untuk memberikan ruang bagi dibangunnya KTM di lokasi kawasan hutan maka sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. “Boleh usulkan ke pusat karena ini aspirasi masyarakat tetapi harus dengan kebijakan pusat. Kami di kabupaten hanya diberikan tugas untuk menjaga kawasan hutan,” katanya menambahkan. ++ moris weni

Jangan Jadikan Pengusaha Lokal Tamu di Negeri Sendiri

Kalabahi ON-Berlakunya Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa menjadi masalah dan tantangan bagi pengusaha lokal untuk bersaing dengan pengusaha luar Alor. Karena tidak ada ruang untuk dilakukan politikal will oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan pengusaha lokal jika pelelangan dilakukan sistim on line. Yang terjadi adalah persaingan dunia usaha yang kompetitif
Untuk itu diharapkan kebijakan dan kearifan lokal pemerintah dan dunia perbankan agar pengusaha lokal jangan dijadikan tamu di negeri sendiri.


Peringatan ini dikemukakan oleh Ketua DPD GABPEKNAS Kabupaten Alor periode 2011-2016, Erels D. Pasumain, SE setelah terpilih menjadi Ketua DPD Gapeknas, Jumat pekan silam di Kalabahi.
Menurut Pasumain, metode penilaian dokumen tender mengunakan sistim gugur murah menang dengan alasan penawaran terendah negara diuntungkan, merupakan pendapat yang terlampau sederhana karena akan mengorbankan fisik bangunan. Karena kualitasnya tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya umur ekonomis bangunan tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, GABPEKNAS Kabupaten Alor menawarkan penilaian dokumen tender mengunakan dengan kombinasi penilaian tenknis dan biaya (sistim merrit point) sehingga penawaran terendah bukan merupakan suatu jaminan harus menang.
Selajutnya terang Pasumain, penentuan HPS yang tidak memperhatikan lokasi tempat pelaksanaan proyek sangat menyusahkan kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan akibat tidak adanya perbedaan harga bangunan di lokasi proyek yang sulit dengan lokasi proyek yang berada di perkotaan.
“GABPEKNAS Alor sangat apresiatif terhadap pembentukan ULP untuk memudahkan pengawasan dan pemerataan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi kontraktor lokal. Tetapi akan menjadi sebuah catatan tersendiri jika pelaksanaan terder belum berjalan sampai dengan saat ini maka akan terjadi penumpukan pelaksanaan tender. Akibatnya banyak proyek yang pelaksanaannya akan diluncurkan ke tahun 2012. Ini akan dapat memperpanjang penderitaan bagi para kontraktor,” katanya.
Terhadap persoalan –persoalan ini kelas Pasumain, DPD GABPEKNAS Kabupaten Alor berpendapat solusi kata kuncinya adalah komunikasi. Bahwa perlu dibukanya kran komunikasi yang seluas-luasnya antara semua elemen pemerintah dan dunia usaha, khususnya steakholder seperti ULP, LPJKD, dunia perbankan, kelompok UKM khususnya masyarakat jasa konstruksi dalam bentuk komunikasi yang saling menguntungkan.
Pasumain kemdian menjelaskan, Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional adalah sebuah asosiasi badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Lembaga ini dituntut untuk membrikan kontribusi positif terhadap pemerintah daerah dimana GABPEKNAS itu berada dalam membangun hubungan kemitraan yang sinergis, khususnya dalam hal pengembangan jasa konstruksi.
“Momen MUSDA dan pelantikan tidak saja merupakan momen refleksi dan intropeksi GABPEKNAS secara internal kelembagaan untuk berbenah diri, tetapi juga merupakan momen evaluasi kritis dan analitis, bagaimana GABPEKNAS membangun hubungan kemitraan yang sinergis dengan pemerintah daerah, dunia perbankan, maupun UKM dan asosiasi profesi lainnya,” jelas Pasumain menambahka.
MUSDA GAPEKNAS Kabupaten Alor menetapkan, Erels D. Pasumain, SE sebagai Ketua DPD dan Fajar Lema, ST sebagai Sekretaris DPD GAPEKNAS Kabupaten Alor. Posisi Wakil Ketua I dijabat Rudi Nawa. Sedangkan Jonathan Jonain, Edi Sapran Djahimo, Ekber Laubase masinh-masing sebagai Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV. Sedangkan, Soleman Onko, A. Ma dan Ekber Pandu menjabat sebagai Wakil Sekretaris I dan Wakil Sekretaris II. Bendahara Umum DPD GAPEKNAS Kabupaten Alor dijabat Wellem M. Malelak dan Yustinus Mau sebagai Wakil Bendahara.
Kepengurusan dilengkap dengan beberaka bidang yang juga dijabat ketua bidang. Kepengurusan yang dibentuk melalui Musda GAPKENAS I ini untuk masa bhakti 2011-2016. +++ oktotefi

Alor Bahas Ranperda Pertambangan

Kalabahi ON-Pemerintah Kabupaten Alor telah membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertambangan. Draft Ranperda ini akan diusulkan ke DPRD dalam sidang kedua tahun 2011.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian (Plt. Kabag) Hukum dan HAM Setkab Alor, Melkshon Bery, SH, M.Si di Kantor Bupati Alor, Rabu(30/3/2011) menjelaskan, Pemkab Alor dalam tahun 2011 membahas dan mempersiapkan 12 Ranperda yang akan diajukan ke DPRD Alor untuk dibahas dan ditetapkan. Salah satu Ranperda yang telah dibahas, yakni Ranperda tentang pertambangan. Ranperda ini terang Bery, urgen bagi pemerintah dan masyarakat Alor oleh karena wilayah Alor memiliki beragam poteni pertambangan.
Dia mengatakan, potensi pertambangan yang ada agar dikelola secara baik tanpa merugikan pihak manapun dan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan payung hukum yang jelas. Menurut Bery, kegiatan pertambangan yang selama ini berjalan di Alor masih menggunakan aturan lama, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Aturan ini adalah aturan yang cukup lama dan untuk itu harus diganti guna menjawab perkembangan yang ada. Dengan merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, serta PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, maka Pemkab Alor patut membuat Perda Pertambangan.
”UU Nomor 4 Tahun 2009, pada pasal 8 ayat 1 isinya memberikan kewenangan kepada pemkab/kota untuk mengatur regulasi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Ini menjadi dasar kita,” jelasnya. Dia mengatakan, fokus Ranperda pertambangan yang dibahas yakni, soal pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR ( Izin Pertambangan Rakyat). Fokus berikutnya yaitu pelaksanaan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengawasan usaha pertambangan, penginventarisasi penyelidikan dan penelitian dan eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara.
Dia menandaskan, hal meanarik dalam Ranperda menyangkut system pelelangan dalam kegiatan pertambangan. “Sebelumnya dengan aturan lama, mekanisme untuk kegiatan pertambangan urusannya langsung ke instansi teknis untuk dapat rekomendasi kelayakan. Lalu bupati memberikan persetujuan. Tetapi dalam Ranperda yang telah dibahas, untuk kegiatan pertambangan harus melalui mekanisme pelelangan,” tegasnya.
Bery menambahkan, Ranperda pertambangan merupakan prioritas yang akan diusulkan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam masa sidang dua nanti. “Dalam masa sidang dua tahun 2011, kita usul 20 Ranperda. 12 Ranperda merupakan produk eksekutif dan 8 Ranperda atas inisiatif DPRD. Ranperda produk eksekutif salah satunya tentang pertambangan,” ungkapnya. Kabupaten Alor memiliki beragam potensi pertambangan, baik golongan C maupun B dan A. salah satu potensi pertambangan yang saat ini telah menarik investor berupa kegiatan eksplorasi tahap terakhir adalah tambang emas di wilayah Halerman Kecamatan Alor Barat Daya. ++ ote/pk

ULP Mempermudah Fungsi Kontrol

Kalabahi ON-Mulai tahun anggaran 2011, pemerintah Kabupaten Alor sudah berani melaksanaanakan tender proyek secara terpusat melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pasalnya, ULP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2010 ini dapat mempermudah fungsi kontrol dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Asisten Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Alor, Hopni Bukang, SH kepada On di Kalabahi mengatakan, pemerintah Kabupaten Alor sudah memiliki ULP, dimana pembentukannya berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2011 untuk kepentingan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
Menurut Bukang, sesudah pembentukan ULP, dibawah koordinir Bagian Administrasi Pembangunan, dilengkapi formasi berdasarkan bidang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yang ada.
Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 45 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2011 maka dengan sendirinya Kepres Nomor 8 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Bukang mengaku, dengan dibentuknya ULP yang dipusatkan di Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Alor maka semua pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD tidak lagi dilakukan di sana tetapi semuanya dipusatkan di ULP. Jadi, sesudah ULP melakukan tender hingga menetapkan pemenang tender baru dikembalikan kepada SKPD atau KPA untuk dilaksanakannya. “ULP bertugas melakukan pengumuman tender hingga menetapkan pemenang. Setelah itu baru dikembalikan ke SKPD untuk dilaksanakan,” katanya. Jika melaksanakan tugasnya secara baik maka ULP ini terang Bukang, akan mengurangi pemborosan waktu dalam kaitannya pengadaan barang dan jasa. “Kita juga bisa efisien dalam penggunaan anggaran dengan cara minimalisir honar panitia tender karena semuanya terpusat. Tidak dilakukan tender di masing-masing SKPD sebagaimana yang terjadi selama ini sehingga memboros anggaran dalam membayar honor,” jelas Bukang.
Dilakukan tender proyek secara terpusat di ULP ini menurut Bukang, juga bisa menghindari penumpukan pekerjaan pada pengusaha tertentu. Akan kelihatan kalau hanya orang-orang itu saja yang dapat pekerjaan atau menang tender di semua instansi. Ini tidak bakal terjadi kalau semua tender dipusatkan di ULP, ujar mantan Kadis PKA ini. morisweni

Kamis, 02 Juni 2011

PDMH Siapkan Beras Super Untuk Jatah Beras PNS


foto, Singa Muda Illu, SE

Kalabahi ON-Pelayanan Perusahan Daerah Mutiara Harapan (PDMH) Kalabahi khusus menyediakan jatah beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami peningkatan. Satu demi satu gebrakan terus dilakukan managemen baru untuk membenahi pelayanan perusahaan milik pemerintah Kabupaten Alor yang satu itu. Satu diantara gebrakan baru itu adalah menyediakan beras super untuk jatah beras bagi PNS di daerah ini.


Kualitas beras bagi PDMH sudah tidak ada masalah lagi. Pengadaannya melalui penawaran terbuka. Siapa yang berminat dapat mengajukan permohonan, kemudian dilakukan seleksi mengenai standar beras, harga dan cara pembayarannya, tandas Direktur Utama PDMH Kalabahi, Singa Muda Illu, SE kepada ON di Ruang Kerjanya Jumat pekan silam.
Menurut Illu, untuk standar beras ini, pihaknya sudah melakukan penanda tanganan MOU dengan pihak penyalur beras untung jangka waktu enam bulan mendatang.
Dengan dilakukannya penanda tanganan MOU ini demikian Illu, enam bulan mendatang kondisi beras bagi PNS Kabupaten Alor stabil. “Standar beras untuk jatah PNS adalah beras jenis super,” katanya singkat.
Illu mengaku, ke depan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan kontrak untuk pengadaan beras, tidak hanya bagi PNS tetapi juga bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat umum. Untuk terang Illu, penyalur dari mana saja yang merasa berminat menyalurkan beras ke PDMH, diharapkan bisa mengikuti mekanisme dengan mengajukan permohonan yang mencantumkan kualitas beras, harga dan cara pembayarannya. Jadi, “penyaluran beras untuk jatah PNS ke PDMH bersifat terbuka,” jelas Illu.
Illu mengaku kendala yang dihadapi pihaknya selama ini dalam pengadaan beras yang mengakibatkan kualitas beras rendah dan sering bermasalah sepenuhnya sudah diselesaikan oleh management yang baru.
Dia mengaku, jika beras sudah aman maka pihak direksi akan bergerak mengembangkan bidang usaha yang lain seperti pembangunan rumah toko, KPR dan lain-lain.
Dalam upaya memperkuat usaha beras di Kabupaten Alor, PDMH kata Illu, tidak hanya memfokuskan pengadaan beras bagi PNS tetapi untuk kepentingan masyarakat umum juga sedang dikembangkan usahanya oleh PDMH. Pengembangan usaha beras yang sudah dilakukan PDMH untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum diantaranya dengan membuka kios beras di beberapa lokasi yaitu, kios beras di Batu Nirwala atau terletak di depan Kampus Universitas Tribuana Kalabahi, kios beras di Reklamase Pantai Dulionong. “Dalam beberapa waktu lagi kami akan bangun kios beras di Watamelang, Kenarilang,” katanya. Illu kemudian merinci, kios beras milik PDMH yang dibangun di Batu Nirwala itu untuk melayani kebutuhan beras bagi masyarakat di Wilayah Timur, di Pantai Dulionong untuk melayani kebutuhan beras bagi masyarakat di beberapa pulau (Pura, Pantar, Ternate dan pulau lainnya), di Kenarilang untuk melayani kebutuhan beras bagi masyarakat di Wilayah Barat. Beras yang dijual di kios-kios milik PDMH ini adalah jenis beras berkualitas baik.+++ oktotefi

BRI Tetap Komit Mendorong Pengembangan UMKM


foto,SERAHKAN KUNCI: Bupati Alor menyerahkan kunci motor kepada salah seorang pemenang undian SIMPEDES

Kalabahi ON-BRI Kalabahi sejak di berdiri hingga saat ini masih tetap komit untuk mendorong tumbuh kembangnya UMKM di Kabupaten Alor. Pasalnya, dana yang dihimpun dari masyarakat hingga Desember 2010 dari empat unit BRI dan dua kantor sebesar Rp 61,037 miliar lebih. Dana ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk pengembangan UMKM sebesar Rp 95.556.581.000.


Pengembangan UMKM di Kabupaten Alor mencapai Rp 95 Miliar lebih. Sebagai Bank Umum, BRI melaksanakan fungsi pokok yakni, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Dana yang dihimpun, selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, demikian Kepala BRI Cabang Kalabahi, Kondang Yogatama ketika menyampaikan sapaan dalam acara penarikan undian Simpedes BRI di Aula Hotel Nusa Kenari Kalabahi, Sabtu (26/3/2011) silam.
BRI juga terang Yogatama, menyediakan layanan jasa lainnya dalam rangka memperlancar proses transaksi bisnis dan keuangan.
Yogatama menegaskan, BRI Kalabahi sejak dibuka hingga saat ini masih tetap komit untuk mendorong tumbuh kembangnya UMKM di Kabupaten Alor. Dana yang dihimpun sampai Desember 2010 dari empat unit BRI dan dua kantormencapai Rp 61,037 miliar lebih. Dana ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk penembangan UMKM sebesar Rp 95.556.581.000.
Yogatama mengatakan, dari jumlah kredit yang disalurkan tersebut, termasuk didalamnya adalah KUR Mikro Rp 4,818 miliar. Melihat komposisi ini maka manajemen terus melakukan upaya pembenahan pelayanan agar jumlah dana yang dihimpun dan jumlah dana yang disalurkan tidak semakin melebar.
Hal ini dibuktikan dengan penambahan mesin ATM yang semula hanya satu unit menjadi empat unit di tahun 2010, dan jumlahnya akan terus bertambah menjadi enam ATM di tahun 2011. Adanya sentra pelayanan di pasar-pasar tradisional dan BRI juga melakukan sejumlah kegiatan sosil lainnya, ungkapnya.
Dalam penarikan undian periode kali ini, Riskha Juana Kote, nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sartika, Kalabahi dan Syamsudin (nasabah BRI Unit Baranusa) masing-masing mendapatkan hadiah utama I berupa sepeda motor Suzuki Thunder 125. Hadiah tersebut diperoleh dalam acara penarikan undian Simpedes BRI Kalabahi, Sabtu (26/3/2011).
Undian Simpedes itu dibuka Bupati Alor, Drs, Simeon Th. Pally didampingi Kepala Cabang BRI Kalabahi, Kondang Yogatama di aula Hotel Nusa Kenari, Kalabahi.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Alor, Dominggus Mallaka, SH, unsur muspidah dan ratusan nasabah BRI Kalabahi. Bupati Pally pada kesempatan tersebut mengatakan, tugas dan fungsi BRI sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Alor yakni untuk penguatan kelembagaan, pembangunan SDM dan pemberdayaan ekomoni masyarakat. Oleh karena itu, BRI dalam aktivitasnya telah berjalan bersama pemerintah dan membantu masyarakat di Kabupaten Alor untuk menyukseskan kegiatan pembangunan. +++ oktotefi

Ketika BKD Racun Bupati Dengan Mutasi

Kalabahi ON-Bukan menjadi rahasia umum kalau Drs. Simeon Thobias Pally adalah sosok bupati yang rendah hati. Pally bukan tipikal pemimpin pendendam. Tetapi, mengapa semua kebijakannya tak pernah sepih dari masalah. Dari kebijakan meletakan pembangunan hingga mutasi PNS di jabatan struktur, orang nomor satu di Nusa Kenari tercinta ini terus menuai masalah. Tidak ada yang sepi dari aksi protes. Setelah ditelusuri, ternyata para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jadi biangnya. Tidak semua pimpinan SKPD bekerja serius melaksanakan tugas-tugas bupati yang dibagi habis di SKPD. Yang terjadi justru banyak diantara mereka yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya. Tengok saja permainan BKD dalam mutasi jabatan. Ibarat Pally diberi racun oleh Drs. Yulius Plaikol dan kawan-kawan. Ketidakbecusan Plaikol dan kawan-kawan mengelola mutasi mengakibatkan bupati yang terus disemprot.

Surat Keputusan (SK) Bupati Alor tentang penempatan PNS di jabatan yang dilantik belum lama ini seolah menjadi tidak berwibawa. Bagaimana tidak, saebagian PNS yang dilantik di jabatan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor memberikan perlawanan terhadap surat keputusan dimaksud. Mereka menolak untuk hijra di jabatan yang baru. Beberapa diantaranya mereka memilih bertahan di jabatan lama. Padahal wajib hukumnya bagi PNS untuk bersedia ditempatkan dimana saja di wilayah NKRI sebagaimana pernyataan ketika awal menjadi PNS.
Mutasi jilid III di masa kepemimpinan Pally-Tahir menurut pandangan publik sudah sangat fair. Duet dengan sandi gaul SIMPATI pada masa kampanye Pilkada Alor Tahun 2008 ini sudah buang jauh-jauh kepentingan politik yang mengental pada mutasi jilid I, begitu duet ini memimpin Alor. Mutasi Jilid III ini dinilai publik Nusa Kenari sebagai mutasi paling elegant. Tetapi itu sebatas pada Jabatan Eselon II dan Eselon III karena dikawal ketat oleh Pally. Lalu pada pos mana di mutasi belum lama ini yang menuai polemik. Terus, siapa yang bermain api?
Jawaban terhadap pertanyaan ini hampir datang dari semua sudut kantor milik pemerintah di daerah ini. Nada dasar dari semua sudut kantor nyaris sama. BKD yang bekin rusak mutasi. ‘Bupati tu baik ... Mereka (BKD) yang buat susah bupati,’ tandas salah seorang sumber yang minta agar identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber lain, Bupati Alor hanya memberikan perhatian terhadap penempatan PNS di Jabatan Eselon II dan Eselon III. Sedangkan BKD yang sepenuhnya mengatur sendiri pelantikan PNS di Jabatan Eselon IV. Bahkan ada anggota Baperjakat yang mengaku, sebagian besar PNS yang dilantik di Jabatan Eselon IV, sama sekali tidak melalui Baperjakat. “Semuanya diatur sendiri oleh BKD,” timpal salah seorang anggota Baperjakat. Akibatnya semuanya amburadul. Ada jabatan yang dilantik lebih dari satu pejabat, ada jabatan yang pejabatnya masih ada dan belum memasuki masa usia pensiun tetapi keburu dilantik pejabat baru sehingga terjadi pendobelan orang di jabatan yang sama. Ada juga PNS yang dilantik di jabatan baru tetapi tidak mau dimutasikan dan lebih memilih untuk bertahan di jabatan lama. Celakanya, ada PNS tertentu yang ibarat belum kering tinta SK 100 % tetapi dilantik dalam jabatan, sementara PNS yang sudah lama antri dibiarkan terus menjadi staf. Ini yang memantik terjadinya kecemburuan diantara PNS, akibatnya tugas pelayanan menjadi tidak maksimal.
Sadisnya, ada oknum PNS berlatar belekang sarjana umum yang paksa dipasang di jabatan teknorat karena memiliki hubungan emosional dengan Kepala BKD Kabupaten Alor, Drs. Yulius Plaikol. Ini yang sebenarnya tidak harus terjadi dalam era yang mendepankan profesionalisme birokrasi saat ini. Informasi yang berhasil direkam di arena pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV belum lama ini mengungakpan berbagai kejanggalan terhadap penempatan PNS di jabatan, terlebih pada jabatan Eselon IV.
BKD Alor sepertinya tidak memiliki data base kepegawaian di daerah ini sehingga sembarang menempatkan PNS di Jabatan Eselon IV. BKD dinilai mengelola mutasi karena menempatkan PNS pada jabatan dengan tidak mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan. Ada PNS yang dipaksakan untuk mendapatkan jabatan, lalu menjadi pimpinan bagi PNS yang pangkat dan golongan ruangnya diatas PNS yang mendapatkan jabatan. Semuanya diatur seenak perut oleh BKD. Sayangnya, boroknya kinerja BKD ini memaksa publik harus menilai miring terhadap Bupati Alor, Drs. Simeon Thobias Pally. +++ moris weni

Ada Praktek Dagang Jabatan di BKD


foto,Sulaiman Sings, SH (kiri) dalam suatu kegiatan Golkar

Kalabahi ON-Kalangan DPRD Kabupaten Alor punya pengamatan sendiri terhadap kinerja BKD Alor dalam mengelola mutasi pejabat. Para penghuni rumah rakyat ini menilai ada praktek dagang jabatan di instansi pemerintah yang dipimpin Drs. Yulius Plaikol. Pengamatan dewan ini bisa saja ada benarnya, pasalnya beredar pesan singkat atau short mesage sistym (SMS) bahwa ada oknum pejabat di BKD yang pasang tarif bagi PNS untuk ditempatkan di jabatan struktural.


Adalah wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Sulaiman Sings, SH yang menegaskan dugaan komersiallisasi jabatan di BKD Alor. Dia menilai ada praktek komersialiasi (perdagangan) dalam proses mutasi.
“Ada orang tertentu yang terlalu komersial dalam urusan mutasi ini. Tamu banyak sekali di rumahnya. Terus orang-orang yang bertamu itu masuk dalam 190 orang yang dimutasi, yang tidak bertamu, kena batunya. Ini persidangan resmi sehigga saya bicara apa adanya,” tandas Sulaiman Sings Jumad (8/4/2011) dalam rapat kerja antara Komisi A DPRD Kabupaten Alor dengan Pemerintah Kabupaten Alor yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Setkab Alor, Viktor I. Imang, SH, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Drs. Julius Plaikol
Ditegaskannya, jangan sampai karena saat ini banyak proyek-proyek pembangunan jalan dan jembatan sehingga pasang orang kita di tempat itu.
“Ada pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan jadi pasang orang kita ke situ. Ini berbahaya karena efek mutasi yang salah, berdampak pada menurunnya kinerja. Orang turun motivasi untuk bekerja karena situasi yang diciptakan sendiri,” tandas Sings.
Apa yang dijelaskan Asisten III dan Kepala BKD itu ideal prosedural, tetapi demikian Sings, implementasinya dipertanyakan.
“Sepertinya bapak dorang sedang dikerjain bawahan. Saya akui hak prerogative bupati, tetapi hak itu tidak boleh lari dari rule aturan karena negara ini negara hukum. Kepangkatan, kompetensi dan prestasi yang dijelaskan itu luar biasa, tetapi kalau masuk angin, jadi repot. Contoh, ada yang sudah menduduki jabatan dari A, B, C tetapi kemudian dimutasi lagi ke A. Ini salahnya dimana. Apakah Baperjakat yang salah ... atau bupati lagi ngantuk baru tanda tangan SK,” tegas politis Partai Golkar Alor ini.
Karena itu, Sings minta agar SK mutasi itu diperbaiki karena diftum terakhir dari sebuah SK selalu ada kalimat apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat ditinjau kembali.
“Kami tidak minta SK Bupati itu dibatalkan karena ini menyangkut wibawah pemerintah sehingga kami minta agar SK itu diperbaiki karena saya nilai ada banyak kesalahan. Soal petikan dan SK itu memang pasti sama, tetapi proses jadi SK itu betul atau tidak yang jadi soal. Bupati itukan banyak tugas sehingga tidak mungkin mengenal 5000 PNS di Alor ini. Makanya bupati butuh Baperjakat sebagai pemandu. Kalau pandu tidak betul, bubarkan saja Baperjakat,” tegas Sings.
Menurutnya, jika ada keputusan yang salah terhadap seorang PNS yang telah bekerja 20 tahun, maka orang itu akan menjadi benalu di daerah ini. PNS itu akan membangkang, mau tempatkan dimana saja silahkan, kerja asal-asalan yang penting habis bulan terima gaji.
Jadi, “jangan penuhi Alor ini dengan orang-orang seperti itu. Efek mutasi yang salah akan menimbulkan menurunnya kinerja,” katanya.
Tak hanya itu, Sings juga meyoroti jabatan Dominggus Plaikol, SH yang merupakan adik Kepala BKD, Drs. Yulius Plaikol pindah dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ke Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum.
“Ini patut diperhatikan karena jangan sampai orang menilai karena adiknya Pak Yulius Plaikol jadi dikasih ke Bina Marga. Sebelum orang bertanya, sebaiknya saya yang tanya dalam sidang resmi ini. Kalau bupati sudah ok, silahkan saja, nanti kalau terjadi penurunan kinerja, bupati yang tanggung jawab,” tandas Sings.
Nampak Yulius Plaikol tidak menjawab pertanyaan Sings ini hingga rapat tersebut selesai. Ketika dikonfirmasi wartawan usai rapat ini, Yulius Plaikol menegaskan bahwa tidak ada kepentingan pribadi untuk menempatkan Dominggus Plaikol yang berpendidikan sarjana hukum di Bina Marga. Menurut Plaikol, tidak ada satu aktifitas yang bebas dari hukum.
“Di teknis juga perlu hukum, di hukum juga perlu teknis sehingga lebih bagus kalau teknis dan hukum dipadukan untuk dapat bersinergi secara baik,”kata Plaikol.
Sedangkan Asisten III Setda Alor, Viktor I.Imang,SH mengatakan pemerintah akan meneliti lebih lanjut untuk disikapi.
“Kami lakukan penelitian dan kalau ada kesalahan, kita perbaiki. Kalau tidak salah, kita tidak berbuat apa-apa,” kata Imang.
Pantauan media ini, Raker dipimpin Ketua Komisi A, Sulaiman Sings,SH didampingi anggota, Stefanus H. Kaminukan, BA. Setelah membuka rapat, Sings mempersilahkan Imang dan Plaikol menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan mutasi pejabat dimaksud.
Viktor Imang pada intinya mengatakan bahwa kekeliruan sangat kecil kemungkinan terjadi karena telah melalui penyaringan bertingkat mulai dari Kabid Mutasi, Kepala BKD, Asisten III dan Sekretaris Daerah, barulah diajukan kepada Bupati Alor. Petikan SK (Surat Keputusan Bupati) juga menurut Imang tidak berseberangan dengan SK Bupati yang asli.
“Mungkin ketika petikan SK dibacakan saat pelantikan itu ada kekeliruan membaca, tetapi mutasi bukan atas apa yang dibaca tetapi dokumen yang tertulis dan apa yang kami buat baru-baru ini sesuai prosedur,” tandas Imang.
Sementara itu, Plaikol menjelaskan bahwa BKD melihat dari sisi kepangkatan, jabatan, prestasi serta kesehatan jasmani dan rohani kemudian diajukan dalam rapat Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan). Setelah itu Baperjakat menyampaikan hasilnya kepada bupati dan bupati memutuskan mana yang layak menjadi pembantunya disesuaikan dengan syarat kepegawaian yang ada.
“Tim Baperjakat melihat dari sisi teknis, sedangkan bupati melihat lagi seberapa jauh pejabat itu dapat membantu tugas bupati sebelum mengambil keputusan sesuai hak prerogative bupati. Itulah prosedur yang dilakukan selama ini. Jadi tidak benar kalau petikan SK dan SK Bupati itu berbeda karena petikan BKD berdasarkan SK Bupati. Dua orang duduk dalam satu jabatan juga tidak benar karena dalam SK Bupati, sudah sangat jelas, siapa menduduki jabatan apa,” jelas Plaikol.
Mengenai mutasi yang dinilai tidak sesuai latar belakang pendidikan, Plaikol menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dilihat dari sisi spesifikasi pendidikan, hampir di semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) berbaur. +++ moris weni

PDK Desak DPRD Gelar Paripurna Bahas Pemekaran

Kalabahi ON-Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tak mau kehilangan moment menanggapi permintaan masyarakat Pulau Pantar untuk menjadikan wilayah itu sebagai daerah otonom baru di NTT. Dalam Kongres PDK Kabupaten Alor, Marthen Maure, SH dan Dewan Pimpinan Kabupaten-PDK terpilih mendesak DPRD Alor agar segera menggelar paripurna khusus untuk membahas aspirasi masyarakat Pulau Pantar membentuk Kabupaten Pantar.

Maure yang terpilih kembali memimpin Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Alor mengatakan hal itu di sela-sela penutupan Kongres PDK Kabupaten Alor, Rabu (13/04) di Mola.
Menurut Maure, desakan agar segera dilakukan paripurna untuk membahas aspirasi masyarakat Pulau Pantar ini merupakan salah satu rekomendasi eksternal yang dihasilkan dalam Kongres PDK Kabupaten Alor. Dalam rekomendasi itu dijelaskan bahwa untuk kepentingan penataan kelembagaan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten, PDK memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat Pulau Pantar yang menginginkan agar wilayah itu dimekarkan dari Kabupaten Alor menjadi Kabupaten Pantar. Langka selanjutnya yang akan PDK tempuh adalah melakukan koordinasi secara berjenjang baik di PDK Propinsi NTT hingga DPN PDK termasuk meminta Prof. Ryas Rasyid yang saat ini menjabat sebagai penasehat presiden RI di bidang pemerintahan dan OTDA yang didalamnya termasuk pemekaran wilayah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Pulau Pantar ini.
PDK Kabupaten juga mendesak pemerintah Kabupaten Alor untuk melakukan proses lebih lanjut terhadap apa yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Alor untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pulau Pantar.
PDK Kabupaten Alor juga dalam rekomendasi yang dihasilkan Kongres mendesak pemerintah dan dewan untuk menindak lanjuti pemekaran desa dan kecamatan sebagaimana Perda Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2010 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
Selanjutnya PDK juga mengharapkan kepada pemerintah agar memperhatikan kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Alor, dimana akhir-akhir ini ada program pembangunan yang sebenarnya dari aspek kebutuhan sangat diharapkan masyarakat tetapi mendapat tantangan karena lokasinya berada di kawasan hutan lindung. “PDK minta agar lokasi-lokasi kawasan hutan lindung itu dapat ditinjau kembali,” pinta Maure.
Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah ini sebagai wilayah perbatasan, PDK minta agar pemerintah Kabupaten Alor tidak hanya memberi prioritas pembangunan di tujuh kecamatan yang dari sisi letak, berbatasan langsung dengan RDTL tetapi harus dilakukan pemerataan pembangunan di semua kecamatan yang ada di daerah ini.
Menurut Maure, pintu masuk RDTL dengan Kabupaten Alor perlu dibuka untuk pengembangan perdagangan sehingga jalur perdagangan antara Kabupaten Alor dengan RDTL tidak harus melalui Kabupaten Belu tetapi langsung dari Alor ke RDTL. Caranya demikian Maure, sudah harus diperjuangkan pembangunan Kantor Imigrasi dan Bea Cuaki di Maritain Kecamatan Alor Timur.
Mengenai Jalan Lingkar Pantar, Lingkar Pura dan Lingkar Ternate dan Pantai Selatan Alor, harus diberikan perhatian tetapi harus didukung dengan pembangunan pelabuhan di Beang dan Manatang untuk memperlancar jalur transportasi laut.
Kongres juga terang Maure, mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali hak-ahak aparatur pemerintah desa dan BPD karena hak-hak yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kemahalan harga kebutuhan pokok.
Sedangkan RSUD Kalabahi yang saat ini sudah mendapatkan rekomendasi untuk ditingkatkan statusnya ke type C, PDK berpendapat bahwa lokasi RSUD yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan karena itu harus dicarikan lokasi baru untuk pengembangan RSUD ke depan. Dan terang Maure, masyarakat Mola sudah menyatakan kediapan untuk menjadikan Mola sebagai lokasi pembangunan RSUD Type C. Soal tanah, harganya bisa dinego, katanya singkat.
PDK pada bagian rekomendasi eksternal yang lain mengharapkan agar pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap hak-ahak pensiunan PNS, TNI/Polri.
Selain rekomendasi eksternal, Kongres PDK juga menghasilkan rekomendasi internal yakni, membenahi kepengurusan PDK Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta mengatur strategi untuk Pemilukada Alor, Pemilukada Propinsi NTT, Pilpres dan Pemilu Anggota DPRD dan DPR. Konsolidasi Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan PDK ini demikian Maure, dilakukan untuk mengikuti verivikasi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. +++ moris weni

Permenas Koly Dipecat Dari Anggota PKDI


foto,Rudison K. Lily, SH

Kalabahi ON-Permenas Lamma Koly, SE boleh mengklaim diri sebagai Ketua PKDI Kabupaten Alor yang sah, tetapi Permenas justru dipecat dari keanggotaan PKDI oleh DPC PKDI Kabupaten Alor yang dipimpin Rudison K. Lily, SH. Permenas dipecat dari keanggota partai karena melanggar AD/ART PKDI. Dengan pemecatan ini, Permenas tidak boleh melakukan aktivitas yang mengatasnamakan partai.

Selain melarang Permenas Lamma Koly untuk melakukan aktivitas yang mengatasnamak PKDI, Permenas juga dilarang untuk menggunakan atribut PKDI. Saya akan pantau, jika ternyata Permenas melakukan kegiatan partai, saya akan koordinasikan dengan aparat kepolisian untuk menangkapnya, kata Rudison K. Lily, SH dalam jumpa pers kedua dengan wartawan , Senin (11/04) silam di Sekretariat PKDI di Watatuku.
Lily menegaskan sikapnya bahwa PKDI yang sah di Kabupaten Alor adalah PKDI yang ia pimpin. Sedangkan Permenas Lamma Koly, SE sudah ia pecat dari keanggotaan PKDI pada Tanggal 8 April 2011, bukan 8 April 2008 sebagaimana yang terdapat pada surat pemecatan Permenas. Karena sudah dilakukan pemecatan dari keanggotaan PKDI sehingga pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DPP PKDI di Jakarta untuk melakukan proses pergantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor. “Saya sudah koordinasi dengan DPP PKDI untuk melakukan pergantian antar waktu. DPP PKDI menyetujui untuk menarik kembali Permenas Lama Koly dari anggota DPRD Alor. Karena sudah disetujui DPP sehingga dalam waktu dekat kita akan proses PAW,” tandas Lily menegaskan.
Lily menjelaskan bahwa DPP sudah memberikan petunjuk untuk PAW Permenas. Caranya terang Lily, mengajukan surat PAW ke KPUD Kabupaten Alor dan KPUD yang akan meminta klarifikasi dengan DPP PKDI.
Menurut Lily, pemecatan Permenas Lamma Koly dari keanggota partai itu disampaikan melalui surat DPC PKDI Alor Nomor 02/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 8 April 2011.
Dalam surat DPC PKDI itu ikut dipecat Benyamin Alokafani, SH dari keanggotaan partai. Berikut beberapa petikan surat DPC PKDI Kabupaten Alor yang diteken Rudison K. Lily dan Anton Hana Ou masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Sekretaris DPC, ... pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah menilai bahwa: a) saudara Permenas Lamma Koly, SE telah dilantik dalam kepengurusan PKDI dibawah kepemimpinan Stefanus Roy Rening, SH, MH yang telah dipecat berdasarkan SK DPP PKDI Nomor: 299/DPP/Tus/06/2010 dan telah dikuatkan dengan keputusan Munaslub Nomor: 13/SK/Munaslub/2010 Tanggal 08 Agustus 2010 tentang pengesahan pembebastugasan tetap Stefanus Roy Rening, SH, MH sebagai Ketua Umum PKDI Periode 2007-2012. b) bahwa mantan Ketua Umum PKDI Stefanus Roy Rening, SH, MH yang telah dipecat tanggal 8 Agustus 2010 dalam Keputusan Munaslub Nomor: 13/SK/Munaslub/2010, sementara SK pelantikan saudara Permenas Lamma Koly, SE dan Benyamin Alokafani, SH selaku Ketua dan Sekretaris DPC PKDI Kabupaten Alor dalam SK DPP PKDI Nomor:13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tertanggal 24 Agustus 2010. Hal ini menunjukan bahwa SK yang dimiliki saudara nyata cacat hukum. c) Dalam SK yang dikeluarkan oleh Stefanus Roy Rening, SH, MH Nomor:13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tentang susunan dan personalia pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor Provinsi NTT tersebut ternyata memuat Guru PNSD Kabupaten Alor yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor atas nama Yufrida Djahadael. Sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan PNSD menjadi anggota partai politik. d) Saudara secara nyata dan sengaja telah melaksanakan aktivitas organisasi PKDI tanpa sepengetahuan pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah. e) Saudara secara nyata dan sadar telah menggunakan atribut partai tanpa sepengetahuan pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah untuk kepentingan tertentu. f) Saudara secara nyata dan sah telah merekayasa atribut PKDI untuk kepentingan saudara. Hal tersebut menyalahi aturan organisasi (AD/ART) PKDI.
Atas perbuatan tersebut, maka saudara dinilai telah melanggar AD Bab VII pasal 18 dan ART Bab III Pasal 14, Bab IV Pasal 21 tentang Musyawarah Cabang PKDI. Untuk itu selaku Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor yang sah demi menyelamatkan PKDI dan menjaga kewibawaan serta nama PKDI, DPC PKDI Kabupaten Alor memutuskan: 1) memecat saudara Permenas Lamma Koly, SE dan Benyamin Alokafani, SH dari keanggotaan PKDI. 2) Memberitahukan kepada DPP PKDI agar segera membatalkan dan membekukan Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor dalam SK Nomor:13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tertanggal 24 Agustus 2010. 3) Dengan rendah hati memohon kepada Bupati Alor agar segera memanggil saudara Yufrida Djahadael, guru PNS Kabupaten Alor untuk dilakukan pembinaan. 4) Melarang saudara untuk tidak menggunakan atribut dan tidak memperkenankan melakukan aktivitas atas nama PKDI. 5) seterimanya surat ini, maka status saudara di PKDI dan Kartu Keanggotaan PKDI yang dimiliki saudara dinyatakan tidak berlaku. Surat DPC PKDI Pimpinan Rudison K. Lily ini ditembuskan kepada Ketua DPP PKDI, Gubernur NTT, Bupati Alor, Kapolres Alor, Ketua DPRD Alor, Ketua KPUD Alor, Ketua DPD PKDI Propinsi NTT, Kepala Kesbangpolinmas Alor dan Ketua DPAC PKDI se-Kabupaten Alor. +++ ote

Delapan SD Tertipu Ndoumanu dan Ajudan Bupati Alor


foto, Melkisedek Weni, S.Th (salah satu korban penipuan)

Kalabahi ON-Delapan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Alor tertipu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), Daud Ndoumanu dan Haidir Djasing-Ajudan Bupati Alor saat ini. Pasalnya, Ndoumanu memungut uang dari delapan SD untuk biaya pembuatan proposal pembangunan sarana-prasarana sekolah dan menyampaikannya ke Kementrian Pendidikan Nasional dan DPR RI. Tetapi, Ndoumanu membantah tuduhan itu dan menyebutkan nama Haidir Djasing-ajudan Bupati Alor saat ini dalam urusan ini.





Daud Ndaumanu yang dikonfirmasi di kediamannya di Wolatang, Senin (04/04/11) pekan silam membantah tudingan yang dilamatkan kepada pihaknya. Ndaumanu mengaku hanya sebagai fasilitator dalam urusan ini bersama ajudan Bupati Alor, Haidir Djasing.
Ndoumanu mengaku punya sanak keluarga yang saat ini duduk di kursi DPR RI sehingga ada peluang. Untuk itu ia meminta Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) mengusulkan proposal pengadaan sarana dan prasarana ke DPR RI melalui Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
Menariknya Ndoumanu mengaku Drs. Thertius Lobang-Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan kabupaten Alor pernah minta untuk menanganinya tetapi tidak bisa, karena ini langsung dari Yayasan ke Kementerian Pendidikan Nasional, bukan melalui Dinas Pendidikan. Dengan alasan itu demikian Ndoumanu, Lobang mencegat dirinya untuk berhenti melakukan hal ini.
Ndoumanu boleh membantah kalau ia telah memungut uang kepada sejumlah SD di Kabupaten Alor, tetapi sejumlah sekolah yang menjadi korban penipuannya itu secara vulgar mengungkapkannya kepada media.
Delapan SD dimaksud adalah SD GMIT 01 dan 02 Kalabahi, SD GMIT Kabola, SD GMIT Adang, SD GMIT Paliboo, SD GMIT Ruilak, SD GMIT Fanating dan SD GMIT Wolwal.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Drs. Simeon Bayang melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Drs. Thertius Lobang di ruang kerjanya, Jumad (01/04/11) silam mengatakan, kedelapan sekolah itu tertipu Daud Ndaumanu, oknum PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor.
Lobang mengatakan, Daud Ndaumanu telah meminta uang di delapan sekolah tersebut, untuk biaya pembuatan proposal pengadaan sarana dan prasarana.
Wakil Kepala SD GMIT Ruilak Kecamatan Teluk Mutiara, Moses Makanlehi membenarkan hal itu. “Daud Ndaumanu minta uang sebanyak dua kali di sekolah. Pertama kali minta Rp. 100.000 pada awal Maret 2011 dan kedua kali Rp. 150.000 pada tanggal 24 Maret 2011. Om Daud datang minta uang untuk biaya pembuatan proposal dan biaya transportasi. Katanya untuk perbaikan sekolah dan mes guru,” kata Makanlehi.
Kepala SD GMIT 02 Kalabahi, Martinus Kalla, S.Sos juga mengakui pungutan uang yang dilakukan Ndoumanu. Kepada awak media ini di ruang kerjanya Sabtu (02/04/11) silam, Kalla mengatakan, pertama kali Daud Ndaumanu mendatangi pihaknya di sekolah kemudian menawarkan pembuatan proposal pengadaan sarana dan prasara berupa gedung sekolah itu dua lantai. Dalam pertemuan itu disepakati agar proposal dibuat Ndaumanu. Selanjutnya, Ndoumanu datang untuk kedua kalinya dan meminta biaya pembuatan proposal, transportasi dan uang rokok sebesar Rp. 100.000.
Setelah menerima uang dari bendahara sekolah itu, demikian Kalla, Ndaumanu juga sampaikan kepadanya bahwa masih kurang biaya sebesar ‘dua setengah’. Kalla mengaku sama sekali tidak mengerti apa maksud ‘dua setengah’ yang disampaikan Ndaumanu. Ketika ditanya berulangkali, Ndaumanu hanya mengatakan masih kekurangan biaya ‘dua setengah’. Merasa curiga, Kalla kemudian melakukan koordinasi dengan Drs. Thertius Lobang-Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor untuk menanyakan kebenaran tawaran Ndoumanu ini. Setelah menyampaikan hal ini, Lobang langsung mencegat Daud Ndaumanu untuk berhenti melakukan hal ini. Kepada Kalla, Ndoumana mengaku sudah mendapatkan rekomendasi atau semacam surat tugas dari Bupati Alor untuk mengurus anggaran ini di Jakarta bersama Ajudan Bupati Alor Haidir Djasing.
Lain lagi dengan Kepala SD GMIT 01 Kalabahi, Melkisedek Weni, S.Th. Menurut Weni, Daud Ndaumanu telah meminta uang kepada pihaknya sebesar Rp. 500.000 untuk biaya pembuatan proposal.
Weni mengaku, mendapatkan jaminan dari Ndoumanu bahwa pada bulan Februari atau Maret 2011, pihaknya sudah menanda tangani MOU di Jakarta, tetapi hingga April 2011, janji menanda tangani MOU di Jakarta itu belum juga terealisasi. Ndoumana pada awal Januari mendatangi Weni di SD GMIT I Kalabahi bahwa ia sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Alor untuk mengurus dana pengadaan sarana dan prasana pendidikan yang telah dipungut uang pembuatan proposalnya itu di Jakarta.
Dari beberapa sumber, SD GMIT Kabola yang menyetor uang paling besar kepada Ndoumanu. SD GMIT Kabola dikabarkan menyetor uang sebanyak Rp. 2.500.000 untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah itu berdasarkan tawaran Ndoumanu. +++ joka

Masyarakat Fuimelang Swadaya Bangun Jembatan


foto,SAKSIKAN: Mantan Camat ATU IS Lakamau sedang menyaksikan warga mengerjakan jembatan

Fuimelang ON-Ini hal yang patut diteladani masyarakat wilayah lain di Kabupaten Alor. Didorong Zakarias Atapada dan Omry B. Manilani-dua tokoh pemuda asal Fuimelang yang selama ini berdomisili di Kalabahi, masyarakat wilayah itu secara swadaya membangun kembali jembatan yang rusak akibat bencana banjir belum lama ini.




Sebagaimana yang disaksikan Ombay News di desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara, Sabtu(2/4/2011) masyarakat Dusun II Fuimelang melakukan kerja bakti secara swadaya memperbaiki salah satu jembatan yang dibangun tepat di pintu masuk yang menghubungkan Dusun I Atengmelang dan Dusun II Fuimelang yang rusak akibat dihantam banjir, Januari-Febari 2011 silam.
Kegiatan perbaikan jembatan dan penataan lingkungan di dusun II Fuimelang ini disponsori oleh dua tokoh pemuda asal Desa Lembur Tengah yang berdomisili di Kalabahi, Zakarias Atapada dan Omry B. Manilani.
"Sebenarnya niat untuk memperbaiki jembatan yang rusak dan penataan lingkungan di dusun II Fuimelang ini lahir dari inisiatif masyarakat sendiri. Kami pemuda hanya memberikan dukungan dengan pikiran untuk menggerakan masyarakat bagaimana membangun kampung. Dengan pikiran yang kami berikan, ternyata masyarakat meresponnya, sehingga secara swadaya mau mengerjakan jembatan dan penataan lingkungan," kata Zakarias di lokasi Wiy Natuw.
Menurut Zakarias, tujuan dari kegiatan perbaikan jembatan ini adalah untuk pembangunan infrastruktur lingkungan Desa Lembur Tengah, khususnya Dusun II Fuimelang. Pada dasarnya kegiatan ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pola pembangunan secara partisipatif, dimana yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga, melainkan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dibawah koordinir kami yang selama ini berdomilisi di Kalabahi.
"Wujud partisipasi masyarakat Fuimelang, Pemerintah Desa Lembur Tengah dan Panitia Pembentukan Desa Persiapan Fuimelang terlihat dari antusias masyarakat dalam memperbaiki sebuah jembatan yang berukuran 12 x 5 meter persegi yang berlokasi di Wiy Natuw. Jembatan ini menghubungkan Dusun I Atengmelang dan Dusun II Fuimelang. Dengan hanya dana sebesar Rp. 2. 925.000 dari hasil swadaya, masyarakat dan pemerintah setempat mampu bekerjasama dan memberikan swadaya yang tinggi baik melalui tenaga maupun material sehingga jembatan yang sudah empat tahun tahun silam rusak memprihatinkan ini dapat diubah menjadi jembatan beton yang sangat memadai," jelas Zakarias.
Menurut Omri Manilani, semua komponen masyarakat Dusun II Fuimelang yang ada dikampung dan yang ada di Kalabahi turut terlibat dengan tanggung jawabnya masing-masing. Swadaya warga masyarakat Dusun II Fuimelang (per KK Rp. 5000), Tukang ojek asal Desa Lembur Tengah (3 orang 1 sak semen), Bantuan Pemerintah desa Lembur Tengah ( 4 sak semen), PNS (guru-guru) dan swasta asal Desa Lembur Tengah (per orang 1 sak semen), Pengusaha yang tinggal di Desa Lembur Tengah atas nama Yoesep Domakin (pasir 5 ret dan batu 5 ret) dan Kasim Langko (Pasir 5 ret dan batu 5 ret).
"Selain pengumpulan dana dan material juga tenaga masyarakat dalam pengerjaan jembatan dan kegiatan ini dikenal dengan nama Program Pembangunan Damai Partisipatif (PEUDAP). Kedepan akan mengerjakan program berupa pembuatan pagar indah, perbaikan gorong-gorong di Dusun I Atengmelang, pembukaan jalan setapak dan pengecoran di wilayah Dusun II Fuimelang, membantu pemerintah desa Lembur Tengah dan Panitia Pembentukan Desa Persiapan Fuimelang dalam pembentukan desa Fuimelang," jelas Omri.
Kaur Pemerintahan Desa Lembut Tengah, Manase Lakamau mengatakan, kegiatan swadaya yang dilakukan masyarakat, khususnya Dusun II Fuimelang ini untuk menata kampung sebagai desa persiapan. Hal ini karena sudah ada niat masyarakat yang sudah lama ingin membentuk satu desa definitif.
"Masyarakat Dusun II Fuimelang sudah bertekad untuk membentuk suatu pemerintahan desa sendiri, terlepas dari desa induk yaitu Desa Lembur Tengah. Panitia Persiapan Desa Fuimelang sudah ada. Ini dilakukan karena semua syarat yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi," jelas Lakamau. Menurut Manase Lakamau, jumlah penduduk dusun II Fuimelang sudah layak untuk di jadikan satu desa, bahkan bisa dibentuk dua desa, karena sekarang jumlah penduduk 158 kepala keluarga(KK) atau 869 jiwa.
Pemerintah desa dan masyarakat Desa Lembur Tengah akhirnya melakukan swadaya untuk memperbaik jembatan yang rusak di dusun II Fumelang. Tujuannya selain memperlancar arus transportasi, juga untuk mendukung persiapan pemekaran desa yaitu desa persiapan Fuimelang.
Kepala desa Lembur Tengah, Harun Alokamai mengatakan, pada tahun 2011, untuk Desa Lembur Tengah, mendapat penambahan jalan setapak sepanjang 3 KM dan Polindes dari program PNPM. Dimana untuk Polindes akan dibangun di Dusun II Fuimelang dan jalan setapak 2 KM, sedangkan 1 KM disambung pada Dusun I Atengmelang.
Penghasilan masyarakat Desa Lembur Tengah bersumber dari hasil penjualan komoditi berupa, kemiri, kopi, vanili, sirih, kelapa dan bibit babi yang dikenal dengan Babi Atengmelang.
Masyarakat Desa Lembur Tengah kata Kades, masih membutuhkan air bersih dan penerangan. Untuk air bersih pada tahun 2001, masyarakat desa itu mendapat bantuan dari WVI-ADP, semua KK belum terlayani. Pada tahun 2005 dan 2007 dari CD Bethesda memberi bantuan air bersih kepada masyarakat Desa Lembur Tengah sepanjang 4 KM dan dusun II Fuimelang mendapat 1 KM perpipaan air bersih. Selain bantuan perpipaan, CD Bethesda juga memberikan bantuan atapnisasi 2 buah rumah, dua unit MCK dan lantainisasi 1 buah.
Menurut Kepaladesa Haraun, karena hujan lebat pada bulan Januari dan Febuari 2011 mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor yang mengalir hingga tengah kampung dusun I Atengmelang. Akibatnya jalan rusak, rumah penduduk, tanaman masyarkat rusak dan air meluap ke sekolah, puskesmas dan gereja. Tanaman dan rumah warga yang tertimbun longsor berjumlah 9 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 45 orang.
Untuk mengantisipasi, pemerintah dan pihak sekolah bergotong royong membuat got darurat untuk mengalihkan air sehingga tidak masuk hingga halaman sekolah.
Menurut Harun, banjir yang meluap masuk ke Dusun I Atengmelang ini baru terjadi tahun 2010 dan 2011 yang merusak tanaman masyarakat seperti vanili, kopi, pisang, sirih, jagung, ubi-ubian dan 9 buah rumah warga yang turut tertimbun. ++ oktotefi