Cari Blog Ini

Memuat...

Senin, 22 Agustus 2011

Rudi Lily Ganti Permenas Kolly


KALABAHI ON-- Rudison K Lily, S.H bakal menggantikan Permenas Kolly, SE sebagai anggota DPRD Alor dari PKDI Kabupaten Alor. Ketua DPRD Alor, Markus Dominggus Mallaka, SH telah menandatangani surat pergantian antarwaktu (PAW) tersebut untuk dikirim ke Gubernur NTT melalui Pemerintah Kabupaten Alor. Bak gayung bersambut, pemerintah setempat menugaskan Kepala Bagian Kemasyarakatan Setkab Alor, Ade Dharma Massa, S.Sos untuk mengantar surat pergantian antar waktu itu langsung kepada Gubernur NTT, pekan kemarin.

Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Alor, Drs. Okto Lasiko kepada Ombay News di Kantor Bupati Alor, Jumat (12/08) membenarkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat usulan pergantian antar waktu Permenas Kolly, SE dari keanggotaan DPRD Alor Periode 2009-2014 dengan Rudison K. Lily, SH kepada Gubernur Propinsi NTT.
“Surat usulan kepada Gubernur NTT diantar oleh Kepala Bagian Kemasyarakatan,” kata Lasiko menambahkan.
Sebelumnya di ruang kerjanya, Jumat (5/8/2011) Ketua DPRD Kabupaten Alor Markus D. Mallaka, SH menjelaskan, DPRD telah menerima surat dari KPUD Alor mengenai nama pengganti dalam proses PAW Permenas Kolly. Surat KPUD yang ditandatangani Ketua KPUD Alor, Pdt. Frans Haan itu kata Mallaka diantar oleh salah seorang anggota KPUD, Mohamad Hatta Sina, SH dan dua pejabat Sekretariat KPUD Alor, Kamis (4/8/2011).
Menurut Mallaka, usul pergantian Permenas Kolly tersebut merupakan proses susulan, karena sebelumnya telah diawali dengan usulan pemberhentian.
Ketua KPUD Alor, Pdt. Frans Haan, dan anggota KPUD, Mohamad Hatta Sina, SH sebelumnya seperti berita sebuah harian terbitan Kupang menjelaskan, KPUD telah menggelar pleno mengenai nama calon pergantian Permenas Kolly, SE. Dalam rapat pleno itu demikian Haan, disepakati calon pengganti adalah calon yang memiliki suara terbanyak dari daerah pemilihan I yang dekat dengan Dapil III atau Dapil asal Permenas Kolly. Alasannya karena suara terbanyak kedua, serta di calon anggota legislative di bawah Permenas Kolly di Dapil III tidak bergabung dengan kepengurusan DPC PKDI yang dipimpin Rudi Lily. “Ada seorangnya lagi di Dapil III tetapi telah mengundurkan diri dari partai itu,” kata Haan.
Karena itu terang Haan, KPUD mengirim nama pengganti adalah calon dari Dapil I yang suaranya terbanyak saat pemilu legislatif 2009 lalu. “Kita memenuhi permintaan DPRD dalam proses PAW ini. Kita telah pleno nama calon penggantinya,” kata Haan. Namun Haan maupun Hatta Sina tidak menyebutkan nama calon pengganti tersebut dengan alasan rahasia.
Untuk diketahui, awal proses PAW yang diajukan Rudison Lily ini karena dugaan adanya dualisme kepemimpinan PKDI Alor. Permenas Kolly adalah Ketua PKDI dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Ketua DPP PKDI, Roy Rening. Sedangkan Rudi Lily disahkan dengan SK DPP PKDI yang dipimpin Ana Maria. Keduanya saling klaim sebagai pengurus PKDI yang sah.
Rudi Lily bahkan pernah melaporkan secara tertulis mengenai masalah klaim PKDI Kabupaten Alor ke Polres Alor. Selain melaporkan ke polisi, Rudi Lily juga mengusulkan proses PAW kepada DPRD dan KPUD Alor.
Pemerintah melalui Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor dalam proses usulan PAW ini telah melakukan klarifikasi di Jakarta dengan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil konsultasi Menhum dan HAM mengakui kepengurusan PKDI di bawah pimpinan Maria Ana. Hasil klarifikasi ini memuluskan langkah Rudi Lily, SH dalam proses usulan PAW menggantikan Permenas Kolly, SE. Karena Rudison K Lily adalah Ketua DPC PKDI Kabupaten Alor yang di Tingkat Nasional Ketua Umumnya diakui oleh negara, karena terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan diakuinya DPP PKDI Pimpinan Ana Maria S oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia maka kepemimpinan Roy Rening dan semua kepengurusan dibawahnya, termasuk DPC PKDI dibawah kepemimpinan Permenas Kolly, SE gugur demi hukum. Ini alasan yang mendorong dilakukannya PAW anggota DPRD Alor atas nama Permenas Kolly dengan Calon Pengganti Rudison K. Lily. joka

SPPD Fiktif Anggota Dewan Salah Satu Pemicu Disclaimer


Kalabahi ON-Ini potret buram pengelolaan keuangan di daerah ini. Lembaga perwakilan rakyat yang mestinya menjadi pengawas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah justru menjadi penyebab baru bagi BPK RI untuk tidak menyatakan pendapat atau disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010. BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Kabupaten Alor Tahun 2010, menemukan Rp. 1,2 miliar lebih Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan alias SPPD fiktif. Dari total SPPD fiktif ini, dua puluh lima anggota DPRD Alor menyumbang Rp. 400 juta lebih atau hampir setengah miliar SPPD yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

RP. 1,2 miliar lebih SPPD fiktif merupakan penyebab baru yang memantik BPK RI Perwakilan NTT untuk tidak memberikan pendapat terhadap LKPD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010. Sedangkan beberapa alasan yang ikut memaksa auditor resmi negara itu sampai pada kesimpulan tidak memberikan pendapat umumnya merupakan warisan pemerintahan Ir. Ans Takalapeta, diantaranya, pengujian asset pemerintah daerah tahun 2010 dalam neraca belum berdasarkan pencatatan dan hasil inventarisir fisik yang memadai sebesar Rp. 193,2 miliar dan terdapat selisih kas daerah dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang mencapai Rp. 11,4 miliar. Alasan lainnya adalah, pemerintah Kabupaten Alor belum melakukan sistim yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, pemerintah Kabupaten Alor juga dinilai BPK belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan yang menjadi alasan BPK tidak memberikan pendapat atas LKPD Tahun Anggaran 2009.
Ketua DPRD Alor, Markus Dominggus Mallaka, SH kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini menolak istilah ‘tidak dapat dipertanggungjawabkan’ yang ditanyakan wartawan kepadanya sesuai temuan BPK dalam LHP.
Mallaka mengatakan, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT, temuan Rp 1,2 miliar dalam penggunaan SPPD di tiga instansi itu menggunakan istilah ‘belum didukung dengan bukti yang valid dan lengkap.’
Temuan SPPD Rp 1,2 miliar tersebut juga menjadi salah satu kesimpulan BPK dari lima kesimpulan yang menyebabkan auditor fungsional itu tidak memberikan pendapat atau discleamer terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2010 oleh Pemkab Alor.
Mallaka kemudian merinci alasan mengapa dirinya keberatan dengan pertanyaan wartawan mengenai temuan itu dengan istilah ‘tidak dapat dipertanggungjawabkan’ atau fiktif. Pasalnya, temuan tersebut masih dalam proses tindak lanjut selama 60 hari ke depan, atau masih ada ruang klarifikasi bagi temuan itu untuk melengkapi bukti.
“Saya yakin dalam tindaklanjut nanti, jumlah temuan yang ada akan menurun. Dan kesimpulan dalam LHP tersebut lebih mengarah kepada masalah administrasi yang belum lengkap atau valid,” terang Mallaka.
Mallaka mengatakan, LHP BPK, khususnya untuk perjalanan dinas ini merupakan hasil audit baru pada tiga instansi besar yakni Dinas PKA, Sekretariat DPRD dan BKD Alor. Sementara untuk SKPD lainnya direkomendasikan ke Irda untuk menindaklanjuti auditnya.
Namun, kata Mallaka, kemungkinan dalam pembahasan DPRD mengenai LHP BPK yang akan digelar, Senin (8/8/2011), DPRD akan meminta BPK melakukan audit lanjutan atau investigasi terhadap perjalanan dinas di semua SKPD yang ada.
Ditanya kalau temuan masalah perjalanan dinas ini juga terjadi di DPRD Alor, Mallaka mengatakan, tindak lanjut selama 60 hari nanti sesuai waktu yang diberikan BPK akan dilihat hasilnya, Sebab, pada saat pemeriksaan oleh BPK belum lama ini, teman-teman anggota DPRD belum diberikan ruang klarfikasi oleh auditor saat pemeriksaan karena pada saat itu sebgain besar anggota dewan melakukan tugas dalam masa reses. “Yang saya amati, kita ini biasanya setelah jalan, bukti pertanggungjawabannya hanya serahkan satu tiket saja, ini karena bukti perjalanan yang lain sudah tercecer,” kata Mallaka. moris weni

Bupati Masih Dikelilingi Orang-Orang Lapar


Kalabahi ON-Ini penilaian Wakil Ketua Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Alor, Gerson Imanuel Mangsari. Menurut Mangsari, Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally hingga saat ini masih dikelilingi oleh orang-orang (baca; pejabat) lapar. Orang-orang ini lapar jabatan, lapar kekuasaan dan lapar uang. Mereka hanya menginginkan jabatan dan kuasa tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya dalam mendukung program pemerintah yang telah ditetapkan.

Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally saat ini masih dikelilingi oleh orang-orang (baca; pejabat) lapar yang hanya membuat susah bupati. Para pejabat ini lapar akan jabatan, lapar kuasa dan lapar uang tetapi tidak bisa bekerja secara baik untuk membantu bupati, tandas Mangsari ketika menghubungi Ombay News, Kamis (11/08) silam.
Karena sudah hampir memasuki tahun ketiga memimpin Kabupaten Alor sehingga Bupati Alor menurut Mangsari, sudah mengetahui secara persis mana para pejabat yang hanya mengejar kuasa, jabatan dan uang untuk kepentingan diri tetapi tidak bisa bekerja membantu bupati dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan. Mangsari mengharapkan agar Bupati Alor segera menggantikan para pejabat di beberapa jabatan strategis yang hanya menginginkan jabatan dan kuasa tetapi tidak memiliki kecakapan dalam bekerja dengan pejabat lain yang dinilai lebih cakap dan mampu bekerja mendukung program pembangunan di daerah ini. “Jika para pejabat yang lapar jabatan, kuasa dan uang ini dipertahankan maka rakyat dan daerah ini sudah otomatis akan menjadi korban,” timpal Mangsari sembari mengingatkan, jangan karena ulah oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab terus masyarakat dan daerah yang dikorbankan.
Dijelaskannya, karena masih dikelilingi oleh orang-orang lapar, banyak perintah bupati yang tidak dieksekusi ke sasaran. “Bagaimana mau dieksekusi kalau orang-orang di sekitar bupati masih mengalami kelaparan,” katanya.
Putra asal Pulau Pura ini menegaskan, ditemukannya surat perintah perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggung jawabkan atau SPPD fiktif di tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yakni Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan bukti bahwa para pejabat di daerah ini hanya menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk mengerut uang rakyat. Penggunaan SPPD fiktif di tiga SKPD yang menjadi salah satu pemicu BPK RI Perwakilan NTT tidak memberikan pendapat atau disclaimer terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kepala Daerah Tahun 2010 menurut Mangsari merupakan bukti bahwa sebagian besar pejabat di daerah ini lebih mengutamakan jabatan dan kekuasaan untuk mengumpulkan harta dari pada bekerja melayani kepentingan rakyat banyak. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor demikian Mangsari sebenarnya harus menjadi contoh pengelolaan keuangan di daerah ini, bukan menjadi sumber masalah dalam pengelola keuangan. Tetapi sampai instansi yang pimpinannya merupakan bendahara umum daerah ini yang melakukan penyimpangan maka ada yang sebenarnya sudah tidak beres dengan dinas ini. Karena itu Mangsari mendesak Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally untuk mencopot Drs. Urbanus Bella dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset. Urbanus Bella dalam pandangan Mangsari, tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuagan daerah sehingga memberikan peluang bagi BPK untuk tidak memberikan pendapat terhadap LKPD Kepala Daerah. Mestinya terang Mangsari, Urbanus Bella dan staf sudah harus menjadikan pengalaman tahun lalu yang LKPD Kepala Daerah juga dinilai disclaimer oleh BPK sebagai dasar untuk menyusun LKPD tahun 2010. Tetapi kalau dua tahun menjadi Kadis Pendapatan Keuangan dan Aset, terus dua kali disclaimer maka kerja Urbanus Bella yang sebenarnya tidak becus. “Dari pada bupati malu untuk ketiga kalinya, sebaiknya Urbanus Bella dicopot dari jabatan itu,” pinta Mangsari menyarankan.
Terhadap temuan SPPD fiktif di tiga SKPD yang direkomendasikan BPK dalam LHP, Mangsari minta agar Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally harus lebih serius dan tegas menindaklanjutinya. “Kita harap supaya bupati menindak tegas temuan SPPD fiktif di tiga SKPD. Minta para pengelola keuangan di tiga SKPD itu menyelesaikan temuan BPK berdasarkan LHP sesuai waktu yang ditetapkan. Dan ini butuh ketegasan Bupati. Jika tidak diselesaikan dalam waktu dekat maka bupati harus menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk diselesaikan secara hukum,” pinta Mangsari.
Dia menambahkan, di Alor ini banyak pejabat yang kerjanya lobi sana-sini untuk mendapatkan jabatan, tetapi setelah dapat jabatan, tidak bisa buat apa-apa dengan jabatan yang diberikan. “Kondisi ini yang sedang terjadi saat ini. Lapar jabatan tetapi tidak bisa buat apa-apa setelah dikasih jabatan. Jabatan hanya digunakan untuk jalan-jalan dengan menggunakan SPPD sehingga tidak heran kalau banyak perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Ini sangat memalukan,” ungkap Mangsari seadanya. Dalam kaitannya dengan adanya penilaian bahwa Bupati Alor lebih sering keluar daerah, Mangsari berpandangan, jika BPK berdasarkan hasil pemeriksaan tidak menemukan penyimpangan maka sejatinya semua perjalanan bupati sudah sesuai dengan pos perjalanan yang sudah ditetapkan melalui APBD Alor.
Mangsari menilai perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan Bupati Alor itu berkaitan dengan tugas-tugas prinsip dan kebijakan yang tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain. Dan, “saya kira semua orang tau itu. Apalagi sudah menjadi tugas bupati untuk mencari peluang untuk mendatangkan sumber pembiayaan bagi pembangunan daerah,” katanya
Menurut pengamatannya, lemah sekali pengendalian di pejabat dibawah bupati. “Masalah koordinasi dengan SKPD itu merupakan tugas bupati, tetapi tugas bupati soal koordinasi itu sudah dibagi habis kepada pejabat dibawah bupati. Ini yang menurut saya tidak jalan. Pejabat di lini menengah yang menurut saya tidak memiliki kemampuan mengendalikan pimpinan SKPD yang ada. Karena itu jangan heran kalau buruk sekali kinerja pimpinan SKPD saat ini,” kata Mangsari menganalisa. Dia mengharapkan agar Bupati Alor segera melakukan evaluasi kinerja pimpinan SKPD, yang bekerja tidak sesuai tugas pokok dan fungsi diharapkan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk dicopot atau dipertahankan. moris weni

Jumat, 19 Agustus 2011

Pasien Diare Bertambah Di RSUD Kalabahi


Kalabahi ON-Jumlah pasien penderita diare yang dirawat di RSUD Kalabahi terus bertambah. Jika awal Juli jumlah pasien yang dirawat hanya belasan orang, maka hingga Sabtu (23/7/2011), jumlahnya bertambah menjadi 20 orang.

Pantauan di sal anak RSUD Kalabahi, Sabtu (23/7/2011), sekitar 20 tempat tidur yang disiapkan di lima ruangan di sal itu semuanya terisi dengan pasien. Anak-anak yang dirawat di sal itu semuanya menderita diare.

Salah seorang petugas medis di RSUD Kalabahi, Wilfrida mengakui anak-anak yang dirawat di sal itu adalah pasien diare.
Menurut Wilfrida, anak-anak yang dirawat karena menderita diare bukan hanya di sal anak, tetapi sebagiannya ada di ruang VIP karena permintaan orang tua anak sendiri.

Menurut Wilfrida, sejak awal Juli, kasus diare yang dirawat di sal anak RSUD Kalabahi cukup banyak. Tetapi penanganannya oleh pihak rumah sakit dilakukan secara baik sehingga tidak ada korban jiwa.
“Belakangan ini, anak-anak yang terkena diare cukup banyak. Ada yang sudah keluar, tetapi langsung diganti dengan pasien anak lainnya yang juga menderita diare,” kata Wilfrida.
Sebelumnya, penanggungjawab sal anak RSUD Kalabahi, Yosi Laka mengatakan, banyaknya penderita diare di RSUD Kalabahi mulai terjadi Senin (11/7/2011).

Beberapa hari terakhir, kata Laka, sejumlah pasien anak yang menderita diare terpaksa dititipkan di kelas lain akibat keterbatasan tempat tidur.
Setiap pasien yang ditangani jelas Laka, langsung sembuh paling cepat dua hari dan paling lama empat hari. Hingga saat ini belum ada pasien diare di RSUD Kalabahi yang meninggal dunia.

Hasil diagnose, jelas Laka, diare pada anak-anak akibat bakteri. “Anak-anak biasanya daya tahan tubuhnya lemah, sehingga mudah terserang virus,” katanya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Asianus Dopungtonung mngatakan, pihaknya menetapkan kasus diare di Melangwala dengan status KLB.
Menurut Asianus, pihaknya langsung menurunkan tim untuk penanganan di lokasi. Dinkes membuka posko di sana hingga selesai masa incubasi. Tenaga medis dan paramedis yang dikirim, selain melakukan pengobatan penderita, juga pengobatan massal dengan pembagian oralit. pk

Tanghana Puji Hasil Kerja Kontraktor, Moris Weni Ancam Giring Ke Wilayah Hukum

Kalabahi ON-Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor, Viktor Tanghana, SH memuji hasil kerja Robi Totos, kontraktor asal Ruteng, Kabupaten Manggarai, yang mengerjakan proyek jalan sepanjang 7 kilometer di daerah itu. Tetapi sabar dulu karena salah seorang pemuda asal Kecamatan Pantar Tengah, Moris Weni, S.Sos mengancam menggiring kontraktor pelaksana untuk berurusan dengan aparat penegak hukum, mengapa?

“Sebagian besar hasil pekerjaan yang ada sudah bagus, baik kegiatan cor di kilo satu hingga seterusnya. Kerja selokannya juga bagus,” kata Tanghana saat memantau proyek jalan di Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, yang didanai dana bencana alam tahun 2011, Kamis (21/7/2011).
Disaksikan media ini, saat memantau proyek jalan senilai Rp 2,2 miliar itu, Tanghana didampingi Camat Pantar Tengah, Melanton Lily, aparat desa dan anggota BPD setempat.

Meski memuji, Tanghana mengharapkan kontraktor segera merampungkan pekerjaannya, karena masa adendum proyek tersebut hampir berakhir.
Tanghana juga meminta kontraktor untuk melakukan cor ulang sekitar 100 meter di badan jalan itu dari titik nol yang dikerjakan. Sebab, hasil pengamatan, cor yang ada ketebalannya tidak sesuai dengan RAB. Sementara di sejumlah titik badan jalan telah rusak.
Camat Pantar Tengah, Melanton Lily mengatakan, kondisi jalan tersebut sebelum dikerjakan tidak dapat dilalui kendaraan. Jika dipaksakan maka kendaraan akan rusak. Sebab kondisi jalan dipenuhi batu seperti jalan di dalam kali.
“Tetapi setelah pekerjaan ini, masyarakat semakin mudah melintasi jalan tersebut dengan kendaraan roda dua dan empat dari wilayah Pantar Timur ke Pantar Tengah,” kata Lily.
Salah seorang pemuda asal Pantar, Moris Weni mengatakan, dirinya cukup tahu kondisi jalan sebelum dibangun. “Jalan yang ada buruk sekali dan sulit dilalui kendaraan. Tetapi saat ini telah mengalami kemajuan yang lumayan,” kata Moris Weni seraya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jalan ini.

Ancam Proses Hukum!
Terhadap beberapa titik yang dikerjakan asal jadi, Moris Weni yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor ini mengingatkan agar kontraktor pelaksana jangan mencari keuntungan dari proyek yang dibiayai dengan dana penanggulangan bencana alam. “Saya berharap agar kontraktor segera membongkar beberapa titik di ruas jalan ini yang dikerjakan asal jadi. Terutama dari kilo meter nol yang sudah dicor tetapi sangat tipis ketebalannya,” pinta Moris Weni yang juga Pemimpin Redaksi media ini.
Moris Weni mengancam akan menggiring kelalaian kontraktor ini ke aparat penegak hukum jika kontraktor tetap tidak mau untuk memperbaiki pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Pekerjaan jalan seperti, khususnya masyarakat di Desa Tamakh dan beberapa desa yang lain baru untuk pertama kali mereka nikmati, oleh karena itu kepada kontraktor pelaksana Moris Weni mengingatkan agar jangan sekali-kali mencari keuntungan dari pekerjaan ini dengan mengerjakan asal jadi.
Moris Weni mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Alor untuk melakukan rencana pembangunan saluran di ruas jalan yang telah dikerjakan, karena ruas jalan yang baru dibangun itu berada diatas kemiringan, sementara pemukiman penduduk berada dibawah kemiringan jalan dimaksud. Jika tidak segera dipikirkan untuk dibangun saluran yang memadai maka masyarakat yang bermukim di bawah kemiringan jalan itu akan tersapu banjir pada musim hujan. Menurut Moris Weni, oleh karena daerah seperti Tamakh sangat rentan terhadap banjir sehingga pembangunan saluran di ruas jalan itu segera direncanakan untuk dibangun dalam waktu dekat.
Moris Weni berharap, pemerintah juga bisa membangun jalan lainnya di Pulau Pantar agar akses masyarakat dalam bidang transportasi darat semakin terbuka. joka

Kamis, 18 Agustus 2011

Keluarga Korban Lakalantas Dapat Santunan Jasa Raharja


foto, ---- SALAMAN: Didamping Kasat Lantas dan Petugas Jasa, Kapolres Alor bersalaman dengan keluarga korban

Kalabahi ON-Satu lagi keluarga korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) mendapatkan santunan jasa raharja. Pemberian santunan sebesar Rp. 25 juta kepada keluarga korban Lakalantas ini merupakan wujud tanggung jawab moril Jasa Raharja sebagai instansi penjamin korban Lakalantas.

Penyerahan santunan Jasa Raharja sebesar Rp. 25 juta ini diberikan kepada Halim Lau yang merupakan suami dari Jufia Illu (53) atau korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di pertigaan Rumah Kediri di Kampung Radja, 14 Juli silam. Korban meninggal dalam kecelakaan dimaksud diantar oleh salah tukang ojek yang tidak lain adalah merupakan keponakan korban. Santunan jasa raharja kepada keluarga korban Lakalantas itu diserahkan oleh Kapolres Alor, AKBP Drs. Dominikus Yanpormase. Hadir dalam penyerahan santunan itu penanggung jawab Jasa Raharja pada Kantor Bersama SAMSAT Alor, Khairuddin A. Ali dan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Alor, AKP. Andreas Tangkatesik.
Kapolres Alor, AKBP Drs. Dominikus Yanpormase setelah menyerahkan santunan jasa raharja itu mengatakan, kejadian seperti tentunya sangat tidak kita harapkan harus terjadi, tetapi diluar dugaan dan kemampuan manusia sudah terjadi dan mengakibatkan kita kehilangan anggota keluarga.
Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian seperti inilah yang mengharuskan kepolisian gencar mengsosialisasikan pentingnya penggunaan pengaman dan tata cara menggunakan kendaraan di jalan raya. “SIM, STNK dan ketrampilan mengenderai kendaraan menjadi hal yang mutlak dimiliki seorang pengederai ketika mengenderai kendaraan di jalan raya. Selain itu kendaraan harus miliki lampu senen, kaca spion dan pengenderai wajib menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan lainnya,” kata Dominikus.
Tindakan yang diambil kepolisian terhadai pengenderai kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm adalah merupakan rasa empati kepolisian terhadap para pengguna jalan. “Polisi itu sahabaty pengguna jalan, makanya polisi mengingatkan terlebih dahulu kepada para pengguna kendaraan roda dua untuk menggunakan helm pada saat berada di jalan,” ungkap Dominikus. Menurut Dominikus, seorang pengguna kendaraan roda dua, dia akan lebih terkontrol mengenderai kendaraan yang dibawahnya di jalan raya bila memiliki kelengkapan kendaraan sebagaimana yang ditentukan oleh aturan. “Misalnya begitu lihat polisi lalu lintas yang bersangkutan tidak akan panic kalau memiliki kelengkapan kendaraan. Tetapi kelengkapan kendaraan tidak dimiliki maka dia akan panik dan bisa saja ngebut kendaraan yang dibawahnya sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan,” tutur Dominikus.
Kepada keluarga korban yang menerima santunan jasa raharja pada saat itu, Dominikus mengatakan, sebagai manusia tentunya kita tidak mengharapkan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya orang yang dikasihi dalam hidup, tetapi sebagai orang yang beriman kita harus yakin bahwa mati atau hidupnya manusia ini ada dalam tangan Tuhan. Santunan yang diberikan jasa raharja kepada keluarga korban kali ini merupakan tanggung jawab moril jasa raharja sebagai instansi yang memberikan jaminan kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas. “Rp. 25 juta ini tidak bisa ganti orang yang mati,” ungkap Dominikus sembari mengingatkan kepada suami korban yang menerima santunan agar menggunakan santunan ini sebaik-baiknya agar bisa bermanfaat bagi keluarga.
Menurut Dominikus, uang duka ini hanya akan bisa ada manfaat dan ada artinya jika digunakan dengan baik oleh ahli waris yang menerima santunan. “Ini tanggung jawab sosial untuk memenuhi kewajiban jasa raharja,” katanya. Menurut Dominikus, adalah sangat penting bagi jasa raharja untuk pro aktif membantu keluarga korban dalam memberikan santunan. Sebagai pimpinan kepolisian di daerah ini, kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian jasa raharja yang terus menaruh kepedulian terhadap keluarga korban Lakalantas melalui pemberian santunan jasa raharja. Orang nomor satu di Polres Alor menyarankan agar jika ada anggota keluarga yang masih mengenyam pendidikan maka sebaiknya santunan ini diperuntukan bagi biaya pendidikan anggota keluarga yang bersangkutan. Kepada para pelaku dalam Lakalantas yang mengakibatkan meninggalnya Jufia Illu (53), Dominikus memerintahkan kepada Kasat Lantas Polres Alor untuk tetap melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. moris weni
BRI Tidak Tahu Berapa Banyak Kendaraan Yang Ditilang
Kalabahi ON-Meski menerima setoran dari Satlantas Polres Alor setiap kali menggelar operasi menertibkan kendaraan bermotor, tetapi sebagai bank penyimpan setoran tilang, BRI mengaku tidak mengetahui berapa banyak kendaraan yang ditilang Satlantas Polres setempat setiap menggelar operasi.

Memang ada setor uang titipan dari para pemilik kendaraan yang ditilang. Tetapi berapa banyak kendaraan yang ditilang oleh Sat Lantas Polres Alor dalam suatu operasi itu tidak diketahui oleh BRI. BRI hanya tahu berapa yang disetor oleh kepolisian, kata Asisten Manajer Operasional BRI Cabang Kalabahi Anwar A. Makatita menjawab Ombay News di Ruang Kerjanya, Jumat pekan silam.
Menurut Makatita, pihak BRI hanya ketahui kalau pengguna kendaraan yang mendapatkan tilang datang menyetor sendiri di pihak bank. Jika ada yang harus diproses hingga pengadilan, maka denda yang harus disetor oleh para pengguna kendaraan yang ditilang itu berapa besar juga tidak diketahui BRI. Lebih banyak yang pihak BRI ketahui itu jelas Makatita, jika uang jaminan yang disetor itu lebih besar dari pada vonis pengadilan. “Ini yang lebih banyak kami temukan selama ini. Ada yang vonis pengadilan itu uang titipan lebih besar dari vonis pengadilan, sehingga yang pemilik kendaraan yang bersangkutan mendatangi BRI untuk mengambil kelebihan uang,” kata Makatita.
Makatita, beberapa waktu terakhir ini beberapa karyawan BRI Cabang Kalabahi yang terkena tilang sehingga mereka sebdiri yang mendatangi kantor untuk menyetor uang titipan di rekening penampung denda tilang. Yang datang setor denda tilang seperti beberapa karyawan BRI ini yang diketahui pihak BRI, sementara soal berapa banyak yang ditilang Sat Lantas Polres Alor dalam suatu operasi itu sama sekali tidak diketahui oleh pihak BRI. moris weni

Pulihkan Citra Jaksa Yang Tercoreng


Kalabahi ON-Jaksa Agung, Basrief Arief meminta korps Adhyaksa agar memulihkan citra kejaksaan yang tercoreng oleh ulah oknum-oknum jaksa. Tingkatkan integritas moral dan wujudkan aparat kejaksaan yang jujur dan berwibawa.

Jaksa Agung Basrief mengatakan itu melalui amanatnya yang dibacakan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Tri Sujoko, SH, MH pada upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-51 di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi, Jumat (22/7/2011) silam.

Basrief menegaskan bahwa langkah pemulihan citra kejaksaan itu harus dilakukan untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat. Melihat situasi dan kondisi kejaksaan saat ini sangat tepat apabila thema tersebut diangkat, untuk mengingatkan kita semua bahwa beberapa waktu kita mendapat sorotan dan kecaman masyarakat ulah oknum-oknum kejaksaan yang telah melakukan perbuatan menyimpang. Akibat dari perbuatan ini, telah mencoreng citra dan kredibilitas kejaksaan, sebagai intitusi penegak hukum seolah menghapus segala upaya dan keberhasilan yang telah diraih selama ini” ujar Basrief.
Untuk itulah, Basrief mengatakan bahwa tema Hari Bhakti Adhyaksa 2011 berintikan membangun kembali lunturnya kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan nilai moral, adalah tema yang tepat. Hal itu dapat dilaksanakan dengan mengubah cara berpikir, sikap mental yang menentukan perilaku, respon, pandangan, sikap terhadap masa depan seseorang.
Basrief kemudian mengemukakan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk optimalisasi kinerja aparatur kejaksaan dan pengktanan citra institusi guna memulihkan kepercayaan masyarakat, diantaranya adalah pimpinan satuan kerja kejaksaan republic Indonesia untuk meningkatkan soliditas korps karena kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, yang berorientasi kepada peningkatan kinerja aparat yangh professional, proporsional, transparan dan akuntabel.
Orang nomor satu di Jekasaan Agung RI ini minta agar seluruh insane adhyaksa, tanpa terkecuali harus meningkatkan integritas moral dalam pelaksanaan tugas dengan menghindari perbuatan tercela, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan yang merendahkan martabat penegak hukum dalam upaya meminimalisir stigma negative institusi.

Dijelaskannya, reformasi birokrasi kejaksaan sebagai suatu gagasan perubahan dan perbaikan, harus kita pahami dan hayati sebagai suatu cara yang dapat memberikan kita manfaat di masa depan. Oleh karenanya diperlukan adanya kepercayaan yang dimiliki seluruh aparatur kejaksaan terhadap perubahan tersebut sehingga sudah merupakan tugas kita bersama untuk mengsukseskan program reformasi birokrasi kejaksaan guna meningkatkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tidak mengabaikan hati nurani agar pristiwa-pristiwa yang menciderai hati rakyat kecil seperti perkara pencurian coklat, pencurian bamboo, pencurian semangka atau kasus yang menimpa Prita Mulyasari dan lain sebagainya tidak lagi terjadi.
Pada tahun 2011 demikian Basrief, kebijakan dan strategi kinerja kejaksaan dilaksanakan dalam tujuh program kegiatan yakni, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kejaksaan RI, program penyelidikan/pengamanan/penggalangan konstitusi, program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perakara tindak pidana korupsi; program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kejaksaan. moris weni



Bupati Akui Disiplin PNS Memprihatinkan


Kalabahi ON-Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally mengaku disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor masuk keluar kantor sangat memprihatinkan. Pasalnya, banyak ruangan kerja kantor yang ditemukan dalam keadaan kosong. Sayangnya, orang nomor satu di Nusa Kenari ini tidak merinci ruang kerja instansi pemerintah mana yang ia maksudkan.

Bupati Pally menungkap hal ini ketika memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Instansi Pemerintah Kabupaten Alor belum lama ini di Rumah Jabatan Bupati Alor. Menurut Pally, PNS yang terlalu bandel supaya diberikan sangsi disiplin sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Dihadapan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Alor, Pally minta agar disiplin PNS harus ditingkatkan. Ada beberapa ruang yang pada jam tertentu ditemukan dalam keadaan kosong.
Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) orang nomor satu di Kabupaten Aloir ini minta agar melanjutkan operasi untuk menertibkan PNS. Mestinya jelas Pally, semakin banyak PNS yang dibiayi oleh Negara, makin tinggi disiplin PNS dalam mengemban tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat. Untuk meningkatkan disiplin PNS di instansi pemerintah yang ada di daerah ini, Bupati Pally minta kepada para pimpinan SKPD untuk melakukan kontrol terhadap pekerjaan yang dilakukan staf di masing-masing SKPD yang ada.
Pally berjanji akan melakukan inpeksi mendadak dalam waktu dekat. PNS itu terang Pally dibayar oleh Negara dengan harga mahal, kalau dibayar setiap bulan tetapi tidak menjalankan tugas pada saat jam kantor itu kan sama saja dengan merugikan Negara. “Kepala dan sekretaris jangan sekali-kali menciptakan bentrok. Kalau terjadi bentrok antara kepala dan sekretaris maka psikologi staf akan menjadi terganggu sehingga pekerjaan di kantor amburadul,” pinta Pally.
Yang menarik, pada kesempatan itu, dihadapan pimpinan SKPD, Bupati Alor mengingatkan kepada para pimpinan SKPD agar berilah apa yang menjadi jatah staf. “Kalau jatah staf juga kepala bekin habis maka akan melemahkan staf dalam melaksanakan tugas,” ungkap Pally seadanya.
Jadi, apa yang menjagi bahagiannya staf itu jangan kepala ambil, tandas Pally singkat.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Drs. Okto Lasiko pada kesempatan itu mengatakan, sesuai PP NOmor 53 Tahun 2010, sangsi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin dapat diberikan secara berjenjang dari pejabat yang paling kecil hingga yang paling tinggi.
Tetapi, “saya lihat banyak pimpinan SKPD yang tidak berani memberikan sangsi kepada staf yang melanggar disiplin,” kata Lasiko dihadapan para pimpinan SKPD. Dalam pengamatannya demikian Lasiko, di Kecamatan Pantar itu ada PNS yang tidak masuk kantor selama satu tahun tetapi gajinya tetap dibayar seperti PNS lain yang bekerja setiap hari. “Cara seperti ini melemahkan PNS yang rajin dan selalu menegakan disiplin,”.
Lasiko minta agar para pimpinan SKPD berani memberikan sangsi kepada PNS nakal yang tidak menegakan disiplin di lingkungan kerjanya.
Yang menarik, di tengah polemic soal disiplin PNS. Ada gebrakan baru yang sudah diterapkan Dinas Perkebunan untuk menegakan disiplin sebagaimana yang disampaikan Kadis Perkebunan, Thomas Lalang Puling, SP dalam rapat yang dipimpin Bupati Alor itu.
Menurut Thomas, di instansi yang dipimpinnya itu sudah menerapkan disiplin masuk keluar kantor dengan menggunakan kartu mirip kartu ATM.
Thomas menjelaskan, setiap PNS yang hendak meninggalkan kantor pada jam dinas itu harus seijin pimpinan dengan membawa kartu. Setelah kembali dari tempat ijin, kartu itu dikembalikan kepada pimpinan. “Jika ada staf saya yang keluar kantor pada saat jam kantor tetapi tidak membawah kartu ini maka Sat Pol PP saya minta untuk tangkap PNS yang bersangkutan,” kata Thomas sambil mengambil kartu yang ia maksud dari kantong dan menunjukan kepada Bupati, Wakil Bupati Alor, Sekda dsan para pimpinan SKPD yang hadir dalam rapat dimaksud.

SPPD Korupsi Terbesar!
Menurut Pally, peluang terjadinya tindak pidana korupsi itu lebih sering terjadi di pemanfaatan SPPD. Karena itu demikian Pally, pada tahun 2012 mendatang, semua perjalanan dinas akan diperiksa hingga bukti-bukti yang paling kecil, jika terjadi kelebihan maka sisanya harus disetor.
Pally minta kepada para pimpinan SKPD untuk berenti titip SPPD kepada staf yang melakukan perjalanan dinas. “Yang tidak berangkat tetapi titip SPPD itu berenti,” katanya mengingatkan.
Bupati Pally juga menilai banyak kantor yang suka bermain kuitansi pembelanjaan alat tulis kantor (ATK), dan ini sudah diketahui oleh badan pengawas dan aparat penegak hukum. morisweni

Rabu, 17 Agustus 2011

Tujuh Pelajar Dapat Bea Siswa Dari Kapolres Alor


Kalabahi ON-Kapolres Alor, AKBP Drs. Dominikus Yanpormase boleh dikata beda dengan Kapolres pendahulu yang mengemban tugas di Nusa Kenari tercinta. Belum genap setahun memimpin Polres Alor, gebrakan demi gebrakan sudah ia lakukan. Dari strategi mendekatkan polisi dengan masyarakat melalui bhakti di sejumlah rumah ibadah, memerintahkan anggota untuk mendonor darah kepada warga yang membutuhkan, mengunjungi sekolah-sekolah dan memberikan penyuluhan, memberikan bantuan kepada sejumlah panti asuhan hingga memberikan bea siswa kepada sejumlah pelajar di Kota Kalabahi.

Tujuh pelajar yang mendapatkan bea siswa dari Kapolres Alor itu diantaranya tiga pelajar berasal dari tiga panti asuhan di Kalabahi dan empat pelajar lainnya merupakan atlit tenis lantai yang berhasil menjuarai pertandingan tenis lantai memperebutkan Piala Kapolda NTT yang diselenggaran dalam rangka peringatan HUT Kepolisian Republik Indonesia ke 65 belum lama ini di Kupang.
Empat pelajar di Kota Kalabahi yang mendapatkan bea siswa dari Kapolres Alor karena meraih juara di pertandingan tenis lantai yang melibatkan Polres/Polrestas se Polda NTT dan Republik Demokrat Timor Leste itu adalah Aldy Dally yang merupakan siswa Kelas III Sekolah Dasar. Kapolres Alor memberikan bea siswa kepada Aldy dengan menanggung semua biaya pendidikan dari Kelas III Sekolah Dasar hingga menyelesaikan studi di Sekolah Dasar. Selanjutnya Irma Wakit-pelajar Kelas V Sekolah Dasar juga sama dengan Aldy, semua biaya pendidikan hingga Irma menyelesaikan studi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar ditanggung Kapolres Alor. Dua pelajar lain yang juga mendapatkan bea siswa dari Kapolres Alor adalah Djihan Wakit dan Farid Wakit, keduanya merupakan pelajar Kelas I SMA. Kedua pelajar ini juga mendapatkan bea siswa dari Kapolres Alor, dimana semua biaya pendidikan dari kedua pelajar ini hingga selesai studi di SMA menjadi tanggungan Kapolres Alor.
Menurut Dominikus, besaran bea siswa yang diberikan kepada masing-masing pelajar berfariasi. “Untuk empat pelajar berprestasi di pertandingan tenis lantai memperebutkan Piala Kapolda NTT besarnya mencapai Rp. 10.500.000,” kata Kapolres yang cepat akrab dengan masyarakat ini.
Sedangkan tiga pelajar dari binaan tiga panti asuhan yang diberikan bea siswa oleh Kapolres Alor adalah, Rahman Mou (anak binaan panti asuhan A Nur Kalabahi) yang merupakan siswa kelas II MAN, Maria Tibul Mani (anak binaan panti asuhan Damian, siswa kelas I SMA Katholik Santu Joseph Kalabahi dan salah seorang anak binaan dari panti asuhan Kasih Kalabahi.
Sumber dana yang digunakan untuk pemberian bea siswa bagi tujuh pelajar di Kota Kalabahi ini demikian Dominikus, bersumber dari hasil jual suara Kapolres Alor pada malam ramah tama HUT Bayangkara Ke 65 yang dipusatkan di Mapolres Alor. Lagu yang dinyanyikan Kapolres Alor dalam acara ramah tama itu merupakan lagu ciptaan orang nomor satu di Polres Alor saat ini.
Penyerahan bea siswa dan piagam penghargaan bagi empat pelajar yang berhasil menjuarai pertandingan tenis lantai antar Polres se-Polda NTT dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke 65 itu diserahkan Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally dalam acara ramah tama pemerintah Kabupaten Alor dengan mahasiswa KKN Universitas Indonesia di pelataran Rumah Jabatan Bupati Alor belum lama berselang. Untuk diketahui, dalam pertandingan tenis lantai memperebutkan piala Kapolda NTT itu, empat atlit yang mewakili Polres Alor berhasil mengukir prestasi di empat nomor pertandingan yakni, Juara I Yunior Putra, Juara II Yunior Putri, Juara III Tunggal Putra, Juara III Ganda Eksekutif dan Juara III Ganda Beregu. Kapolda NTT juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Alor. moris weni

Banyak Honorer Yang Tidak Lolos Data Base Tahap Pertama


Kalabahi ON-Ini informasi bagi honorer daerah yang menaruh harap agar bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui data base kategori pertama. Pasalnya, verivikasi data base untuk kategori pertama sudah selesai dilkakukan BKN Pusat dan BPK. Sayangnya kurang lebih seratus honorer tidak lolos vertfikasi.

Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally mengemukakan hal itu ketika memimpin rapat evaluasi penerimaan daerah yang dihadiri Wakil Bupati Alor Drs. Haji Jusram Moh. Tahir, Sekda Alor Drs. Okto Lasiko dan para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Alor di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor belum lama berselang.
Verifikasi data base untuk tenaga kontrak daerah tahap pertama sudah selesai. Ada yang masuk tetapi ada yang tidak masuk, tandas Pally seadanya.
Menurut Pally, sebenarnya terlalu banyak tenaga honor yang gugur pada tahapan verfikasi di tingkat pusat (PKN dan BPK) tetapi pemerintah Kabupaten Alor terus berupaya maksimal agar yang tidak lolos juga berhasil lolos. Dari upaya itu kemudian membuahkan hasil, tetapi tidak semua peserta berhasil lolos, ada yang lolos tetapi masih ada yang tidak lolos verifikasi.
Ke depan demikian Pally, IRDA Alor dan BKD harus mendesain standar baku sebagai dasar melakukan verifikasi di tingkat kabupaten. Karena menurut Pally, banyak tenaga honor yang tidak lolos karena memiliki format yang berbeda atau formatnya lain-lain. Harus ada format standar yang sama.
Pally mengaku BKN Pusat dan BPK memiliki format tersendiri yang baku sebagai dasar untuk melakukan verifikasi terhadap honorer daerah yang memasukan data base tahap pertama. “100 lebih yang bermasalah. Ini karena kesalahan dalam melengkapi data. morisweni

Kontraktor Diminta Perbaiki Jalan Tamakh-Tonte


Tamakh ON-Kualitas pekerjaan ruas jalan Tamakh-Tonte yang dikerjakan PT Graha Mega Perkasa terus menyisahkan masalah. Meski masyarakat di wilayah itu sudah menikmati jalan yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi beberapa titik di ruas jalan yang baru dikerjakan itu sudah mulai pecah. Ketebalan pekerjaan yang dicor juga sangat tipis di beberapa titik sehingga sangat gampang pecah jika dilintasi kendaraan. Itu pasalnya yang memaksa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Viktor Tanghana, SH meminta agar kontraktor pelaksana memperbaiki pekerjaan di beberapa titik yang dinilai bermasalah.


Tanghana mengemukakan ini ketika melakukan kunjungan kerja di lokasi proyek rehabilitasi berat Jalan Tamakh-Tonte yang dikerjakan PT Graha Mega Perkasa di Desa Tamakh Kecamatan Pantar Tengah belum lama ini.
Tidak semua titik yang dikunjungi Tanghana di proyek yang dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp. 2,2 miliar itu bermasalah, kelalaian kontraktor ada di beberapa titik karena ketika hendak meninggalkan lokasi proyek, Tanghana menyampaikan kepada beberapa tukang yang mengerjakan proyek itu agar memberitahukan kepada kontraktor agar segera memperbaiki beberapa titik yang dinilai dikerjakan asal jadi.
Di beberapa titik, Tanghana mengorek pekerjaan jalan yang dicor itu dengan jemari tangan tetapi bisa terangkat karena sangat tipis ketebalannya. “Ini saya pake garuk dengan jari saja takupas. Dia takupas karena terlalu tipis,” kata Tanghana seadanya.
Sebagaimana yang disaksikan wartawan media ini di lokasi proyek, ruas jalan yang dikerjakan dengan dana bantuan bencana alam tahun 2010 ini sudah hampir rampung. Sayangnya, kualitas pekerjaan masih jauh dari yang diharapkan. Di beberapa titik, selain pekerjaan cornya sangat tipis sebagaimana yang diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Alor, wartawan media ini juga menemukan di lokasi bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan kontraktor juga mudah terkupas. “Badan jalan yang sudah dicor itu sekarang bahan cornya tersiram di badan jalan karena mudah terkupas. Ini belum datang hujan, kalau hujan pasti cor akan dikikis banjir,”. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Tamakh, Yahuda Lau Boling kepada wartawan media ini mengaku sangat bangga dengan pemerintah Kabupaten Alor saat ini, karena sejak republik ini ada, baru kali ini masyarakat di wilayah itu mendapatkan pekerjaan jalan seperti yang sedang dikerjakan saat ini. Oleh karena itu demikian Yahuda yang juga tokoh Partai Golkar Desa Tamakh itu minta agar proyek ini harus dikerjakan dengan baik agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. “Kita tidak mau habis kerja langsung rusak begitu kontraktor meninggalkan Desa Tamakh,” katanya. Menurut Yahuda, pekerjaan seperti ini baru pernah ada di tempat ini, anggaran yang digunakan juga masih sangat terbatas, sehingga yang dikerjakan juga hanya beberapa kilo meter. OLah karenanya Yahuda minta ruas jalan yang belum dikerjakan, dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang sehingga masyarakat di wilayah ini juga bisa mengakses wilayah lain, terutama untuk menjual hasil komoditi rakyat. moris weni

Rp 200 Juta Terbakar Bersama Jabal Nur


Kalabahi ON-Kapal Motor (KM) Jabal Nur dengan bobot sekitar 40 ton hangus terbakar di Dermaga I Pelabuhan Kalabahi, Kamis (21/7/2011) malam. Tidak ada korban jiwa, namun uang Rp 200 juta ludes terbakar bersama kapal itu.
Informasi  yang dihimpun di lokasi kejadian, menyebutkan, kapal dengan rute Balauring (Lembata)-Kalabahi (PP) itu terbakar akibat jatuhnya lampu lentera. Kecelakaan yang menimpa kapal itu merupakan yang kedua kalinya. Peristiwa pertama  pada awal  2011. Saat itu kapal tersebut yang mengangkut penuh bahan bangunan tenggelam di perairan laut reklamasi, Kalabahi.

Kapal ini milik orang Alor, Ferdinan Teramahi yang selama ini berdomisili di Balauring, Kabupaten Lembata. Nakhoda kapal adalah adik kandung Ferdinan, yakni Lukas Teramahi.

Kapolres Alor, AKBP Drs. Dominicus Yampormase, melalui Kasat Reskrim Polres Alor, AKP Anthonius Mengga yang ditemui  di kantornya, Jumat (22/7/2011), menjelaskan, polisi sudah memeriksa  tiga orang terkait  peristiwa kebakaran itu.
Ketiga orang itu, yakni nakhoda (Lukas Teramahi), koki kapal, Abdullah, dan salah seorang penumpang asal Balauring, Efendi.

Mengga mengatakan, terbakarnya kapal itu akibat jatuhnya lampu lentera yang mengenai mesin kapal di palka. Lampu lentera ini jatuh dari tangan koki (Abdullah). Menurut Abdullah, saat itu dirinya mengambil lampu lentera di bagian atas kapal untuk dibawa ke dapur. Saat  mengambil, lampu itu terlepas dari tangannya, dan jatuh mengenai mesin kapal. Api dari lentera langsung menyambar minyak di mesin itu dan  berkobar secepatnya.

Menurut Mengga,  meski telah mendengar keterangan itu, polisi  terus mengembangkan pemeriksaan. Sebab ada informasi lain yang dihimpun polisi, yakni ada saksi yang melihat sumber api muncul dari mesin genset yang ada di atas kapal itu.

Mengga mengungkapkan, kerugian dari peristiwa tersebut belum ditaksasi. Tetapi diluar dari harga kapal sendiri, saat peristiwa itu uang tunai ratusan juta milik penumpang dan uang titipan yang dipegang nakhoda habis terbakar. “Uang milik Efendi Rp 27 juta yang disimpan di koper terbakar habis. Sedangkan uang seratus juta lebih yang dititipkan oleh warga Balauring di nakhoda untuk membeli barang-barang di Kalabahi, juga habis terbakar,” tandas Mengga.

Efendi  menuturkan, saat peristiwa kebakaran itu, dirinya berada di haluan kapal. Dari haluan kapal itu, kata Efendi, ia melihat kobaran api dari arah belakang kapal.
Menurut Efendi,  dirinya berupaya memadamkan  api, tapi tidak dapat dilakukan sebab api telah berkobar besar dan menjalar ke bagian kapal lainnya. Akhirnya ketiganya berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke dermaga meninggalkan kapal.

Menurut Efendi, barang-barang belanjaannya, seperti beras, gula, kopi abc moka dan sejumlah barang lainnya habis terbakar, termasuk pakaian dan uangnya.

Lamban Pemadam Kebakaran!
Sejumlah warga di sekitar lokasi kebakaran mengeluhkan lambannya mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Alor.
Menurut salah seorang warga, mobil pemadam kebakaran baru datang ke lokasi kebakaran setelah semuanya selesai terbakar. Sudah begitu mobil datang dengan air yang hinya tinggal sedikit saja di dalam tangki.
Menurut warga, tidak hanya kali ini, dalam pristiwa kebakaran sebelumnya juga mobil pemadam kebakaran selalu datang setelah semuanya habis terbakar. joka

Jumat, 05 Agustus 2011

Imma Blegur-Tauvik Nampira Diendus Pimpin Alor


foto, Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si

Kalabahi ON-Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Alor masih jauh di seberang 2013. Tetapi beberapa figur sudah mulai diendus untuk bertarung dalam hajatan politik paling bergengsi di Nusa Kenari Tercinta ini. Drs. John Thomas Blegur sebut Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si sebagai sosok yang paling pantas memimpin Alor pasca kepemimpinan Drs. Simeon Thobias Pally. Immanuel Blegur menyebut Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan wakilnya di Pemilukada Alor mendatang.


Untuk Pemilukada Alor Tahun 2013 Partai Golkar menjagokan Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si sebagai Calon Bupati Alor. Golkar harus jagokan Imma Blegur. Kita harus siap dari sekarang supaya bisa memenangkan Pemilukada Alor, tandas tokoh senior Partai Golkar Kabupaten Alor, Drs. John Thomas Blegur dalam Diklat Kader Partai Golkar yang dipusatkan di Aula Watamelang, Sabtu (02/07) silam.
Menurut John Blegur, Alor butuh pemimpin yang mengetahui seluk beluk uang yang ada di Jakarta untuk membangun Alor. Dan, “yang tahu seluk beluk uang itu hanya di Bapak Imma Blegur. Karena itu Golkar menjagokan Bapak Imma Blegur untuyk memimpin Kabupaten Alor,” kata Jhon menegaskan.
Tidak hanya dihadapan peserta Diklat Kader di Kalabahi, di Kabir Ibukota Kecamatan Pantar, dalam kegiatan serupa Drs. John Thomas Blegur menegaskan kembali pernyataan itu. Ke depan Partai Golkar mengusung ‘Bapak Imma Blegur’ sebagai Calon Bupati Alor. “Kita harus wacanakan dari sekarang agar rakyat tahu dan memilih Bapak Imma Blegur pada saat Pemilukada Alor,” jelas John.
Dihadapan ratusan peserta Diklat Kader Partai Golkar, Imma Blegur yang yang ditanya salah seorang peserta Diklat Kader tentang siapa sosok yang bakal disandingkan sebagai Calon Wakil Bupati Alor pasca kepemimpinan Drs. Simeon Thobias Pally mengaku sudah membangun komitmen dengan Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan Wakil Bupati. “Saya siap bertarung dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Alor dan memilih Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan,” terang Imma Blegur yang disambut tepukan tangan ratusan peserta Diklat Kader.
Pencalonan Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si sebagai Calon Bupati Alor tidak hanya diendus di dua tempat Diklat Kader (Kalabahi dan Kabir). Dalam Diklat Kader Partai Golkar Tingkat Kecamatan Alor Barat Laut yang dipusatkan di Desa Alor Kecil juga pencalonan Imma Blegur dienduskan.
“Kita harus mendukung Kader Partai Golkar, Drs. Immanuel Blegur menjadi Calon Bupati Alor,” kata John Blegur yang juga disambut gembira para peserta Diklat Kader di Kecamatan Alor Barat Laut.
Peserta Diklat Kader yang memenuhi Aula Kantor Desa Alor Kecil menyambut gembira ketika Drs. Immanuel Blegur, M.Si menyebut Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan Wakil Bupati di Pemilukada Alor 2013 yang akan datang.
“Saya bersedia menjadi Calon Bupati Alor dengan memilih Haji Tauvik Nampira sebagai pasangan Wakil Bupati Alor,” ungkap Imma Blegur menjawab pertanyaan salah seorang tokoh masyarakat wilayah itu, Kasman Kokoh.
Imma Blegur yang dikonfirmasi media usai Diklat Kader Partai Golkar Tingkat Kecamatan Alor Barat Laut di Desa Alor Kecil, Selasa (05/07) tekat untuk bersedia menjadi Calon Bupati Alor pada tahun 2013 hanya bisa terwujud jika ia memenangkan survey sebagai Bakal Calon Bupati Alor sebagaimana mekanisme yang dianut Partai Golkar. “Saya hanya bisa bertarung kalau menang survey. Karena kalau mau maju jadi Calon Bupati Alor maka targetnya harus menang. Dan itu sangat ditentukan oleh mekanisme di survey nanti,” jelas Imma Blegur menjawab Ombay News.
Menurut Imma Blegur, tidak ada motivasi lain dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Alor bersama Haji Tauvik Nampira, kecuali niat tulus pihaknya untuk membangun Alor dan mengangkat ketertinggalan yang dialami sebagian besar rakyat Alor saat ini. Jika rakyat Alor memperkenankan memimpin Alor nanti maka demikian Imma Blegur, ia akan menggunakan semua jaringan yang dimilikinya untuk membangun Kabupaten Alor kearah yang lebih baik. Tetapi sekali lagi terang Imma Blegur, kita harus menang survey terlebih dahulu. +++oktotefi

Perbedaan Tidak Untuk Dipertentangkan


foto, ---- Drs. Simeon Th. Pally

Welai ON-Ini pesan Bupati Alor Drs. Simeon Thobias Pally. Pluralisme atau keanekaragaman suku, agama, budaya dan ras adalah kekayaan untuk membangun daerah. Karena itu, perbedaan-perbedaan ini tidak untuk dipertentangkan. Jika ada yang mempertentangkan perbedaan ini maka apa yang kita sebut sebagai damai sejahtera akan menjadi sirna.


Demikian Bupati Alor, Drs. Simoen Thobias Pally ketika membuka Konferensi Ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah Indonesia Timur II di Jemaat Welai Daerah Alor, Senin (04/07) silam.
Hadir dalam acara gereja itru, Ketua DPRD Alor Markus D. Mallaka, SH, para anggota DPRD Kabupaten Alor dan unsur Muspida. Turut hadir Ketua I GKII Pusat Pdt. George M. Danial, D.Th, Ketua GKII Wilayah Indonesia Timur II Pdt. Z.J. Dupe, MA beserta seluruh Pengurus GKII diseluruh tanah air Indonesia
Manusia berasal dari satu Allah dan dari satu keluarga Allah. Meskipun manusia berbeda dalam suku, agama, budaya, bangsa dan Negara tetapi perbedaan itu tidak untuk dipertentangkan, karena ketika dipertentangkan maka damai sejahtera akan menjadi sirna, kata Bupati Pally.
Advokasi Transformasi Membangun Masyarakat Damai yang menjadi Thema Konferensi Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) demikian Pally, sejalan dengan persoalan saman di akhir-akhir ini, dimana manusia lebih cendrung mengabaikan perdamaian dunia, menciptakan permusuhan dan konflik di semua strata kehidupan manusia, mulai dalam keluarga hingga antar bangsa.
Thema ini kata Pally, sejalan dengan visi gereja yaitu umat Kristen diutus membawah damai sejahtera untuk selalu hidup damai dengan Tuhan, damai dengan sesame manusia dan damai dengan alam.
Dia menambahkan, thema ini juga sejalan dengan program strategis pemerintah Kabupaten Alor Trikrida dengan motto Alor Bersatu yang salah satu visinya menjadikan masyarakat Alor beriman yaitu bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun dan damai dalam bertoleransi, saling menghormati dan menghargai dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan supaya masyarakat Alor selalu diberkati Tuhan dalam sejahtera Allah. Karena itu gereja memandang perlu melakukan advokasi dan menganjurkan agar umat kristiani dalam persekutuan GKII sebagai pembawa damai sejahtera.
Sedangkan Ketua I GKII Pusat Pdt. George M. Danial, D.Th dalam sambutannya mengatakan, GKII berdiri pada tanggal 10 Februari 1928. Wilayah Indonesia Timur II terdiri dari empat daerah pelayanan yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Kupang, Sumba dan Alor.
George mangaku sangat bangga karena diijinkan Tuhan untuk menginjakan kakinya di Nusa Kenari Alor. Kebanggaannya terlihat jelas dari wajah tiap peserta dari tiga provinsi yang diwakili. Jumlah peserta dari tiga provinsi yang diwakili sekitar 50 peserta.
Ketua DPRD Alor Markus D. Mallaka,SH mengatakan, kegiatan ini adalah suatu momentum yang sangat berharga karena menghadirkan badan pengurus GKII di tiga provinsi. Menurut Mallaka, dengan adanya konferensi ini menunjukan bahwa ekspansi GKII itu masih ada, kalau tidak ada konferensi ini tentu orang bertanya-tanya. Karena itu dengan kegiatan ini, menunjukan bahwa ekspensi sungguh ada dan nyata, tidak terlepas dari apa yang sudah dan akan diperankan.
GKII menurut Mallaka, merupakan salah satu elemen penting secara internal dalam wadah Kristiani, tetapi secara eksternal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. GKII juga memiliki ciri tersendiri jika dibandingkan dengan GMIT dalam misi pelayanan Kristiani injili dan sebagainya. joka

Rakyat Adalah Rohnya Partai Golkar


foto, Eklopas Th. Peny

Kalabahi ON-Ini penegasan salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Alor, Eklopas Th. Peny terhadap eksistensi Partai Golkar. Dalam pandangan Bung Kelo, begitu Eklopas Th. Peny biasa disapa, rakyat miskin adalah rohnya Partai Golkar. Karena itulah Partai Golkar sejak kediriannya hingga saat ini masih konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Itu pasalnya yang memaksa ia bergabung dengan Partai Golkar.

Penegasan bahwa rakyat adalah rohnya Partai Golkar ini dikemukakan Eklopas Th. Peny ketika menyambut kedatangan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Drs. Immanuel Ekadianus Blegur, M.Si di Bandar Udara Mali, Jumat (01/07) satu pekan silam.
Dalam pandangannya demikian Bung Kelo, Partai Golkar yang hingga saat ini masih terus konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Olah karena itu Bung Kelo mengajak semua warga masyarakat Kabupaten Alor untuk kembali menyatakan kesetiaannya kepada Partai Golkar. “Kalau mau ingin kebutuhannya diperjuangkan hingga mendapatkan hasil maka Partai Golkar menjadi tumpuan harapan masyarakat,” kata Bung Kelo yang baru bergabung dengan Partai Golkar.
Menurut Bung Kelo, karena konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil sehingga meskipun dirongrong, bahkan pernah ada permintaan untuk membubarkan Partai Golkar tetapi rakyat masih memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar untuk mengemban amanat penderitaan rakyat.
Dijelaskannya, di republik ini hanya Partai Golkar yang memiliki masa keemasannya sehingga pernah berkuasa pemimpin negara ini selama kurang lebih tiga puluh tahun. Selama memimpin Negara dalam kurun waktu itu demikian Bung Kelo, tidak satupun kader Partai Golkar yang masuk keluar penjara karena makan uang rakyat. “Kader Partai Golkar tidak pernah terdengar melalui pemberitaan media masuk keluar penjara karena makan uang rakyat,” kata Bung Kelo sembari menegaskan bahwa itu bukti konsisten Partai Golkar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meski Pemilihan Umum baru akan dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi Bung Kelo memprediksi bahwa Partai Golkar akan keluar sebagai pemenangnya.
Didukung dengan ketersediaan SDM yang handal dan syarat pengalaman politiknya, Partai Golkar saya pastikan akan keluar sebagai pemenang Pemilu pada tahun 2014, baik pada tingkat nasional, regional maupun pada aras lokal di Kabupaten Alor.
Secara terpisah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor, Azer D. Laoepada, SH menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat kecil menjadi target akhir dari perjuangan Partai Golkar. Prinsipnya demikian Laoepada, tujuan Partai Golkar sama dengan tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Loepada mengaku dalam masa kepemimpinannya di DPD Partai Golkar pihaknya terus memberikan peringatan kepada empat anggota fraksi di DPRD Kabupaten Alor untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dalam tugas dan tanggung jawab di DPRD. “Rakyat kecil wajib diberikan perhatian khusus oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Alor,” pinta Loepada seadanya.
Dia mengaku bahwa anggaran yang masuk Alor masih mengalami keterbatasan, olah karena itu rakyat yang masih hidup di pedalaman, yang masih dililit dengan berbagai kesulitan, yang masih terisolir dalam banyak hal sehingga tidak memiliki akses ke pasar harus mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.+++oktotefi

Golkar Patok Satu Kecamatan Satu Kursi


foto, Azer D. Laoepada, SH

Kalabahi ON-Ini target yang dipatok Partai Golkar untuk Pemlihan Umum 2014. Partai dengan warna kebanggan kuning cemburu ini mematok akan meraih satu kursi satu kecamatan di hajatan politik paling bergengsi secara nasional dimaksud. Jika patokan itu menjadi nyata maka akan ada 17 anggota yang berasal dari Partai Golkar di DPRD Alor hasil Pemilihan Umum 2014 yang akan datang.


Target untuk meraih satu kecamatan satu kursi di Pemilihan Umum 2014 ini ditawarkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Drs. Immanuel Ekadianus Blegur, M.Si kepada para peserta pendidikan dan pelatihan kader penggerak territorial desa (Karakterdes) Partai Golkar, Sabtu (02/07) silam di Kalabahi.
Para peserta Diklat Karakterdes yang terdiri dari para Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kabupaten Alor, pimpinan Partai Golkar Desa/Kelurahan, para Pengurus Lembaga Pengelola Kader (LPK) dan tokoh masyarakat itu menyanggupi untuk bekerja keras bagi kemenangan Partai Golkar sehingga harapan untuk meraih satu kecamatan satu kusri itu dapat terwujud.
Immanuel Blegur dihadapan para peserta Diklat Karakterdes mengaku, target untuk marih kemenangan ini memang tidak gampang dan bukan tanpa tantangan, tetapi dengan kerja keras dan dukungan para kader partai golkar, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan elemen strategis lainnya di daerah ini, mimpi ini akan bisa kita wujudkan.
Untuk mewujudkan impian memenangkan Partai Golkar maka dalam tahun 2011 yang sudah dicanangkan DPP Partai Golkar sebagai tahun kaderisasi, kita akan mengupayakan agar tercipta 100 kader di seluruh desa/kelurahan yang ada di tanah air, termasuk 175 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Alor.
Jika 175 desa yang ada di daerah ini Partai Golkar mencipatakan 100 kader tiap desa/kelurahan maka terang Blegur, kita bisa keluar sebagai pemenang Pemilu pada tahun 2014. “Katakanlah satu dari seratus kader di tiap desa atau kelurahan berhasil menggalang minimal dua orang saja di tiap desa maka Partai Golkar sudah memiliki dua ratus hingga tiga ratus kader di masing-masing desa/kelurahan yang ada,” kata Blegur menjelaskan.
Menariknya, dalam kesempatan Diklat Kader itu, Blegur mengucapkan selamat bergabung dengan Partai Golkar secara khusus kepada Bung Kelo (Eklopas Th. Peny) dan beberapa tokoh yang baru pension dari rutinitas pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, seperti Drs. Seprianus Datemoly, Drs. Singsigus Pulingmahi, Drs. Jack Puling Gombang, Drs. Isak Hopni Ally, Edy Duka, BA; Abdul Malik Beleng, SH; Drs Nestorius Wenipada dan SM Malese
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor, Azer D. Loepada, SH menegaskan target meraih satu kursi di satu kecamatan di Pemilu 2014 itu dalam Diklat Kader bagi Kader Partai Golkar di Kecamatan Alor Barat yang dilaksanakan di Desa Alor Kecil, Selasa (05/07) silam.
Kita sudah mematok bahwa satu kecamatan harus mendapatkan satu kursi di DPRD Kabupaten Alor. Target ini hanya bisa kita capai melalui kerja keras, ungkap Laoepada.
Menurutnya, kurang lebih delapan ribu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009 merupakan target yang harus digalang Partai Golkar agar bisa memenangkan Pemilu di setiap kecamatan. Sedangkan kurang lebih lima puluhan ribu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 karena partai politiknya tidak lolos verivikasi juga menjadi target yang harus digalang Partai Golkar menghadapi Pemilun 2014. Dan Partai Golkar menurut Laoepada, memiliki optimisme untuk mendapatkan suara-suara itu dalam Pemilu 2014. Laoepada menegaskan, kalau Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut menyumbang dua hingga tiga kursi karena jumlah pemilihnya besar maka itu jauh lebih baik.+++oktotefi

Anggota Polisi Diminta Hindari Perbuatan Tercela


foto, AKBP. Drs. Dominikus Yampormase
Kalabahi ON-Aparat Polres Alor diminta selalu mawas diri dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang merusak citra Polri. Jaga profesi dan hindari tindakan-tindakan yang merusak citra polisi.


Kepala Kepolisian Resor Alor AKBP. Drs. Dominikus Yampormase mengingatkan hal itu ketika memimpin upacara kenaikan pangkat personel lingkup Polres Alor, Kamis (30/07) silam di Lapangan Upacara Polres Alor.
Jaga profesi dan hindari tindakan-tindakan tercela. Tidak usa kerja tugas orang lain, kerja tugas masing-masing, pinta Dominikus.
Menurut Dominikus, kenaikan pangkat bagi anggota POLRI bukan pristiwa rutin yang sambil lalu kita nikmati, tetapi kenaikan pangkat ini merupakan kerja keras dalam melaksanakan tugas-tugas pengayoman terhadap masyarakat. Kenaikan pangkat juga bukan pristiwa kebetulan, bukan ketemu di jalan, tetapi kenaikan pangkat seperti ini merupakan campur tangan istri dan anak-anak, termasuk campur tangan semua pihak.
Kapolres yang dikenal sangat akrab dengan pekerja media ini menegas bahwa tanpa campur tangan keluarga, terutama istri dan anak-anak dan tanpa kerja keras dari anggota, mustahil hari ini dilakukan upacara kenaikan pangkat. Apalagi dalam era keterbukaan seperti saat ini kenaikan pangkat menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kinerja anggota polisi terus mendapatkan sorotan publik.
Dominikus mengingatkan kepada tiga puluhan anggota Polres Alor yang mengalami kenaikan pangkat bahwa dengan dinaikan pangkat satu tingkat dari pangkat sebelumnya berarti ada beban dan tanggung jawab baru yang besar. “Pangkat besar maka tanggung jawab juga besar. Saya harap mulailah bekerja secara baik dari hal-hal yang kecil. Kita tidak mungkin mengerjakan pekerjaan besar jika tidak berhasil dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Kalau kecil tidak bisa maka jangan harap bisa kerja yang lebih besar,” kata Dominikus menasehati.
Dijelaskannya, tidak ada PNS berijasah SMA yang gajinya sama dengan anggota POLRI berijasah SMA. Karena itu sekali lagi jaga profesi dan hindari tindakan-tindakan tercela.
Dominikus yang dikonfirmasi usai memimpin upacara kenaingkan pangkat tiga puluhan anggota Polres Alor mengaku, dari Januari hingga Juni, di lingkungan Polres Alor terdapat 19 anggota Polri yang dikenakan hukuman disiplin. Semuanya kami proses sehingga ada anggota yang dilakukan penahanan terhadap kenaikan pangkat ada yang ditahn di sel khusus. Untuk periode ini belum ada yang dikenakan sangsi disiplin hingga pemecatan, katanya. Menurut Dominikus, 19 anggota Polri yang dikenakan hukuman disiplin ini lebih banyak diantara mereka melakukan kumpul kebo, ada yang mangkir dari tugas. “Lebih banyak kumpul kebo, tetapi semuanya sudah kami proses,” tandas Dominikus seadanya. mw

Sekretaris Dinas Pendidikan Diperiksa Polisi dan IRDA


foto, Amirullah, SH, MAP

Kalabahi ON-Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd sudah diperiksa penyidik Kepolisian Resor Alor dan IRDA setempat. Dan Bekak begitu Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd biasa disapa dipaksa berurusan dengan aparat penegak hukum atas laporan stafnya berinisial NSL bukan SM karena meremas payudara staf dimaksud pada saat jam kerja.

Kepala Kepolisian Resor Alor AKBP. Drs. Dominikus Yanpormase melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, IPTU. Anthonius Mengga membenarkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd atas laporan salah seorang staf.
Menurut Mengga, pihaknya sudah memeriksa saksi korban dan beberapa saksi lain yang menjadi tempat pengaduan korban setelah terjadinya kejadian. Setelah memeriksa beberapa saksi termasuk saksi korban baru pihaknya terang Mengga melakukan pemeriksaan terhadap Dan Bekak sesuai laporan korban.
Tidak hanya pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pelecehan, kasus yang menimpa NSL ini juga sudah ditangani oleh IRDA atas perintah Bupati Alor, Drs. Simeon Th. Pally.
Kepala IRDA Kabupaten Alor, Amirullah, SH, MAP kepada media ini membenarkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dan Bekak dan korban sesuai perintah Bupati Alor.
Taruamang S. Dan Bekak, S.Pd ketika dikonfirmasi media ini mengenai pengaduan stafnya itu enggan berkomentar banyak kecuali mengaku mengikuti laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Sebagaimana berita media ini edisi sebelumnya bahwa kisah pilu yang menimpa NSL yang baru bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tahun 2009 ini bermula ketika korban mengoperasikan komputer di ruang internet pada bagian perencanaan Dinas Pendidikan, Selasa (07/06) sekitar pukul 13.00 wita.
Ada beberapa staf yang biasa berada di ruang internet, tetapi waktu itu saya sendirian berada dalam ruangan internet. Saat sedang mendonloat beberapa bahan di internet, masuklah Pak Dan Bekak. Dia sempat menanyakan kepada saya tentang apa yang saya kerjakan. Saya bilang Pak Dan kalau saya sedang mendonloat beberapa bahan di internet, kisa korban kepada media ini, Kamis (09/06) silam.
Selang beberapa saat, orang kedua di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor itu memberikan uang senilai Rp. 100.000 untuk panjar sepatu yang telah dibeli secara kredit. Dan kemudian menghampiri korban dan meremas pinggul korban bagian kanan dan secara perlahan merambah naik ke bagian payudara korban sehingga korban langsung menepis tangan pelaku, kisah korban menambahkan. Korban mengaku langsung meninggalkan pekerjaan di ruang internet begitu menjadi sasaran perbuatan tidak terpuji dari sang atasan, lalu menceriterakan pristiwa yang dialaminya kepada beberapa teman kerja di kantor. Tak tahan dengan prilaku atasannya, korban kemudian menghubungi suaminya yang juga bekerja sebagai PNS di Dinas Perkebunan Kabupaten Alor untuk menjemputnya di kantor tanpa menceriterakan pristiwa yang dialaminya terlebih dahulu. Mungkin karena suami korban juga banyak kerjaan kantor sehingga belum meladeni permintaannya. Korban lalu memutuskan menggunakan jasa ojek untuk mengantarnya ke tempat kerja sang suami. “Saya tidak bisa tahan air mata saya ketika ketemu suami saya di kantornya karena saya rasa jemari tangan Pak Dan Bekak masih nempel di payudara saya,” kata korban seadanya. Karena menangis sehingga suami korban menanyakan kepada korban apa persoalan yang dihadapi di tempat kerja. Korban kemudian menceriterakan kejadian yang dialami kepada sang suami. Suami korban langsung naik pitam sehingga sontak mengatakan, ini hari saya musti pukul orang. Suami korban langsung menuju ruang kerja atasan dengan maksud memohon ijin untuk keluar sebentar ke tempat kerja Dan Bekak. Tiba di Kantor Dinas Pendidikan Kabuapetn Alor, suami korban tidak berhasil menemui Dan Bekak sehingga ia hanya menemui kolega Dan Bekak, Alberd Ouwpoly. Suami korban baru bisa tenang ketika Ouwpoly berjanji untuk menghadirkan korban dan suaminya dalam pertemuan siang itu juga dengan menghadirkan Dan Bekak agar jelas masalahnya seperti apa. Tetapi pertemuan yang dijanjikan Ouwpoly tidak dilakukan. cruon

Menang Pemilu Hanya Bisa Dengan Kerja Keras


foto, Azer D. Laoepada, SH dan Drs. Immanuel E. Blegur

Kalabahi ON-Ini pesan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor Azer D. Loepada kepada segenap warga Partai Golkar. Target Partai Golkar meraih kemenangan di sejumlah Pemilu hanya bisa kita capai dengan kebersamaan dan kerja keras.

Hal ini dikemukakan Loepada ketika memberikan sambutan pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Training Of Trainers (TOT) bagi kader Partai Golkar yang dipusatkan di Aula Watangmelang, Rabu (06/07) silam.
Hadir dalam TOT bagi Kader Partai Golkar itu nara sumber yang memiliki jam terbang secara nasional yakni Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan Romanus selaku Pengurus Lembaga Pengelola Kader DPP Partai Golkar.
Laoepada dalam sambutannya mengatakan, Diklat TOT yang diselenggarakan hari ini merupakan langka awal untuk mengsukseskan catur kedua dari program umum Partai Golkar yakni sukses regenerasi dan kaderisasi. “TOT ini dilakukan setelah Diklat Kader. Setelah TOT usai akan segera dilaksanakan Diklat Karakterdes di seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Alor,” kata Loepada.
Peserta Diklat TOT yang siap mengikuti Diklat ini demikian Laoepada, dianggap mampu untuk menjadi tutor dalam Diklat Karakterdes di masing-masing wilayah yang akan kita selenggarakan dalam tahun ini.
Menurut Laoepada, konsolidasi organisasi hanya bisa sukses dilaksanakan jika kita mempersiapkan kader secara baik di semua jenjang organisasi, baik di tingkat DPD, Kecamatan maupun desa dan kelurahan.
Dijelaskan Loepada bahwa, Partai Golkar akan mengawali sukses Pemilu yang merupakan salah satu program umum Partai Golkar dengan Pilkada Gubernur dan Pilkada Kabupaten. “Mari rapatkan barisan pada tahapan organisasi, kaderisasi sehingga harapan untuk sukses pemilu bisa kita raih,” pinta Loepada.
Dalam pandangannya jelas Laoepada, kebersamaan, persaudaraan, kepatuhan terhadap makenisme merupakan faktor pendorong untuk meraih kesuksesan. “Jaga keutuhan dan kebersamaan agar bisa kita raih kemenangan,” pinta Laoepada menambahkan. +++oktotefi

Golkar ABAL Siap Sumbang Tiga Kursi DPRD Alor



foto, Rahmad Marweki dan Kasman Kokoh

Alor Kecil ON-Pemilihan Umum Anggota Legislative baru akan dimulai pada tahun 2014. Tetapi Partai Golkar terus melakukan konsolidasi membangun soliditas kader menghadapi hajatan politik lima tahunan dimaksud. Di Kecamatan Alor Barat, warga partai berlambang pohon beringin ini menyatakan tekat untuk menyumbang tiga kursi di DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu 2014.


Tekat warga Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut ini dikemukakan Ketua Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut, Rahmat Marweki dalam laporannya ketika diselenggrakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai Golkar Tingkat Kecamatan Alor Barat Laut di Desa Alor Kecil, Selasa (05/07) silam.
Menurut Marweki, untuk meraih kemenangan sebagaimana yang diharapkan itu pihaknya terus melakukan penggalangan, termasuk mengakomodir beberapa tokoh kunci di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut kedalam kepengurusan Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Alor ini mengatakan, sekitar sebelas ribu pemilih di Kecamatan Alor Barat Laut, Partai Golkar optimis akan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum yang akan dating.
“Dari 11 ribu lebih pemilih di ABAL, saya ingin tegaskan bahwa kami siap sumbang dua hingga tiga kursi di DPRD Alor pada Pemilu Tahun 2014 yang akan datang. Saya tidak sekedar omong. Saya sudah mengakomodir beberapa tokoh yang punya pengaruh dalam struktur Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut,” tandas Marweki.
Marweki menegaskan bahwa keinginannya untuk bergabung dengan Partai Golkar karena tujuan Partai Golkar sama dengan tujuan Negara yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Selain itu terang Marweki, wilayah Kecamatan Alor Barat Laut dalam pandangannya dikuasai oleh para pejuang yang dibesarkan oleh Partai Golkar. Karena itu, “Kami tetap semangat untuk berjuang. Targetnya memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2014,” timpal Marweki berjanji.
Senada dengan Marweki, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Alor Barat Laut, Kasman Kokoh menegaskan sikapnya bahwa semua kekuatan di wilayah itu akan diarahkan kepada kemenangan Partai Golkar di Pemilihan Umum Tahun 2014. “Kami sudah siapkan barisan, satukan tekat untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2014,” kata Kokoh yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kecamatan Alor Barat Laut.
Optimisme pensiunan guru ini untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2014 didasarkan pada pertimbangan bahwa sejak awal atau sejak dini Partai Golkar sudah mempersiapkan kader terlatih yang menjadi ujung tombak untuk mengantarkan kemenangan bagi Partai Golkar. “Persiapan kader partai melalui pendidikan dan pelatihan ini tidak dilakukan oleh partai lain. Di sinilah nilai lebih Partai Golkar. Kalau kita siapkan kader terlatih melalui pendidikan dan pelatihan maka kita di Partai Golkar yang lebih siap menghadapi Pemilu 2014. Karena itu kemenangan menjadi harga mati,” kata Kokoh.
Menurut Kokoh, untuk Partai Golkar di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut, setelah hari perayaan hari raya kita akan kumpul untuk menyusun kekuatan susun kekuatan menghadapi Pemilu 2014, tetapi sebelumnya kita akan bicarakan bagaimana persiapan Partai Golkar di Kecamatan Alor Barat Laut menghadapi pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2013.

Partai Golkar demikian Kokoh memiliki tujuan dan program yang jelas sebagaimana tujuan Negara karena itu pihaknya tidak terlalu sulit mengarahkan kekuatan untuk memenangkan semua hajatan politik yang akan kita hadapi. “Program Partai Golkar itu jelas, berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Aksi nyatanya menyentuh kepentingan rakyat. Kadernya memiliki kemampuan yang tidak diragukan. Ini yang sesungguhnya menjadi kekuatan Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu,” katanya Menurutnya, dengan dukungan ketersediaan kader yang memiliki kemampuan dan pengaruh yang besar, Partai Golkar akan kita kembalikan kejayaannya di Pemilu 2014 sebagaimana kejayaan yang pernah dialami selama 30-an tahun lamanya.
Sebenarnya terang Kokoh, wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ini merupakan lumbung Partai Golkar. Dari Sekber, datang di Golkar dan kemudian menjadi Partai Golkar jelas Kokoh, partai ini sebenarnya sudah mengakar dan dikenal oleh masyarakat. Lebih khusus di Desa Alor Kecil, pernah Partai Golkar meraih 100 % suara di Desa Alor Kecil. Saat itu Alor Kecil dipimpin oleh Kepala Desa, Mohammad Amir Maine. Kejayaan ini yang sudah menjadi tekat untuk kami kembalikan,” ungkap Kokoh.
Sedangkan Kepala Desa Alor Kecil, Yasim Arkiang dalam kegiatan Diklat Kader Partai Golkar itu mengingatkan kepada segenap kader Partai Golkar, jika ingin memenangkan sesuatu dalam perjuangannya maka harus menjaga kebersamaan, kekompakan. “Kebersamaan dan kekompakan harus tetap dijaga agar apa yang kita inginkan dapat tercapai,” kata Arkiang.
Menurut Arkiang, pengalaman lalu menjadi guru besar bagi kita, kegiatan ini kiranya menjadi bekal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh.
Ketua DPD Partai Golkar, Azer D. Laoepada, SH mengatakan, kegiatan Diklat ini merupakan salah satu sukses dari program Partai Golkar yang telah dicanangkan dalam Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru, yaitu sukses kaderisasi. Peserta Diklat harus menjadi pejuang Partai Golkar di lapangan terutama memenangkan Partai Golkar di beberapa hajatan politik yang dihadapi Partai Golkar, pinta Laoepada.+++oktotefi

Kinerja Aparatur Tidak Seimbang Dengan Megahnya Kantor Bupati


foto, Kantor Bupati Alor yang megah

Kalabahi ON-Ini penilaian salah seorang tokoh pemuda Kabupaten Alor, Eliazar Yetimau terhadap kinerja PNS di Kantor Bupati Alor. Dalam pengamatannya, kinerja aparatur yang ada bagian-bagian sekretariat Kabupaten Alor tidak seimbang dengan kemegahan Kantor Bupati Alor. ‘Kantor megah tetapi staf hanya mengantuk di ruang kerja. Kalau tidak ngantuk ya sudah pasti bermain game di computer,’ tandas Yetimau seadanya.

Kepada media ini Yetimau mengaku sangat kesal dengan kinerja aparatur Negara yang bekerja di Kantor Bupati Alor. Mereka yang adalah abdi Negara dan abdi masyarakat di bagian-bagian yang ada di Kantor Bupati Alor itu kerjanya hanya ngoborol dengan teman sepanjang jam kantor. Kalau tidak ngobrol duduk mengantuk. Kalau tidak mengantuk ya sudah pasti bermain game di komputer, timpal Yetimau.
Apalagi jelas Yetimau, ada pimpinan di kantor megah itu yang kerjanya hanya mau jalan-jalan habiskan uang Negara. Menurutnya, kinerja PNS di Kantor Bupati Alor itu sangat buruk karena pada jam-jam siang setelah isterahat itu banyak ruang kerja di bagian-bagian yang tidak ada penghuni. Yang aneh, ada PNS di bagian tertentu di Kantor Bupati Alor yang hanya masuk kantor kalau Bupati Alor berada di tempat dan masuk kantor. “Ada PNS tertentu yang tidak berkantor kalau bupati tidak masuk kantor atau berada di luar daerah,” kisa Yetimau.
Yetimau menegaskan bahwa pernah Kantor Bupati Alor dibiarkan kosong tanpa satupun pemimpin yang berkantor. “Dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah hingga semua asisten tidak berada di Kantor Bupati. Semua melakukan perjalanan dinas keluar daerah,” jelas Yetimau menambahkan.
Mestinya terang Yetimau, jika Bupati dan Wakil Bupati Alor berada di luar daerah maka pejabat daerah lainnya mengurungkan niat untuk keluar daerah.
Menurut dia, buruknya kinerja apparatus ini bisa saja kebiasaan para pejabat teras daerah membiarkan kantor megah itu tanpa pimpinan.
Tetapi anggapan ini jika tidak benar maka sebaiknya para pejabat daerah yang menangani masalah kepegawaian supaya dapat menertibkan aparatur yang suka meninggalkan tempat kerja pada saat jam kantor atau jam kerja, pinta Yetimau berharap. “Saya ini heran, PNS yang melakukan isterahat siang itu biasanya lebih banyak yang tidak kembali. Sehingga ada ruangan kerja yang dibiarkan kosong tanpa penghuni pada saat jam kerja,” ungkapnya.
Yetimau bahkan menyarankan kepada wartawan media ini untuk memantau secara langsung pada saat siang setelah isterahat. “Kalau bu tidak percaya nanti bu ke Kantor Bupati Alor setelah jam isterahat,” pinta Yetimau memberi saran. Kepada Bupati Alor Yetimau menyarankan agar jangan membiarkan Kantor Bupati Alor yang megah itu tanpa satu pejabat teras daerah sebagaimana yang pernah terjadi. Jika Bupati dan Wakil Bupati Alor karena kepentingan daerah harus berada di luar Alor maka minimal salah seorang asisten diberi tugas untuk menjaga Kantor Bupati. “Saya hanya takut kalau terjadi sesuatu pristiwa luar biasa yang harus membutuhkan kebijakan pimpinan daerah. Kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi, tetapi siapa tahu kalau terjadi sesuatu kejadian luar biasa,” katanya. morisweni

SPBU Ombai Nyaris Ludes


foto, Ini SPBU Milik PT Ombay Yang Sudah Beroperasi Kembali

Kalabahi ON-Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Milik PT Ombay di wilayah Air Kenari, Kalabahi nyaris ludes terbakar pada Rabu (29/6/2011) pagi. Sempat terjadi kebakaran dia area tangki penampungan BBM, namun api berhasil dipadamkan.

Kepada pers salah seorang operator SPBU itu, Abner Huluang mengatakan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 09.30 Wita. Saat itu sebuah mobil tangki BBM milik pertamina dengan Nomor Polisi DH 2185 F kapasitas 5.000 liter BBM, tengah mengisi bensin di tangki penampungan SPBU tersebut.
Saat pengisian berjalan sekitar lima menit, tuturnya, tiba-tiba api muncul dari mulut tangki penampungan BBM di SPBU tersebut. Api ini dengan cepat membesar. Beruntung saat itu sopir mobil tangki masih berada di atas mobil, sehingga dia langsung mematikan proses pengisian BBM, menghidupkan mobil tangki dan berlari menjauh dari SPBU.
Menurut Huluang, kobaran api saat itu cukup besar dan menjangkau tanaman di kawasan itu yang jaraknya sekitar 3-4 meter dari titik kebakaran semula. Tingginya kobaran api, kata dia, mencapai sekitar dua meter.
“Kita operator ada empat orang, kami semua berusaha memadamkan api dengan pasir dan alat pemadaman
kebakaran yang ada di lokasi SPBU. Kami akhirnya berhasil memadamkan api sehingga tidak merambat,” kisah Huluang.
Dia mengatakan, beruntung kobaran api tidak menyambar pompa pengisian BBM yang jaraknya hanya terpaut sekitar lima meter dari lokasi kebakaran.
“Saat mobil tangki sedang isi BBM di tangki penampungan, di bagian pompa pengisian tidak ada antrean kendaraan. Hanya ada satu sepeda motor bebek yang dikendarai seorang bapak dengan dua anak puterinya. Bapak ini karena belum dilayani, dia bersama dua anaknya turun dari motor dan berjalan ke sekitar rumah SPBU,” katanya.

Pemantik Gas
Usai kebakaran, kata Huluang, dilakukan pengecekan dan ternyata ditemukan sebuh pemantik gas (petek) berwarna merah di dekat dengan mulut tangki penampungan BBM di SPBU tersebut.
“Kami tidak tahu ini petek siapa. Sebelumnya kondisi SPBU steril,” kata Huluang.
Kapolres Alor, AKBP Dominicus Yampormase dan Kasat Reskrim Polres Alor, Iptu Anthonius Mengga langsung turun ke TKP. Mengga kepada Pos Kupang mengatakan,
polisi belum dapat menyimpulkan sebab kejadian tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan.
Dari olah TKP, katanya, kebakaran terjadi pada bagian tutup tangki penampungan BBM.
Pantauan Pos Kupang, SPBU tersebut belum bisa beroperai melayani pengisian BBM pasca-kejadian tersebut. SBPU baru akan beroperasi kembali setelah petugas Pertamina melakukan pemeriksaan kerusakan yang terjadi atas kebakaran itu. joka

Tidak Bayar Tanah Arnolus Lema Segel Kantor Desa Likuatang


Foto: Alexander Fankari


Likuatang ON-Kantor Desa Likuatang Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), di kabarkan sudah di segel pemilik tanah Arnolus Lema yang juga warga di Desa itu sejak Maret 2011 lalu. Kepada media ini Kamis (23/06/11) lalu, salah seorang tokoh masyarakat di desa itu Alexander Fankari mengatakan, sudah tidak ada lagi aktifitas di kantor itu. Kantor Desa Likuatang di segel Arnolus Lema karena hingga saat ini belum bayar harga tanah.

Alexander Fankari mengaku sudah ada dana untuk pembayaran tanah itu sebesar 17 juta, namun sampai dengan saat ini belum juga dibayar oleh Kepala Desa (Kades) Likuatang L. M Lakapada.
Menurut Fankari sudah ada rapat Paripurna Kades Likuatang bersama seluruh aparatur desa pada tanggal 23 Februari 2011 mengenai rencana pembayaran tanah. Namun rapat yang di gelar itu tidak menghasilkan kesimpulan karena Kades L. M. Lakapada dikabarkan mabuk karena sudah mengkonsumsi minuman yang mengandung sebelum rapat digelar.
Ayah kandung Sekretaris Distamben Kabupaten Alor Sem Fankari, S.Sos itu mengaku, setiap kali gelar pertemuan di Kantor Desa, Kades L.M. Lakapada sudah mengkonsumsi alkohol sebelumnya yang berujung untuk membatalkan segala agenda rapat dimaksud, sehingga rapat di pimpin oleh Ketua BPD Desa Likuatang Markus Fanpada.
Ketua BPD Desa Likuatang Markus Fanpada ketika ditemui media ini juga mengatakan, dana Rp. 17 juta yang rencana akan di gunakan untuk pembayaran tanah itu sudah tidak ada lagi karena habis dipakai Kades Lakapada. Dana Rp. 17 juta itu kata Fanpada, berasal dari PAD Desa Likuatang dari tahun 2008 hingga 2010 melalui beras miskin (raskin) yang harga Rp.1.600/Kg namun dalam kesepakatan bersama warga ditambah Rp. 400 menjadi Rp.2000/Kg. Kelebihan harga beras senilai Rp. 400 itu disimpan di kas untuk keperluan desa. Dalam pertanggung jawaban Kades melalui sidang paripurna, PAD 2008-2010 Rp. 400/KK itu total semuanya Rp. 32 juta 616 rupiah. Rp. 17 juta digunakan untuk pembayar tanah lokasi kantor desa tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi.
Markus Fanpada juga mengatakan, total dana PAD Desa Likuatang itu sangat besar jika dibandingkan dengan dengan desa lain. Pipa Desa 51 batang yang dijual, retribusi batu/pasir, urusan perkara tapi realisasi tidak ada sama sekali. Ketua BPD juga mengaku setiap kali gelar rapat desa bersama masyarakat, Kades Lakapada sudah mengkonsumsi alkohol sebelumnya sehingga dalam rapat agenda PAD tidak disinggung. “Kalau masyarakat sudah angkat bicara soal PAD, itu sama dengan tutup rapat, kalau tidak maka Kades Lakapada akan pegang botol sopi baru ribut di kantor”, kisah ketua BPD.
Sementara Arnolus Lema yang ditemui media ini juga menjelaskan, sebenarnya tidak segel Kantor Desa, tetapi pertama kali ia membuat surat kepada Kades bahwa tanah itu Rp. 25.000 permeter persegi, namun tidak ada tanggapan dari Kades sehingga pihaknya langsung segel. Arnolus Lema mengaku tidak ingin melakukan hal itu, tapi berhubung juga dengan sikap Kades yang setiap hari hanya urus mabuk sehingga pihaknya melakukan segel. Lema mengatakan akan membuka kembali kantor itu, apabila sudah ada tanggapan dari Kades L. M Lakapada.
Kades Likuatang L. M Lakapada tidak berada di tempat ketika media ini mengklarifikasi kejadian dimaksud. joka

Kalabahi Angker di Malam Hari

Kalabahi ON-Jika jalan malam hari di Kota Kalabahi, maka kesan angker menghantui warga. Pasalnya sepanjang ruas jalan protokol kondisinya gelap. Sebagian besar lampu jalan di kota penerima Adipura ini tidak menyala.

Kurang lebih tiga bulan terakhir hingga pekan silam, sebagian besar lampu jalan di kawasan jalan protokol di kota ini tidak menyala.
Hanya dua mata lampu di sekitar Jalan Diponegoro atau di kawasan Kantor Kejari Kalabahi yang menyala.
Lampu jalan yang tidak berfungsi juga ditemui di wilayah Telkom, Kampung Baru, Sawah Lama, Air Kenari, Tombang hingga kantor bupati lama di wilayah Padang Takukur.
Lampu jalan meski tidak berfungsi sekian bulan tapi belum ada upaya pemerintah daerah sebagai penanggungjawab wilayah untuk mengganti atau memperbaikinya.
Terkait masalah ini, Kepala Bagian Umum dan Humas Setda Alor, Johni Bruser yang dikonfirmasi di lantai 1 Kantor Bupati Alor, membenarkan jika kota ini sebagian besar lampu jalannya tidak berfungsi.
“Saya sudah tanya staf mengenai upaya perbaikan lampu jalan yang ada tapi staf mengatakan tanggungjawab mengurus lampu jalan di Kota Kalabahi sudah diserahkan ke Dinas Keuangan, Pendapatan, dan Aset (PKA) Alor,” jelasnya.
Bruser mengatakan, urusan lampu jalan sebelumnya di Bagian Umum yang menanganinya. Namun dirinya akan melakukan koordinasi mengenai hal ini agar lampu jalan cepat diperbaiki.
“Saya cek urusan lampu jalan tanggung jawabnya diserahkan ke Dinas PKA. Tapi informasinya untuk biaya perawatan dan biaya rekening PLN dibayar Bagian Umum,” ungkapnya.
Brusen sebagaimana yang dikutip salah satu harian terbitan Kupang mengaku sistem pembayaran biaya pemakaian lampu jalan ke PLN tidak dihitung cuma lampu yang menyala tapi lampu yang tidak berfungsi juga semuanya dibayar.
“Berarti kita rugi. Makanya harus segera diperbaiki lampu jalan yang rusak,”tandas Bruser yang baru sebulan menjabat Kabag Umum.
Dia mengusulkan urusan lampu jalan sebaiknya pemerintah hanya melaksanakan fungsi pengawasan, dan tanggungjawab pemeliharaannya diserahkan kepada oragnisasi pengusaha listrik yang ada di Alor.
“Kita pakai sistem kontrak. Kita kasih organisasi pengusaha listrik pelihara. Jika ada kerusakan mereka lapor kita turun lihat baru mereka lakukan penanganan,”jelasnya. pk