Cari Blog Ini

Memuat...

Minggu, 16 Desember 2012

Ketua DPRD Akui Pembahasan RAPBD-P 2012 Terlambat

Markus D. Mallaka, SH
Kalabahi ON-Pelaksanaan pembukaan rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD menunjukan adanya kemajuan jika dibandingkan dengan rapat serupa pada tahun sebelumnya yang dimulai tanggal 17 Desember 2011. Tetapi, sedikit terlambat dari jadwal semula yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Alor tanggal 6 Nopember 2012 silam. Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Markus D. Mallaka, SH melalui pidato pembukaan rapat paripurna DPRD setempat dalam rangka pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, (20/11/2012) di Ruang Sidang Utama DPRD Alor. Rapat pembahasan Perubahan APBD ini menurut Mallaka, akan berlangsung dari tanggal 20 Nopember 2012 hingga 1 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor: 09/Paripurna/DPRD/2012 tentang Jadwal dan Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012. Selaku pimpinan dewan, Mallaka menaruh harap agar pelaksanaan rapat paripurna dewan ini dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan dengan menghasilkan produk berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk semuanya itu demikian Mallaka, kita mesti dapat memaksimalkan waktu yang ada sambil berharap untuk waktu ke depan lebih baik lagi dengan menunjuk pada regulasi mengenai waktu pengajuan, pembahasan dan penetepan Perubahan APBD tahun berkenan. Dijelaskannya, baik pada KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Alor 2012 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Alor maupun pada rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Alor TA 2012 yang diusulkan Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama DPRD dalam rapat paripurna ini telah tergambar struktur perubahan APBD kabupaten Alor 2012. Menurut Mallaka, struktur APBD yang disampaikan pemerintah, ada bagian menarik yang patut diberikan apresiasi, yaitu telah terjadi capaian penerimaan PAD sebesar Rp. 27.410.496.231 dari target semula sebesar Rp. 22.508.264.743,- (21,78%) dengan masih menyisahkan waktu untuk kemungkinan peningkatan PAD. Di samping itu, ada pula persoalan tahunan terkait belanja dengan alokasi belanja tidak langsung yang masih mendominasi belanja langsung sebagai sebuah harapan sebaliknya yang belum kesampaian dan sudah tentu akan menjadi catatan dalam pembahasan rancangan perubahan APBD ini Disamping apresiasi atas pencapaian dan pelampauan target PAD, Mallaka mengharapkan agar pemerintah daerah tetap mengoptimal pelampoan target pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Dikatakannya, salah satu Indikator kinerja APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 adalah teroptimalisasinya penyerapan anggaran yang telah dialokasi secara proporsional dalam APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2012. “Optimalkan penyerapan anggaran sangat ditentukan oleh alokasi anggaran pada perubahan APBD sesuai dengan asumsi dan substansi perubahan APBD berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan beberapa regulasi perubahannya sehingga anggaran dapat terserap secara baik bagi terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Mallaka sembari menambahkan, kita mesti belajar pada pengalaman yang lalu dengan adanya besaran silpa di tahun anggaran 2011. Pemerintah daerah dan semua pihak yang berkepentingan demikian Mallaka, harus peka dan bertindak cepat dan tegas terhadap berbagai persoalan pembangunan infrastruktur fisik yang amburadul dan terbangun tidak sesuai rencana serta tidak berkualitas. “Ada banyak bangunan sekolah dan perpustakaan sekolah di dinas pendidikan yang tidak tuntas dikerjakan yang telah dan akan menyisahkan persoalan. Demikian halnya yang ada pada dinas pekerjaan umum dan dinas atau organisasi pemerintahan lainnya,” katanya. Dia menegaskan, implementasi APBD yang baik dan optimal sangat pula ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan professional, di samping penjenjangan jabatan yang sesuai dengan kajian regulasi. Untuk maksud ini, pemerintah daerah harus mampu mengabaikan kepentingan lain selain optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan dengan menempatkan orang pejabat PNS sesuai dengan kompetensi dan penjenjangan kariernya. Pertimbangkan dengan keputusan yang tepat bagi penempatan PNS dan perpanjangan jabatan serta masa pensiun bagi PNS yang telah mencapai masa pensiunnya harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh agar tidak tendisius dan melanggar aturan serta berpengaruh terhadap tingkat loyalitas pelaksanaan tugas bawahan terhadap atasannya. mw

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar